wrapper

260919 rbkunwas Majene

(Jakarta) Peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) menjadi bagian penting dalam manajamen pemerintahan pada era reformas birokrasi sekarang ini, demi pengeluaran anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat, Bupati Majene Fahmi Massiara datang bersama seluruh Organisi Perangkat Daerah (OPD) Ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meminta pendampingan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerjan Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Kabupaten Majene.

Kabupaten yang terletak di Sulawesi Utara itu pada 2018 lalu mendapat predikat BB dalam penilaian SAKIP, hal inilah yang membuat Bupate Majene memboyong seluruh OPD Kabupaten Majene datang ke Jakarta.

Dalam sambutannya pada acara Pendampingan Penguatan Sistem Akuntablitias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2019, diruang Sriwijaya Kementerian PANRB (26/9) Bupate Majene menyatakan harapannya pada 2020 nanti Kabupaten Majene dapat meraih predikat B, “ Kami harapkan dengan sistem pendampingan ini, Kabupaten Majene dapat mengalami peningkatan predikat pada 2020 nanti menjadi BB dan pada 2021 predikat Kabupaten Majene menjadi A” ujarnya.

Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, dalam arahannya menyampaikan pihaknya mengapresiasi keinginan Kabupaten Majene untuk memperbaiki predikat SAKIP yang terus meningkat setiap tahunnya, tapi akan sangat disayangkan karena setiap tahunnya anggaran yang tidak berorientasi kepada hasil akan terbuang sia-sia,” Kita bisa bayangkan Provinsi Jawa tengah dari 4646 kegiatan hanya 890 kegiatan yang beroirentasi hasil” ujarnya.

Muhammad Yusuf Ateh menambahan, anggaran pemerintah selalu datang dengan keterbatasan hal ini jangan dijadikan alasan tidak melaksanan kegiatan, kita harus bisa merubah pola berpikir dalam menggunakan anggaran, dari yang tadinya menghabiskan anggaran menjadi maksimal dalam pemanfaatan “Sudah tau uangnya sedikit, belanjanya harus obyektif, jangan dibelanjakan jika memang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat”. tuturnya.

Acara Pendampingan tersebut akan berlangsung dari tanggal 26 s/d 27 September 2019, turut mendampingi Deputi RBKUNWAS, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung. (sgt/rbkunwas)


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office