wrapper

20190430 Workshop SAKIP Tanah Bumbu 4

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh dan Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor dalam acara Workshop Penguatan Sakip Pemkab Tanah Bumbu Tahun 2019, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (30/04).

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh memberi target kepada Kabupaten Tanah Bumbu, agar dapat memperoleh predikat BB dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayahnya tahun 2019 ini.

“Targetkan minimal BB tahun ini. Kalau yang lain bisa, Kabupaten Tanah Bumbu juga pasti bisa,” ujarnya dalam acara Workshop Penguatan SAKIP Pemkab Tanah Bumbu Tahun 2019, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (30/04).

Ateh mengatakan bahwa SAKIP bukan hanya sekedar dokumen atau laporan semata, lebih dari itu SAKIP bermanfaat untuk membangun sebuah pemerintahan yang menghasilkan. Selain itu, dengan SAKIP anggaran yang terbatas pada suatu daerah bisa menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan daerah ataupun bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disampaikan, terdapat tiga kunci utama dalam melakukan perubahan, pertama adanya tekad serta komitmen dari daerah itu sendiri untuk melakukan perubahan. Dengan tekad melakukan perubahan, maka segenap penyelenggara negara akan memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat.

Kunci utama yang kedua adalah ilmu, dimana dengan ilmu pemerintah daerah dapat mempelajari segala macam hal, serta melakukan studi tiru pada daerah lain yang dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kepentingan hanya untuk masyarakat luas.

Lanjutnya dijelaskan melalui penerapan SAKIP mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, karena program-program yang dilaksanakan menjadi lebih fokus dan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan visi dan misi pun dipangkas.

Selain itu, dengan implementasi SAKIP, tata kelola setiap instansi pemerintah dapat ditunjukkan, bagaimana pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran,budget saving, outcome yang bermanfaat bagi masyarakat, dan pada akhirnya bermuara pada perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor mengatakan bahwa melalui kegiatan workshop di Kantor Kementerian PANRB dapat mendorong komitmen para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas kegiatan yang dianggap tidak perlu agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2019, pihaknya berencana memangkas ratusan program dan kegiatan yang dianggap kurang tepat dan tidak efektif. Lebih lanjut, ia menargetkan predikat BB ditahun 2019 dan predikat A di tahun-tahun yang akan datang dalam menerapkan SAKIP, dimana di tahun 2018 memperoleh predikat B.

20190424 Sosialisasi Kebijakan PMPRB dan ZI 1

Deputi RBKunwas saat memberikan arahan terkait sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (24/10)

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (24/10). Sosialisasi tersebut ditujukan kepada instansi pemerintah, khususnya Kementerian/Lembaga guna melakukan percepatan implementasi Reformasi Birokrasi demi pelayanan prima bagi masyarakat.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh, menekankan pentingnya perbaikan atas implementasi Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan perbaikan Reformasi Birokrasi akan mendorong unit-unit pelayanan dalam instansi pemerintah menjadi lebih baik.

"Kalau reformasi birokrasinya bagus, pasti unit-unit pelayanan yang langsung bersentuhan dan berhadapan dengan masyarakat juga pasti bagus. Kalau reformasi birokrasi  di unit jalan, luar biasa dampaknya terhadap survey kepuasan masyarakat," ujarnya.

Perbaikan Refornasi Birokrasi merupakan langkah awal dalam penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Sehingga kualitas pelayanan terhadap masyarakat bisa dilakukan secara cepat, tepat, profesional, serta menekan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Namun demikian, Ateh juga menuturkan bahwa perbaikan tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, komitmen dari pimpinan untuk melakukan perubahan harus ditularkan kepada setiap pegawai hingga level terbawah.

Kementerian PANRB juga melakukan evaluasi terhadap instansi pemerintah atas implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Evaluasi yang dilakukan juga tidak hanya menekankan penilaian atas capaian tersebut, melainkan memberikan pendampingan serta saran perbaikan guna mempercepat implementasi reformasi birokrasi.

20190321 mark turner

Prof. Mark Turner dari Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia, dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (15/03).

NUSA DUA – Implementasi reformasi birokrasi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelum Grand Design Reformasi Birokrasi dikeluarkan tahun 2010, Indonesia telah membuat progres secara bertahap di berbagai institusi, seperti di Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK. Sejak adanyaGrand Design, pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dan membuat reformasi birokrasi menjadi prioritas, dan sejak saat itulah telah banyak progres dalam reformasi administrasi publik.

Demikian disampaikan profesor dari Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia, Prof. Mark Turner dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua Bali baru-baru ini. Ia menilai Indonesia, telah membuat progres yang baik di dalam reformasi administrasi publik. “Saya mempelajari administrasi publik di Asia, dan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting di Asia. Karena itu, penting bagi saya untuk memahami apa yang sedang terjadi di Indonesia sebagai pemain utama di Asia,” ujarnya.

