wrapper

20190225 bupati kulonprogo 3

Menteri PANRB Syafruddin memberikan buku kepada Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/02).

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, D.I. Yogyakarta, berhasil meraih predikat A dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018. Dengan penerapan SAKIP tersebut, kabupaten paling barat di wilayah DIY ini mampu menghemat anggaran Rp 113 miliar. Efisiensi anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta kesejahteraan PNS.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengakui, optimalisasi implementasi SAKIP ini adalah buah bimbingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Efisiensi kita hampir Rp 113 miliar dalam satu tahun. Ini memudahkan kami untuk membayar layanan BPJS yang dulu agak susah kita bayarkan,” ungkapnya, usai diterima Menteri PANRB Syafruddin, di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/02).

Tak hanya dialihkan untuk kesehatan, efisiensi anggaran juga digunakan untuk keperluan lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat, antara lain untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Kulon Progo.

Kulon Progo mulai menerapkan SAKIP sejak tahun 2013. Saat itu, mereka masih mendapat nilai C. Secara konsisten, pemda ini terus melakukan perbaikan. Hasilnya, tahun 2014 dan 2015, SAKIP Kulonprogo meningkat menjadi B. Pada 2016 dan 2017, mendapat predikat BB, dan meningkat lagi pada tahun 2018 meraih predikat A. Capaian itu seiring dengan tercapainya predikat SAKIP Pemprov DIY sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang meraih predikat AA.

Hasto mengungkapkan, dengan menerapkan SAKIP yang baik dan benar, ukuran kinerja masing-masing OPD serta aparaturnya lebih terukur. Dengan penertiban administrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih cepat tercapai.

Untuk mencapai semua target, termasuk optimalisasi implementasi SAKIP, Hasto mengawal semua target kinerja Pemkab Kulon Progo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hasto menekankan, harus ada benang merah di masing-masing OPD agar target mereka tidak menyimpang.

Penerapan SAKIP ini juga memastikan semua program dan kegiatan pemda memiliki dampak kepada masyarakat serta outcome yang jelas dan terukur.

Dijelaskan, sisi lain penerapan SAKIP di era digital ini adalah tergeraknya OPD untuk mengintegrasikan aplikasi yang mereka miliki. Hasto memberi contoh, Pemkab Kulon Progo memiliki aplikasi RencanaKu, MonevKu, dan AspirasiKu, yang sudah mulai terintegrasi. “Ini semua terintegrasi dengan baik,” imbuhnya.

Keberhasilan kabupaten yang berjuluk The Jewel of Java ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Hasto mengajak semua bupati dan walikota untuk menerapkan SAKIP dengan optimal agar tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi. “Kami berterimakasih atas bimbingan dari Kementerian PANRB, dan kita juga belajar dari kabupaten lainnya. Alhamdulillah nilainya semakin naik,” pungkas Hasto.


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office