wrapper

20180924 Evaluasi SAKIP dan RB di Provinsi Kalbar
 
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah, saat memberikan sambutan dalam evaluasi RB dan SAKIP
 
PONTIANAK - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Selasa (25/09).
 
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kementerian PANRB menantang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota didalamnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Hal tersebut harus diwujudkan dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat ke arah yang lebih baik.
 
“Kami ingin melihat apa kontribusi Provinsi Kalimantan Barat kepada perwujudan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas," ujarnya.
 
Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB ini dilakukan untuk melihat perbaikan secara berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Kabupaten/Kota didalamnya. Oleh karena itu, proses tersebut harus dikawal melalui monitoring dan evaluasi agar capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan bisa diwujudkan.
 
“Prinsip kami dalam melaksanakan evaluasi adalah untuk perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan secara terus menerus melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan," ungkap Nadimah. (dsr)

20180925 Exit Meeting Evaluasi RB dan SAKIP DPR RI

Exit Meeting Evaluasi RB dan SAKIP Setjen BK DPR RI

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkomitmen penuh terhadap perbaikan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI). Hal tersebut disampaikan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (25/09).
 
Menurut Indra, permasalahan reformasi birokrasi dalam tubuh Setjen dan BK DPR RI, harus ditangani secara serius mengingat kepercayaan publik terhadap DPR yang semakin membaik. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap kinerja DPR harus dijaga dengan mengaplikasikan prinsip keterbukaan.
 
Penanganan reformasi birokrasi disadari betul oleh Setjen DPR RI bahwa hal tersebut harus dilakulan secara berkelanjutan. Komitmen perubahan dalam reformasi birokrasi di tubuh DPR juga mendapat dukungan penuh dari para pimpinan.
 
"Kami serius menangani reformasi birokrasi ini, bahkan Wakil Ketua, Bapak Fahri Hamzah telah memberi arahan langsung terkait pergerakan reformasi birokrasi di Setjen BK DPR RI dan kami telah memiliki aplikasi DPR Now dengan prinsip keterbukaan terhadap masyarakat," ujarnya.
 
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung, mengapresiasi komitmen dan langkah yang telah dilakukan oleh Setjen BK DPR dalam reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Setjen BK DPR dibilai sudah cukup baik untuk mendorong reformasi birokrasi.
 
Namun demikian, Naptalina mengungkapkan bahwa dalam akuntabilitas kinerjanya, DPR masih harus banyak melakukan upaya perbaikan secara teknis. Hal ini dilakukan agar pelayanan terbaik mampu dirasakan oleh stakeholders.
 
"Sangat perlu disusun cascading kinerja di setiap Deputi di Setjen BK DPR RI. Sehingga bisa tergambar orientasi pelayanan untuk Deputi sampai pada anggota dewan," katanya. (sa)
WhatsApp Image 2018 09 25 at 12.44.24 AM
 
Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, didampingi Kepala Biro RBP Polri, Brigjen. Pol Adhi Prawoto, memberikan arahan dalam evaluasi ZI Polri di Jawa Timur
 
BATU - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi Zona Integritas (ZI) terhadap Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Evaluasi tersebut dilakukan terhadap 11 Kepolisian Resor (Polres) di lingkungan Polda Jawa Timur dan Polresta Metro Bekasi, Senin (24/09). Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan perbaikan sistem yang telah berjalan.
 
Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, yang didampingi oleh Kepala Biro Reformasi Birokrasi Srena Polri, Brigjen. Pol Adhi Prawoto, serta petinggi di lingkungan Polri, menegaskan bahwa perbaikan yang telah dilakukan di tubuh Polri membuahkan hasil yang sangat signifikan. Namun demikian, perbaikan yang telah dilakukan tidak boleh berhenti atau berjalan di tempat.
 
Menurutnya, ruang perbaikan akan terus terbuka seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik. Survey saat ini memang menunjukkan bahwa Kepolisian sudah sangat baik dalam melakukan pelayanan. Namun Ateh menegaskan bahwa Kementerian PANRB akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil survey tersebut untuk melihat komponen pengungkit yang mendukung berjalannya sistem pelayanan ke arah yang lebih baik lagi.
 
“Hari ini, Polres yang diundang adalah yang dinyatakan lulus survey dalam Zona Integritas, yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi pengungkitnya yang diharapkan kepastian sistem yang berjalan akan mendukung pelayanan dan integritas kearah yang lebih baik," ujar Ateh.
 
