wrapper

260919 rbkunwas Majene

(Jakarta) Peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) menjadi bagian penting dalam manajamen pemerintahan pada era reformas birokrasi sekarang ini, demi pengeluaran anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat, Bupati Majene Fahmi Massiara datang bersama seluruh Organisi Perangkat Daerah (OPD) Ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meminta pendampingan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerjan Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Kabupaten Majene.

Kabupaten yang terletak di Sulawesi Utara itu pada 2018 lalu mendapat predikat BB dalam penilaian SAKIP, hal inilah yang membuat Bupate Majene memboyong seluruh OPD Kabupaten Majene datang ke Jakarta.

Dalam sambutannya pada acara Pendampingan Penguatan Sistem Akuntablitias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2019, diruang Sriwijaya Kementerian PANRB (26/9) Bupate Majene menyatakan harapannya pada 2020 nanti Kabupaten Majene dapat meraih predikat B, “ Kami harapkan dengan sistem pendampingan ini, Kabupaten Majene dapat mengalami peningkatan predikat pada 2020 nanti menjadi BB dan pada 2021 predikat Kabupaten Majene menjadi A” ujarnya.

Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, dalam arahannya menyampaikan pihaknya mengapresiasi keinginan Kabupaten Majene untuk memperbaiki predikat SAKIP yang terus meningkat setiap tahunnya, tapi akan sangat disayangkan karena setiap tahunnya anggaran yang tidak berorientasi kepada hasil akan terbuang sia-sia,” Kita bisa bayangkan Provinsi Jawa tengah dari 4646 kegiatan hanya 890 kegiatan yang beroirentasi hasil” ujarnya.

Muhammad Yusuf Ateh menambahan, anggaran pemerintah selalu datang dengan keterbatasan hal ini jangan dijadikan alasan tidak melaksanan kegiatan, kita harus bisa merubah pola berpikir dalam menggunakan anggaran, dari yang tadinya menghabiskan anggaran menjadi maksimal dalam pemanfaatan “Sudah tau uangnya sedikit, belanjanya harus obyektif, jangan dibelanjakan jika memang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat”. tuturnya.

Acara Pendampingan tersebut akan berlangsung dari tanggal 26 s/d 27 September 2019, turut mendampingi Deputi RBKUNWAS, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung. (sgt/rbkunwas)

surveionlinerbkunwas

SURVEI ONLINE : STRATEGI PERCEPATAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS

 

Jakarta - Bukanlah reformasi birokrasi jika tanpa adanya efisiensi dan efektifitas, hal inilah yang selalu dikedepankan oleh Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menjawab tantangan tersebut Kedeputian RBKUNWAS mengembangkan metode survei online berbasis web, yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

Deputi RBKUNWAS Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan unit kerja pelayanan percontohan Zona Integritas bertujuan untuk memperbaiki tata kelola instansi pemerintah secara riil dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, “survei external komponen utama dalam penilaian evaluasi, survei merupakan manivestasi dari indikator puas tidaknya masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan pemerintah” jelasnya, dikantor Kementerian PANRB, Jakarta Rabu (25/09).

Lebih Lanjut Deputi RBKUNWAS menambahkan, survei external sendiri adalah bagian dari komponen hasil sebagaimana tertuang dalam Permenpanrb no 14/2014 yang diupdate dalam Permenpanrb no 30/2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, serta Permenpanrb no 52/2014 atau versi terbarunya Permenpanrb No 10/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, “survei eksternal mengenai nilai persepsi korupsi digunakan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, survei persepsi kualitas pelayanan publik adalah gambaran dari masyarakat tentang terwujud atau tidaknya peningkatan kualitas pelayanan publik dan survei external ini juga memberikan gambaran dari masyarakat tentang kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi diunit kerja yang di evaluasi” tuturnya.

Deputi RBKUNWAS menceritakan pada tahun 2019 ini kedeputiannya mengevaluasi reformasi birokasi di 88 Instansi Kementerian/Lembaga 34 Pemerintah Provinsi ditambah lagi harus mengevaluasi zona integritas sekitar 2800 satuan unit kerja, “ semua unit tersebut harus disurvei satu persatu, tidak mungkin hanya mengandalkan survei on the spot seperti yang dilakukan selama ini, harus ada inovasi dan strategi baru yang lebih efekti dan efisien, karena itu kami kembangkan sistem survei online berbasis web ini ”. Ditambahkan olehnya sejak 2014 sampai saat ini, demi hasil evaluasi reformasi birokrasi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan Kedeputian RBKUNWAS bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan Survei External diunit kerja yang di evaluasi.

