wrapper

20180521 ateh

Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh

JAKARTA – Tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerima hampir 1000 usulan unit kerja dari berbagai instansi pemerintah untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Jumlah itu meningkat dua kali lebih dibanding usulan tahun 2017 sebanyak 485. Dari jumlah itu, 127 unit pelayanan mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, hal itu menunjukkan semangat reformasi birokrasi semakin mengakar di berbagai instansi pemerintah.

Dari sejumlah instansi,  yang menarik adanya antusiasme dari tiga institusi penegak hukum di tanah air, yakni Polri, Makhamah Agung dan Kejagsaan Agung  cukup antusias. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) misalnya, tahun ini mengajukan lebih dari 200 unit kerja. Dari tahun 2017 hanya 72 unit kerja. Banyaknya instansi yang diusulkan ini tak lepas keberhasilan 12 unit Kerja Polri yang ditetapkan sebagai WBK, dan 3 WBBM.

Akan halnya dengan Mahkamah Agung (MA), tahun 2018 ini untuk pertama kalinya mengajukan 17 unit kerja untuk ditetapkan sebagai WBK serta WBBM.  Institusi penegak hukum lainnya adalah Kejaksaan Agung, yang mengajukan 34 unit kerja untuk dicalonkan sebagai WBK dan WBBM.  ”Artinya unit pelayanan tersebut sudah mulai berani menyatakan bebas dari korupsi,” ujarnya di Jakarta,  Senin (21/05).

Ateh juga menjelaskan, reformasi birokrasi tidak hanya dilakukan di tingkat atas tetapi  mesti dioptimalkan di unit kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM, ada 6 aspek yang dinilai yakni manajemen perubahan, manajemen SDM, pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas serta pengawasan. “Kita lakukan perubahan ke unit yang langsung menyentuh masyarakat,” ungkapnya.

Maka dari itu dirinya berharap, dengan banyaknya unit kerja pemerintah yang mencanangkan Zona Integritas masyarakat dapat mampu merasakan perubahan yang signifikan. “Masyarakat makin merasakan pembangunan zona integrtas ini bisa mencegah terjadinya korupsi termasuk di dalamnya suap,“ imbuhnya.

Saat ini telah terdapat 18 unit kerja WBBM dan 109 unit kerja WBK, terdiri atas Polres, Rumah Sakit, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perijinan dan lain-lain. “Unit kerja pelayanan percontohan ini (WBK/WBBM) akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan budaya anti-korupsi,” lanjut Ateh.

Kepada unit kerja yang sudah ditetapkan sebagai WBK dan WBBM, diminta untuk menyebarkan contoh yang baik kepada unit kerja lainnya. Selain itu, mempertahankan integritas dan memperketat pengawasan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan public. 127 unit pelayanan mendapatkan predikat WBK/WBBM. (dit/don)

Unit Kerja Percontohan WBK/WBBM

Tahun

2014

2015

2016

2017

Usulan

33

51

174

485

WBBM

9

10

12

18

WBK

12

23

38

109

20180516 MENTERI Mou dengan BPKP 8

Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh dan Deputi dan Deputi bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Gatot Darmanto menandatangani kerjasama pengembangan aplikasi e-performance based budgeting untuk pemerintah daerah di Jakarta, Rabu (16/05)

JAKARTA – Seiring kebijakan pemerintah untuk mendorong efisiensi anggaran pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mewujudkan anggaran berbasis kinerja secara elektronik (e-performance base budgeting). Permasalahannya, masih banyak pemda yang baru menerapkan e-budgeting, sehingga masih banyak bolong-bolong yang berpotensi menimbulkan in efisiensi.

Untuk itu, Kementerian PANRB mendorong seluruh Pemerintah Daerah (pemda) di Indonesia didorong untuk menerapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan yang telah dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi itu bertujuan untuk mewujudkan manajeman perencanaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.

Sestama BPKP Dadang Kurniawan mengatakan, dalam aplikasi SIMDA ada sejumlah sub sistem pendukung, yaitu SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, dan SIMDA Gaji. “Sampai 31 April 2018, aplikasi SIMDA telah diterapkan di 444 pemda. Sedangkan untuk aplikasi SIMDA Perencanaan, per 30 April 2018, sudah diimplementasikan oleh 161 pemda,” ujarnya  dalam acara Penandatangan Kerjasama Pengembangan Aplikasi E-Performance Based Budgeting untuk pemerintah daerah dan Penyerahan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (16/05).

