wrapper

20190214 ateh

Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh.

JAKARTA - Keberhasilan pemerintah dalam mengidentifikasi pos pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD yang berpotensi kurang berdaya ungkit kemanfaatannya sesuai prioritasnya sebesar Rp 392 triliun bukanlah sebuah kebocoran. Namun identifikasi tersebut adalah upaya untuk memperbaiki potensi inefisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu (bahkan sebelum pemerintahan sekarang), dan terus berulang untuk diperbaiki.

Demikian dijelaskan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (PANRB), M. Yusuf Ateh, Kamis (14/02), meluruskan pernyataan mengenai adanya kebocoran anggaran 25 persen di Pemerintahan Jokowi-JK, khususnya pencegahan inefisiensi dan inefektivitas anggaran senilai Rp 392 triliun. Menurut Yusuf Ateh, pada tahun 2016, Kementerian PANRB mendorong perbaikan pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD agar lebih mengutamakan prioritas, harus mengikuti alur dan tahapan pencapaian.

Yusuf Ateh menegaskan, jumlah tersebut bukanlah nilai proyek yang di-mark up, melainkan kegiatan yang terlaksana, ada wujudnya, namun hasilnya yang belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhujam langsung ke inti outcome. Jika program bisa diubah menjadi langsung ke outcome, mengapa harus berliku, mengapa outcome dicapai melalui tahapan lebih panjang bila sesungguhnya dapat dilakukan diperpendek. Inilah yang kita lakukan melalui upayarefocusing program yang langsung menyentuh sasaran prioritas.

Menurut Yusuf Ateh, Presiden Joko Widodo, tidak henti-hentinya mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, mulai dari optimalisasi metodemoney follow program, menutup celah untuk terjadinya pemborosan anggaran, serta reorientasi paradigma ASN yang selama ini cenderung berfokus membuat SPJ.

Arahan Presiden tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PANRB dengan melakukan evaluasi sekaligus identifikasi terhadap program dan kegiatan yang kurang memiliki daya ungkit kemanfaatan yang jelas untuk masyarakat. Dengan upaya ini, Pemerintah sangat fokus untuk melakukan langkah-langkah penguatan dan perbaikan kinerja seluruh aparatur dan organisasi pemerintahan, yang praktiknya sudah turun-temurun sejak dahulu.

"Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi yang terukur untuk membenahi itu, memberikan solusi untuk itu, melalui langkah-langkah asistensi dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pembenahan dititikberatkan pada upaya refocussing program dan kegiatan yang lebih prioritas sehingga dapat memberi dampak dan kemanfaatan langsung terhadap masyarakat," ujar Yusuf Ateh.

Kemudian pada tahun 2017, menurut Yusuf Ateh, upaya kami yang berkelanjutan ini juga berhasil melakukan efisiensi terhadap anggaran senilai Rp 41,15 triliun, lalu di refocusing untuk hal yang lebih prioritas.

Ini awalnya, dan dengan dampak yang cukup signifikan ini, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga menjadi semakin semangat untuk melakukan pembenahan anggaran. Di tahun 2018, tercatat senilai Rp 65,1 triliun kembali berhasil diefisiensikan.

"Kami semua bersemangat atas capaian yang positif ini, dan yang lebih signifikan upgrade kemampuan para Aparatur Negara sampai di daerah semakin mumpuni dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena asistensi Kementerian PANRB memberikan dampak yang snow-balling, meluaskan knowledge learning, dan jika ini semakin meluas kita yakin pemerintahan akan semakin menunjukkan kinerja yang berkelas dunia, sebagaimana target capaian Grand Desain Reformasi Birokrasi di penghujung 2024 nanti," ujar Yusuf Ateh.

20190214 MENTERI SAKIP

Menteri PANRB Syafruddin saat menyerahkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II, di Banjarmasin, Rabu (06/02).

JAKARTA – Keberhasilan pemerintah daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ternyata mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Betapa tidak, dengan SAKIP maka program-program yang dilaksanakan menjadi lebih fokus, sementara kegiatan-kegiatan tidak sesuai dengan visi dan misi pun dipangkas.

Seperti yang dialami Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yang berhasil meraih predikat BB di tahun 2018. Bupati Bondowoso Amin Said Husni menuturkan peningkatan predikat SAKIP menurutnya dilakukan dengan lebih memfokuskan program-program sasaran pembangunan. Sebelumnya, jumlah sasaran mencapai ratusan dengan indikator yang sangat rumit, kemudian disederhanakan sehingga lebih fokus serta lebih mudah diukur.

Amin mengatakan, dengan memfokuskan sasaran, Kabupaten Bondowoso berhasil menghemat tidak kurang dari Rp 166 milyar. Angka tersebut dapat membantu pihaknya untuk mendorong pengembangan program lainnya. Pihaknya memfokuskan satu dari enam misi Kabupaten Bondowoso, tapa meninggalkan misi lainnya.

