wrapper

20180109 ZI WBK Kemendikbud 1

Sekretaris Deputi Bidang RB Kunwas Kementerian PANRB Didid Noordiatmoko dalam acara Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dalam mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, di Kantor Kemendikbud, Rabu (09/01).

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh unit kerja baik tingkat pusat maupun daerah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengajak segenap jajarannya untuk saling mengingatkan, baik antar unit ataupun diri sendiri untuk dapat menjalankan tugas dan peran yang diamanahkan negara.

“Pada awal tahun 2019 jajaran Kemendikbud baik di tingkat pusat maupun daerah berkomitmen membangun zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi,” ujarnya dalam acara Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dalam mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, di Kantor Kemendikbud, Rabu (09/01).

Menurutnya kegiatan yang diselenggarakan ini juga merupakan perbaikan dalam hal pencegahan korupsi, karena memang pihaknya saat ini telah melaksanakan berbagai usaha untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi seperti reformasi birokrasi, perbaikan sistem dan tata kelola, serta membangun zona integritas.

Mendikbud berpesan kepada seluruh jajarannya untuk anggaran tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan memperhatikan enam hal yaitu pelaksanan tata kelola yang baik, fokus kepada tugas dan fungsi, fokus kepada target dan sasaran, kemudian mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang, patuh dan taat kepada regulasi yang berlaku, dan tepat waktu dalam mencapai target dan sasaran.

“Korupsi bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja dan setan yang paling bebahaya dan kuat adalah setan korupsi dan jangan main main. Seringkali orang tergelincir dengan tindakan-tindakan yang koruptif. Oleh karena itu, usaha yang terus menerus sejak dini untuk mengingatkan kepada kita semua agar dapat menggunakan anggaran dengan baik harus selalu disampaikan," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berpesan agar para Pejabat Pembuat Komitmen, maupun panitia pengadaan dapat menghilangkan praktek korupsi di lingkungan kerja masing-masing dalam hal ini Kemendikbud. Menurutnya praktek korupsi dapat dicegah melalui komitmen dan integritas di masing-masing pegawai.

Selain itu pihaknya bekerja sama dengan Kemendikbud mendorong agar praktek gratifikasi di lingkungan sekolah dapat dihapuskan. Ia juga meminta agar para guru dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai pendidik, serta tidak menjadikan pengadaan buku sebgai bisnis pribadi.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Didid Noordiatmoko menuturkan penerapan ZI bukan sekedar memasang baliho semata namun ZI merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi diunit kerja. Pembangunan ZI dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja di lingkungan instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK dan WBBM.

20190103 apel kumham 7

Menteri Syafruddin menyaksikan Penandatangan Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di Jakarta, Kamis (03/01).

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa penandatanganan janji kinerja serta pembacaan pakta integritas yang dilaksanakan jangan hanya sekedar diucapkan semata, melainkan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal itu dikatakan dalam arahannya dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 serta pembacaan pakta integritas, yang dilakukan oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Kementerian Hukum dan HAM serta para perwakilan kantor wilayah, di Jakarta, Kamis (03/01).

Menurut Menteri, peristiwa ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. “Saya harap kegiatan ini tidak hanya seremoni dan hanya di mulut saja, tetapi komitmen kuat dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dari yang bawah hingga para pucuk pimpinan,” jelasnya.

Disampaikan, tahun 2019 harus lebih baik dari tahun sebelumnya, serta tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang telah diraih, justru menjadi semangat untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi. Sepuluh unit di Kementerian Hukum dan HAM yang berstatus WBK/WBBM di tahun 2018, dapat menjadi pemicu unit kerja lainnya untuk menerapkan zona integritas.

Lebih lanjut dirinya berharap dengan upaya yang telah dilakukan dapat meningkatkan pelayanan publik. Masyarakat harus dianggap sebagai tamu kehormatan yang wajib dilayani dengan baik. Tantangan ke depan akan semakin besar, oleh sebab itu perlu kolaborasi antar unit kerja dan lintas instansi agar dapat melewati tantangan tersebut dengan sukses.

Dalam kesempatan itu, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menyampaikan tiga catatan yang harus diperhatikan Kementerian Hukum dan HAM. Pertama, pakta integritas serta penandatanganan perjanjian komitmen kinerja bukan hanya di atas kertas dan bukan hanya dimulut saja, melainkan dapat dibawa hingga lapisan terbawah dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang ada di daerah.