Dikatakan, reformasi birokrasi tidak akan pernah selesai, tetapi akan terus berlanjut. Sebab menurutnya, seorang pemimpin yang merupakan pejabat politik harus terampil, berbicara dengan baik, dan menyebarluaskan mengenai reformasi administrasi publik dan keuntungan yang didapat dari penerapan reformasi birokrasi itu sendiri. Penerapan reformasi birokrasi juga harus menjangkau hingga tingkat masyarakat, dan membuat masyarakat merasa tertarik menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan dukungan dan membantu suksesnya reformasi administrasi publik.

Mark juga mendorong pemerintah agar menjaga komunikasi yang kuat dengan masyarakatnya, karena kuncinya adalah komunikasi. Menurutnya, komunikasi adalah proses dua arah yang dianggap penting, pemerintah harus mendengarkan apa yang diinginkan dan dipikirkan masyarakat, dan hal apa yang telah dilakukan untuk menjawab keinginan tersebut. “Ini merupakan cara untuk membangun kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan publik memiliki peranan penting untuk reformasi administrasi publik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jika masyarakat melihat pemerintah serius terhadap hal tersebut, dan jika masyarakat berpikir bahwa pemerintah melakukan hal baik, maka masyarakat akan mendukung hal tersebut,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pihaknya siap membantu implementasi reformasi birokrasi di Indonesia sesuai yang dibutuhkan. Oleh karena itu Indonesia diharap dapat terlebih dulu melihat apa saja yang dibutuhkan untuk implementasi reformasi birokrasi. 

20190322 Simposium

NUSA DUA – Sejumlah pimpinan pemerintahan, praktisi, pakar, hingga pemerhati administrasi publik dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, Korea, dan Indonesia sendiri berkumpul di Nusa Dua Bali pekan lalu. Sekitar 1000 orang berkumpul untuk berbagi pengalaman dalam acara 2019 International Reform Policy Symposium and Regional Workshop yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hajat yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini menyoroti lima tema besar reformasi birokrasi, yakniPerformance Management, Transparency and Accountability in Human Resources Management, e-Government and Service Delivery, Integrity In Public Authorities, dan Local Government Reform. Masing-masing tema dibahas dalam kelompok diskusi.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo mengatakan bahwa reformasi administrasi publik sangat penting dalam melakukan pembangunan. Berbagai kesimpulan dari setiap diskusi yang dilakukan menjadi masukan yang sangat baik bagi pembangunan sektor publik.

Mantan Wamen PANRB ini berharap, melalui forum ini akan terbangun kolaborasi dan komunikasi yang memberikan ide dan inovasi bagi siapapun, dimanapun, dalam melakukan pembangunan di sektor publik. Simposium ini memfasilitasi pembelajaran bagi kita semua di ASEAN, Korea, dan Australia. “Saya percaya, simposium ini memberikan kontribusi positif bagi pembangunan publik administratif di ASEAN. Saya mengapresiasi Kementerian PANRB yang telah menginisiasi kegiatan ini,” ujarnya.

Dalam diskusi bertema Performance Management, kesimpulan yang bisa diambil secara garis besar adalah pentingnya pembangunan komunikasi di setiap level sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus dipahami oleh organisasi dan setiap anggotanya.

Kepala Program Studi Administrasi Publik UI Roy Valiant Salomo mengungkapkan pentingnya implementasi manajemen kinerja di semua aspek, terutama di level mikro. Hal ini dikarenakan pelaksanaan manajemen kirnerja akan mendorong organisasi menuju pencapaian atas sasaran yang telah ditetapkan. Namun penerapan manajemen kinerja juga harus diikuti dengan pembangunan komunikasi yang efektif kepada setiap anggota organisasi agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dicapai.

Hal senada disampaikan Sekretaris Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Zuliansyah Putra Zulkarnain. Menurutnya, proses reformasi dalam organisasi harus dilakukan secara bertahap. Pasalnya, permasalahan utama dalam mereformasi suatu organisasi adalah sulitnya melakukan koordinasi di setiap level. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus terjalin serta komitmen harus terbentuk untuk melakukan perubahan dari level tertinggi hingga level dibawahnya.

Sementara untuk diskusi bertema Transparency and Accountability in Human Resources Management, Executive Director Center for International Development, Korea Development Institute, Young Sun Koh, menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia aparatur menjadi objek vital pembangunan berkelanjutan di setiap negara.