Survei online yang dikembangkan ini kedepannya akan digunakan secara terus menerus sepanjang tahun. " Tahun ini kami masih menggunakan 2 metode survei, baik online maupun secara langsung yang keduanya dipantau oleh Badan Pusat Statistik (BPS)", Ujar Muhammad Yusuf Ateh menambahkan.

Berbeda dengan survei on the spot, survei online menggunakan list data pengguna layanan unit kerja yang nantinya akan dikirimkan link melalui sms, masyarakat cukup membuka link tersebut kemudian mengisi survei melalui smartphone/gadget mereka, “ Kami menjamin kerahasian, keamanan data masyarakat yang melaksanakan survei” .

Terkait dengan efisiensi Deputi RBKUNWAS menyampaikan, survei online sangat  bermanfaat karena bisa memangkas berbagai anggaran yang terkait dengan survei, "Yaa terutama memangkas anggaran perjalanan dinas" Jelas Deputi RBKUNWAS Muhammad Yusuf Ateh.(sgt/rbkunwas

20190612 Musrenbang Polri 2

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2019 di JS Luwansa Hotel, Jakarta (12/06).

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendeklarasikan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada kawasan Bandar Udara, Pelabuhan, serta penegakan hukum dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS). Hal tersebut dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2019, di JS Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (12/06).

Deklarasi komitmen yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 14 Kapolda diseluruh Indonesia tersebut, disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Kapolri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, serta Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Agung Sabar Santoso.

Adapun ke 14 Polda tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Riau, Polda Sumatera Barat, dan Polda Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa para anggota Polri harus menghilangkan budaya korupsi di semua unit kerja Polri, sehingga terwujud pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, ia mengingatkan agar kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya sekedar seremoni melainkan harus diikuti dengan eksekusi, dimana hal tersebut juga untuk pengembangan institusi Polri sendiri.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga mendorong para anggota Polri untuk dapat mengutamakan layanan publik berbasis IT. Disampaikan bahwa penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat merupakan kebijakan institusi Polri dalam rencana kerja di tahun 2020.

Kapolri Tito mencontohkan apabila seseorang ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak perlu lagi diberikan formulir pendaftaran, namun seharusnya sudah ada data mengenai perilaku orang tersebut, apakah orang tersebut pernah terlibat kasus kriminal atau tidak.

“Hal itu juga dapat memudahkan proses pembuatan SKCK, sehingga waktu pembuatannya pun dapat dipangkas,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila sebuah perencanaan disusun dengan baik maka menjadi separuh penentu keberhasilan, namun jika perencanaan gagal maka ke depannya juga akan gagal. Oleh karena itu, perencanaan yang akan dilakukan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurutnya, jika salah satu fokus pemerintah di masa mendatang adalah pembangunan SDM, maka Polri harus mendukung fokus tersebut baik pada SDM Polri sendiri ataupun pada Kementerian/Lembaga lainnya. Acara tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, serta pejabat di lingkungan Polri.

20190612 asistensi rb kalsel 6
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris menandatangani komitmen bersama peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Kemnterian PANRB, Jakarta, Selasa (11/06). 
 