Kedua, agar teknologi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM benar-benar beroperasi di lapangan, tidak sekedar bagus saat dipaparkan atau baik ketika dilihat orang banyak saja, namun harus juga memberikan manfaat untuk masyarakat. Adapun catatan ketiga adalah pengawasan internal Kementerian Hukum dan HAM dapat berjalan dengan baik.

20190103 apel kumham 2

Menteri Syafruddin saat memberikan arahan dalam acara Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (03/01).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan bahwa untuk membangun Zona Integritas memerlukan komitmen kuat pimpinan hingga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu pemerintah sudah harus bertransfromasi dan mengadopsi mekanisme enterpreneurship yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta kinerja yang transparan dan akuntabel.

“Membangun Zona Integritas pada unit kerja membutuhkan komitmen pimpinan hingga seluruh jajaran sebagai unsur pelaksana untuk melakukan perubahan. Sekali lagi bukan hanya pemimpin, namun semua individu harus menjadi agen perubahan,” ujarnya dalam acara Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta, Kamis (03/01).

Menurutnya, dalam melakukan percepatan perubahan, diperlukan Zona Integritas dengan berlandaskan pemerintahan yang bersih, birokrasi efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut dapat diawali oleh unit unit kerja institusi yang berpredikat WBK dan WBBM, dan kemudian menyebar dan dapat dicontoh oleh unit kerja lainnya, serta meluas ke seluruh institusi.

Sebagai agen perubahan, ASN harus dapat mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, yaitu dapat lebih hadir di tengah masyarakat, kemudian juga menghadirkan inovasi pemerintahan yang lebih mendekati masyarakat, dan juga dapat menyosialisasikan program dan konsisten memberikan manfaat kepada masyarakat.

Disampaikan bahwa belum lama ini dirinya memberikan penghargaan kepada 200 unit kerja berpredikat WBK dan lima unit kerja berpredikat WBBM, dari sebanyak 910 unit kerja pelayanan yang di evaluasi pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut, terdapat 10 unit kerja pada Kementerian Hukum dan HAM yang meraih penghargaan WBK/WBBM.

Selain itu, capaian tersebut juga sejalan dengan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang meningkat signifikan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, yaitu sebanyak 18,32 poin menjadi 71,64 berpredikat BB atau sangat baik. Selanjutnya, nilai reformasi birokrasi juga meningkat drastis, yakni sebanyak 10,29 poin menjadi 76,33 berpredikat BB atau sangat baik di tahun 2018.

“Tugas selanjutnya adalah mempertahankan dan meluaskannya hingga ke seluruh jajaran internal, seluruh titik pelayanan, serta unsur terdepan institusi Kementerian Hukum dan HAM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.

JAKARTA - Lima unit kerja pelayanan publik  dari Kementerian /Lembaga meraih predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sedangkan 200 unit kerja lainnya mendapat predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penyerahan penghargaan dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin didampingi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) M. Yusuf Ateh di Jakarta, Senin (10/12).

Kelima unit kerja peraih predikat WBBM dimaksud adalah Polrestabes Surabaya, Polrestabes Medan, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotamubago Kementerian Keuangan, dan Balai Besar Inseminasi Buatan  (BBIB) Singosasri Kementerian Pertanian.

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, fokus pembangunan zona integritas diarahkan untuk menguatkan tatanan hukum, partisipasi masyarakat, dan tata pemerintahan yang baik, hal-hal yang menopang tegaknya demokrasi Indonesia. Untuk tahun ini pengembangan zona integritas di lembaga penegak hukum, seperti Polres, Kejaksaan Negeri dan unit-unit kerja di bawah Mahkamah Agung, serta sektor strategis lainya seperti Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan /Rumah Tahanan, Kantor Pertanahan dan kecamatan.

Terbukti, hasilnya ada 99 unit kerja pada sistem penegakan hukum, terdiri dari  59 unit di lingkungan Polri, 13 Kejaksaan Agung, 7 unit di Mahkamah Agung, 10 unit kerja Kementerian Hukum dan HAM yang meraih predikat WBK/WBBM.  Keberhasilan unit-unit kerja tersebut sebagai role model terbaik di tahun 2018. “Kalau pilar-pilar hukum semakin kokoh dan profesional, maka pilar lainnya juga semakin kokoh menopang pembangunan kesejahteraan,” jelas mantan Wakapolri ini.

Di sisi lain, pembangunan Zona Integritas juga sangat intensif di Kementerian Keuangan, sehingga 62 unit kerjanya meraih predikat WBK/WBBM. Selain itu, ada 8 unit kerja pada Kementerian Perindustrian, dan 3 unit kerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga signifikan dalam menyediakan landasan bagi tumbuhnya iklim perekonomian yang kondusif untuk pembangunan. 

