wrapper

20190321 mark turner

Prof. Mark Turner dari Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia, dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (15/03).

NUSA DUA – Implementasi reformasi birokrasi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelum Grand Design Reformasi Birokrasi dikeluarkan tahun 2010, Indonesia telah membuat progres secara bertahap di berbagai institusi, seperti di Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK. Sejak adanyaGrand Design, pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dan membuat reformasi birokrasi menjadi prioritas, dan sejak saat itulah telah banyak progres dalam reformasi administrasi publik.

Demikian disampaikan profesor dari Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia, Prof. Mark Turner dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua Bali baru-baru ini. Ia menilai Indonesia, telah membuat progres yang baik di dalam reformasi administrasi publik. “Saya mempelajari administrasi publik di Asia, dan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting di Asia. Karena itu, penting bagi saya untuk memahami apa yang sedang terjadi di Indonesia sebagai pemain utama di Asia,” ujarnya.

Dikatakan, reformasi birokrasi tidak akan pernah selesai, tetapi akan terus berlanjut. Sebab menurutnya, seorang pemimpin yang merupakan pejabat politik harus terampil, berbicara dengan baik, dan menyebarluaskan mengenai reformasi administrasi publik dan keuntungan yang didapat dari penerapan reformasi birokrasi itu sendiri. Penerapan reformasi birokrasi juga harus menjangkau hingga tingkat masyarakat, dan membuat masyarakat merasa tertarik menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan dukungan dan membantu suksesnya reformasi administrasi publik.

Mark juga mendorong pemerintah agar menjaga komunikasi yang kuat dengan masyarakatnya, karena kuncinya adalah komunikasi. Menurutnya, komunikasi adalah proses dua arah yang dianggap penting, pemerintah harus mendengarkan apa yang diinginkan dan dipikirkan masyarakat, dan hal apa yang telah dilakukan untuk menjawab keinginan tersebut. “Ini merupakan cara untuk membangun kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan publik memiliki peranan penting untuk reformasi administrasi publik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jika masyarakat melihat pemerintah serius terhadap hal tersebut, dan jika masyarakat berpikir bahwa pemerintah melakukan hal baik, maka masyarakat akan mendukung hal tersebut,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pihaknya siap membantu implementasi reformasi birokrasi di Indonesia sesuai yang dibutuhkan. Oleh karena itu Indonesia diharap dapat terlebih dulu melihat apa saja yang dibutuhkan untuk implementasi reformasi birokrasi. 


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office