wrapper

Selasa, 22 Mei 2018

20180423 menteri polda kalsel7

Menteri Asman Abnur berdialog dengan warga masyarakat yang tengah mengurus SIM di Satpas Polresta Banjasrmasin, Kalimantan Selatan, Senin (23/04)

BANJARMASIN – Keberhasilan Polres Banjarmasin meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), selain harus ditingkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), juga perlu diikuti Polres lain. Lebih dari itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur bahkan memotivasi Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan untuk menerapkan WBK.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada satu Polda yang ditetapkan sebagai WBK/ WBBM. “Hingga saat ini kan belum ada satu Polda pun yang menerima predikat WBK. Hal ini dapat menjadi motivasi Polda Kalsel untuk dapat meraih WBK,” ujarnya dalam studi kelayakan peningkatan tipelogi Polda Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Senin (23/04).

Saat ini sudah ada 12 unit kerja Polri yang mendapatkan Predikat WBK dan WBBM Dari Kementerian PANRB. Unit kerja pelayanan tersebut menjadi contoh bagi unit kerja lainnya. Untuk itu, Menteri mendorong seluruh Polres di wilayah Polda Kalsel mengikuti jejak Polresta Banjarmasin. Meskipun diakui untuk ke sana tidak mudah, namun bermodalkan komitmen pimpinan, bukan hal yang tidak mungkin dapat terwujud.

Dari 12 unit kerja Polri,  9 unit kerja yang ditetapkan sebagai WBK dan 3 unit kerja lainnya, yakni Polresta Sidoarjo, Polres Jember dan Gresik berhasil naik  menjadi WBBM.  Meski demikian, Asman berpesan agar predikat WBK dan WBBM tidak diartikan sebagai sebuah prestasi, melainkan sebuah keharusan sebagai penyelenggara negara.

Sementara itu Kapolda Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana menyampaikan jika pihaknya akan terus berupaya menerapkan WBK dan WBBM di wilayahnya. Hal tersebut  sejalan dengan program Kapolri yakni mewujudkan institusi Kepolisian yang profesional, modern dan terpercaya (Promoter). Setelah Polres Banjarmasin berpredikat WBK, kapolda menargetkan dalam satu tahun akan ada 3 Polres yang menerapkan WBK dan WBBM. (byu)

20180421 MENPAN Peresmian MPP 4

Menteri Asman Abnur dan Menteri Yasona Laoly menandatangani prasasti peresmian MPP Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu (21/04) 

TOMOHON - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menantang Pemerintah Kota Tomohon menaikkan rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B menjadi BB. Agar hal itu tercapai, Menteri Asman meminta Walikota Tomohon untuk mencoret program-program yang tidak punya tujuan jelas.

Pada awal penerapan SAKIP, Tomohon masih meraih nilai CC. "Tahun depan minimal SAKIP-nya BB. Kalau ada yang buat program tidak jelas tujuannya, Pak Walikota panggil kepala OPD-nya. Coret saja programnya," tegas Menteri Asman di sela acara peresmian Mal Pelayanan Publik di Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu, (21/04).

Dijelaskan, jika Pemkot Tomohon berhasil mendapat predikat BB, hampir dipastikan semua program mejnadi produktif dan tidak ada pemborosan anggaran. Nantinya Tomohon pun bisa jadi model bagi perbaikan SAKIP di Pulau Sulawesi ini. "Nanti yang datang bukan hanya menikmati pemandangan, tapi jadi tempat studi tiru. Tidak lagi studi banding," imbuhnya.

Menteri Asman meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengedepankan pelayanan masyarakat. Anggaran rakyat yang dipakai juga harus jelas tujuannya. Mantan Wakil Walikota Batam ini pun menekankan pentingnya jiwa hospitality bagi ASN. Dengan perbaikan pelayanan dan kinerja, pandangan masyarakat terhadap ASN pun akan semakin baik.  Dengan jiwa melayani, masyarakat akan merasakan bukti nyata hadirnya pemerintah.

Di era digital ini sistem pelayanan pemerintah juga dituntut untuk berbasis IT. Semua harus terintegrasi dan tidak boleh merepotkan masyarakat. "Tidak lagi kita menjalani pemerintahan yang konvensional," tegasnya. (don)

20180416 acara kumham1

Menteri Asman dan Menteri Yassona dengan latar belakang CPNS Kemenkumham dalam acara penandatanganan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Jakarta, Senin (16/04)

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, menyambut baik pencanangan Zona Integritas (ZI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungannya, serta untuk membentuk ASN yang profesional,“ ujarnya dalam Forum Diskusi Ilmiah dan Pencanangan Zona Integritas Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Senin (16/04).

