wrapper

041119 Jogjakarta1

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan arahan pada kegiatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 pada Lingkup Pemerintah Daerah DIY dan Pemkab/Kota se-DIY di Gedung Pracimosono, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta, Senin (04/11)

Yogyakarta - Yogyakarta adalah satu-satunya instansi pemerintah di Indonesia yang predikat pelaksanaan sistem akuntabitas kinerjanya mendapat nilai AA, hal inilah yang menyebabkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengawali kunjungan kerjanya ke daerah selaku Menteri PANRB untuk melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi ditingkat pemerintah daerah.

Ditemani Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh, Menteri PANRB mendapat gambaran komprehensif pelaksanaan reformasi birokrasi langsung dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubowono X dalam acara yang bertajuk “ Evaluasi Penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi 2019”, di di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/11).

Tjahjo Kumolo mengatakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terbukti mampu menekan inefiseinsi anggaran dan mampu mencegah program yang tidak berorientasi hasil sehingga melalui SAKIP instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan.

 “Suatu daerah yang telah memahami SAKIP  pasti telah memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan berorientasi hasil pada dokumen perencanaan daerahnya”,  ujar mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja itu.

041119 Jogjakarta2

Lebih Lanjut Menteri PANRB menegaskan  daerah tersebut akan memastikan setiap program dan kegiatan berdampak langsung dalam pencapaian sasaran pemerintah, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat. inilah sebenarnya yang disebut dengan prinsip akuntabilitas berorientasi hasil melalui implementasi penganggaran berbasis kinerja sebagaimana yang menjadi amanat dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

“Instansi pemerintah tidak boleh lagi hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran, tapi harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil/kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Menteri Tjahjo mengapresiasi Pemprov DIY yang sejak tahun 2014 telah berkomitmen mendorong penguatan akuntabilitas kinerja, sebagaimana kita ketehui bersama pada tahun 2014 Pemprov DIY telah menyandang kategori A dalam penilaian akuntabilitas kinerja dan pada tahun 2018 sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang mendapatkan nilai AA. 

041119 Jogjakarta3

“Pemerintah Provinsi DIY menjadi instansi pemerintah daerah terbaik di antara seluruh instansi pemerintah di indonesia, karena telah menciptakan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja, berdasarkan laporan dari bapak gubernur, sejak tahun 2013-2017 telah terjadi efisiensi sebesar 1,6 triliun rupiah yang berasal dari penyederhanaan dan refocussing program/kegiatan yang awalanya berjumlah 3.150 kegiatan menjadi 854 kegiatan” ujar Menteri Kelahiran Solo tersebut menambahkan.

 Lebih lanjut Menteri Tjahjo menyampaikan Pemprov DIY telah menjadi role model bagi seluruh pemerintah daerah dan bahkan bagi kementerian/lembaga. Hal ini terlihat dari banyaknya studi tiru yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terhadap Pemprov DIY.

“ Pemprov DIY berhasil meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Sampai tahun 2018, terdapat tiga pemerintah kabupaten yang mendapatkan predikat A yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo, serta dua pemerintah kabupaten/kota mendapatkan predikat BB yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul”, ujarnya menerangkan.

041119 Jogjakarta4

Dalam kesempatan yang sama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan, guna mendapatkan nilai SAKIP yang baik, perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan dengan terintegrasi. 

“ Ada enam area perubahan yang menjadi mainstream reformasi di Pemprov DIY, yaitu  memperbaiki sistem perencanaan dan akuntabilitas, merestrukturisasi kelembagaan pemda, memperbaiki manajemen SDM, melakukan reorientasi pengelolaan keuangan daerah, melakukan sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas layanan publik, kami menyebutnya menjadi Integrated Civil Service Reform yang kami pegang untuk menegaskan bahwa akuntabiloitas adalah keniscayaan menghadapi masa depan,” ungkap Sri Sultan.

Lebih lanjut Gubernur DIY menyatakan, sukses atau tidaknya reformasi dapat dilihat melalui 4 aspek. Aspek tersebut adalah meningkatnya kepercayaan, pemberdayaan semua lapisan, adanya pengurangan pekerjaan, adanya sistem baru dan political will yang kuat dari pimpinan puncak. 