Sementara itu, Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, Galih Hadiwijaya mengungkapkan bahwa pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polriemang sudah terasa signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama antara Polri dan Kementerian PANRB dalam menyusun Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
 
Di tempat terpisah, Deputi RBKunwas juga melakukan evaluasi terhadap Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memonitor implementasi reformasi birokrasi melalui berbagai instrumen demi memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
 
Kepala Bagian Administrasi dan Pelaporan, Aan Syaiful Ambia, mengatakan bahwa salah satu instrumen evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melaluu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). “Upaya-upaya yang dilakukan dan yang termuat di dalam komponen pengungkit nantinya akan dibandingkan dengan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kabupaten/Kota setempat”, ujarnya. (Ian)
20180924 FGD Pengembangan SAKIP
 
Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat memberikan arahan dalam FGD Pengembangan Kebijakan SAKIP, Jakarta (24/09)
 
JAKARTA - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Focus Group Duscussion Pengembangan Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di hotel Grand Kemang, Jakarta (24/09). FGD tersebut dilakukan dalam rangka merumuskan ukuran kinerja agar efektif dalan pelaksanaannya.
 
Dalam FGD kali ini, Deputi RBKunwas mengundang Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Keempat Pemerintah Daerah tersebut yang juga merupakan instansi dengan peringkat akuntabilitas kinerja terbaik, menjadi bahan FGD untuk menentukan ukuran kinerja yang efektif.
 
Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, menjelaskan bahwa manajemen kinerja memang telah diterapkan sejak lama, namun ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya saat ini. Perbedaan paling mendasar adalah adanya unsur ukuran kinerja.
 
"Kalau dulu semuanya ukurannya hanya keuangan saja, fokusnya keuangan. Jadi kalau proyek, ukurannya sudah berapa uang itu terserap. Sekarang sudah tidak bisa begitu, ukuran harus jelas. Karena akan mempengaruhi kinerja yang akan dihasilkan, akan mempengaruhi kinerja organisasi, akan mempengaruhi kinerja individu," jelas Ateh.
 
Menurutnya, dalam penerapan Performance Based Birokrasi, ASN akan diukur kinerjanya. Dengan demikian, kedepannya ASN akan mendapatkan tunjangan yang bergantung pada kinerja organisasi dan kinerja individu. Oleh karena itu, implementasi manajemen kinerja harus dilakukan dengan baik sejak melakukan perencanaan.
 
"Kalau awalnya salah memberikan ukuran kinerja, misalnya terlalu rendah itu tidak akan bisa di cascade, dari awal salah maka seterusnya juga pasti salah. Ukuran kinerja ini adalah inti dari manajemen kinerja. Menanam padi itu lebih susah daripada menanam semak-semak, memang kalau menanam yang baik itu lebih sulit ," ungkap Ateh.
 
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Yogyakarta, Tavip Agus Rayanto, menjelaskan bahwa penerapan Performance Based Organization harus dilakukan secara konsekuen dan kosisten. Perubahan mindset dalam tata kelola pemerintahan juga dikatakannya sebagai satu hal penting yang tidak bisa ditinggalkan.
 
Dalam organisasi, Tavip mengungkapkan bahwa suatu organisasi lahir karena adanya strategi untuk menuju suatu tujuan. Bisnis proses sebuah organisasi juga harus dibentuk terlebih dahulu sebelum membentuk OPD.
 
"Harus ada faktor pembentuk untuk menghubungkan antara sasaran dengan program. Jadi dalam menyusun program dan kegiatan, kita harus mengerti dulu apa saja yang menjadi faktor pembentuk menuju sasaran yang ingin dicapai. Kita tidak bicaraa tentang rupiah, tapi kinerja yang akan dihasilkan. Visi misi harus bisa menjawab isu lokal, konteks itu, dalam konteks objektifnya akan di kawal pada level organisasi," jelas Tavip. (ris)
 20180903 menteri surabaya7 pakde karwojpeg
 
Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Zona Integritas (ZI), dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (03/09).
 
SURABAYA - Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirasakan betul manfaatnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada sambutannya dalam acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Zona Integritas (ZI), dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (03/09).
 
Dalam acara yang dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur, serta OPD terkait, Soekarwo menjelaskan manfaat implementasi SAKIP bagi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, ada enam poin penting yang sangat dirasakan manfaatnya, pertama dapat mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah provinsi dan OPD.
 
Kedua, penganggaran yang berbasis pada kinerja. Selanjutnya memudahkan untuk menentukan program yang bersifay prioritas dan pendukung, mengubah paradigma kerja menjadi kinerja, sebagai dasar pemberian rewards and punishment, serta menjadi dasar penentuan bagi pemerintah provinsi untuk melakukan mutasi dan rotasi.
 
