wrapper

211119 Asdepronald

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas

(19/11) Jakarta - Jumlah unit Kerja  yang mengajukan Zona Integritas (ZI) pada tahun 2019 melonjak siginifikan hingga 2.700 unit kerja dibanding 2018 lalu yang hanya 900 unit. 

Gelora semangat reformasi birokrasi di tahun ini diperkirakan akan tetap tinggi, hal ini dapat terlihat dari persentase unit kerja yang akan lolos mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak jauh berbeda dengan tahun lalu.

“Pada tahun 2018, dari 900 yang mengajukan 100 diantaranya mendapatkan WBK dan WBBM, pada tahun 2019 ini dari 2.700 yang diajukan, untuk kelulusan WBK dan WBBM berada diangka 250 s/d 300 unit kerja “. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas, pada Diskusi Pra-Panel Hasil Evaluasi Zona Integritas Tahun 2019, (18-19/11), Di Jakarta. 

Terkait dengan banyaknya unit kerja yang mereplikasi inovasi dan perbaikan tata kelola dari unit kerja yang sudah WBK. Ronald mengingatkan bahwa replikasi inovasi saja tidaklah cukup, tanpa mengindahkan kaidah dari zona integritas itu sendiri, tidak mungkin hanya duplikasi inovasi kemudian mendapatkan WBK. “ Seperti orang yang menemukan kamera SLR pertama kali dengan orang yang meng-copy hasil penemuan SLR tersebut akan berbeda dengan mereka yang menemukan pertama kali” demikian Asdep Ronald menganalogikan. 

Jika memang harus mereplikasi inovasi tidak hanya sekedar mereplikasi karena dalam semangat Zona Integritas baik WBK maupun WBBM harus dengan semangat dan budaya anti korupsi, dan budaya melayani, “Harus ada paradima yang dibawa, dan filosofi dari ZI itu sendiri”.

Kegagalan dalam meraih predikat WBK dan WBBM terkadang dikarenakan cara-cara yang tidak baik seperti memaksa masyarakat memberikan hasil survei yang baik, “akan menjadi anomali ketika menyatakan organisasi berintegritas dengan cara yang tidak berintegritas “ Ujar Asisten Deputi yang akrab di panggil Roni ini.

Ronald juga menyatakan dalam menggapai atau meraih predikat WBK dan WBBM masing-masing dari satker harus kembali ke tugas kita sebagai pelayan masyarakat, “sebagai pelayan sudah sewajarnya memberikan yang terbaik kepada tuannya, bukan karena punishment dan reward dari pimpinan atau karena iming-iming mendapatkan hal yang lebih baik jika sudah mendapatkan predikat tersebut”. tutupnya.

211119 Asdepronald 5

211119 Asdepronald 1

211119 Asdepronald 3

211119 Asdepronald 4 


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office