wrapper

2111 BPPT

Mewakili Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Deputi RBKUNWAS Muhammad Yusuf Ateh menerima serah terima Aplikasi SEPAKAT dari Ketua BPPT Hammam Riza (22/11).

Jakarta - Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait integrasi e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement dan e-Performance, guna optimalisasi penggunaan anggaran dan kinerja, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengembangkan Aplikasi SEPAKAT (Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran Kinerja, Akuntabilitas Terpadu). 

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh, yang hadir mewakili Menteri PANRB dalam acara  Penyerahan Kode Sumber Terbuka SEPAKAT ke Kementerian PANRB, di BPPT, Jakarta (22/11), menjelaskan pentingnya akuntabilitas dan perubahan mindset, sehingga orientasi perencanaan pemerintah daerah lebih tertuju pada hasil yang dirasakan kepada masyarakat. “ konten atau substansi dari aplikasi, berupa program dan kegiatan yang diinput, lebih penting dibandingkan dengan sekedar penggunaan aplikasi semata” ujarnya. 

Deputi RBKUNWAS menambahkan, program dan kegiatan yang diinput di dalamnya harus berdasar pada  sasaran-sasaran pemerintah daerah yang menjadi prioritas pembangunan. Dengan demikian, tatakelola pemerintahan akan menjadi semakin efektif, efisien, fokus, dan tepat sasaran.

Pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi  dengan diserahkannya aplikasi ini karena sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden dalam penggunaan anggaran, “ orientasi dari penggunaan anggaran adalah pada hasilnya selain berdampak besar bagi efisiensi anggaran negara, juga harus bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat” ujarnya.

Dalam Kesempatan yang sama Kepala BPPT Hammam Riza menyampaikan keunggulan SEPAKAT yakni integrasinya seluruh proses perencanaan, penganggaran, akuntansi hingga pelaporan pengelolaan keuangan daerah dalam satu basis data yang tunggal, ditambah dengan modul Kinerja, yakni penetapan Kinerja dan pohon Kinerja yang memungkinkan penelusuran dan korelasi antara anggaran, penyerapan dan kinerja suatu kegiatan, “ sistim ini menggunakan teknologi WEB dan pengguna hanya cukup menggunakan browser internet, nantinya kedepan akan kita imigrasikan ke cloud” imbuhnya.

Hammam menyebut sudah banyak daerah yang menggunakan sistem ini sejak diluncurkan 2017 lalu diantaranya Bantul, Manado, Pekalongan, Situbondo,Probolinggo hingga Pemerintah Provinsi Banten dan 30 daerah lain. Sistem ini juga telah membantu beberapa daerah untuk mendapatkan opini WTP untuk pertama kalinya, ungkapnya.

Dengan diserahkannya source code diharapkan dapat membantu lebih banyak lagi pemerintah daerah maupun pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan hingga pengukuran kinerja pemerintah daerah.


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office