wrapper

LOGO KEMENTRIAN TENAGA KERJA MATERI 1 2

JAKARTA – Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker) mulai melakukan pembenahan Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan penilaian menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Kemenaker mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk melakukan diskusi persiapan penilaian reformasi birokrasi.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemenaker, Elsie Armaita, menjelaskan bahwa kurangnya kelengkapan persyaratan yang seharusnya dilengkapi pada penilaian tahun lalu membuat penilaian reformasi birokrasi Kemenaker menjadi kurang maksimal.

“Dengan adanya diskusi ini, diharapkan Kementerian PANRB menjelaskan prosedur yang perlu ditempuh serta peryaratan yang harus dilengkapi, hingga masukan apa saja agar kenaikan tunjangan kinerja dapat disetujui,” ujar Elsie di kantornya, Jakarta, Selasa (23/02).

Sementara itu, Kementerian PANRB yang diwakili oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko, menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan persiapan penilaian reformasi birokrasi.  “Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing unit, delapan area perubahan harus ada hasil akhirnya, dari rencana kegiatan yang di ajukan dapat dilaksanakan sehingga memberikan bukti yang kemudian akan dinilai” kata Didid.

Dalam melakukan manajemen perubahan, diperlukan roadmap untuk dipahami seluruh organisasi dan dilaksanakan dengan disertai bukti-bukti pendukungnya, dimana roadmap tersebut saling terintegrasi dengan dokumen perencanaan, dokumen anggaran dan lainnya. Kemudian membuat action plan yang di evalusi dalam jangka waktu yang ditentukan serta mengawasi perkembangannya.

“Penilaian reformasi birokrasi bukan hanya tentang dokumentasi, namun dapat memicu perubahan” ujarnya.

Didid juga mengatakan bahwa Tim Reformasi Birokrasi Kementerian atau tiap komponen agar saling mengingatkan kepada seluruh pegawai agar memberikan perubahan yang efektif, sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai hal sehingga dapat terlihat seberapa efektif organisasi tersebut berjalan. (vin)


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office