wrapper

041119 Jogjakarta1

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan arahan pada kegiatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 pada Lingkup Pemerintah Daerah DIY dan Pemkab/Kota se-DIY di Gedung Pracimosono, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta, Senin (04/11)

Yogyakarta - Yogyakarta adalah satu-satunya instansi pemerintah di Indonesia yang predikat pelaksanaan sistem akuntabitas kinerjanya mendapat nilai AA, hal inilah yang menyebabkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengawali kunjungan kerjanya ke daerah selaku Menteri PANRB untuk melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi ditingkat pemerintah daerah.

Ditemani Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh, Menteri PANRB mendapat gambaran komprehensif pelaksanaan reformasi birokrasi langsung dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubowono X dalam acara yang bertajuk “ Evaluasi Penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi 2019”, di di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/11).

Tjahjo Kumolo mengatakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terbukti mampu menekan inefiseinsi anggaran dan mampu mencegah program yang tidak berorientasi hasil sehingga melalui SAKIP instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan.

 “Suatu daerah yang telah memahami SAKIP  pasti telah memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan berorientasi hasil pada dokumen perencanaan daerahnya”,  ujar mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja itu.

041119 Jogjakarta2

Lebih Lanjut Menteri PANRB menegaskan  daerah tersebut akan memastikan setiap program dan kegiatan berdampak langsung dalam pencapaian sasaran pemerintah, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat. inilah sebenarnya yang disebut dengan prinsip akuntabilitas berorientasi hasil melalui implementasi penganggaran berbasis kinerja sebagaimana yang menjadi amanat dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

“Instansi pemerintah tidak boleh lagi hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran, tapi harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil/kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Menteri Tjahjo mengapresiasi Pemprov DIY yang sejak tahun 2014 telah berkomitmen mendorong penguatan akuntabilitas kinerja, sebagaimana kita ketehui bersama pada tahun 2014 Pemprov DIY telah menyandang kategori A dalam penilaian akuntabilitas kinerja dan pada tahun 2018 sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang mendapatkan nilai AA. 

041119 Jogjakarta3

“Pemerintah Provinsi DIY menjadi instansi pemerintah daerah terbaik di antara seluruh instansi pemerintah di indonesia, karena telah menciptakan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja, berdasarkan laporan dari bapak gubernur, sejak tahun 2013-2017 telah terjadi efisiensi sebesar 1,6 triliun rupiah yang berasal dari penyederhanaan dan refocussing program/kegiatan yang awalanya berjumlah 3.150 kegiatan menjadi 854 kegiatan” ujar Menteri Kelahiran Solo tersebut menambahkan.

 Lebih lanjut Menteri Tjahjo menyampaikan Pemprov DIY telah menjadi role model bagi seluruh pemerintah daerah dan bahkan bagi kementerian/lembaga. Hal ini terlihat dari banyaknya studi tiru yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terhadap Pemprov DIY.

“ Pemprov DIY berhasil meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Sampai tahun 2018, terdapat tiga pemerintah kabupaten yang mendapatkan predikat A yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo, serta dua pemerintah kabupaten/kota mendapatkan predikat BB yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul”, ujarnya menerangkan.

041119 Jogjakarta4

Dalam kesempatan yang sama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan, guna mendapatkan nilai SAKIP yang baik, perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan dengan terintegrasi. 

“ Ada enam area perubahan yang menjadi mainstream reformasi di Pemprov DIY, yaitu  memperbaiki sistem perencanaan dan akuntabilitas, merestrukturisasi kelembagaan pemda, memperbaiki manajemen SDM, melakukan reorientasi pengelolaan keuangan daerah, melakukan sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas layanan publik, kami menyebutnya menjadi Integrated Civil Service Reform yang kami pegang untuk menegaskan bahwa akuntabiloitas adalah keniscayaan menghadapi masa depan,” ungkap Sri Sultan.

Lebih lanjut Gubernur DIY menyatakan, sukses atau tidaknya reformasi dapat dilihat melalui 4 aspek. Aspek tersebut adalah meningkatnya kepercayaan, pemberdayaan semua lapisan, adanya pengurangan pekerjaan, adanya sistem baru dan political will yang kuat dari pimpinan puncak. 

Jer Basuki Mawa Beya, tiada sukses tanpa pengorbanan. Karena perubahan memang memerlukan pengorbanan,” tutur Sri Sultan.


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office