Menurutnya, Indonesia telah berhasil membangun sistem rekrutmen yang bisa mendukung pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berkompetensi. Ia pun memuji Indonesia yang telah berhasil membangun sistem perekrutan yang mengedepankan kompetensi serta kualifikasi demi mendapatkan calon aparatur terbaik. “Badan Kepegawaian Negara melakukan tes secara umum dan tes kemampuan kepada calon pegawai. Sistem Computer Assisted Test (CAT) ini sangat berhasil,” ungkapnya.

Namun demikian, Young menekankan agar pemerintah juga harus terus mendorong setiap aparatur untuk bisa mengembangkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan insentif. Hal ini dikarenakan pemberian insentif untuk mewujudkan SDM yang mampu memberikan pelayanan terbaik saja tidak cukup, harus pula diberikan pelatihan-pelatihan secara profesional.

Pada pembahasan e-Government and Service Delivery, Prof. Mark Tuner dari Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia, memberikan apresiasi terhadap implementasi e-Government and Service Delivery yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, apa yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi memiliki persamaan dengan apa yang dilakukan oleh Korea Selatan, yaitu dengan melakukan open access untuk berbagi informasi.

“Banyuwangi telah menunjukkan bagaimana memperkenalkan reformasi di sektor publik melalui berbagai inovasi. Ini adalah inspirasi dan contoh yang bagus, tidak hanya bagi pemerintah daerah di Indonesia, tetapi juga bagi wilayah lain di seluruh dunia,” ungkapnya.

Namun, Mark juga menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan, khususnya di sektor publik, harus dapat dipahami tujuannya oleh setiap anggota organisasi dalam pemerintahan. Lagi-lagi pemahaman tersebut dilakukan agar capaian sasaran dan tujuan dalam reformasi birokrasi bisa terealisasi dan pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan maksimal.

Sedangkan dalam diskusi bertema Integrity in Public Authorities, Dosen dan Peneliti UI Teguh Kurniawan, mengungkapkan bahwa dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional, korupsi menjadi musuh bersama yang selalu menjadi faktor penghambat. Integritas di sektor publik masih menjadi kendala dengan moralitas yang dianggap masih harus diperbaiki.

Namun, Teguh memberikan apresiasi terhadap Kepolisian dan Imigrasi yang dianggap telah melakukan pembenahan besar sehingga mampu memperbaiki citra terhadap masyarakat. “Imigrasi dan Kepolisian telah melakukan perubahan dan menerapkan e-government. Polisi juga telah melakukan perubahan yang mengacu pada grand desain reformasi birokrasi, mengubah gambaran polisi melalui manajemen media,” katanya.

Untuk diskusi bertema Local Government Reform, Zuliansyah juga menekankan bahwa di Indonesia saat ini Pemerintah Daerah telah memiliki kewenangan yang sangat besar dengan adanya otonomi untuk melakukan perbaikan demi terciptanya pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Kunci dari proses reform adalah otonomi tidak hanya menjadikan kekuatan bagi wilayah itu sendiri, tetapi kekuatan dan kekuasaan tersebut harusnya mendukung dan mendorong public service,” katanya.

Dosen dan Peneliti Universitas Brawijaya Oscar Radyan Danar, juga mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini sudah sangat baik. Namun reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah memang tidak bisa dilakukan secara cepat, melainkan harus melalui beberapa tahapan. Pelaksanaan reformasi birokrasi juga sudah mengarah pada implementasi money follow program yang membuat setiap program dan kegiatan mampu dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.

Pada tema Performance Management menghadirkan pembicara Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Head of School of Bussiness University of New South Wales, Canberra, Australia Michael O’Donnell, Executive Director of Center for Strategic and International Studies, Myanmar Ko Ko Hlaing, dan Plan and Policy Analyst of Office of the National Economic and Social Development Council Thailand Ploypailin Tinkan.

Sementara narasumber untuk tema Transparency and Accountability in Human Resources Management terdiri dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Director General and Researcher of Institute of State Organizational Sciences Ministry of Home Affairs, Vietnam Nguyen Ngoc Van and Trinh Ngoc Linh, Head of Public Policy and Management Department Universitas Gadjah Mada Indonesia Prof. Agus Pramusinto, Expert Public Sector Development of Office of the Public Sector Development Commission Thailand Natta Bhachaiyud, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Hadiyanto.

Pembicara untuk tema e-Government and Service Delivery antara lain Councilor of Embassy of Republic of Korea to Indonesia Sangjin Kim, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Secretary General of National Committee for Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and Director, Department of Research and International Relations, Ministry of Civil Service, Cambodia Korm Ribaun dan Thun Bunthoeun, Deputy Director General, Department of Planning and Cooperation of Ministry of Home Affairs Laos Vilaythone Sounthone Xaymongkhonh, Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Dean of Virata School of Business University of the Philippines Prof. Den Ben Paul Gutierrez.

