wrapper

20190318 John Xavier

Graduate School of Business Malaysia National University Prof. John Xavier dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (15/03).

NUSA DUA - Reformasi Birokrasi Indonesia mendapat pujian dari negara tetangga Malaysia. Graduate School of Business Malaysia National University Prof. John Xavier mengatakan Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Indonesia sudah sangat baik.

Menurutnya, Indonesia sudah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih baik dan lebih efisien lagi. Selain itu komitmen pemerintah Indonesia pun sudah dirasa baik untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakatnya.

“Saya rasa reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan sangat baik. Indonesia telah membuat suatu awalan yang sangat baik,” ujarnya dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (15/03).

Di Malaysia, lanjutnya, reformasi birokrasi telah menjadi prioritas utama agenda pemerintah, serta arah dan tujuannya pun sama dengan yang dilakukan di Indonesia, seperti penerapan e-government dan performa kinerja. Xavier menilai arah perubahan yang ingin dicapai melalui reformasi birokrasi di Malaysia sudah sangat jelas, yaitu membawa administrasi publik ke level terbaik untuk memberikan hasil kepada seluruh masyarakat.

“Kita berada di jalur yang sama dan reformasi administrasi publik adalah mengenai meningkatkan pelayanan publik. Saya rasa Indonesia dan Malaysia, dan negara lainnya juga, bergerak ke arah yang sama. Beberapa negara mungkin lebih lambat progresnya, tapi itu dikarenakan  sejarah yang mempengaruhi,” jelasnya.

Dalam hal e-government, ia memberikan apresiasi dengan terbitnya Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya Perpres yang ini dinilai sebagai  komitmen dan keinginan yang tinggi dari pemerintah untuk bergerak menuju e-government.

Dikatakan, pemerintah Malaysia mengelola kurang lebih 13 ribu pelayanan publik, dimana sekitar 83 persen layanannya telah beralih ke sistem elektronik atau online. Oleh karena itu dirinya memberikan saran agar pemerintah Indonesia dapat lebih agresif dan masif dalam menerapkan e-government hingga tingkat pemerintah di daerah.

Menurutnya e-government membantu dalam membuat pelayanan publik secara online dan hal tersebut akan membuat kehidupan masyarakat lebih mudah, dibanding harus pergi ke kantor-kantor pemerintah untuk mengurus perizinan. Komitmen dari Menteri PANRB Syafruddin dikatakannya merupakan sebuah komitmen pimpinan dalam melakukan perubahan menghadapi revolusi industri 4.0.

“Sepeti yang dikatakan Menteri PANRB mengenai tantangan di revolusi industri 4.0., pelayanan publik harus dapat mengikuti perubahan. Jadi e-governmentmerupakan platform bagi pemerintah untuk melayani paradigma ekonomi lebih baik lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut Xavier menambahkan bahwa Malaysia selalu siap dan terbuka untuk membagikan informasi, pengalaman, maupun database dengan Indonesia, sebagai upaya melihat rintangan yang telah dihadapi dalam mengimplementasi reformasi, dan bagaimana Indonesia dapat mengindari rintangan tersebut. Saat ini Malaysia siap menjalin kerjasama serta berbagi pengetahuan satu dengan yang lain, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat Indonesia maupun Malaysia.

20190314 Fober Symposium Bali

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri PANRB Syafruddin dan Gubernur Bali I Wayan Koster saat memukul gong pada pembukaan 2019 International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/03).

NUSA DUA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, dunia saat ini dihadapkan pada perubahan-perubahan, terutama yang disebabkan karena peningkatan teknologi. Untuk itu, diperlukan tiga hal untuk menghadapi perubahan yang terjadi. "Sistem yang lebih cepat, sistem yang lebih baik, dan sistem yang efisien," ujarnya saat memberikan arahan pada pembukaan 2019 International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/03).

Era digital ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem tersebut juga didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi. Wapres mencontohkan bahwa dahulu Indonesia negara yang otoriter dan sentralistik, namun telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka. "Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi," katanya.