Selain SIMDA Perencanaan (e-planning), BPKP sudah mengembangkan berbagai aplikasi, antara lain e-musrenbang, dan e-ASB, sebagai bagian grand design sistem tata kelola pemda yang terintegrasi dengan e-budgeting pada aplikasi SIMDA Keuangan. “Aplikasi itu sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korupsi antara BPKP dengan KPK untuk memfasilitasi pemda dalam menyusun dokumen perencanaan daerah,” imbuhnya.

Penggunan aplikasi ini membantu pemdadalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, transparan, akuntabel dan auditable. Dadang berharap, pengembangan Aplikasi SIMDA Perencanaan dapat menambah, memperkuat, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaann tata kelola pemda, mulai dari perencanaan daerah sampai pelaksanaan tahunan.

Sinergi dengan Kementerian PANRB ini merupakan salah satu kontribusi pemerintah pusat kepada pemda untuk penerapan e-gov terintegrasi, yaitu pengintegrasian fungsi e-planning, e-budgeting sampai dengan e-SAKIP.

Untuk mendukung semua itu dilakukanlah penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri PANRB Asman Abnur, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntablilitas Aparatur dan Pengawasan M Yusuf Ateh, dan Sestama BPKP Dadang Kurniawan.

Penandatanganan itu diharapkan dapat menjadi langkah maju untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama guna mendorong percepatan terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih. “Koordinasi dan sinergi harus terus dilakukan secara berlanjut dalam rarngka pengembangan dan implementasi e-gov terintegrasi pada seluruh pemda,” tegas Dadang. (don)

20180516 MENTERI Mou dengan BPKP 4

Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh

JAKARTA - Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu Kementerian PANRB menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengembangan Aplikasi E-Performance Based Budgeting untuk pemerintah daerah.

“Dalam rangka mewujudkan efektivitas yang sistemis, maka Kementerian PANRB dengan BPKP sepakat untuk mendorong pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran dan kinerja berbasis sistem informasi, melalui pemanfaatan aplikasi memiliki Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda Keuangan),” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan M Yusuf Ateh, dalam acara Penandatanganan Kerjasama Pengembangan E-Performance Based Budgeting, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (16/05).

Disampaikan bahwa Simda Keuangan milik BPKP telah digunakan oleh lebih 365 pemerintah kabupaten/kota. Penggunaan aplikasi Simda Keuangan memberi manfaat terutama untuk menekan potensi pemborosan anggaran yang terjadi di pemerintah daerah, serta membantu pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Upaya yang dilakukan bersama BPKP mengarah pada e-performance based budgeting yang tidak lain adalah perwujudan anggaran berbasis kinerja yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Melalui penerapan e-performance based budgeting maka pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran karena anggaran memang dialokasikan kepada pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Selain Penandatanganan Kerjasama dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan hasil reviu LKjPP dari BPKP. Hasil reviu tersebut merupakan wujud nyata untuk mengurangi kesalahan dan melihat kecukupan penyajian atas laporan kinerja pemerintah pusat yang sedang disusun serta memastikan bahwa data kinerja handal. Selain itu juga dengan hasil reviu dari BPKP, maka laporan kinerja pemerintah pusat dapat mengungkapkan capaian-capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan di rencana kerja pemerintah dan menjadi bahan masukan perbaikan perencanaan kinerja tahun 2019. (byu)

20180518 lkjpp

Menteri PANRB Asman Abnur didampingi Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh dan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, menyerahkan hasil reviu LKjPP kepada Sestama BPKP Dadang Kurnia yang didampingi Deputi Deputi bidang pengawasan BPKP Gatot Darmanto

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengharapkan seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat mengimplementasikan e-performance based budgeting. Terhadap kabupaten/kota yang belum mengimplementasikannya, atau hanya menggunakan e-budgeting saja, dapat segera menggunakan aplikasi manajemen keuangan yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah digunakan oleh kurang lebih 365 pemerintah kabupaten/kota

Hal itu dikatakannya dalam acara Penandatangan Kerjasama Pengembangan Aplikasi E-Performance Based Budgeting untuk pemerintah daerah dan Penyerahan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Jakarta, Rabu (16/05). Acara tersebut dihadiri oleh Sestama BPKP Dadang Kurnia yang mewakiliki Kepala BPKP, Deputi bidang pengawasan BPKP Gatot Darmanto, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  (RBKunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja,  perwakilan Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, 11 Sekda kabupaten/kota, para pejabat kementerian dan lembaga, dan para pejabat di lingkungan Kementerian PANRB.

