wrapper

20190612 Musrenbang Polri 2

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2019 di JS Luwansa Hotel, Jakarta (12/06).

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendeklarasikan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada kawasan Bandar Udara, Pelabuhan, serta penegakan hukum dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS). Hal tersebut dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2019, di JS Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (12/06).

Deklarasi komitmen yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 14 Kapolda diseluruh Indonesia tersebut, disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Kapolri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, serta Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Agung Sabar Santoso.

Adapun ke 14 Polda tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Riau, Polda Sumatera Barat, dan Polda Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa para anggota Polri harus menghilangkan budaya korupsi di semua unit kerja Polri, sehingga terwujud pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, ia mengingatkan agar kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya sekedar seremoni melainkan harus diikuti dengan eksekusi, dimana hal tersebut juga untuk pengembangan institusi Polri sendiri.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga mendorong para anggota Polri untuk dapat mengutamakan layanan publik berbasis IT. Disampaikan bahwa penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat merupakan kebijakan institusi Polri dalam rencana kerja di tahun 2020.

Kapolri Tito mencontohkan apabila seseorang ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak perlu lagi diberikan formulir pendaftaran, namun seharusnya sudah ada data mengenai perilaku orang tersebut, apakah orang tersebut pernah terlibat kasus kriminal atau tidak.

“Hal itu juga dapat memudahkan proses pembuatan SKCK, sehingga waktu pembuatannya pun dapat dipangkas,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila sebuah perencanaan disusun dengan baik maka menjadi separuh penentu keberhasilan, namun jika perencanaan gagal maka ke depannya juga akan gagal. Oleh karena itu, perencanaan yang akan dilakukan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurutnya, jika salah satu fokus pemerintah di masa mendatang adalah pembangunan SDM, maka Polri harus mendukung fokus tersebut baik pada SDM Polri sendiri ataupun pada Kementerian/Lembaga lainnya. Acara tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, serta pejabat di lingkungan Polri.

20190612 asistensi rb kalsel 6
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris menandatangani komitmen bersama peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Kemnterian PANRB, Jakarta, Selasa (11/06). 
 
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan penilaian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di tahun 2019. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris, pada kegiatan "Asistensi Penerapan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Selatan", di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (11/06).
Seperti yang diketahui sebelumnya, pada tahun lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan nilai 69,52 pada evaluasi Reformasi Birokrasi. Angka tersebut naik dari tahun 2017 yang hanya sebesar 64,93.
Namun demikian, Haris mengatakan bahwa hasil tersebut belum maksimal dan masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kegiatan asistensi ini mampu mendorong perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke arah yang lebih baik.
"Meskipun naik, saya lihat masih ada beberapa catatan dan aspek yang belum maksimal untuk mendukung pelaksaan Reformasi Birokrasi. Ini hal-hal yang harus kita benahi, kita perbaiki," katanya.
Menurutnya, untuk memperbaiki pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus fokus pada perbaikan kualitas pelayanan. Hal ini dikarenakan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan muara pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik.
"Reformasi birokrasi itu tidak hanya dalam konteks meningkatkan indeks, tapi memperbaiki dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan iklim yang efektif dan efisien, tidak cukup memperbaiki sistem dan penataan kelembagaan, harus ada keberanian sebagai seorang pemimpin ke arah yang lebih baik," ujarnya.
Sementara Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, menegaskan bahwa untuk melakukan perubahan dan perbaikan memang bukan suatu hal yang mudah. Mengingat perubahan yang dilakukan akan membutuhkan keinginan yang kuat dan pengorbanan lebih untuk mencapai hasil perbaikan yang lebih baik.
"Kalau kita bicara Reformasi Birokrasi, reform itu kan adanya suatu perubahan. Saya ingin sampaikan, melakukan perubahan itu selalu menyakitkan awalnya, sulit awalnya, pasti tidak senang," ungkapnya.
Ateh juga mengingatkan bahwa dalam melakukan perbaikan dan perubahan, terdapat tiga aspek penting yang harus dilakukan. Tiga aspek tersebut adalah komitmen, knowledge, dan niat besar memberikan pelayanan bagi masyarakat.
"Komitmen itu tidak bisa sendiri dari pimpinan, harus ditularkan sampai ke seluruh anggota. Kemudian komitmen saja tidak cukup, harus ada ilmunya, harus ada knowledge. Terakhir, harus mengedepankan kepentingan masyarakat, harus benar-benar punya niat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegas Ateh.