Menteri Asman mengatakan, Smart ASN 2024 dapat diwujudkan melalui strategi perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kapasitas dan reformasi kesejahteraan ASN. Smart ASN memiliki nasionalisme yang tinggi, memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi dan bahasa, wawasan global, hospitality (pelayanan), networking (jaringan) serta entrepreneurship (kewirausahaan) harus dibangun secara berkesinambungan.

Dikatakan, pencanangan zona integritas sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan nasional, dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih   dan melayani. Predikat WBK/WBBM diberikan kepada instansi pemerintah, mulai dari  pimpinan beserta seluruh jajarannya yang memang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H Laoly menekankan pentingnya integritas kepada seluruh taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Politeknik Imigrasi (Poltekim), dan seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham.

Menurutnya, integritas sangat penting bagi para taruna, karena sebagai bekal utama untuk menjaga dan merawat kinerja yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif di kementerian Hukum dan HAM. "Hari ini menjadi sangat penting karena kader-kader generasi penerus Kemenkumham ada Poltekip, Poltekim, ada CPNS untuk diberikan pengetahuan dan dikuatkan integritasnya," ungkapnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas untuk mewujudkan WBK dan WBBM tersebut. "Namun, perlu saya sampaikan, membangun perangkat, membuat fasilitas, membangun gedung-gedung, menyediakan perlengkapan lengkap tanpa integritas, tanpa SDM yang berintegritas yang mempunai kemampuan melayani ini percuma saja," imbuhnya.

Maka dari itu, Yassona berharap kepada seluruh pegawai di Kementerian Hukum dan HAM, taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Politeknik Imigrasi (Poltekim), dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham, untuk selalu membangun budaya integritas dalam menjalankan tugasnya. (dit)

20180408 Kiev

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian PANRB, Muhamad Yusuf Ateh, dan Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara bersama Dubes RI untuk Ukraina merangkap Armenia dan Georgia Yuddy Chrisnandi di Ukarina.

KIEV - Delegasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI yang terdiri dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian PANRB, Muhamad Yusuf Ateh, dan Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara melakukan kunjungan ke Ukraina dan menyelenggarakan Workshop di KBRI Kiev bagi para pejabat KBRI dan Lokal Staf dengan tema Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Unit Kerja KBRI Kiev.

Workshop dilaksanakan terkait dengan rencana KBRI untuk menjadi Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam Workshop tersebut dipaparkan kriteria, langkah-langkah dan strategi mencapai zona Integritas menuju WBK dan WBBM, diantaranya mencakup masalah penataan manajemen, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan SDM, pengawasan, pelaksanaan survei internal dan eksternal dan pengukuran- pengukurannya.

"Workshop ini sebagai langkah awal KBRI Kiev untuk menjadi WBK. Saya berharap kedatangan langsung perwakilan Kemenpan RB, apalagi oleh deputinya langsung, dapat memberikan semangat kepada para ASN dan lokal staf di lingkungan KBRI Kiev untuk meningkatkan pelayanan. Saya telah menunjuk tim untuk menindaklanjuti workshop ini. Tentu saja, saya berharap, tim ini dapat bekerja dengan baik untuk meng encourage seluruh tim di kantor untuk menuju WBK KBRI Kiev" jelas Duta Besar, Yuddy Chrisnandi.

Sebagai tindak lanjut workshop telah dibentuk Tim KBRI terdiri dari Home Staf dan Lokal Staf guna mempersiapkan langkah-langkah penjajagan terkait rencana KBRI Kiev untuk menjadi Unit Kerja Zona Integritas sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai informasi evaluasi dari Kementerian PANRB dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman tahun 2017 menunjukkan terjadinya peningkatan unit kerja pelayanan yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi. Hal ini menunjukkan trajektori reformasi indonesia, secara parsial, terus membaik.

20180403 Menetri bandung1

Menteri Asman mengapresiasi Gubernur, Bupati dan Walikota di Jawa Barat yang telah melaksanakan SAKIP dengan baik 

BANDUNG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, ada enam kabupaten/kota di Jawa Barat yang masuk kategori CC dan C dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017. Untuk itu, Menteri menekankan Kepada para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil.

