wrapper

20190313 Welcome Dinner 5

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dalam acara Welcome Dinner 2019 International Policy Reform Symposium and Regional Workshop, di Nusa Dua Bali, Rabu (13/03)

NUSA DUA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya melakukan perbaikan birokrasi serta dalam sektor pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui forum diskusi yang mendatangkan narasumber dari berbagai negara yang dianggap menjalankan birokrasi dengan baik di negaranya masing masing.

“Simposium Kebijakan Reformasi Internasional dan Lokakarya Regional 2019 akan menyoroti kasus-kasus reformasi yang berhasil di Indonesia ini dan menyediakan landasan untuk perbandingan dengan kasus-kasus Asia Tenggara dan internasional lainnya untuk menarik implikasi bagi reformasi di masa depan,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dalam acara Welcome Dinner Internasional Policy Reform Symposium and Regional Workshop, di Nusa Dua Bali, Rabu (13/03).

Atmaji menuturkan kegiatan International Reform Symposium yang akan diselenggarakan pada 14 dan 15 Maret 2019 tersebut, merupakan ajang berbagi pengalaman, menerima masukan, serta rekomendasi untuk perbaikan birokrasi Indonesia ke depannya. Menurutnya birokrasi saat ini harus menjadi lebih baik, mengingat negara Indonesia saat ini tengah memasuki negara dengan penghasilan menengah atas.

Oleh karena hal itu, kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan itu bertujuan mendengar kemajuan birokrasi, terutama pada negara negara sahabat, seperti Australia, Korea Selatan, dan negara negara ASEAN. Forum tersebut menjadi sebuah platform penting untuk membangun kerja sama strategis di antara Indonesia dan negara peserta dalam mengelola birokrasi pembaruan.

Disampaikan jika pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam reformasi administrasi publik dengan tujuan memberikan momentum penting bagi pembangunan nasional. Hasil dari kemajuan tersebut, seperti implementasi sistem jasa dalam rekrutmen aparatur, manajemen anggaran pemerintah yang lebih efektif dan efisien dengan memprioritaskan akuntabilitas dan transparansi, kemudian implementasi e-government, lebih banyak layanan publik yang mengarah pada layanan prima, dan peningkatan integritas aparatur.

Lebih lanjut Atmaji berharap melalui kegiatan yang secara resmi akan dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini, kerjasama antara Kementerian PANRB dengan Korea Research Institute, Universitas New South Wales, dan Universitas Indonesia, dapat lebih kuat dan berkelanjutkan dikemudian hari.

Dalam kesempatan yang sama Executive Vice President of Korea Foundation Mr Seong In Kim percaya bahwa kegiatan simposium merupakan ajang berbagi kontribusi dengan negara yang telah maju dalam hal birokrasi. Selain itu acara tersebut juga sebuah proses pembentukan serta pemahaman bersama bagi masyarakat melalui pertukaran ide untuk kesejahteraan di masa depan.

“ASEAN telah mengembangkan hubungan dengan Korea sebagai partner untuk berbagi kesejahteraan di berbagi area, termasuk ekonomi politik, masyarakat, dan kebudayaan,” katanya.

Selain itu Co Chair CPPR Forum Advisory Board and Collage of Business Administration University of the Philippines Prof Emerlinda R. Roman mengatakan bahwa melalui kegiatan simposium, para undangan dapat memfasilitasi pemahaman bersama, serta berbagi informasi mengenai capacity building. Menurutnya dalam dua hari ke depan, negara-negara akan membicarakan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam mengeksekusi dan mengimplementasikan reformasi dalam sektor publik.

“Kita berharap untuk dapat mengambil pelajaran, meningkatkan hasil, dan mengembangkan basis yang lebih kuat untuk kemajuan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Secretary General The Royal Thai Government Mr Pakorn Nilprapunt, Head School of Business University of New South Wales Canberra Australia Prof Michael O’Donnell, serta tamu undangan lainnya.


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office