20181023 menteri polda diy
 
Menteri PANRB, Syafruddin, saat memberikan arahan dalam evaluasi ZI Polri Menuju WBK/WBBM di Yogyakarta (23/10)
 
YOGYAKARTA - Rivalitas dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dinilai telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas (ZI). Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, pada arahannya dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesua Gelombang III, di Yogyakarta, Selasa (23/10).
 
Menurut Syafruddin, progres kemajuan dan capaian-capaian yang telah didaptakan oleh unit kerja Polri saat ini sangat menggembirakan. Hal tersebut juga didukung oleh Grand Desain yang telah disusun dan dijalankan dengan baik hingga ke satuan kerja Polri.
 
"Ini juga diakibatkan dari adanya kemauan dari setiap pimpinan unit, jadi ada rivalitas yang positif dari setiap unit," katanya.
 
Namun demikian, Syafruddin juga mengungkapkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap institusi Polri sangat tinggi. Oleh karena, percepatan implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan didukung oleh komitmen dari pimpinan unit kerja.
 
Syafruddin menuturkan bahwa komitmen pimpinan memiliki andil besar dalam pembangunan zona integritas. Reward and punishment menjadi salah satu cara yang harus didorong dalam penerapan reformasi birokrasi.
 
"Saya pesan kepada rekan-rekan semua, kalau nanti mempimpin, dalam scope apapun, harus ada reward and punishment, harus ada keinginan kuat, harus objektif. Mudah-mudahan hasil yang didaptkan ini adalah sesuatu yg kredibel, objektif, dan bisa dijual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi institusi Polri dan juga bangsa dan negara," tegasnya.
 
Sementara itu, Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri (Karo RBP Srena Polri), Adi Prawoto, mengungkapkan bahwa pembangunan zona integritas yang dilakukan di tubuh Polri tidak semudah seperti yang dibayangkan. Adi menjelaskan bahwa beberapa kali Polri mengajukan unit kerjanya kepada Kementerian PANRB untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM namun selalu gagal.
 
Namun demikian, kegagalan yang dialami Polri demi mewujudkan WBK/WBBM menjadi pelajaran penting setelah dilakukan evaluasi. Adi mengatakan bahwa komitmen tinggi terhadap perubahan memang menjadi landasan utama dalam mewujudkan pembangunan zona integritas.
 
"Memang berat melakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri. Itulah mengapa pentingnya komitmen, harus memotivasi jajaran, harus di jaga betul-betul. Jangan sampai terjadi sesuatu, jaga betul, kuasai betul apa itu ZI, apa itu WBK/WBBM, harus terus dikembangkan," katanya.
 
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, mengapresiasi langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Polri. Menurutnya, wajah Polri saat ini telah berubah begitu signifikan melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
 
Ateh juga mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri juga terus mengalami peningkatan berkat adanya inovasi-inivasi yang menghasilkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi percontohan, tidak hanya untuk Polri, tapi untuk semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," ujarnya.
 
Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara, juga menuturkan bahwa saat ini Kementerian PANRB dan Polri sudah berada dalan satu frekuensi, yaitu frekuensi perubahan. Artinya pembangunan zona integritas sebagai miniatur reformasi birokrasi sudah berjalan sesuai dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi.
 
"Kita sudah on the track dalam pembangunan reformasi birorkasi melalui zona integritas, membangun percontohan-percontohan. Dilapangan  memang suka bias karena ada pemahaman yang masih parsial terhadap zona integritas. Intinya adalah membangun budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani," katanya. (ris)