Sementara tema Integrity In Public Authorities mengedepankan pembicara yakni Executive Director of Government Innovation Directorate Office of the Public Sector Development Commission, Thailand Wipada Tritrakarn, Direktur Jenderal Imigrasi RI Ronny F. Sompie, Graduate School of Business of Malaysia National University, Malaysia Prof. John Xavier, Head of Bureau of Bureaucratic Reform Indonesian National Police (Polri), Indonesia Brigjenpol Angesta Romano Yoyol, Policy Analyst of Organisation for Economic Co-operation and Development, France Jeroen Michels, Vice Attorney General of The Attorney General's Office, Indonesia Arminsyah.

Sedangkan tema Local Government Reform menampilkan narasumber Vice Minister of Ministry of Home Affairs, Laos Viphongxay Khammoune, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Director of Local Autonomy and Decentralization Division of Ministry of the Interior and Safety, Korea Bora Yoon, Bupati Banggai Herwin Yatim, Expert of Department of Local Administration, Thailand Satapong Soontararak, Head of Scientific Information and International Cooperation of Institute of State Organizational Sciences, Ministry of Home Affairs, Vietnam Thach Tho Moc, Research Fellow of City Diplomacy Research Center The Seoul Institute, Seoul Metropolitan Government, Korea Chang Yi, Executive Director of Social Enterprises Research Center dan Vice Director, Entrepreneurship Center Yeungnam University, Korea Prof. In Jun dan Junghyun Yoon.

20190318 John Xavier

Graduate School of Business Malaysia National University Prof. John Xavier dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (15/03).

NUSA DUA - Reformasi Birokrasi Indonesia mendapat pujian dari negara tetangga Malaysia. Graduate School of Business Malaysia National University Prof. John Xavier mengatakan Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Indonesia sudah sangat baik.

Menurutnya, Indonesia sudah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih baik dan lebih efisien lagi. Selain itu komitmen pemerintah Indonesia pun sudah dirasa baik untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakatnya.

“Saya rasa reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan sangat baik. Indonesia telah membuat suatu awalan yang sangat baik,” ujarnya dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (15/03).

Di Malaysia, lanjutnya, reformasi birokrasi telah menjadi prioritas utama agenda pemerintah, serta arah dan tujuannya pun sama dengan yang dilakukan di Indonesia, seperti penerapan e-government dan performa kinerja. Xavier menilai arah perubahan yang ingin dicapai melalui reformasi birokrasi di Malaysia sudah sangat jelas, yaitu membawa administrasi publik ke level terbaik untuk memberikan hasil kepada seluruh masyarakat.

“Kita berada di jalur yang sama dan reformasi administrasi publik adalah mengenai meningkatkan pelayanan publik. Saya rasa Indonesia dan Malaysia, dan negara lainnya juga, bergerak ke arah yang sama. Beberapa negara mungkin lebih lambat progresnya, tapi itu dikarenakan  sejarah yang mempengaruhi,” jelasnya.

Dalam hal e-government, ia memberikan apresiasi dengan terbitnya Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya Perpres yang ini dinilai sebagai  komitmen dan keinginan yang tinggi dari pemerintah untuk bergerak menuju e-government.

Dikatakan, pemerintah Malaysia mengelola kurang lebih 13 ribu pelayanan publik, dimana sekitar 83 persen layanannya telah beralih ke sistem elektronik atau online. Oleh karena itu dirinya memberikan saran agar pemerintah Indonesia dapat lebih agresif dan masif dalam menerapkan e-government hingga tingkat pemerintah di daerah.

Menurutnya e-government membantu dalam membuat pelayanan publik secara online dan hal tersebut akan membuat kehidupan masyarakat lebih mudah, dibanding harus pergi ke kantor-kantor pemerintah untuk mengurus perizinan. Komitmen dari Menteri PANRB Syafruddin dikatakannya merupakan sebuah komitmen pimpinan dalam melakukan perubahan menghadapi revolusi industri 4.0.

“Sepeti yang dikatakan Menteri PANRB mengenai tantangan di revolusi industri 4.0., pelayanan publik harus dapat mengikuti perubahan. Jadi e-governmentmerupakan platform bagi pemerintah untuk melayani paradigma ekonomi lebih baik lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut Xavier menambahkan bahwa Malaysia selalu siap dan terbuka untuk membagikan informasi, pengalaman, maupun database dengan Indonesia, sebagai upaya melihat rintangan yang telah dihadapi dalam mengimplementasi reformasi, dan bagaimana Indonesia dapat mengindari rintangan tersebut. Saat ini Malaysia siap menjalin kerjasama serta berbagi pengetahuan satu dengan yang lain, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat Indonesia maupun Malaysia.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office