Lanjutnya dikatakan, perubahan sistem juga perlu dibarengi dengan perubahan cara berpikir. Sebagai negara yang demokratis, keinginan masyarakat yang menentukan bagaimana negara harus berjalan. "Semua harus dikerjakan lebih cepat lagi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa paradigma masyarakat semakin menuntut hadirnya kapasitas negara melalui pemerintahan dinamis dan transformatif dalam merespon perubahan. Oleh karenanya, kapasitas negara harus dapat melahirkan kebijakan publik yang merespon kebutuhan masyarakat, melalui keterpaduan hubungan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat dalam mendorong reformasi birokrasi.

Setiap negara telah melahirkan praktik terbaik bagi transformasi pemerintahannya, yang selalu berkembang dan berimprovisasi dengan kemajuan teknologi, selalu menyempurnakan praktik yang sebelumnya pernah ada.

Dalam 10 tahun perjalanan Reformasi Birokrasi Indonesia, telah dicapai yakni meningkatnya penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis komputer, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada prioritas, akuntabel, dan transparan, e-government yang semakin masif, inovasi pelayanan publik yang cepat melayani, serta meningkatnya integritas aparatur.

Mencermati era revolusi 4.0., maka kapasitas negara melalui tata kelola pemerintahan perlu segera dipersiapkan untuk menyerap peluang. Kementerian PANRB mendorong kapasitas negara dalam mengawal reformasi birokrasi. Di bidang SDM, perencanaan ASN lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional. Tahun 2017 dan 2018, direkrut 275.000 formasi jabatan dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain itu, sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karir, dan kesejahteraan terus diperbaiki secara profesional.

Indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten/kota meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Sebanyak 351 unit percontohan zona integritas dibangun, dan sudah mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2018 di peringkat 38, berdampak pula bagi peningkatan EoDB Indonesia di peringkat 72 di tahun 2018.

Indonesia mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai fondasi penting penguatan akuntabilitas anggaran yang prioritas, efektif, dan efisien pada pencapaian tujuan pembangunan. Capaian akuntabilitas nasional adalah 91,7% dengan realisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkategori “baik” melampaui target renstra. Prinsip utama SAKIP adalah mengasistensi hingga ke titik terdepan penyelenggara pemerintahan, berfokus padaoutcome pembangunan daerah dan nasional. “Kami yakin, SAKIP menjembatani tumbuhnya daerah atau wilayah otonomi khusus sebagai pusat dan sentra ekonomi yang menyangga kemajuan negara,” tegasnya.

Perkembangan harapan publik tentang pelayanan oleh negara, serta konsep modernisasi negara yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal, telah melahirkan konsep inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelibatan sektor privat, masyarakat, dan negara. Ribuan inovasi dirangsang lahir secara bottom up setiap tahunnya. Inovasi sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni berhasil menanggulangi endemi malaria. Selain itu, saat ini sudah berdiri 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta penguatan sistem pengawasan terpadu melalui SP4N-LAPOR!.

Melalui 2019 International Reform Policy Symposium and Regional Workshop ini, Indonesia hadir sebagai inkubator yang merangsang perubahan, sekaligus menawarkan praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang pernah dilakukan. “Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi berpikir bahwa ‘ini tidak dapat dilakukan di sini (di negara saya)’, tetapi mari kita belajar dari yang lain. Mari bergerak bersama untuk menciptakan peluang perbaikan dan sejarah baru bagi bergulirnya tata kelola pemerintahan yang modern di masa depan,” katanya.

Acara yang berlangsung 14-15 Maret itu menghadirkan 65 pembicara/narasumber dari 11 negara serta 1.000 orang peserta dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan yang saling berbagi pengalaman, ide, dan diskusi memformulasikan konsep tentang praktik reformasi pada pemerintahan pusat hingga daerah.

20190313 Welcome Dinner 5

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dalam acara Welcome Dinner 2019 International Policy Reform Symposium and Regional Workshop, di Nusa Dua Bali, Rabu (13/03)

NUSA DUA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya melakukan perbaikan birokrasi serta dalam sektor pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui forum diskusi yang mendatangkan narasumber dari berbagai negara yang dianggap menjalankan birokrasi dengan baik di negaranya masing masing.

