Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperbaiki implementasi manajemen kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas), Didid Noordiatmoko, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2017, di Soreang, Bandung, Selasa (14/02).

 

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Didid Noordiatmoko, bersama Kepala Bagian Administrasi dan Pelaporan, Aan Syaiful Ambia, menerima kunjungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk melakukan konsultasi terkait implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Konsultasi tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena pada tahun ini akan melakukan asistensi terhadap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta arahan kepada Kementerian PANRB.

 

Setelah melakukan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) dan visitasi, Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabiltias Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mengadakan coaching clinic kepada penerima LHE AKIP di wilayah III. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengarahan dan mempertajam pengetahuan atas implementasi SAKIP yang secara efektif mendongkrak perolehan nilai Pemerintah Kabupaten/Kota di regional I dalam evaluasi SAKIP tahun depan.

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Regional III di Yogyakarta, Senin (06/02). Setelah minggu lalu menyerahkan LHE AKIP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Regional Wilayah I dan II, kali ini giliran regional wilayah III yang merupakan fase terakhir dalam penyerahan LHE AKIP untuk tingkat kabupaten/kota. Regional Wilayah III yang dievaluasi Kementerian PANRB ini terdiri dari 156 kabupaten/kota di wilayah Provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Hasil Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten/Kota ini diserahkan langsung oleh Menteri PANRB RI kepada seluruh Bupati dan Walikota di Wilayah Regional III.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah regional II, Selasa (31/01). Bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Surabaya, penyerahan LHE AKIP yang dilakukan Kementerian PANRB kali ini merupakan seri kedua setelah sebelumnya telah dilakukan penyerahan LHE AKIP kepada pemerintah Kabupaten/Kota wilayah regional I yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 25 Januari 2017.