wrapper

20190517 lkjpp 9

Menteri PANRB Syafruddin saat menerima Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2018 dari Kepala BPKP Ardan Adiperdana di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (17/05).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan pentingnya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. "Tentu diperlukan kesadaran dari SDM yang berada di kementerian dan lembaga untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah akan merealisisasi pembangunan SDM," kata Syafruddin saat menerima Penyerahan dan Penandatanganan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2018 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (17/05).

Di zaman modern seperti saat ini, pembangunan SDM merupakan hal penting dan utama yang dapat mengalahkan keunggulan sumber daya alam (SDA). "Sumber daya alam berlimpah tidak akan berarti jika negara tersebut tidak memiliki SDM andal untuk mengelola demi keberlangsungan negara tersebut," ujar Syafruddin. Saat ini, banyak negara di dunia yang berlomba untuk membangun dan mengembangkan SDM yang profesional.

Ia mengakui diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang berada di kementerian dan lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. "Tentu sangat diperlukan kesadaran semua SDM pemerintahan untuk mewujudkan hal itu," pungkasnya. Melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, akan menjadi faktor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebab hingga saat ini, masih banyak indikator yang menunjukkan tata kelola pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Penyebabnya adalah banyaknya program di kementerian dan lembaga yang masih tumpang tindih. Untuk itu Kementerian PANRB akan terus melakukan pembenahan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kita akan lakukan perbaikan dengan mengkombinasikan sistem yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini," ungkap mantan Wakapolri ini.

Syafruddin juga mengingatkan pentingnya LKjPP sebagai indikator efektifitas kerja pemerintahan. "Laporan kinerja ini merupakan bagian dari controlling, otokritik, dan juga pengawasan mengenai capaian program dan kinerja dari setiap kementerian dan lembaga yang akan digunakan oleh presiden sebagai bahan evaluasi," ungkapnya. Pada kesempatan itu, Menteri PANRB memberikan apresiasi bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah melakukan evaluasi terhadap LKjPP kementerian dan lembaga.

Sementara itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh mengatakan LKjPP ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kementerian dan lembaga terkait penggunaan anggaran APBN 2018. Sebanyak 88 kementerian/lembaga, telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2018 kepada Presiden melalui Kementerian PANRB dengan memanfaatkan Aplikasi Elektronik SAKIP Reviu Kementerian PANRB. Evaluasi dan penyusunan LKjPP sendiri dilakukan BPKP sejak tanggal 26 April hingga 8 Mei lalu.

Sedangkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyatakan penyerahan LKjPP oleh kementerian dan lembaga menunjukan pemerintahan saat ini tidak hanya fokus pada pencapaian program saja, tetapi juga pada aspek akuntabilitas. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang akuntabel dan transparan. Hadir dalam acara ini Sekretaris Menteri PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi dan auditor BPKP serta staf di lingkungan Kementerian PANRB.


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office