wrapper

sakiprbaward2020

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat RB-SAKIP B, BB, A, dan AA . 

Hal ini disampaikan Menteri PANRB pada acara yang bertajuk “Penyerahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah & Reformasi Birokrasi Tahun 2020” atau “SAKIP – RB Awards”,di Jakarta, Kamis (22/04). Pada kesempatan tersebut Menteri Tjahjo menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020. Kepada 66 pemda yang hadir secara fisik.

“ Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat RB-SAKIP B, BB, A, dan AA, karena telah bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan, sehingga tercipta birokrasi yang kapabel dan berdaya saing, yang mampu menjalankan program-program pemerintah dengan efektif dan efisien, ujar Menteri Tjahjo Kumolo kepada seluruh peserta baik yang hadir secara fisik maupun online.

Lebih lanjut Menteri Tjahjo juga mengingatkan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih berpredikat C dan CC, untuk meningkatkan komitmen serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam penerapan Reformasi Birokrasi dan SAKIP. 

Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan reformasi birokrasi adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka semakin cepat pula roda pembangunan nasional akan berputar.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif dan lebih cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan,” ujar Menteri Tjahjo Kumolo.

08032021 NewsSEmenpanrb01

Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo menekankan penyederhanaan pelaporan sebagai kunci efisiensi dan efektivitas program atau kegiatan pemerintah.

Menurut Presiden, semua pihak juga akan senang jika kewajiban pelaporan hanya dua atau tiga saja. "Yang penting akuntabel gampang dicek, gampang dikontrol, pengawasannya mudah," ujar Presiden.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah membuat surat edaran terkait penyederhanaan pelaporan, baik untuk pelaporan Kinerja untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun Pelaporan Kinerja bagi Peranngkat Daerah.
Dalam SE Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKJ) tersendiri tetapi disusun menjadi satu dengan LPPD.
Sistematika format penyusunan LPPD sesuai tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dimana informasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencakup Perencanaan Kinerja dan Capaian Akuntabilitas Kinerja.
Terkait informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014 tentan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Lebih lanjut terkait SE Nomor 5 Tahun 2021, bisa diunduh pada halaman jdih.menpan.go.id (shorturl.at/ahrOV).

17022021 Nwes pengumuman

Setelah melalui beberapa rangkaian tahapan seleksi calon jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya pada tanggal 16 Februari 2021  Panitia seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Tahun 2021, telah mengumumkan hasil akhir calon pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian PANRB.
 
Mempertimbangkan hasil seluruh tahapan seleksi terbuka dan memperhatikan rekomendasi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui surat No: B-748/KASN/2/2021, tanggal 16 Februari 2021,  Hal : Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Madya di lingkungan Kementerian PANRB.
 
Pelamar yang termasuk 3 (tiga) terbaik dan memenuhi nilai terendah yang ditetapkan Panitia Seleksi untuk jabatan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan adalah sebagai berikut :
 
  1. Aba Subagja-Kementerian PANRB
  2. Erwan Agus Purwanto-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  3. Kamaruddin-Kementerian PANRB
 
Dalam pengumuman tersebut panitia seleksi terbuka juga menyampaikan kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan informasi mengenai rekam jejak para calon kepada Panitia Seleksi melalui alamat email . 

23012021 13calondeputi web

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan Sebanyak 21 calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, 13 diantaranya adalah calon Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS).

Peserta Seleksi Terbuka JPT Madya Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB  yang lolos ke tahap penulisan makalah:

1.Aba Subagja (Kementerian PANRB)
2.Agus Sutiadi (Badan Kepegawaian Negara)
3.Agus Uji Hantara (Kementerian PANRB)
4.Ahmad Hijazi (Pemerintah Provinsi Riau)
5.Cris Kuntadi (Kementerian Perhubungan)
6.Erwan Agus Purwanto (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
7.Hari Kristijo (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian)
8.Hary Kriswanto (Kementerian Perhubungan)
9.Hermawan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
10.Jufri Rahman (Kementerian PANRB)
11.Kamaruddin (Kementerian PANRB)
12.Mirza Sofyanhadi Mashudi (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian)
13.Ronald Andrea Annas (Kementerian PANRB)

Tahapan selanjutnya para calon akan melakukan seleksi penulisan makalah yang akan diselenggarakan secara daring pada 26 Januari 2021, sebagaimana tertera dalam Surat Pengumuman No.B/34/KP.12/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pada Seleksi Terbuka Calon PPT Madya di Lingkungan Kementerian PANRB Tahun 2021.

Dalam tahapan ini para peserta diharapkan dapat menyediakan ruang rapat atau ruang kerja sebagai tempat ujian. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan, dibutuhkan komputer/laptop, dan handphone berkamera yang dilengkapi dengan aplikasi Zoom.

Selama seleksi penulisan makalah berlangsung, peserta dilarang membuka data yang ada di dalam komputer/laptop dan mencari data/artikel apapun di internet. Peserta juga diminta untuk tidak mengaktifkan dan menggunakan alat komunikasi selama ujian. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam proses penilaian.

Setelah hampir 1 tahun lamanya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di tinggalkan oleh Muhammad Yusuf Ateh yang telah dilantik Presiden Joko Widodo yang juga hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi utama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Januari 2020 (rbkunwas).

1205 IGs PedomanevaluasiRBweb

 

Bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Kementerian PANRB juga menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No 26 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

PermenPANRB No 26/2020 ini merupakan rujukan bagi Kementerian PANRB untuk dapat melihat perkembangan implementasi RB dan perubahan RB oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Juga sebagai rujukan bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk memantau progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Internal masing-masing melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam PermenPANRB No 26 tahun 2020 ini beberapa hal yang menjadi pembeda dalam pedoman ini adalah penekanan lebih kepada penilaian kemajuan delapan area perubahan yang telah dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah melalui penambahan subkomponen Hasil Antara dan Reform.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office