wrapper

Minggu, 25 Februari 2018

20170327 Penyerahan Laporan Kinerja Pemkab Merauke 1

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung saat menerima Pemkab Merauke

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Pemerintah Kabupaten Merauke untuk meningkatkan komitmennya guna mengoptimalkan implementasi sistem akuntbailitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) menuju pencapaian atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung, saat menerima kunjungan Pemkab Merauke yang sekaligus menyerahkan laporan kinerja tahun 2016.

Menurut Naptalina, apa yang telah dicapai oleh Pemkab Merauke saat ini masih sangat kurang memuaskan, mengingat dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instnasi pemerintah pada tahun lalu, Pemkab Merauke hanya mampu mendapatkan predikat C. Melihat hal tersebut, Naptalina optimis dengan berbagai perbaikan yang dilakukan mulai dari kualitas perencanaan hingga implementasinya akan memberikan dampak yang lebih baik bag Pemkab Merauke yang tentu saja harus dibarengi dengan komitmen tinggi yang diterjemahkan secara baik hingga level terendah.

"Targetkan B, kami yakin dengan semangat dan komitmen tinggi, serta berbagai upaya perbaikan secara berkelanjutan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Saat ini Kabupaten Merauke hanya mendapatkan predikat C, artinya masih banyak pembenahan yang harus dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Naptalina menjelaskan bahwa untuk mencapai predikat B, setidaknya dua pertiga dari seluruh SKPD harus sudah baik dalam manajemen kinerjanya. Selain itu, SKPD juga sudah membuat rencana strategis yang baik dan diturunkan dalam perjanjian kinerja (PK) sampai level esselon IV.

Sementara itu, Bupati Merauke, Frederikus Gebze, mengklaim bahwa pihaknya telah berupaya untuk melakukan penataan terhadap birokrasi dan merevisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mealakukan upaya preventif lainnya agar kinerja pegawai terukur. Namun demikian, Frederikus tak menampik bahwa masih banyak kelemahan yang masih harus dilakukan pembenahan dalam organisasi pemerintahannya.

"RPJMD kita masih menggunakan yang lama, kami memandang bahwa indikator kinerjanya memang tidak ada, itu memang menjadi satu kelemahan bagi kami yang harus segera diperbaiki. Dalam penataan birokrasi, kita juga menyadari bahwa ada kelemahan juga disitu, oleh karena itu kami juga melakukan reformasi ASN di OPD yang over capacity, agar kinerja bisa tercapai," katanya. (ris)


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2