“Simposium Kebijakan Reformasi Internasional dan Lokakarya Regional 2019 akan menyoroti kasus-kasus reformasi yang berhasil di Indonesia ini dan menyediakan landasan untuk perbandingan dengan kasus-kasus Asia Tenggara dan internasional lainnya untuk menarik implikasi bagi reformasi di masa depan,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dalam acara Welcome Dinner Internasional Policy Reform Symposium and Regional Workshop, di Nusa Dua Bali, Rabu (13/03).

Atmaji menuturkan kegiatan International Reform Symposium yang akan diselenggarakan pada 14 dan 15 Maret 2019 tersebut, merupakan ajang berbagi pengalaman, menerima masukan, serta rekomendasi untuk perbaikan birokrasi Indonesia ke depannya. Menurutnya birokrasi saat ini harus menjadi lebih baik, mengingat negara Indonesia saat ini tengah memasuki negara dengan penghasilan menengah atas.

Oleh karena hal itu, kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan itu bertujuan mendengar kemajuan birokrasi, terutama pada negara negara sahabat, seperti Australia, Korea Selatan, dan negara negara ASEAN. Forum tersebut menjadi sebuah platform penting untuk membangun kerja sama strategis di antara Indonesia dan negara peserta dalam mengelola birokrasi pembaruan.

Disampaikan jika pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam reformasi administrasi publik dengan tujuan memberikan momentum penting bagi pembangunan nasional. Hasil dari kemajuan tersebut, seperti implementasi sistem jasa dalam rekrutmen aparatur, manajemen anggaran pemerintah yang lebih efektif dan efisien dengan memprioritaskan akuntabilitas dan transparansi, kemudian implementasi e-government, lebih banyak layanan publik yang mengarah pada layanan prima, dan peningkatan integritas aparatur.

Lebih lanjut Atmaji berharap melalui kegiatan yang secara resmi akan dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini, kerjasama antara Kementerian PANRB dengan Korea Research Institute, Universitas New South Wales, dan Universitas Indonesia, dapat lebih kuat dan berkelanjutkan dikemudian hari.

Dalam kesempatan yang sama Executive Vice President of Korea Foundation Mr Seong In Kim percaya bahwa kegiatan simposium merupakan ajang berbagi kontribusi dengan negara yang telah maju dalam hal birokrasi. Selain itu acara tersebut juga sebuah proses pembentukan serta pemahaman bersama bagi masyarakat melalui pertukaran ide untuk kesejahteraan di masa depan.

“ASEAN telah mengembangkan hubungan dengan Korea sebagai partner untuk berbagi kesejahteraan di berbagi area, termasuk ekonomi politik, masyarakat, dan kebudayaan,” katanya.

Selain itu Co Chair CPPR Forum Advisory Board and Collage of Business Administration University of the Philippines Prof Emerlinda R. Roman mengatakan bahwa melalui kegiatan simposium, para undangan dapat memfasilitasi pemahaman bersama, serta berbagi informasi mengenai capacity building. Menurutnya dalam dua hari ke depan, negara-negara akan membicarakan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam mengeksekusi dan mengimplementasikan reformasi dalam sektor publik.

“Kita berharap untuk dapat mengambil pelajaran, meningkatkan hasil, dan mengembangkan basis yang lebih kuat untuk kemajuan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Secretary General The Royal Thai Government Mr Pakorn Nilprapunt, Head School of Business University of New South Wales Canberra Australia Prof Michael O’Donnell, serta tamu undangan lainnya.

20190308 symposium inter

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan Indonesia telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi Indonesia yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa telah mencapai banyak kemajuan dan perubahan yang semakin nyata. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PANRB ingin menunjukan kepada dunia internasional dan masyarakat hasil dari reformasi birokrasi yang telah berjalan selama ini dengan mengadakan International Reform Policy Symposium and Regional Workshop yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada tanggal 14-15 Maret 2019.