Misi tersebut adalah memacu pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan, sekaligus untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Seluruh sumber daya diarahkan pada misi tersebut, kemudian program dan anggaran pun difokuskan ke arah itu dan seluruh OPD menginterasikan program-program yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Dari efisiensi, Pemkab mendorong produk unggulan yaitu kopi rakyat, kopi Arabika yang dapat mengangkat Bondowoso ke pentas dunia dengan brand Bondowoso Republik Kopi. “Tidak hanya brand yang menanjak, namun kesejahteraan rakyat juga meningkat. Kesejahteraan para petani di lereng gunung meningkat sangat pesat. “Satu hal yang dapat diambil dari pelaksanaan SAKIP ini, kami bisa mengefisiensikan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Bupati mengakui bahwa dalam proses penerapan SAKIP, pihaknya mendapat bimbingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). "Hasilnya, kalau pada tahun 2016 hanya memperoleh predikat CC, dengan pendampingan dari Kementerian PANRB dalam evaluasi SAKIP tahun 2018 yang lalu Bondowoso berhasil memperoleh nilai BB. Prestasi ini kami syukuri dan tentu sangat kami banggakan,” ujarnya.

Daerah lain yang merasakan dampak positif dari penerapan SAKIP adalah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Bupati Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan penerapan SAKIP dapat meningkatkan kinerja seluruh perangkat daerah. SAKIP juga sebagai panduan pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah untuk mencapai visi misi Bupati.

Dengan memangkas 133 kegiatan yang tidak selaras dengan visi misi daerah, Muara Enim mampu menghemat Rp 298 miliar, yang kemudian dipergunakan kembali untuk kegiatan yang lebih terarah sesuai dengan progres pembangunan. “Proses penerapan SAKIP di Muara Enim dimulai dengan membangun komitmen kebersamaan Bupati dan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja baik perorangan organisasi dan pemerintah daerah di seluruh sektor,” tuturnya.

Setelah merasakan manfaatnya, Bupati Muara Enim pun mengajak pimpinan daerah, khususnya di wilayah Sumatera Selatan untuk menerapkan SAKIP dengan baik, sebagai upaya kita untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan rakyat.

20190205 SAKIP banjarmasin3

Menteri Syafruddin dan Deputi Bidang RB Kunwas dalam acara SAKIP Awards 2018 Wilayah II di Banjarmasin beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang awalnya dirasa berat, ternyata kini sudah menjadi kebutuhan bagi instansi pemerintah. Betapa tidak, SAKIP telah mampu mencegah pemborosan ratusan miliar hingga triliunan rupiah di sejumlah pemerintah daerah.

Salah satu daerah yang merasakan dampak dari implementasi SAKIP adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa penerapan SAKIP di wilayahnya telah memberikan manfaat pada peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Menurutnya, implementasi SAKIP terjadi karena sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terukur dan akuntabel, sehingga terjadi efisiensi kegiatan sebesar 80,84 persen. Jawa Tengah berhasil memangkas ribuan kegiatan, dari semula 4.646 kegiatan menjadi 890 kegiatan. Hal tersebut berdampak kepada efisiensi APBD Pemprov Jateng tahun 2018 sebesar Rp 1,2 triliun.

Dana tersebut tersebut kemudian dialokasikan untuk program peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan biaya operasional pendukung Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SMA, SMK, dan SLB swasta. “Sebelumnya tidak teranggarkan, kemudian insentif untuk pengajar keagamaan serta pengembangan infrastruktur dan sarana transportasi,” ujarnya.

Ganjar menjelaskan, bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemprov Jateng. Keberhasilan itu telah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jateng berlomba dalam dalam menciptakan birokrasi bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui SAKIP, Pemprov Jateng telah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting telah terintegrasikan sejak 2014. Oleh sebab itu, Gubernur juga mengajak seluruh Bupati dan Walikota untuk terus berkomitmen dalam penerapan SAKIP secara optimal untuk percepatan reformasi birokrasi demi meraih kepercayaan masyarakat. Hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2017, Pemprov Jateng meraih predikat BB, sedangkan tahun 2018, hasilnya baru akan disampaikan di Makassar pada tanggal 19 Februari mendatang.

Bukan hanya Jateng yang sukses menekan pemborosan. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, juga berhasil berhemat ratusan miliar, yang selanjutnya dialokasikan ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.

