Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan rangkaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP), Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas tahun 2021.

Pada evaluasi SAKIP,RB dan ZI tahun ini berfokus pada 3 hal yaitu, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, Penyederhanaan Birokrasi, dan Inovasi Pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, pada acara Kick Off Evaluasi 2021 SAKIP-RB-ZI, yang disiarkan secara daring melalui zoom dan kanal YouTube Kementerian PANRB dan RBKunwas, Rabu (18/09).

Lebih lanjut Deputi RBKUNWAS menyampaikan, “ Fokus kami pada tahun ini adalah memastikan efektifitas penggunaan APBN/APBD untuk program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas saat ini, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan” tutur Deputi hasil seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PANRB tersebut.

Terkait penyederhanaan birokrasi Deputi Erwan menjelaskan, fokus evaluasi SAKIP,RB dan ZI juga memastikan bahwa struktur organisasi yang ada pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah sesuai kebutuhan dan tantangan organisasi di masa mendatang, “ Bagaimana dengan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, sudah sesuaikah cascading kinerja dari level pimpinan hingga individu, lantas bagaimana dengan penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis ” imbuhnya.

Deputi RBKUNWAS menerangkan, “Sedangkan dari sisi inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi, kami ingin melihat inovasi dalam bidang pelayanan publik, inovasi dalam penegakan integritas, serta inovasi dalam tata kelola SDM,” ujar Erwan.

Acara yang dihadiri secara daring oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian/ Lembaga, Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri, Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, juga di jelaskan detail teknis evaluasi Baik SAKIP, RB dan juga ZI oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Akhmad Hasmy selaku koordinator pelaksanaan evaluasi pada tahun 2021.

Rencananya, proses evaluasi SAKIP dan RB akan dilakukan 18 Agustus hingga 19 Oktober 2021. Sementara evaluasi zona integritas akan dilakukan segera setelah evaluasi RB dan SAKIP rampung, yakni minggu kedua Oktober hingga minggu keempat November 2021. “Metode yang akan kami gunakan pada evaluasi SAKIP dan RB adalah desk evaluation dan indepth interview secara daring dengan media zoom,” jelas Hasmy.

Lebih lanjut Koordinator Pelaksanaan Evaluasi ini menjelaskan desk evaluation akan dilakukan dengan menganalisis seluruh dokumen atas penerapan SAKIP dan reformasi birokrasi yang telah disampaikan oleh instansi pemerintah kepada Kementerian PANRB melalui esr.menpan.go.id dan pmprb.menpan.go.id. Sementara indepth interview bertujuan untuk memastikan penerapan SAKIP dan RB telah dilakukan dengan baik pada tingkat instansi dan unit kerja/organisasi perangkat daerah.

“Pendalaman ini akan dilakukan secara sampling berdasarkan hasil desk evaluation, dengan memperhatikan core bisnis instansi dan program prioritas nasional,” terangnya.

Acara Kick Off Evaluasi 2021 SAKIP-RB-ZI, yang disiarkan live pada kanal youtube Kedeputian RBKUWAS dan Kementerian PANRB ini di saksikan lebih dari 5000 peserta dari unsur Kemeterian/Lembaga, Pemerintah daerah dan masyarakat pemerhati reformasi birokrasi juga menjelaskan Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas tahun 2021, oleh Tim Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) Canggih Hangga Wicaksono.

Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 12 September 2021. Sementara proses pengolahan dan pemantauan hasil blast survei yang telah dilaksanakan pada 1 sampai dengan 12 September 2021 oleh Kementerian PANRB dijadwalkan pada 13-19 September 2021.

Pelaksanaan survei ini memiliki dua tujuan utama, “ Pertama, memberikan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum untuk setiap instansi pemerintah (kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota), serta unit kerja ZI melalui Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (IPKP), dan yang kedua memberikan gambaran perilaku anti korupsi secara umum pada setiap instansi pemerintah, serta unit kerja ZI melalui Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), Canggih menjelaskan.

