wrapper

surveionlinerbkunwas

SURVEI ONLINE : STRATEGI PERCEPATAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS

 

Jakarta - Bukanlah reformasi birokrasi jika tanpa adanya efisiensi dan efektifitas, hal inilah yang selalu dikedepankan oleh Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menjawab tantangan tersebut Kedeputian RBKUNWAS mengembangkan metode survei online berbasis web, yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

Deputi RBKUNWAS Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan unit kerja pelayanan percontohan Zona Integritas bertujuan untuk memperbaiki tata kelola instansi pemerintah secara riil dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, “survei external komponen utama dalam penilaian evaluasi, survei merupakan manivestasi dari indikator puas tidaknya masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan pemerintah” jelasnya, dikantor Kementerian PANRB, Jakarta Rabu (25/09).

Lebih Lanjut Deputi RBKUNWAS menambahkan, survei external sendiri adalah bagian dari komponen hasil sebagaimana tertuang dalam Permenpanrb no 14/2014 yang diupdate dalam Permenpanrb no 30/2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, serta Permenpanrb no 52/2014 atau versi terbarunya Permenpanrb No 10/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, “survei eksternal mengenai nilai persepsi korupsi digunakan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, survei persepsi kualitas pelayanan publik adalah gambaran dari masyarakat tentang terwujud atau tidaknya peningkatan kualitas pelayanan publik dan survei external ini juga memberikan gambaran dari masyarakat tentang kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi diunit kerja yang di evaluasi” tuturnya.

Deputi RBKUNWAS menceritakan pada tahun 2019 ini kedeputiannya mengevaluasi reformasi birokasi di 88 Instansi Kementerian/Lembaga 34 Pemerintah Provinsi ditambah lagi harus mengevaluasi zona integritas sekitar 2800 satuan unit kerja, “ semua unit tersebut harus disurvei satu persatu, tidak mungkin hanya mengandalkan survei on the spot seperti yang dilakukan selama ini, harus ada inovasi dan strategi baru yang lebih efekti dan efisien, karena itu kami kembangkan sistem survei online berbasis web ini ”. Ditambahkan olehnya sejak 2014 sampai saat ini, demi hasil evaluasi reformasi birokrasi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan Kedeputian RBKUNWAS bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan Survei External diunit kerja yang di evaluasi.

Survei online yang dikembangkan ini kedepannya akan digunakan secara terus menerus sepanjang tahun. " Tahun ini kami masih menggunakan 2 metode survei, baik online maupun secara langsung yang keduanya dipantau oleh Badan Pusat Statistik (BPS)", Ujar Muhammad Yusuf Ateh menambahkan.

Berbeda dengan survei on the spot, survei online menggunakan list data pengguna layanan unit kerja yang nantinya akan dikirimkan link melalui sms, masyarakat cukup membuka link tersebut kemudian mengisi survei melalui smartphone/gadget mereka, “ Kami menjamin kerahasian, keamanan data masyarakat yang melaksanakan survei” .

Terkait dengan efisiensi Deputi RBKUNWAS menyampaikan, survei online sangat  bermanfaat karena bisa memangkas berbagai anggaran yang terkait dengan survei, "Yaa terutama memangkas anggaran perjalanan dinas" Jelas Deputi RBKUNWAS Muhammad Yusuf Ateh.(sgt/rbkunwas


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office