"Melalui simposium ini kami ingin sampaikan kepada publik internasional dan masyarakat bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi hasil dari reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini. Dunia harus tahu bahwa Indonesia telah berubah dan berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik," kata Menteri PARB Syafruddin di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/3).

Bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi. Masyarakat mulai merasakan jika birokrasi makin efisien, efektif, profesional, dan makin cepat melayani.

Masyarakat memiliki ruang dan akses untuk terlibat dalam pemerintahan secara aktif. "Keberhasilan sebuah negara dalam reformasi tata kelola pemerintahannya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan. Ini yang biasa kita sebut dengan open goverment," ucap Syafruddin.

Sehingga masyarakat merasa puas dengan kebijakan pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik. Jika publik puas maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Bahkan saat ini kita ingin membuat masyarakat bahagia bukan hanya sekedar puas saja," ungkap mantan Wakapolri ini.

Simposium yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan dihadiri sekitar 2000 peserta dari 10 negara ASEAN dan juga negara lainnya, seperti Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru dipastikan akan hadir dalam simposium internasional tersebut. Selain itu, sejumlah menteri, gubernur, dan beberapa ahli dari berbagai bidang, terutama pemerintahan, dipastikan akan menjadi pembicara.

Simposium ini akan fokus mengupas lima tema yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu penganggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, e-Goverment, integritas ASN, dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Kelima tema tersebut merupakan isu yang sangat krusial dalam membangun reformasi birokrasi dan akan menjadi pembahasan utama imposium kali ini.

Terkait penganggaran berbasis kinerja, pemerintah menjalankannya dengan menerap Sistem Akumtabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Dengan menerapkan SAKIP, program dan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif yang akan berdampak pada efisiensi anggaran negara. "Saya contohkan Jawa Tengah dengan Gubernurnya Ganjar, berhasil menyelaraskan 4000 kegiatan menjadi tinggal 800 kegiatan saja. Dampaknya Jawa Tengah bisa mengefisiensikan anggaran 1.2 triliun rupiah di tahun 2018 lalu," tutur Syafruddin. Saat ini seluruh pemerintah daerah telah melaksanakan program ini.

Terobosan lainnya yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE). Tujuannya untuk menghilangkan terkait kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antar pemerintahan dan lembaga. "Melalui SPBE kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," jelasnya.

Menteri Syafruddin mengakui dalam menjalankan reformasi birokrasi banyak tantangan yang harus dilewati secara bijaksana. Seperti masalah soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana terdapat riak-riak kecil yang mungkin dapat mengganggu kinerja pemerintahan. "Ini menjadi kritikan teman-teman daerah dimana di beberapa daerah antara gubernur dan wakil gubenurnya tidak kompak atau bupati dan wakil bupatinya tidak sejalan," ungkapnya.

Syafruddin menegaskan kepentingan bangsa dan negara harus di atas segalanya daripada kepentingan kelompok, individu, maupun partai. "Tapi alhamdulillahsekarang sudah mulai ada perbaikan, soliditas mulai tumbuh. Saya optimis kita semua sebagai anak bangsa dapat menyelesaikan ini dengan baik," jawabnya.

Syafruddin juga menjelaskan strategi yang dilakukan kementeriannya untuk meningkatkan integritas ASN. Dimulai dari tahap paling awal, yaitu saat rekrutmen yang dilakukan dengan sangat transparan. Setiap warga negara yang ingin menjadi ASN harus melalui serangkaian ujian yang telah disiapkan oleh pemerintah. "Jadi sudah tidak ada lagi itu pengangkatan, semua tes. Bahkan guru honorer saja kita tes dan hasilnya kemarin sangat baik," tegas Menteri Syafruddin.

Sebab ASN adalah aset negara agar dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Syafruddin mengatakan reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini dapat berhasil karena mendapat dukungan penuh dari seluruh anak bangsa. Indonesia sudah pada jalur yang tepat dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

20190308 panrb mendengar 4

Menteri PANRB Syafruddin bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Kepala LAN Bima Haria Wibisana, dan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dalam acara "Kementerian PANRB Mendengar" di Jakarta, Jumat (08/03).