Dengan bimbingan dari Kementerian PANRB, Pemkab Ngawi mampu memadukan semua kepentingan OPD sehingga semua target tercapai. Kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah ini berhasil mendongkrak predikat SAKIP-nya, dari BB pada 2017 menjadi A pada tahun 2018. Bupati Ngawi, Budi Sulistyono mengaku, pihaknya memangkas sekitar 240 kegiatan yang kurang efektif, dan menghemat biaya sebesar Rp 270 miliar. “Dengan SAKIP, ditargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, peningkatan pembangunan ekonomi, makin nyata, dan terukur hasilnya,” jelas Budi.

Anggaran yang berhasil dihemat itu, dialihkan pada pembangunan infrastuktur untuk peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. "Luar biasa, masyarakat merasa nyaman," ungkapnya.

Menurut Budi, keberhasilan implementasi SAKIP ini menuntut komitmen kuat dari kepala daerah, kepala OPD, hingga staf, sebagai kunci utama. Harus ada upaya kolektif untuk mewujudkan target bersama, orientasi terhadap hasil yang baik, harus diupayakan oleh seluruh jajaran Pemkab Ngawi, jelas Budi.

Dengan keberhasilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi siap menularkan ke daerah lain yang yang belum menerapkan SAKIP dengan baik. “Kami siap menerima permintaan daerah lain apabila perlu bimbingan. Kita juga siap menerima studi banding di Kabupaten Ngawi,” pungkasnya.

Secara terpisah, Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, mengaku SAKIP adalah solusi yang cocok dalam manajemen pemerintahan. Untuk optimalisasi penerapannya, Pemkot Lubuklinggau memiliki strategi yang dinamakan Lima Langkah Linggau Bisa SAKIP, yakni komitmen pimpinan, membentuk Tim SAKIP daerah, komitmen bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadikan SAKIP sebagai budaya kerja. Strategi keempat, adalah perbaikan kualitas dokumen sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun strategi terakhir adalah peningkatan kapasitas evaluator SAKIP.

Dengan strategi itu, tahun 2018 Kota Lubuklinggau berhasil meraih predikat BB, meningkat dari tahun sebelumnya B. “Awalnya, kami kenal SAKIP hanya sebagai laporan tahunan biasa. Kemudian pada Mei 2015, kami pertama kali konsultasi dengan Kementerian PANRB dalam penerapan SAKIP,” ujar Prana.

Dengan efisiensi, Pemerintah Kota Lubuklinggau berhasil menghemat anggaran lebih dari Rp 288 miliar. Efisiensi anggaran itu kemudian dialihkan ke pembangunan daerah dan program kesejahteraan rakyat. Dengan dampak yang sangat positif itu, Prana mengajak seluruh kepala daerah untuk menerapkan SAKIP sebagai dasar menata pemerintahan di daerah. “Kiranya penerapan SAKIP semakin merata di seluruh daerah dan akan berdampak pada pembangunan ekonomi,” imbuhnya.

20190205 SAKIP banjarmasin5

Menteri PANRB Syafruddin saat menyerahkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II, di Banjarmasin, Rabu (06/02).

JAKARTA – Tujuh pemerintah daerah peraih predikat A pada hasil evaluasi SAKIP tahun 2018, lima diantaranya merupakan pendatang baru, setelah rapornya mengalami perbaikan. Lima pemda dimaksud adalah Kalimantan Selatan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Ngawi. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi, berhasil mempertahankan posisi yang diraih tahun sebelumnya.

Meskipun merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemda, namun nilai bagus yang diraih bukan merupakan tujuan akhir. Bupati Sidoarjo Saifullah mengatakan, dengan peningkatan predikat dari BB pada tahun 2017 menjadi A pada 2018, pihaknya berhasil menghemat sekitar Rp 1,2 triliun. Keberhasilan tersebut merupakan hasil pendampingan dari tim Kementerian PANRB, serta komitmen para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Oleh karena itu OPD dapat menggenjot kinerjanya, selain berorientasi pada target kerja yang dicapai juga harus sesuai dengan aturan administratif,” ujarnya di Banjarmasin, belum lama ini.

Dalam kurun waktu tersebut, pihaknya melakukan berbagai upaya, seperti menyelaraskan antara perencanaan sampai pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga menjadi runtut, serta memulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang telah menggunakan sistem yang disebut Regional Development System (RDS). “Kita tingkatkan nantinya terutama di dalam pembelanjaan pembelanjaan sesuai visi misi kita, kita tingkatkan visi misi, kita capai apa yang kita bangun dan akan tetap kita lanjutkan, jangan sampai kita punya misi punya ide gagasan yang bagus tapi tidak tercapai,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Bupati Lamongan Fadeli, yang mengatakan bahwa predikat A yang diraih itu merupakan kerja keras serta komitmen segenap OPD di lingkungan Kabupaten Lamongan. Dengan SAKIP anggaran di Kabupaten Lamongan menjadi lebih efisien dan efektif, serta meminimalisir pemborosan. Kabupaten Lamongan saat ini tidak hanya berbicara output, namun lebih kepada hasil atau outcome.

