wrapper

1503 web RB

Suasana saat asistensi percepatan reformasi birokasi 28 Kementerian/Lembaga, Jumat (13/03)

Presiden Joko Widodo menekankan agar reformasi birokrasi pada Kementerian / Lembaga sudah harus tuntas pada periode ini, hal ini berbanding lurus dengan kenyataan Indeks Perkembangan reformasi birokrasi Kementerian / Lembaga yang sudah mengalamai perbaikan dan peningkatan kearah lebih baik, walaupun masih berjalan lambat.

Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi (PANRB) setiap tahunnya melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah, pada 2019 dari 84 K/L terdapat 28 K/L yang index reformasi birokrasinya masih belum memenuhi kriteria reformasi birokrasi yang diharapkan.

1503 web RB 1

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah saat memberikan asistensi percepatan reformasi birokrasi kepada 28 Kementerian/Lembaga Jumat (13/03)

Menanggapi hal tersebut pada jumat (13/03) di Jakarta Kedeputian RBKUNWAS, Kementerian PANRB mengumpulkan 28 K/L untuk mengindentifikasi segala permasalahan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di 28 K/L, “hari ini kami mengumpulkan mereka untuk   menyusun action plan reformasi birokrasi secara keseluruhan, baik penyederhanaan organisasinya, akuntabilitas kinerjanya sampai dengan kualitas pelayanan publiknya”, Ujar Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Didid Noordiatmoko. 

1503 web RB 2

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Kamaruddin saat memberikan asistensi percepatan reformasi birokrasi kepada 28 Kementerian/Lembaga Jumat (13/03)

Dalam 6 bulan kedepan Kedeputian RBKUNWAS Kementerian PANRB akan memonitoring dan mengevaluasi secara berkelanjutan agar reformasi birokrasi 28 K/L sudah on the track, “ kami ingin 28 K/L ini bergerak pada level reformasi birokrasi yang sama dalam percepepatan reformasi birokrasi K/L “. Ujar Sekretaris Deputi menambahkan.

1503 web RB 3

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung saat memberikan asistensi percepatan reformasi birokrasi kepada 28 Kementerian/Lembaga Jumat (13/03) 

Dalam kesempatan tersebut perwakilan 28 K/L yang hadir melakukan diskusi dengan para Asisten Deputi Kedeputian RBKUNWAS Kementerian PANRB terkait reformasi birokrasi di instansinya, diantaranya Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kamaruddin, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung dan Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara.

1503 web RB 4

Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara saat memberikan asistensi percepatan reformasi birokrasi kepada 28 Kementerian/Lembaga Jumat (13/03) 


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office