20190517 lkjpp 9

Menteri PANRB Syafruddin saat menerima Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2018 dari Kepala BPKP Ardan Adiperdana di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (17/05).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan pentingnya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. "Tentu diperlukan kesadaran dari SDM yang berada di kementerian dan lembaga untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah akan merealisisasi pembangunan SDM," kata Syafruddin saat menerima Penyerahan dan Penandatanganan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2018 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (17/05).

Di zaman modern seperti saat ini, pembangunan SDM merupakan hal penting dan utama yang dapat mengalahkan keunggulan sumber daya alam (SDA). "Sumber daya alam berlimpah tidak akan berarti jika negara tersebut tidak memiliki SDM andal untuk mengelola demi keberlangsungan negara tersebut," ujar Syafruddin. Saat ini, banyak negara di dunia yang berlomba untuk membangun dan mengembangkan SDM yang profesional.

Ia mengakui diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang berada di kementerian dan lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. "Tentu sangat diperlukan kesadaran semua SDM pemerintahan untuk mewujudkan hal itu," pungkasnya. Melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, akan menjadi faktor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebab hingga saat ini, masih banyak indikator yang menunjukkan tata kelola pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Penyebabnya adalah banyaknya program di kementerian dan lembaga yang masih tumpang tindih. Untuk itu Kementerian PANRB akan terus melakukan pembenahan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kita akan lakukan perbaikan dengan mengkombinasikan sistem yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini," ungkap mantan Wakapolri ini.

Syafruddin juga mengingatkan pentingnya LKjPP sebagai indikator efektifitas kerja pemerintahan. "Laporan kinerja ini merupakan bagian dari controlling, otokritik, dan juga pengawasan mengenai capaian program dan kinerja dari setiap kementerian dan lembaga yang akan digunakan oleh presiden sebagai bahan evaluasi," ungkapnya. Pada kesempatan itu, Menteri PANRB memberikan apresiasi bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah melakukan evaluasi terhadap LKjPP kementerian dan lembaga.

Sementara itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh mengatakan LKjPP ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kementerian dan lembaga terkait penggunaan anggaran APBN 2018. Sebanyak 88 kementerian/lembaga, telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2018 kepada Presiden melalui Kementerian PANRB dengan memanfaatkan Aplikasi Elektronik SAKIP Reviu Kementerian PANRB. Evaluasi dan penyusunan LKjPP sendiri dilakukan BPKP sejak tanggal 26 April hingga 8 Mei lalu.

Sedangkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyatakan penyerahan LKjPP oleh kementerian dan lembaga menunjukan pemerintahan saat ini tidak hanya fokus pada pencapaian program saja, tetapi juga pada aspek akuntabilitas. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang akuntabel dan transparan. Hadir dalam acara ini Sekretaris Menteri PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi dan auditor BPKP serta staf di lingkungan Kementerian PANRB.

20190502 zi tj priok 1

Menteri PANRB Sayfruddin bersama Ketua KPK Agus Raharjo, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menandatangani Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan dan Bandara di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (02/04).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan bandara dan pelabuhan menjadi gerbang utama bagi masuknya investasi dalam penguatan perekonomian Indonesia. Perbaikan kinerja dan pelayanan publik di kedua area tersebut menjadi hal yang sangat fundamental dan strategis untuk membangun kemandirian ekonomi.

"Pembangunan zona integritas pada kawasan bandara dan pelabuhan merupakan role model spirit island of integrity bagi terciptanya integritas dan pelayanan publik yang baik," ujar Menteri Syafruddin dalam acara Deklarasi Komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas di Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (02/04).

Hal ini sejalan dengan strategi penguatan ekonomi nasional yaitu menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi terbaik investasi dunia. "Bappenas telah menghitung persepsi optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk dalam lima besar di dunia," pungkas Syafruddin.

Lanjutnya dikatakan, melalui pembangunan zona integritas, masyarakat dapat merasakan langsung perbaikan kualitas pelayanan publik. Tata kelola lintas instansi pada kawasan strategis ini akan semakin terpadu.

