wrapper

20190612 asistensi rb kalsel 6
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris menandatangani komitmen bersama peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Kemnterian PANRB, Jakarta, Selasa (11/06). 
 
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan penilaian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di tahun 2019. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris, pada kegiatan "Asistensi Penerapan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Selatan", di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (11/06).
Seperti yang diketahui sebelumnya, pada tahun lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan nilai 69,52 pada evaluasi Reformasi Birokrasi. Angka tersebut naik dari tahun 2017 yang hanya sebesar 64,93.
Namun demikian, Haris mengatakan bahwa hasil tersebut belum maksimal dan masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kegiatan asistensi ini mampu mendorong perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke arah yang lebih baik.
"Meskipun naik, saya lihat masih ada beberapa catatan dan aspek yang belum maksimal untuk mendukung pelaksaan Reformasi Birokrasi. Ini hal-hal yang harus kita benahi, kita perbaiki," katanya.
Menurutnya, untuk memperbaiki pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus fokus pada perbaikan kualitas pelayanan. Hal ini dikarenakan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan muara pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik.
"Reformasi birokrasi itu tidak hanya dalam konteks meningkatkan indeks, tapi memperbaiki dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan iklim yang efektif dan efisien, tidak cukup memperbaiki sistem dan penataan kelembagaan, harus ada keberanian sebagai seorang pemimpin ke arah yang lebih baik," ujarnya.
Sementara Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, menegaskan bahwa untuk melakukan perubahan dan perbaikan memang bukan suatu hal yang mudah. Mengingat perubahan yang dilakukan akan membutuhkan keinginan yang kuat dan pengorbanan lebih untuk mencapai hasil perbaikan yang lebih baik.
"Kalau kita bicara Reformasi Birokrasi, reform itu kan adanya suatu perubahan. Saya ingin sampaikan, melakukan perubahan itu selalu menyakitkan awalnya, sulit awalnya, pasti tidak senang," ungkapnya.
Ateh juga mengingatkan bahwa dalam melakukan perbaikan dan perubahan, terdapat tiga aspek penting yang harus dilakukan. Tiga aspek tersebut adalah komitmen, knowledge, dan niat besar memberikan pelayanan bagi masyarakat.
"Komitmen itu tidak bisa sendiri dari pimpinan, harus ditularkan sampai ke seluruh anggota. Kemudian komitmen saja tidak cukup, harus ada ilmunya, harus ada knowledge. Terakhir, harus mengedepankan kepentingan masyarakat, harus benar-benar punya niat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegas Ateh.

Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office