Dari hasil evaluasi Kementerian PANRB atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP), baik pemerintah pusat (kementerian/lembaga) maupun pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan kita tidak efektif dan efisien. Tahun 2016, masih terdapat potensi pemborosan sebesar Rp 392,87 Triliun rupiah. “Namun, dengan implementasi e-performance based budgeting di beberapa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, kini telah terwujud efisiensi atas anggaran sebesar minimal 41,15 Triliun rupiah pada tahun 2017,” ujar Asman.

Pemborosan itu tak lepas dari kenyataan bahwa penetapan besaran anggaran masih seperti  “bagi-bagi kue” semata, tanpa melihat prioritas pembangunan yang akan dicapai. Selain itu, pertanggungjawaban penggunaan anggaran hanya berfokus pada kemana uang itu dibelanjakan, belum sepenuhnya dikaitkan dengan manfaat apa yang telah dihasilkan. “Akibatnya, banyak sekali dana yang dihamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak prioritas dan sama sekali tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Menteri.        

Menteri Asman juga mengatakan bahwa penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP)  tahun 2017 masih banyak kekurangan dalam rangka pengungkapan data atau informasi terkait capaian kinerja pemerintah pusat. Selain itu, juga belum menggambarkan integrasi antara sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem penganggaran, dan sistem akuntabilitas kinerja, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan manfaat penggunaan APBN tahun 2017.

Selain itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing kementerian/lembaga belum menggambarkan indikator kinerja outcome dan masih banyak indikator pada tataran output.  Oleh karena itu, proses reviu ini menjadi sarana yang sangat penting untuk memastikan bahwa LKjPP menggambarkan capaian kinerja pemerintah pada tahun 2017.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang diinisiasi bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian PANRB yang diterapkan pada tahun anggaran 2018, Menteri yakin tahun depan hasil reviu LKjPP ini akan menggambarkan kondisi yang lebih baik lagi.

Untuk itu, Menteri juga memerintahkan kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan untuk segera menindaklanjuti hasil reviu ini agar kualitas LKjPP tahun mendatang menjadi lebih baik dan yang lebih utama lagi, penerapan manajemen kinerja di setiap instansi pemerintah menjadi lebih baik lagi.

Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh mengatakan, dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa mengakselerasi target minimal 75 persen pemda yang memeproleh predikat B. “Kami berharap e-performance based budgeting bisa diterapkan di seluruh pemda,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya yang dibacakan Sestama Badan Pemgawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dadang Kurnia, Kepala BPKP mengungkapkan bahwa sejak tahun 2003 pihaknya telah melakuan pendampingan Pemda dengan SIMDA keuangan. Saat ini, sudah ada 444 pemda yang menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut.  

Selain itu, dari 378 pemda yang mendapatkan predikat Wajar tanopa Pengecualian (WTP) dari BPK, 304 pemda diantaranya menggunakan SIMDA. SIMDA juga digunakan oleh berbagai instansi, seperti Ditjen Pajak Kemenkeu, Taspen, LKPP dan lain-lain. Kini, Simda BPKP telah menerapkan SIMDA berbasis web, yakni e-planning. “Sampai April 2018 sudah ada 161 yang menerapkan e-planning,” imbuhnya. (ags)

20180509 Kunker Jambi 8

Menteri Asman memberikan arahan dalam acara studi kelayakan Tipologi Polda Jambi, di Mapolda Jambi, Rabu (09/05).

JAMBI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan, untuk meningkatkan tipologi suatu Polda terdapat beberapa indikator penilaian yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyetujui peningkatan tersebut. Salah satu poin terpenting yang perlu mendapat perhatian serius dari Polda yang ingin meningkatkan tipologinya ialah pada sektor perbaikan tata kelola dan penerapan transparansi serta akuntabilitas.

Hal itu ditegaskan Menteri dalam acara studi kelayakan Tipologi Polda Jambi, di Mapolda Jambi, Rabu (09/05). Hadir dalam acara tersebut Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana  Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa, Asrena Polri Irjen Bambang Sunarwibowo, Kapolda Jabar Brigjen Pol Muchlis A.S., Wakapolda, Kapolres, PJU Polda Jambi, Plt. Gubernur Jambi Fachrori Umar serta Forkompinda Jambi.

