wrapper

WhatsApp Image 2019 02 18 at 2.45.18 PM

Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat memberikan arahan dalam Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Munju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kampus UI, Depok, Senin (18/02).

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) meminta kepada Unversitas Indonesia (UI) untuk menjadi pelopor pembangunan Zona Integritas di sektor Pendidikan. Ini dilakukan agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mampu berkomitmen mewujudkan sektor Pendidikan yang bebas dari tindak Korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat menghadiri Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Munuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kampus UI, Depok, Senin (18/02). Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan UI.

"UI sebagai PTN harus bisa menjadi pelopor untuk PTN lainnya dalam mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM, seperti halnya Kepolisian dan Kejaksaan yang telah mengimplementasikannya dan berhasil mendorong unit-unit kerjanya berpredikat WBK/WBBM,” ujar Ateh.

Menurutnya, untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas, komitmen tinggi harus dimiliki oleh pimpinan yang kemudian ditransformasikan kepada seluruh jajarannya. Hal ini dikarenakan komitmen pimpinan saja tidak cukup untuk melakukan pembangunan Zona Integritas karena harus melibatkan seluruh jajaran yang bergerak bersama menuju WBK/WBBM.

Dalam kegiatan tersebut, Rektor UI juga melakukan penandatanganan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas yang turut disaksikan oleh Deputi RBKunwas, para Dekan, Dosen, serta staf yang bekerja di UI. Diharapkan penandatanganan yang dilakukan oleh Rektor UI tersebut memberikan motivasi dan komitmen kepada seluruh jajaran demi terwujudnya Zona Integritas di lingkungan Universitas Indonesia. (ian)


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office