Survei ZI dan RB akan dilaksanakan dengan lebih aman dan efisien. Kerahasiaan data, kecepatan pengambilan dan pengolahan data serta transparansi hasil survei adalah hal-hal yang membedakan dari survei tahun lalu,” beberapa hal yang mendukung untuk menjamin terwujudnya hal tersebut yaitu, masking ID resmi Kementerian PANRB untuk Whatsapp dan SMS, adanya Kode OTP untuk memastikan keamanan, validitas, dan kredibilitas pengambilan data survei, dan responden dapat memilih sendiri media pengiriman kuesioner survei”, Ujar Sub-koordinator Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi pada Kedeputian RBKUNWAS Kementerian PANRB. 

“ Selain itu, hasil survei akan dipublikasikan pada aplikasi kepada setiap instansi pemerintah dan unit organisasi yang disurvei serta akan dilakukan telesurvei untuk memastikan validitas pelaksanaan survei”, ujar Canggih menutup sesi terakhir acara Kick Off Evaluasi 2021 SAKIP-RB-ZI. 

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat RB-SAKIP B, BB, A, dan AA . 

Hal ini disampaikan Menteri PANRB pada acara yang bertajuk “Penyerahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah & Reformasi Birokrasi Tahun 2020” atau “SAKIP – RB Awards”,di Jakarta, Kamis (22/04). Pada kesempatan tersebut Menteri Tjahjo menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020. Kepada 66 pemda yang hadir secara fisik.

“ Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat RB-SAKIP B, BB, A, dan AA, karena telah bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan, sehingga tercipta birokrasi yang kapabel dan berdaya saing, yang mampu menjalankan program-program pemerintah dengan efektif dan efisien, ujar Menteri Tjahjo Kumolo kepada seluruh peserta baik yang hadir secara fisik maupun online.

Lebih lanjut Menteri Tjahjo juga mengingatkan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih berpredikat C dan CC, untuk meningkatkan komitmen serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam penerapan Reformasi Birokrasi dan SAKIP. 

Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan reformasi birokrasi adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka semakin cepat pula roda pembangunan nasional akan berputar.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif dan lebih cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan,” ujar Menteri Tjahjo Kumolo.

Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo menekankan penyederhanaan pelaporan sebagai kunci efisiensi dan efektivitas program atau kegiatan pemerintah.

Menurut Presiden, semua pihak juga akan senang jika kewajiban pelaporan hanya dua atau tiga saja. "Yang penting akuntabel gampang dicek, gampang dikontrol, pengawasannya mudah," ujar Presiden.

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan Sebanyak 21 calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, 13 diantaranya adalah calon Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS).

Peserta Seleksi Terbuka JPT Madya Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB  yang lolos ke tahap penulisan makalah:

1.Aba Subagja (Kementerian PANRB)
2.Agus Sutiadi (Badan Kepegawaian Negara)
3.Agus Uji Hantara (Kementerian PANRB)
4.Ahmad Hijazi (Pemerintah Provinsi Riau)
5.Cris Kuntadi (Kementerian Perhubungan)
6.Erwan Agus Purwanto (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
7.Hari Kristijo (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian)
8.Hary Kriswanto (Kementerian Perhubungan)
9.Hermawan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
10.Jufri Rahman (Kementerian PANRB)
11.Kamaruddin (Kementerian PANRB)
12.Mirza Sofyanhadi Mashudi (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian)
13.Ronald Andrea Annas (Kementerian PANRB)

Tahapan selanjutnya para calon akan melakukan seleksi penulisan makalah yang akan diselenggarakan secara daring pada 26 Januari 2021, sebagaimana tertera dalam Surat Pengumuman No.B/34/KP.12/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pada Seleksi Terbuka Calon PPT Madya di Lingkungan Kementerian PANRB Tahun 2021.

Dalam tahapan ini para peserta diharapkan dapat menyediakan ruang rapat atau ruang kerja sebagai tempat ujian. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan, dibutuhkan komputer/laptop, dan handphone berkamera yang dilengkapi dengan aplikasi Zoom.

Selama seleksi penulisan makalah berlangsung, peserta dilarang membuka data yang ada di dalam komputer/laptop dan mencari data/artikel apapun di internet. Peserta juga diminta untuk tidak mengaktifkan dan menggunakan alat komunikasi selama ujian. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam proses penilaian.

Setelah hampir 1 tahun lamanya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di tinggalkan oleh Muhammad Yusuf Ateh yang telah dilantik Presiden Joko Widodo yang juga hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi utama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Januari 2020 (rbkunwas).