wrapper

20170405 ZI Polda Jatim Menuju WBBM 1

Assistensi Akuntabilitas Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Polda Jatim

SURABAYA - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur terus mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal tersebut dilakukan dengan meminta asistensi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) guna mewujudkan tiga sasaran dalam reformasi birokrasi, yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Seperti diketahui sebelumnya, pembangunan unit kerja yang telah berhasil mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dari Kepolisian berada di wilayah Jawa Timur. Keberhasilan tersebut diperoleh oleh Kepolisian Resor (Polres) Gresik, Polres Sidoarjo, dan Polres Jember, yang mendapatkan predikat WBK dlam evaluasi zona integritas yang dilakukan oleh Kementerian PANRB di tahun 2016 lalu.

Menindaklanjuti hal tersebut, Polda Jawa Timur turut memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan unit kerja menuju WBK dan WBBM. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Wakapolda), Brigadir Jenderal, Gatot Subroto, dalam sambutannya pada Assistensi Akuntabilitas Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, mengungkapkan bahwa keberhasilan yang telah diraih oleh tiga Polres di Jawa Timur harus bisa diikuti oleh unit kerja lainnya dalam tubuh Kepolisian.

"Ini adalah langkah awal untuk mewujudkan good and clean government, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan masyarakat," ujarnya dalam kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 250 peserta yang berasal dari 39 Polres dan 27 satuan kerja di lingkungan Polda Jawa Timur.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, baik evaluasi akuntbailitas kinerja, reformasi birokrasi, maupun zona integritas, diarahkan untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan untuk mempercepat capaian atas sasaran reformasi birokrasi nasional. "Jadi evaluasi itu bukan sekedar nilai, nantinya hasil evaluasi ini akan menghasilkan laporan yang berisikan rekomendasi-rekomendasi entitas yang dievaluasi agar bisa semakin lebih baik. Semangat ini harus di jaga, dengan adanya perbaikan terus menerus yang dilakukan internal Polri akan memperbaiki citra Polri dan mewujudkan harapan Kapolri bahwa Polri hadur untuk masyarakat," ujarnya. (am)


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office