wrapper

20190322 Simposium

NUSA DUA – Sejumlah pimpinan pemerintahan, praktisi, pakar, hingga pemerhati administrasi publik dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, Korea, dan Indonesia sendiri berkumpul di Nusa Dua Bali pekan lalu. Sekitar 1000 orang berkumpul untuk berbagi pengalaman dalam acara 2019 International Reform Policy Symposium and Regional Workshop yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hajat yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini menyoroti lima tema besar reformasi birokrasi, yakniPerformance Management, Transparency and Accountability in Human Resources Management, e-Government and Service Delivery, Integrity In Public Authorities, dan Local Government Reform. Masing-masing tema dibahas dalam kelompok diskusi.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo mengatakan bahwa reformasi administrasi publik sangat penting dalam melakukan pembangunan. Berbagai kesimpulan dari setiap diskusi yang dilakukan menjadi masukan yang sangat baik bagi pembangunan sektor publik.

Mantan Wamen PANRB ini berharap, melalui forum ini akan terbangun kolaborasi dan komunikasi yang memberikan ide dan inovasi bagi siapapun, dimanapun, dalam melakukan pembangunan di sektor publik. Simposium ini memfasilitasi pembelajaran bagi kita semua di ASEAN, Korea, dan Australia. “Saya percaya, simposium ini memberikan kontribusi positif bagi pembangunan publik administratif di ASEAN. Saya mengapresiasi Kementerian PANRB yang telah menginisiasi kegiatan ini,” ujarnya.

Dalam diskusi bertema Performance Management, kesimpulan yang bisa diambil secara garis besar adalah pentingnya pembangunan komunikasi di setiap level sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus dipahami oleh organisasi dan setiap anggotanya.

Kepala Program Studi Administrasi Publik UI Roy Valiant Salomo mengungkapkan pentingnya implementasi manajemen kinerja di semua aspek, terutama di level mikro. Hal ini dikarenakan pelaksanaan manajemen kirnerja akan mendorong organisasi menuju pencapaian atas sasaran yang telah ditetapkan. Namun penerapan manajemen kinerja juga harus diikuti dengan pembangunan komunikasi yang efektif kepada setiap anggota organisasi agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dicapai.

Hal senada disampaikan Sekretaris Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Zuliansyah Putra Zulkarnain. Menurutnya, proses reformasi dalam organisasi harus dilakukan secara bertahap. Pasalnya, permasalahan utama dalam mereformasi suatu organisasi adalah sulitnya melakukan koordinasi di setiap level. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus terjalin serta komitmen harus terbentuk untuk melakukan perubahan dari level tertinggi hingga level dibawahnya.

Sementara untuk diskusi bertema Transparency and Accountability in Human Resources Management, Executive Director Center for International Development, Korea Development Institute, Young Sun Koh, menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia aparatur menjadi objek vital pembangunan berkelanjutan di setiap negara.

Menurutnya, Indonesia telah berhasil membangun sistem rekrutmen yang bisa mendukung pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berkompetensi. Ia pun memuji Indonesia yang telah berhasil membangun sistem perekrutan yang mengedepankan kompetensi serta kualifikasi demi mendapatkan calon aparatur terbaik. “Badan Kepegawaian Negara melakukan tes secara umum dan tes kemampuan kepada calon pegawai. Sistem Computer Assisted Test (CAT) ini sangat berhasil,” ungkapnya.

Namun demikian, Young menekankan agar pemerintah juga harus terus mendorong setiap aparatur untuk bisa mengembangkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan insentif. Hal ini dikarenakan pemberian insentif untuk mewujudkan SDM yang mampu memberikan pelayanan terbaik saja tidak cukup, harus pula diberikan pelatihan-pelatihan secara profesional.

Pada pembahasan e-Government and Service Delivery, Prof. Mark Tuner dari Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia, memberikan apresiasi terhadap implementasi e-Government and Service Delivery yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, apa yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi memiliki persamaan dengan apa yang dilakukan oleh Korea Selatan, yaitu dengan melakukan open access untuk berbagi informasi.

“Banyuwangi telah menunjukkan bagaimana memperkenalkan reformasi di sektor publik melalui berbagai inovasi. Ini adalah inspirasi dan contoh yang bagus, tidak hanya bagi pemerintah daerah di Indonesia, tetapi juga bagi wilayah lain di seluruh dunia,” ungkapnya.

Namun, Mark juga menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan, khususnya di sektor publik, harus dapat dipahami tujuannya oleh setiap anggota organisasi dalam pemerintahan. Lagi-lagi pemahaman tersebut dilakukan agar capaian sasaran dan tujuan dalam reformasi birokrasi bisa terealisasi dan pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan maksimal.