Jer Basuki Mawa Beya, tiada sukses tanpa pengorbanan. Karena perubahan memang memerlukan pengorbanan,” tutur Sri Sultan.

2110 pidatopelantikanpresiden

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya 5 tahun kedepan sebagai pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment), hal ini disampaikan Presiden pada  pidato kenegaraan perdana sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan”. Ujarnya.

Dengan kata lain pemerintah akan berfokus pada pencapain kinerja, dengan memangkas prosedur kerja yang berbelit-belit serta mencegah inefisiensi anggaran yang selama ini ada pada program-program kerja yang tidak beroirentasi pada hasil.

Dalam proses percepatan reformasi birokrasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku prime mover reformasi birokrasi mengembangkan sistem yang terbukti dapat mencegah inefisiensi anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah pada program-program kerja yang tidak berorientasi pada hasil, yaitu Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tercatat pada tahun 2017 SAKIP dapat mencegah potensi pemborosan anggaran hingga Rp 46 triliun, kemudian pada tahun 2018 SAKIP dapat mencegah inefisiensi anggaran hingga 64,8 triliun pada 24 provinsi dan 216 kabupaten/kota. 

Lantas bagaimana SAKIP dapat menekan inefisiensi hingga triliunan rupiah, dan dapat mencegah program-program yang tidak berorientasi pada hasil ?

Beritaphoto

SAKIP atau akuntabilitas kinerja, sering disebut juga manajemen kinerja sektor publik. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk mendorong birokrasi yang berorientasi pada hasil. Setiap instansi pemerintah harus fokus pada memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, ditengah keterbatasan sumber daya yang ada. Untuk itu, setiap program, kegiatan, anggaran, struktur organisasi, dan SDM yang ada harus punya manfaat yang jelas, fokus dan terukur. Setiap alur/proses tata kelola harus berorientasi hasil, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga monitoring dan evaluasi. Perencanaan Kinerja sebagai awal proses tata kelola memegang peranan yang sangat penting, seperti kata pepatah: “If you fail to plan, you plan to fail” (jika anda gagal dalam merencanakan, sama saja seperti merencanakan sebuah kegagalan).

Menetapkan sasaran, indikator dan target

2110 sakip1

Perencaan kinerja dimulai dengan menetapkan kondisi apa yang akan diwujudkan. Hal ini biasa disebut sebagai sasaran strategis. Penetapan sasaran strategis harus berorentasi hasil, mengacu kepada isu riil yang ada di masyarakat serta prioritas nasional/daerah. Sasaran strategis tidak boleh berorientasi proses, kegiatan atau bahkan proyek tertentu.

Setelah menetapkan sasaran yang berorientasi hasil, tetapkan indikator kinerja yang jelas, terukur dan juga berorientasi hasil. Kegagalan dalam menetapkan indikator kinerja dapat menyebabkan kesalahan dalam menyimpulkan keberhasilan/kegagalan sebuah instansi. Lebih buruk dari itu, keberhasilan/kegagalan menjadi tidak terukur padahal sudah banyak anggaran yang dibelanjakan untuk program/kegiatan tertentu. Setelah menetapkan indikator yang jelas, kemudian tetapkan berapa target kinerja yang akan dicapai.

Menetapkan strategi pencapaian kinerja

2110 sakip2

Untuk menetapkan strategi yang tepat dalam mencapai kinerja, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor kunci apa saja yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Faktor-faktor yang berupa hasil antara (intermediate outcome) ini dijabarkan sampai dengan tingkat terendah (operasional) berikut dengan ukuran kinerjanya. Ini akan menjadi strategi yang dipilih dalam upaya pencapaian kinerja.

Menetapkan proses/kegiatan yang harus dilakukan

2110 sakip3

Pada tahap berikutnya, instansi pemerintah merancang proses/kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai strategi yang telah dipilih. Proses bisnis dan prosedur dirancang sedemikian rupa untuk memastikan kegiatan akan menghasilkan output yang tepat dan mengarah ke outcome yang diinginkan. 