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan penilaian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di tahun 2019. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris, pada kegiatan "Asistensi Penerapan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Selatan", di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (11/06).
Seperti yang diketahui sebelumnya, pada tahun lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan nilai 69,52 pada evaluasi Reformasi Birokrasi. Angka tersebut naik dari tahun 2017 yang hanya sebesar 64,93.
Namun demikian, Haris mengatakan bahwa hasil tersebut belum maksimal dan masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kegiatan asistensi ini mampu mendorong perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke arah yang lebih baik.
"Meskipun naik, saya lihat masih ada beberapa catatan dan aspek yang belum maksimal untuk mendukung pelaksaan Reformasi Birokrasi. Ini hal-hal yang harus kita benahi, kita perbaiki," katanya.
Menurutnya, untuk memperbaiki pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus fokus pada perbaikan kualitas pelayanan. Hal ini dikarenakan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan muara pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik.
"Reformasi birokrasi itu tidak hanya dalam konteks meningkatkan indeks, tapi memperbaiki dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan iklim yang efektif dan efisien, tidak cukup memperbaiki sistem dan penataan kelembagaan, harus ada keberanian sebagai seorang pemimpin ke arah yang lebih baik," ujarnya.
Sementara Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, menegaskan bahwa untuk melakukan perubahan dan perbaikan memang bukan suatu hal yang mudah. Mengingat perubahan yang dilakukan akan membutuhkan keinginan yang kuat dan pengorbanan lebih untuk mencapai hasil perbaikan yang lebih baik.
"Kalau kita bicara Reformasi Birokrasi, reform itu kan adanya suatu perubahan. Saya ingin sampaikan, melakukan perubahan itu selalu menyakitkan awalnya, sulit awalnya, pasti tidak senang," ungkapnya.
Ateh juga mengingatkan bahwa dalam melakukan perbaikan dan perubahan, terdapat tiga aspek penting yang harus dilakukan. Tiga aspek tersebut adalah komitmen, knowledge, dan niat besar memberikan pelayanan bagi masyarakat.
"Komitmen itu tidak bisa sendiri dari pimpinan, harus ditularkan sampai ke seluruh anggota. Kemudian komitmen saja tidak cukup, harus ada ilmunya, harus ada knowledge. Terakhir, harus mengedepankan kepentingan masyarakat, harus benar-benar punya niat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegas Ateh.

20190517 lkjpp 9

Menteri PANRB Syafruddin saat menerima Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2018 dari Kepala BPKP Ardan Adiperdana di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (17/05).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan pentingnya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. "Tentu diperlukan kesadaran dari SDM yang berada di kementerian dan lembaga untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah akan merealisisasi pembangunan SDM," kata Syafruddin saat menerima Penyerahan dan Penandatanganan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2018 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (17/05).

Di zaman modern seperti saat ini, pembangunan SDM merupakan hal penting dan utama yang dapat mengalahkan keunggulan sumber daya alam (SDA). "Sumber daya alam berlimpah tidak akan berarti jika negara tersebut tidak memiliki SDM andal untuk mengelola demi keberlangsungan negara tersebut," ujar Syafruddin. Saat ini, banyak negara di dunia yang berlomba untuk membangun dan mengembangkan SDM yang profesional.

Ia mengakui diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang berada di kementerian dan lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. "Tentu sangat diperlukan kesadaran semua SDM pemerintahan untuk mewujudkan hal itu," pungkasnya. Melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, akan menjadi faktor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebab hingga saat ini, masih banyak indikator yang menunjukkan tata kelola pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Penyebabnya adalah banyaknya program di kementerian dan lembaga yang masih tumpang tindih. Untuk itu Kementerian PANRB akan terus melakukan pembenahan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kita akan lakukan perbaikan dengan mengkombinasikan sistem yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini," ungkap mantan Wakapolri ini.

Syafruddin juga mengingatkan pentingnya LKjPP sebagai indikator efektifitas kerja pemerintahan. "Laporan kinerja ini merupakan bagian dari controlling, otokritik, dan juga pengawasan mengenai capaian program dan kinerja dari setiap kementerian dan lembaga yang akan digunakan oleh presiden sebagai bahan evaluasi," ungkapnya. Pada kesempatan itu, Menteri PANRB memberikan apresiasi bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah melakukan evaluasi terhadap LKjPP kementerian dan lembaga.

Sementara itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh mengatakan LKjPP ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kementerian dan lembaga terkait penggunaan anggaran APBN 2018. Sebanyak 88 kementerian/lembaga, telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2018 kepada Presiden melalui Kementerian PANRB dengan memanfaatkan Aplikasi Elektronik SAKIP Reviu Kementerian PANRB. Evaluasi dan penyusunan LKjPP sendiri dilakukan BPKP sejak tanggal 26 April hingga 8 Mei lalu.

Sedangkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyatakan penyerahan LKjPP oleh kementerian dan lembaga menunjukan pemerintahan saat ini tidak hanya fokus pada pencapaian program saja, tetapi juga pada aspek akuntabilitas. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang akuntabel dan transparan. Hadir dalam acara ini Sekretaris Menteri PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi dan auditor BPKP serta staf di lingkungan Kementerian PANRB.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office