Adapun manfaat implementasi SAKIP tersebut memberikan implikasi yang sangat besar bagi Pemprov Jatim. Implikasi tersebut mempengaruhi capaian Indikator Kinerja Utama Pemprov Jatim yang antara lain adalah pertumbuhan PDRB/LPE, Indeks Gini, Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia, Presentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kesalehan Sosial.
 
Impact implementasi SAKIP tersebut dikatakan memberikan sentimen positif terhadap proses pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. "AKIP memberikan sumbangan pertumbuhan tinggi dan mengurangi kesenjangan" kata Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo.
 
Melalui implementasi SAKIP juga, Pemprov Jatim saat ini sedang mengembangkan prinsip manajemen pelayanan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat (Participant Based Development). Dengan demikian, proses pembangunan akan lebih mengedepankan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 
Selain itu, Pemprov Jatim juga terus melakukan berbagai langkah percepatan implementasi SAKIP dengan mengintegrasikan sistem perencanaan dengan budget, dan sudah masuk dalam KUA/PPAS. Kemudian dalam RAPBD 2019 Prov Jatim juga akan menerapkan e-new budgeting, yaitu pengintegrasian antara e-planning, e-budgeting, serta konsistensi pelaksaannya.
 
"Kita harus menempatkan uang ini digunakan untuk apa. Kita akan terapkan e-new budgeting di RAPBD 2019 untuk menjaga konsistensi pelaksaanaannya. Jadi satuan harga sudah masuk ke dalam sistem tersebut," ungkapnya.
 
Senada dengan yang disampaikan oleh Pakde Karwo, Bupati Bondowoso, Amin Said Husni juga menuturkan hal yang sama terkait dengan manfaat pengimplementasian SAKIP. Menurutnya, implementasi SAKIP yang dilakukan di Kabupaten Bondowoso langsung memberikan implikasi positif, di mana pada tahun 2017 lalu terjadi penghematan anggaran dan membuat Kabupaten Bondowoso berpredikat BB pada evaluasi tahun 2017.
 
"Tahun 2015, hasil evaluasi kami masih CC, kami merasa terpacu untuk menggenjot malakukan perbaikan. Dan alhamdulillah tahun 2017 kami melompat menjadi BB. Kami ternyata tadinya CC karena perencanaannya tidak fokus, sasarannya terlalu banyak, 46 sasaran dan 221 indikator, kemudian difokuskan menjadi 12 sasaran dan 24 indikator," ujar Amin.
 
Dengan menyederhanakan sasaran dan indikatornya, hal tersebut juga mempengaruhi jumlah program yang turut terpangkas dari sebelumnya 168 program menjadi 124 program. Hasilnya, Pemkab Bondowoso berhasil menghemat anggaran sebesar 166,96 miliar dari tahun 2017. Penghematan tersebut berasal dari alokasi anggaran untuk biaya belanja langsung, di mana pada tahun 2017 lalu dialokasikan sebesar 899,76 miliar untuk 704 kegiatan menjadi 732,81 miliar untuk membiayai 532 kegiatan di tahun 2018.
 
Amin mengatakan bahwa perubahan di tingkat perencanaan dan penganggaran yang lebih terintegrasi, memberikan implikasi yang besar terhadap penggunaan anggaran. "Selain ada perubahan di tingkat perencanaan, di penganggaran juga sudah lebih terintegrasi, lebih fokus dengan memprioritaskan program yang menjadi prioritas dan potensi daerah. Kita tidak lagi semata-mata berorientasi pada output, tapi lebih pada outcome. Output juga penting untuk pertanggungjawaban," jelasnya.
 
Hal serupa juga disampaikan Bupati Lamongan, Fadeli. Dikatakannya bahwa melalui implementasi SAKIP, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun Fadeli mengakui bahwa ruang perbaikan terus terbuka dan terus dilakukan berbagai upaya perbaikan.
 
"Hanya program dan kegiatan yang memiliki output dan outcome yang jelas yang dilaksanakan. Sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien menjadi agenda penting yang merupakan upaya yang mampu mewujudkan Lamongan terus bekerja memperbaiki kinerja pemerintahannya," kata Fadeli.
 
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, yang turut memberikan sambutan dan pengarahan pada acara tersebut, mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur, agar terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Menurutnya kehadiran pemerintah kepada masyarakat akan mempengaruhi pembangunan secara nasional.
 
"Kita harus memastikan terciptanya birokrasi bersih dari segala tindakan koruptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masayarakat. Capaian ini adalah buah hasil kerja keras yang panjang. Pemprov Jatim telah berhasil menjalankan fungsi pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dengan baik," ungkap Syafruddin.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office