Hal itu dikatakan Menteri dalam acara Percepatan Reformasi Birokrasi se-Jawa Barat Mewujudkan Birokrasi Akuntabel, Efektif dan Efisien, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (03/04). "Saya sarankan segera melakukan studi tiru pemda lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas," tegasnya.

Dikatakan, Kementerian PANRB terus mendorong penggunaan e-performance based budgeting bagi semua lapisan pemerintahan. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya program atau kegiatan 'siluman' serta mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.

Diakui, sudah banyak pemda yang menerapkan e-budgeting di masing-masing instansinya. Namun,  hal itu belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. "Saya berharap e-budgeting yang Bapak/Ibu implementasikan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, menjadi e-performance based budgeting," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Asman juga mengapresiasi Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung yang telah menerapkan sistem tersebut,  sebagai langkah nyata meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Keduanya telah berhasil meraih predikat A dalam evaluasi SAKIP dalam perbaikan manajemen kinerja birokrasi.

Tahun 2017, Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung mendapat predikat A dalam  implementasi SAKIP. Selain kedua pemda, Kementerian PANRB mengapresiasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Jawa Barat yang terus meningkat. Dari 27 kabupaten/kota di Tanah Pasundan ini, 21 kabupaten/kota atau 78% mendapatkan predikat “baik”, atau B ke atas. Hal ini  membaik dibanding tahun 2016 dan 2015 yang hanya 2 kabupaten/kota (7%). 

Namun kalau dibandingkan dengan Jawa Timur, implementasi SAKIP di Jawa Barat tahun 2017 masih kurang optimal. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, tercatat 33 atau 87% kabupaten/kota telah mendapatkan predikat “baik” (B ke atas). Rinciannya, satu kabupaten dengan predikat A, 11  kabupaten/kota berpredikat BB, 21 kabupaten/kota berpredikat B, empat kabupaten/kota berpredikat CC dan satu kabupeten masih mendapat predikat C. “Artinya tinggal lima kabupaten/kota yang belum baik,” tegas Asman.

Menteri menjelaskan, dengan SAKIP, instansi pemerintah dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran, serta mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran. Implementasi SAKIP juga mendorong instansi pemerintah untuk memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil. Selain itu, ukuran keberhasilan menjadi jelas dan terukur, serta menetapkan program/ kegiatan yang berkaitan/mencerminkan pencapaian sasaran yang akan dicapai, serta melaksanakan rincian atas kegiatan tersebut sesuai dengan maksud kegiatan.

Mengacu pada hasil evaluasi pada tahun lalu dan berdasarkan data yang telah dihitung, secara nasional pemerintah menemukan masih terdapat potensi pemborosan sebesar minimal 30% dari APBN/APBD di luar belanja pegawai setiap tahunnya. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih 392,87 Triliun rupiah.

Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, Kementerian PANRB tak henti-hentinya memberikan asistensi dan bimbingan teknis kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan terbangunnya e-performance based budgeting dan penerapan SAKIP di beberapa kementerian/lembaga, pemkab/kota dan provinsi, kini telah dapat diwujudkan efisiensi anggaran sebesar 41,15 Triliun rupiah.

SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata, ternyata besar pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat. "SAKIP inilah yang nantinya akan mengarahkan setiap instansi pemerintah untuk dapat menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan strategis berdasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat," jelas Menteri Asman.

Implementasi SAKIP sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang dalam berbagai kesempatan menginginkan agar semua K/L dan pemda mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien, serta birokrasi dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Untuk menciptakan kondisi birokrasi yang ideal tersebut, kita harus berubah dan berbenah diri (reform). Selama ini kita dengar kata reformasi birokrasi, tetapi tidak jarang saya temukan juga pemaknaan yang dangkal tentang reform ini. Sebagian memaknai reform hanya sebatas pelaksanaan program/kegiatan yang diamanatkan pemerintah pusat.

Sebagian lain memaknai reform sebagai media mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih besar. Pemaknaan tersebut salah kaprah. "Reform sesungguhnya adalah kita merubah mindset  dan culture set kita yang pada awalnya hanya berorientasi pada kerja-kerja rutin semata menjadi lebih bermanfaat dan memuaskan masyarakat," pungkasnya. (don)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office