Mengidentifikasi program dan kegiatan yang tidak efektif

2110 sakip4

Peta strategi dan proses bisnis kegiatan yang baru saja dibuat kemudian dijadikan acuan dalam mengkoreksi program dan kegiatan. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peta strategi tadi akan dihapus atau digantikan dengan kegiatan baru yang lebih berdampak, lebih jelas hasilnya dan lebih terukur keberhasilannya.

Mengidentifikasi anggaran belanja yang tidak efisien

2110 sakip5 copy

Seringkali, belanja dan komponennya dalam sebuah kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan tersebut. Disinilah potensi inefisiensi sering terjadi, dengan modus menyembunyikan belanja-belanja yang tidak perlu dalam kegiatan yang tampak strategis. Maka langkah berikutnya adalah menghapus dan memperbaiki komponen belanja agak sejalan dengan proses bisnis yang seharusnya.

260919 rbkunwas Majene

(Jakarta) Peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) menjadi bagian penting dalam manajamen pemerintahan pada era reformas birokrasi sekarang ini, demi pengeluaran anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat, Bupati Majene Fahmi Massiara datang bersama seluruh Organisi Perangkat Daerah (OPD) Ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meminta pendampingan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerjan Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Kabupaten Majene.

Kabupaten yang terletak di Sulawesi Utara itu pada 2018 lalu mendapat predikat BB dalam penilaian SAKIP, hal inilah yang membuat Bupate Majene memboyong seluruh OPD Kabupaten Majene datang ke Jakarta.

Dalam sambutannya pada acara Pendampingan Penguatan Sistem Akuntablitias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2019, diruang Sriwijaya Kementerian PANRB (26/9) Bupate Majene menyatakan harapannya pada 2020 nanti Kabupaten Majene dapat meraih predikat B, “ Kami harapkan dengan sistem pendampingan ini, Kabupaten Majene dapat mengalami peningkatan predikat pada 2020 nanti menjadi BB dan pada 2021 predikat Kabupaten Majene menjadi A” ujarnya.

Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, dalam arahannya menyampaikan pihaknya mengapresiasi keinginan Kabupaten Majene untuk memperbaiki predikat SAKIP yang terus meningkat setiap tahunnya, tapi akan sangat disayangkan karena setiap tahunnya anggaran yang tidak berorientasi kepada hasil akan terbuang sia-sia,” Kita bisa bayangkan Provinsi Jawa tengah dari 4646 kegiatan hanya 890 kegiatan yang beroirentasi hasil” ujarnya.

Muhammad Yusuf Ateh menambahan, anggaran pemerintah selalu datang dengan keterbatasan hal ini jangan dijadikan alasan tidak melaksanan kegiatan, kita harus bisa merubah pola berpikir dalam menggunakan anggaran, dari yang tadinya menghabiskan anggaran menjadi maksimal dalam pemanfaatan “Sudah tau uangnya sedikit, belanjanya harus obyektif, jangan dibelanjakan jika memang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat”. tuturnya.

Acara Pendampingan tersebut akan berlangsung dari tanggal 26 s/d 27 September 2019, turut mendampingi Deputi RBKUNWAS, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung. (sgt/rbkunwas)

surveionlinerbkunwas

SURVEI ONLINE : STRATEGI PERCEPATAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS

 

Jakarta - Bukanlah reformasi birokrasi jika tanpa adanya efisiensi dan efektifitas, hal inilah yang selalu dikedepankan oleh Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menjawab tantangan tersebut Kedeputian RBKUNWAS mengembangkan metode survei online berbasis web, yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

Deputi RBKUNWAS Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan unit kerja pelayanan percontohan Zona Integritas bertujuan untuk memperbaiki tata kelola instansi pemerintah secara riil dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, “survei external komponen utama dalam penilaian evaluasi, survei merupakan manivestasi dari indikator puas tidaknya masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan pemerintah” jelasnya, dikantor Kementerian PANRB, Jakarta Rabu (25/09).