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafrudddin meresmikan acara "Kementerian PANRB Mendengar". Acara yang baru kali pertama digelar ini menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS. Brojonegoro yang memaparkan arahan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya mengenai tujuan dan strategi pembangunan nasional yang akan dijadikan panduan dalam menyusun kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Melalui acara ini, Kementerian PANRB bertekad untuk selalu berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk menyerap berbagai masukan dari stakeholder kunci agar kebijakan yang dihasilkan senantiasa relevan dengan dinamika lingkungan strategis nasional dan global.

“Tumbuhnya era demokratisasi, masuknya era digitalisasi dan virtualisasi, serta menyongsong visi Indonesia 2045 sebagai negara yang maju dan madani. Maka, perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk memperbaiki paradigma administrator publik Indonesia,” ujarnya dalam acara Kementerian PANRB Mendengar, Jumat (08/03).

Pentingnya ‘mendengar’ sejalan dengan kenyataan bahwa Kementerian PANRB tidak pernah bisa sendiri merumuskan sebuah kebijakan, tanpa mendengar masukan dan informasi dari berbagai pihak. 'Mendengar’ sekaligus untuk memperluas dan mempertajam wawasan dan pengetahuan seluruh jajaran Kementerian PANRB. “Mendengar merupakan tahapan yang krusial dalam upaya merumuskan kebijakan. Sebab dengan ‘mendengar’ maka akan diperoleh informasi dan data yang akan membentuk kebijakan yang tepat dan baik,” tutur mantan Wakapolri ini.

“Diharapkan kita semua dapat memanfaatkan sebaik-baiknya kehadiran dan paparan Bapak Menteri Perencanaan untuk dapat kita pedomani bersama dalam menyusun kebijakan di bidang pembinaan aparatur dan reformasi birokrasi, sekaligus nantinya dalam menyusun masukan bagi RPJMN tahun 2020-2024 di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan, fokus RPJMN adalah tata kelola pemerintahan, khususnya reformasi birokrasi. Menurutnya, masih ada beberapa kewenangan atau pekerjaan K/L yang tumpang tindih, yang berpengaruh pada pengelolaan anggaran. Bambang menjelaskan, masalah tersebut bisa diatasi dari hulu oleh Kementerian PANRB. "Peran strategis Kemenpan adalah dari hulu. Terutama hubungan pusat dan daerah, birokrasi harus ada koordinasi yang baik," ungkapnya.

Bambang mengatakan, saat ini Indonesia sudah tak lagi berada dalam low middle income, sudah naik kelas menjadi upper middle income. Kondisi ini memaksa para birokrat untuk bekerja seperti negara lain dengan status upper middle income. Untuk menjadi upper middle beraucracy, penerapan e-government di setiap lini pemerintahan merupakan keharusan. "Kalau tak menjalankan, jangan harap orang akan bilang upper middle income dan upper middle beraucracy," tegasnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Kementerian PANRB untuk dapat menyusun Renstra 2020-2024 untuk mentransformasi birokrasi menjadi birokrasi upper middle income.

Perbaikan kinerja para birokrat akan berujung pada optimalisasi pelayanan publik. Dalam pengembangan pelayanan publik, Bambang mengatakan, peran Kementerian PANRB adalah manajemen talenta, mulai dari rekrutmen, pelaksanaan sistem merit, pelatihan, hingga jenjang karir yang menunjang kenaikan kualitas pelayanan. "Pelayanan publik yang berorientasi pada perbaikan sosial harus dengan ASN yang profesional," ucapnya.

ASN profesional juga perlu didukung oleh kematangan institusi yang menaunginya. Salah satu faktor yang menghambat pematangan institusi adalah kurangnya koordinasi antar unit.

Bambang menegaskan, faktor pengembangan SDM dan kematangan institusi berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB. "Ke depan, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, penguatan regulasi dan kedua, terkait kelembagaan, adalah kejelasan peran dan wewenang kementerian/lembaga," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala ANRI Mustari Irawan, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, serta para pejabat K/L, dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian PANRB, LAN, BKN dan ANRI.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office