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi kesiapan dan kondisi secara langsung seluruh jajaran Polda Jambi dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan tugas ke depan yang semakin berat dan kompleks. Kegiatan untuk memastikan sejauh mana kesiapan dan kelayakan Polda Jambi untuk ditingkatkan menjadi Tipe A.

Seiring dengan penyampaian usul peningkatan tipologi 4 Polda oleh Kapolri, yakni Kalsel, Kalteng, Jambi dan NTB,  Kapolri juga mengusulkan penyempurnaan rancangan pedoman pembentukan dan perubahan tipe satuan kewilayahan Polri. Kementerian PANRB bersama Mabes Polri saat ini telah melakukan penyempurnaan pedoman dan kriteria pembentukan dan perubahan tipe kesatuan tersebut.

Selama ini pedoman pembentukan dan perubahan tipe Polda masih mengacu pada Perkap No. 7/ 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan. Indikator penilaian pada Perkap tersebut cenderung bersifat kualitatif dan sulit untuk dilakukan pengukuran secara objektif serta lebih menekankan pada aspek beban kerja bukan kinerja.

Oleh karena itu, pedoman tersebut disempurnakan agar metode penghitungan tidak hanya didasarkan pada penghitungan terhadap beban kerja Polda saja, tetapi juga memperhitungkan capaian kinerja atau kemampuan Polda dalam menyelesaikan beban kerja tersebut. Semakin besar persentase penyelesaian kinerja dibanding beban kerja maka Polda tersebut dinilai memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, pedoman tersebut akan mengacu pada dimensi dan indikator kriteria yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Polri. Dimensi dan indikator Kriteria penilaian tersebut didasarkan pada kondisi demografis, kualitas kinerja, dan kemampuan satuan yang secara keseluruhan berpengaruh pada beban kerja yang didasarkan pada tugas dan fungsi (core business) dan tantangan yang dihadapi Polri saat ini.

Dikatakan, peningkatan tipe Polda, selain berdampak pada penguatan organisasi, sumber daya, personel, dan anggaran, tetapi juga berdampak pada penambahan beban anggaran APBN. Untuk itu  peningkatan tipe tersebut harus membawa manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh negara.

Apabila benefit yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan cost yang harus dikeluarkan maka peningkatan tipe Polda dapat dikatakan tidak memberikan konstribusi positif. Untuk itu, peningkatan tipologi hendaknya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan peningkatan beban kerja saja. Namun perlu juga melihat sejauh mana capaian penyelesaian kerja yang berhasil dilaksanakan, sejauh mana perbaikan kualitas pelayanan publik, dan bagaimana penerapan SPBE dan WBK WBBM di Polda tersebut. "Inilah yang menjadi keypoints yang menentukan dalam meningkatkan tipologi Polda. Sudah saatnya kita mulai menerapkan organisasi yang berbasis kinerja," tegas Menteri.

Dijelaskan, penerapan transparansi dan akuntabilitas dinilai dari capaian keberhasilan unit kerja dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Pada tahun 2017, beberapa unit kerja di institusi Polri telah berhasil meraih predikat WBK dan WBBM. Kementerian PANRB telah menetapkan 12 unit kerja di lingkungan Polri yang mendapatkan penghargaan WBK dan WBBM.

Dari 12 unit organisasi tersebut, terdapat 9 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK yakni Direktorat Tindak Pidana Tipikor Bareskrim Polri, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polresta Pekanbaru, Polres Balikpapan, Polres Banjarmasin, Polres Padang, dan Polres Serang. “Sedangkan tiga unit kerja yang mendapat predikat WBBM yakni Polresta Sidoarjo, Polres Jember dan Polres Gresik," imbuhnya.

Seluruh unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK dan WBBM tersebut, lanjut Menteri, secara resmi akan menjadi contoh bagi unit kerja lainnya. Selain itu, unit kerja percontohan WBK dan WBBM diharapkan bisa menjaga kepercayaan dengan mempertahankan integritas, memperketat pengawasan, dan selalu menjaga kepercayaan masyarakat.