"Seluruh negara di dunia berpacu menghadirkan tata kelola pemerintahan terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya," ucap Syafruddin.

Pembangunan zona integritas akan menciptakan budaya melayani, budaya kinerja, dan budaya integritas sebagai bagian dari mengakselerasi reformasi birokrasi. Setiap unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) akan menjadi proyek percontohan perubahan kualitas pelayanan pemerintahan.

Menteri Syafruddin mengatakan dalam tiga tahun terakhir pembangunan zona integritas di kementerian dan lembaga berkembang sangat pesat. Ini menunjukan kuatnya komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik berintegritas yang terbebas dari korupsi. "Capaian ini tentu harus diapresiasi karena menandai semakin akuntabelnya aspek keuangan dan hukum," tuturnya. Keduanya merupakan unsur yang sangat penting terlaksananya demokrasi dan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan zona integritas dengan mewujudkan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM tidak mudah. Hal ini dikarenakan zona integritas menyaratkan perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis dan berkelanjutan dari level pimpinan hingga pelaksa.

"Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah percaya dan memberikan komitmenya terhadap pembangunan zona integritas," ujar Syafruddin.

Menurutnya, agar pelaksanaan zona integritas dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara konsisten untuk menanamkan budaya kerja bersih dan melayani. Penguatan pengelolaan manajemen SDM dengan menegakkan disiplin dan profesionalisme. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem internal organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar internasional. "Momentum ini adalah simpul perjuangan kita sebagai generasi penerus aparatur negara untuk wujudkan Indonesia yang maju," harap Menteri Syafruddin.

Hadir dalam deklarasi zona integritas ini Menteri Perhubungan Budi Karya, Ketua KPK Agus Raharjo, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Atef, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto, Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie, serta beberapa pejabat di lingkungan TNI/Polri serta pelabuhan.

20190430 Workshop SAKIP Tanah Bumbu 4

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh dan Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor dalam acara Workshop Penguatan Sakip Pemkab Tanah Bumbu Tahun 2019, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (30/04).

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh memberi target kepada Kabupaten Tanah Bumbu, agar dapat memperoleh predikat BB dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayahnya tahun 2019 ini.

“Targetkan minimal BB tahun ini. Kalau yang lain bisa, Kabupaten Tanah Bumbu juga pasti bisa,” ujarnya dalam acara Workshop Penguatan SAKIP Pemkab Tanah Bumbu Tahun 2019, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (30/04).

Ateh mengatakan bahwa SAKIP bukan hanya sekedar dokumen atau laporan semata, lebih dari itu SAKIP bermanfaat untuk membangun sebuah pemerintahan yang menghasilkan. Selain itu, dengan SAKIP anggaran yang terbatas pada suatu daerah bisa menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan daerah ataupun bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disampaikan, terdapat tiga kunci utama dalam melakukan perubahan, pertama adanya tekad serta komitmen dari daerah itu sendiri untuk melakukan perubahan. Dengan tekad melakukan perubahan, maka segenap penyelenggara negara akan memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat.

Kunci utama yang kedua adalah ilmu, dimana dengan ilmu pemerintah daerah dapat mempelajari segala macam hal, serta melakukan studi tiru pada daerah lain yang dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kepentingan hanya untuk masyarakat luas.

Lanjutnya dijelaskan melalui penerapan SAKIP mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, karena program-program yang dilaksanakan menjadi lebih fokus dan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan visi dan misi pun dipangkas.

Selain itu, dengan implementasi SAKIP, tata kelola setiap instansi pemerintah dapat ditunjukkan, bagaimana pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran,budget saving, outcome yang bermanfaat bagi masyarakat, dan pada akhirnya bermuara pada perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor mengatakan bahwa melalui kegiatan workshop di Kantor Kementerian PANRB dapat mendorong komitmen para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas kegiatan yang dianggap tidak perlu agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2019, pihaknya berencana memangkas ratusan program dan kegiatan yang dianggap kurang tepat dan tidak efektif. Lebih lanjut, ia menargetkan predikat BB ditahun 2019 dan predikat A di tahun-tahun yang akan datang dalam menerapkan SAKIP, dimana di tahun 2018 memperoleh predikat B.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office