wrapper

JAKARTA – Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), melakukan reviu atas kinerja Reformasi Birokrasi Wilayah II Tahun 2018. Reviu tersebut dilakukan usai Kementerian PANRB mengevaluasi kinerja Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Tahun 2018.

Nadimah, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, menjelaskan bahwa reviu tersebut dilakukan untuk memastikan instansi pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan yang telah menjadi sasaran percepatan reformasi birokrasi. Melalui reviu tersebut juga diharapkan dapat terpetakan berbagai masalah yang harus diperbaiki di tahun 2019.

“Ini merupakan tahun terakhir pada tahapan kedua roadmap Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, kita harus bisa mengimplementasikan performance based bureaucracy, dan diharapkan tidak ada lagi di tahun 2019 yang indikator kinerjanya hanya output, tapi harus outcome oriented,” ujarnya.

Berdasarkan reviu tersebut, Nadimah mengungkapkan bahwa secara umum masih terdapat berbagai kelemahan dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi yang harus diperbaiki oleh Tim Reformasi Birokrasi di setiap Instansi Pemerintah. Sosialisasi masih belum dilakukan secara intensif serta monitoring dan evaluasi juga belum dilakukan secara periodik yang membuat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reforamsi Birokrasi (PMPRB) belum menggambarkan pelaksanaan dan hasil perbaikan yang riil.

Nadimah juga menuturkan bahwa guna mempercepat implementasi reformasi birokrasi, setiap instansi pemerintah juga harus mampu menerapkan manajemen kinerja yang didukung penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini dilakukan guna menyongsong tahapan selanjutnya dalam road map Refosmasi Birokrasi menuju Dynamic Government di tahun 2024.


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office