Predikat WBK/WBBM merupakan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mencanangkan zona integritas (ZI) untuk mencapai tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu pemerintah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Pada prinsipnya reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintahan terbuka berbasis IT, pemerintahan partisipatif dan melayani, dan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif. Sedangkan tujuan akhir yang ingin dicapai dari reformasi birokrasi adalah pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja, dan pelayanan publik yang prima.

Dalam konteks kekinian, Polri masih menghadapi banyak tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal Polri saat ini masih berupaya untuk mengatasi tantangan seperti  upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan citra Polri, peningkatan gangguan keamanan yang ditandai dengan meningkatnya intensitas dan kualitas kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, separatisme dan terorisme yang muncul sebagai akibat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah, meningkatnya potensi konflik pasca pilkada.

Selain itu, Polri secara internal masih menghadapi tantangan untuk melakukan reformasi birokrasi agar kinerja Polri dapat meningkat sekaligus mengurangi ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu pembenahan internal yang dapat dilakukan oleh Polri dalam jangka pendek adalah mereviu kembali organisasi agar struktur yang dibangun dapat membantu menjawab tantangan tersebut.

Untuk itu, Polri harus selalu mengevaluasi kapasitas kelembagaannya. Percuma apabila suatu organisasi memiliki struktur yang besar, tetapi kapasitas kelembagaannya rendah. Bahkan menjadi sangat tidak bijaksana apabila organisasi besar yang dibiayai dengan APBN tetapi  tidak dibarengi dengan kapasitas yang memadai untuk memberikan nilai tambah bagi kemaslahatan publik.

Dalam rangka mereviu kapasitas organisasi, Kapolri pada tanggal 9 Maret 2018 yang lalu telah mengajukan usulan kepada kami untuk peningkatan tipologi Polda Jambi bersama-sama dengan Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk ditingkatkan menjadi Tipe A Bintang Dua.

Peningkatan tipologi itu diusulkan dengan pertimbangan adanya peningkatan beban kerja, penguatan kapasitas organisasi, peningkatan dukungan sumber daya dan personel. Kami pada prinsipnya dapat memahami urgensi tersebut namun sebagai kementerian yang berwenang di bidang kelembagaan kami tentu berkewajiban untuk mengecek, menguji, dan mengevaluasi sejauh mana urgensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Penentuan kualitas kinerja Polda dalam penilaian peningkatan tipe Polda selain melihat tugas dan fungsi utama juga akan ditentukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE), indeks pelayanan, dan perbaikan tata kelola.

Di era perkembangan teknologi informasi yang menuntut Pemerintah untuk mengembangkan sistem E-Government dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan maka Pemerintah beserta jajaran instansinya harus mulai mengubah paradigma pelayanan publik yang konservatif menuju kepada paradigma pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, Polda selaku instansi pelayanan juga diharapkan mulai meningkatkan kualitas pelayanan yang didukung dengan penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik. Tingkat keberhasilan penerapan SPBE ini ke depan akan menjadi salah satu indikator dalam menentukan prestasi dan kinerja Polda yang kemudian dijadikan sebagai bahan penilaian dalam meningkatkan tipe Polda tersebut. Semakin tinggi indeks SPBE maka semakin besar pula peluang Polda tersebut mendapat reward berupa kenaikan tipe.

Menteri  menekankan bahwa peningkatan tipe Polda jangan dimaknai sebagai peningkatan kepangkatan saja, tetapi hatus dimaknai sebagai wujud reward atas perbaikan kinerja dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, tipe Polda “tidak tetap” tetapi dapat “berubah naik dan turun” sebagai konsekuensi logis dari hasil evaluasi terhadap tingkat kinerja dan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, peningkatan dan penurunan tipe Polda maupun satuan kewilayahan lainnya dapat dijadikan sebagai tools bagi Mabes Polri dalam melakukan control dan supervisi kepada Satuan Kewilayahan.

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB mengharapan kepada institusi Polda Jambi untuk serius dan fokus dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Tanpa ada keseriusan dan komitmen nyata dari seluruh jajaran Polda Jambi maka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan akan tidak tercapai secara optimal. Pada gilirannya juga akan berimplikasi pada kesiapan dan kelayakan Polda Jambi untuk mendapat reward berupa kenaikan tipe. "Untuk itu, kami mendorong agar momentum pengajuan usul peningkatan Polda Jambi menjadi Polda Tipe A dimaknai sebagai starting point dalam meningkatkan kinerja dan mengembangkan inovasi pelayanan yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi," tegasnya.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office