wrapper

20190424 Sosialisasi Kebijakan PMPRB dan ZI 1

Deputi RBKunwas saat memberikan arahan terkait sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (24/10)

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (24/10). Sosialisasi tersebut ditujukan kepada instansi pemerintah, khususnya Kementerian/Lembaga guna melakukan percepatan implementasi Reformasi Birokrasi demi pelayanan prima bagi masyarakat.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh, menekankan pentingnya perbaikan atas implementasi Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan perbaikan Reformasi Birokrasi akan mendorong unit-unit pelayanan dalam instansi pemerintah menjadi lebih baik.

"Kalau reformasi birokrasinya bagus, pasti unit-unit pelayanan yang langsung bersentuhan dan berhadapan dengan masyarakat juga pasti bagus. Kalau reformasi birokrasi  di unit jalan, luar biasa dampaknya terhadap survey kepuasan masyarakat," ujarnya.

Perbaikan Refornasi Birokrasi merupakan langkah awal dalam penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Sehingga kualitas pelayanan terhadap masyarakat bisa dilakukan secara cepat, tepat, profesional, serta menekan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Namun demikian, Ateh juga menuturkan bahwa perbaikan tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, komitmen dari pimpinan untuk melakukan perubahan harus ditularkan kepada setiap pegawai hingga level terbawah.

Kementerian PANRB juga melakukan evaluasi terhadap instansi pemerintah atas implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Evaluasi yang dilakukan juga tidak hanya menekankan penilaian atas capaian tersebut, melainkan memberikan pendampingan serta saran perbaikan guna mempercepat implementasi reformasi birokrasi.


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office