Lebih Lanjut Deputi RBKUNWAS menambahkan, survei external sendiri adalah bagian dari komponen hasil sebagaimana tertuang dalam Permenpanrb no 14/2014 yang diupdate dalam Permenpanrb no 30/2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, serta Permenpanrb no 52/2014 atau versi terbarunya Permenpanrb No 10/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, “survei eksternal mengenai nilai persepsi korupsi digunakan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, survei persepsi kualitas pelayanan publik adalah gambaran dari masyarakat tentang terwujud atau tidaknya peningkatan kualitas pelayanan publik dan survei external ini juga memberikan gambaran dari masyarakat tentang kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi diunit kerja yang di evaluasi” tuturnya.

Deputi RBKUNWAS menceritakan pada tahun 2019 ini kedeputiannya mengevaluasi reformasi birokasi di 88 Instansi Kementerian/Lembaga 34 Pemerintah Provinsi ditambah lagi harus mengevaluasi zona integritas sekitar 2800 satuan unit kerja, “ semua unit tersebut harus disurvei satu persatu, tidak mungkin hanya mengandalkan survei on the spot seperti yang dilakukan selama ini, harus ada inovasi dan strategi baru yang lebih efekti dan efisien, karena itu kami kembangkan sistem survei online berbasis web ini ”. Ditambahkan olehnya sejak 2014 sampai saat ini, demi hasil evaluasi reformasi birokrasi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan Kedeputian RBKUNWAS bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan Survei External diunit kerja yang di evaluasi.

Survei online yang dikembangkan ini kedepannya akan digunakan secara terus menerus sepanjang tahun. " Tahun ini kami masih menggunakan 2 metode survei, baik online maupun secara langsung yang keduanya dipantau oleh Badan Pusat Statistik (BPS)", Ujar Muhammad Yusuf Ateh menambahkan.

Berbeda dengan survei on the spot, survei online menggunakan list data pengguna layanan unit kerja yang nantinya akan dikirimkan link melalui sms, masyarakat cukup membuka link tersebut kemudian mengisi survei melalui smartphone/gadget mereka, “ Kami menjamin kerahasian, keamanan data masyarakat yang melaksanakan survei” .

Terkait dengan efisiensi Deputi RBKUNWAS menyampaikan, survei online sangat  bermanfaat karena bisa memangkas berbagai anggaran yang terkait dengan survei, "Yaa terutama memangkas anggaran perjalanan dinas" Jelas Deputi RBKUNWAS Muhammad Yusuf Ateh.(sgt/rbkunwas

20190612 Musrenbang Polri 2

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2019 di JS Luwansa Hotel, Jakarta (12/06).

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendeklarasikan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada kawasan Bandar Udara, Pelabuhan, serta penegakan hukum dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS). Hal tersebut dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri 2019, di JS Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (12/06).

Deklarasi komitmen yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 14 Kapolda diseluruh Indonesia tersebut, disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Kapolri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, serta Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Agung Sabar Santoso.

Adapun ke 14 Polda tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Riau, Polda Sumatera Barat, dan Polda Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa para anggota Polri harus menghilangkan budaya korupsi di semua unit kerja Polri, sehingga terwujud pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, ia mengingatkan agar kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya sekedar seremoni melainkan harus diikuti dengan eksekusi, dimana hal tersebut juga untuk pengembangan institusi Polri sendiri.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga mendorong para anggota Polri untuk dapat mengutamakan layanan publik berbasis IT. Disampaikan bahwa penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat merupakan kebijakan institusi Polri dalam rencana kerja di tahun 2020.

Kapolri Tito mencontohkan apabila seseorang ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak perlu lagi diberikan formulir pendaftaran, namun seharusnya sudah ada data mengenai perilaku orang tersebut, apakah orang tersebut pernah terlibat kasus kriminal atau tidak.

“Hal itu juga dapat memudahkan proses pembuatan SKCK, sehingga waktu pembuatannya pun dapat dipangkas,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila sebuah perencanaan disusun dengan baik maka menjadi separuh penentu keberhasilan, namun jika perencanaan gagal maka ke depannya juga akan gagal. Oleh karena itu, perencanaan yang akan dilakukan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menurutnya, jika salah satu fokus pemerintah di masa mendatang adalah pembangunan SDM, maka Polri harus mendukung fokus tersebut baik pada SDM Polri sendiri ataupun pada Kementerian/Lembaga lainnya. Acara tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, serta pejabat di lingkungan Polri.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office