Sedangkan dalam diskusi bertema Integrity in Public Authorities, Dosen dan Peneliti UI Teguh Kurniawan, mengungkapkan bahwa dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional, korupsi menjadi musuh bersama yang selalu menjadi faktor penghambat. Integritas di sektor publik masih menjadi kendala dengan moralitas yang dianggap masih harus diperbaiki.

Namun, Teguh memberikan apresiasi terhadap Kepolisian dan Imigrasi yang dianggap telah melakukan pembenahan besar sehingga mampu memperbaiki citra terhadap masyarakat. “Imigrasi dan Kepolisian telah melakukan perubahan dan menerapkan e-government. Polisi juga telah melakukan perubahan yang mengacu pada grand desain reformasi birokrasi, mengubah gambaran polisi melalui manajemen media,” katanya.

Untuk diskusi bertema Local Government Reform, Zuliansyah juga menekankan bahwa di Indonesia saat ini Pemerintah Daerah telah memiliki kewenangan yang sangat besar dengan adanya otonomi untuk melakukan perbaikan demi terciptanya pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Kunci dari proses reform adalah otonomi tidak hanya menjadikan kekuatan bagi wilayah itu sendiri, tetapi kekuatan dan kekuasaan tersebut harusnya mendukung dan mendorong public service,” katanya.

Dosen dan Peneliti Universitas Brawijaya Oscar Radyan Danar, juga mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini sudah sangat baik. Namun reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah memang tidak bisa dilakukan secara cepat, melainkan harus melalui beberapa tahapan. Pelaksanaan reformasi birokrasi juga sudah mengarah pada implementasi money follow program yang membuat setiap program dan kegiatan mampu dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.

Pada tema Performance Management menghadirkan pembicara Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Head of School of Bussiness University of New South Wales, Canberra, Australia Michael O’Donnell, Executive Director of Center for Strategic and International Studies, Myanmar Ko Ko Hlaing, dan Plan and Policy Analyst of Office of the National Economic and Social Development Council Thailand Ploypailin Tinkan.

Sementara narasumber untuk tema Transparency and Accountability in Human Resources Management terdiri dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Director General and Researcher of Institute of State Organizational Sciences Ministry of Home Affairs, Vietnam Nguyen Ngoc Van and Trinh Ngoc Linh, Head of Public Policy and Management Department Universitas Gadjah Mada Indonesia Prof. Agus Pramusinto, Expert Public Sector Development of Office of the Public Sector Development Commission Thailand Natta Bhachaiyud, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Hadiyanto.

Pembicara untuk tema e-Government and Service Delivery antara lain Councilor of Embassy of Republic of Korea to Indonesia Sangjin Kim, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Secretary General of National Committee for Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and Director, Department of Research and International Relations, Ministry of Civil Service, Cambodia Korm Ribaun dan Thun Bunthoeun, Deputy Director General, Department of Planning and Cooperation of Ministry of Home Affairs Laos Vilaythone Sounthone Xaymongkhonh, Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Dean of Virata School of Business University of the Philippines Prof. Den Ben Paul Gutierrez.

Sementara tema Integrity In Public Authorities mengedepankan pembicara yakni Executive Director of Government Innovation Directorate Office of the Public Sector Development Commission, Thailand Wipada Tritrakarn, Direktur Jenderal Imigrasi RI Ronny F. Sompie, Graduate School of Business of Malaysia National University, Malaysia Prof. John Xavier, Head of Bureau of Bureaucratic Reform Indonesian National Police (Polri), Indonesia Brigjenpol Angesta Romano Yoyol, Policy Analyst of Organisation for Economic Co-operation and Development, France Jeroen Michels, Vice Attorney General of The Attorney General's Office, Indonesia Arminsyah.

Sedangkan tema Local Government Reform menampilkan narasumber Vice Minister of Ministry of Home Affairs, Laos Viphongxay Khammoune, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Director of Local Autonomy and Decentralization Division of Ministry of the Interior and Safety, Korea Bora Yoon, Bupati Banggai Herwin Yatim, Expert of Department of Local Administration, Thailand Satapong Soontararak, Head of Scientific Information and International Cooperation of Institute of State Organizational Sciences, Ministry of Home Affairs, Vietnam Thach Tho Moc, Research Fellow of City Diplomacy Research Center The Seoul Institute, Seoul Metropolitan Government, Korea Chang Yi, Executive Director of Social Enterprises Research Center dan Vice Director, Entrepreneurship Center Yeungnam University, Korea Prof. In Jun dan Junghyun Yoon.


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office