Kabupaten Lamongan di tahun 2018 meraih predikat A setelah sebelumnya pada tahun 2017 mendapat predikat BB. “Lima tahun yang lalu kita bisa meminimalkan program dan anggaran. Kita meminimalkan sekitar 100 program, dua tahun lalu turun lagi bisa turunkan 70, dan tahun lalu 30 program. Sedangkan anggaran kita turunkan sekitar Rp 70 milyar dari APBD Kabupaten Lamongan,” katanya.

Secara terspisah, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengungkapkan capaian kinerja yang diimplementasikan Pemprov hingga berhasil meraih A merupakan kerja kolektif. Menurutnya kolaborasi, soliditas, dan semangat kerja di dukung partisipasi segenap komponen masyarakat adalah faktor utama pendorong prestasi Pemprov yang sebelumnya di tahun 2017 memperoleh predikat BB.

Dikatakan bahwa penghargaan SAKIP terbaik bukanlah tujuan akhir, namun tujuan utama adalah bagaimana implementasi SAKIP memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Diharapkan bahwa nilai yang diperoleh dapat menjadi pemicu para ASN dan perangkat kerja di Pemprov Kalsel untuk mempertahankan bahkan menambah prestasi dengan tetap memacu kinerja. “Kalsel telah menerapkan e-SAKIP untuk mengukur kinerja berbasis online untuk terus membudayakan kinerja yang baik,” pungkasnya.

Dalam acara SAKIP Award Wilayah II yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Banjarmasin pekan lalu, sejumlah pemerintah daerah mengalami perbaikan rapor. Torehan prestasi tersebut pun memberi banyak manfaat bagi berjalannya roda pemerintahan daerah tersebut.

20190205 SAKIP banjarmasin

Menteri Syafruddin (tengah) bersama Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh (paling kiri), Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor,  Sekda Jawa Timur Heru Tjahjono, dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat acara penyerahan hasil evaluasi SAKIP 2018, di Banjarmasin (Rabu (06/02).

BANJARMASIN - Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi 151 pemda di wilayah II terdapat 7 pemda yang meraih predikat A, 21 dengan predikat BB. 70 pemda berpredikat B, 49 pemda dengan predikat CC dan 19 pemda lainnya masih C. Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di Banjarmasin, Rabu (06/02).

Tujuh pemda peraih predikat “A”, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Ngawi. Provinsi Kalsel, Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Ngawi merupakan pendatang baru peraih predikat A. Sedangkan Pemprov Jatim dan Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat ‘A’.

Sementara itu,  pemerintah daerah yang mendapatkan predikat ‘BB’ yakni Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kabupaten/kota meliputi Kabupaten Badung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Madiun, Kota Pontianak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kota Banjarmasin.

Menteri PANRB Syafruddin mengapresiasi upaya dan perjuangan para Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam menerapkan SAKIP di instansi pemerintahnya. “Mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah. Harus punya komitmen yang tinggi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik," ujarnya.

Menteri juga menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat. Dengan penerapan SAKIP, terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran. Untuk wilayah II ini anggaran yang dihemat melalui SAKIP mencapai Rp 22,3 triliun, dan secara nasional tahun 2018 berhasil menghemat Rp 65,1 triliun.

SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

 

Peraih Predikat A WIlayah II

  1. Pemprov Jawa Timur
  2. Pemprov Kalimantan Selatan
  3. Kabupaten Banyuwangi (Jatim)
  4. Kabupaten Gresik (Jatim)
  5. Kabupaten Lamongan (Jatim)
  6. Kabupaten Sidoarjo (Jatim)
  7. Kabupaten Ngawi (Jatim)

Peraih Predikat BB Wilayah II

  1. Pemprov Bali
  2. Pemprov DKI Jakarta
  3. Pemprov Kalimantan Timur
  4. Kabupaten Badung (Bali)
  5. Kabupaten Pasuruan (Jatim)
  6. Kabupaten Tulungagung (Jatim)
  7. Kota Blitar (Jatim)
  8. Kabupaten Trenggalek (Jatim)
  9. Kabupaten Mojokerto (Jatim)
  10. Kabupaten Situbondo (Jatim)
  11. Kabupaten Malang (Jatim)
  12. Kota Kediri (Jatim)
  13. Kota Probolinggo (Jatim)
  14. Kabupaten Bondowoso (Jatim)
  15. Kabupaten Probolinggo (Jatim)
  16. Kota Malang (Jatim)
  17. Kota Surabaya (Jatim)
  18. Kabupaten Madiun (Jatim)
  19. Kota Pontianak (Kalbar)
  20. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kalsel)
  21. Kota Banjarmasin (Kalsel)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office