Menteri menambahkan, segenap predikat terbaik yang disampaikan kepada unit-unit kerja yang terpilih ini tentu bukan jaminan pasti. Apabila dalam perjalanan waktu terdapat fakta yang bertentangan dengan predikat tersebut, maka predikat dapat dicabut.

Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zona integritas dimulai dari pencanangan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat daerah), penilaian dari tim Penilai Nasional (TPN) oleh tim penilai Nasional (Kementerian PANRB dan BPS).

Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh menjelaskan, hasil evaluasi berupa predikat  WBK Unit Pelayanan Percontohan dengan integritas tinggi, dan WBBM unit pelayanan percontohan dengan integritas tinggi dan kualitas pelayanan baik. Evaluasi dilakukan atas komponen pengungkit dengan bobot 60 persen dan hasil. Komponen pengungkit yang memiliki bobot 60 persen ini meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan komponen hasil yang berbobot 40 persen, dua kelompok besar. Pertama, peningkatan pelayanan publik yang didalamnya terdiri dari nilai persepsi korupsi yang berdasarkan hasil survei eksternal, dan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil perkara (TLHP). Sedangkan kelompok kedua adalah pemerintahan yang bersih dari KKN, dengan indikator nilai persepsi kualitas pelayanan publik, yang juga  berdasarkan hasil survei eksternal.

“Komponen hasil merupakan hasil survei eksternal atas stakeholder unit kerja yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disupervisi oleh BPS. Khusus untuk tahun 2018, pengambilan survei dilakukan langsung oleh BPS. Survei dilakukan atas persepsi kualitas layanan publik dan survei persepsi anti korupsi,” jelas Ateh.

Ditambahkan, terdapat beberapa tahapan proses evaluasi Zona Integritas. Diawali dengan penerimaan usulan unit kerja WBK/WBBBM dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Tahapan berikutnya, survei oleh BPS, yaitu survei eksternal persepsi kualitas pelayanan publik dan survei eksternal persepsi anti korupsi. Dilanjutkan dengan tahap ketiga, yakni evaluasi lapangan, dan tahap keempat dilakukan rapat panel. Ada dua rapat panel, yakni panel 1, yang  dilakukan pembahasan antar tim evaluasi di internal Kementerian PANRB. Selanjutnya rapat panel 2, yang dilakukan dengan melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), KPK, Ombudsman RI, Tim Saber Pungli, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan terhadap unit-unit kerjabyang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12). Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) tahun 2018.
 
Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla, yang membuka acara tersebut, memberikan apresiasi atas keberhasilan unit kerja membangun Zona Integritas. Menurutnya, penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PANRB merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mendorong percepatan capaian implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.
 
"Saya lihat, kalau Wilayah Bebas dari Korupsi ini tiga bintangnya, kalau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lima bintangnya, ini ibarat yang satu emas danbyang satunya satu platinum. Bahwa artinya adalah ini penghargaan yang sangat penting bagi kita semua. Lalu pertanyaannya kenapa ada korupsi? Umumnya karena ada layanan lambat dan sulit," ujar Wapres.
 
Seperti diketahui sebelumnya, pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, 5 unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayank (WBBM). Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
 
Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Hal tersebut meningkat hampir 2 kali dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM.
 
Lebih lanjut, Wapres juga menekankan pentingnya melakukan pembangunan wilayah yang berintegritas. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan tindak korupsi dilakukan sebagai akibat dari lambatnya proses pelayanan yang dilakukan.
 
"Perlu ada sebuah wilayah-wilayah berintegritas, yang didahului Wilayah Bebas Korupsi. Orang korupsi itu kan karena ingin cepat (proses pelayanannya)," katanya.
 
Selain itu, adanya desentralisasi juga dikatakan Jusuf Kalla sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Selama ini, kebijakan yang dilakukan masih terpaku pada keputusan yang terfokus di pusat yang mengakibatkan lambatnya proses pembangunan di daerah.
 
"Untuk memajukan bangsa ini, bukan hanya terpaku pada keputusan di Jakarta, tapi di daerah seharusnya juga. Tapi resikonya adalah yang mengambil keputusan juga yang mengambil manfaat, kecenderungan korup jadi besar," ungkapnya.
 
Sementara, Menteri PANRB, Syafruddin, dalam sambutannya juga menekankan pentingnya percepatan implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Setiap unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM akan dijadikan pilot project percontohan nasional untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi.
 
"Reformasi birokrasi bukan sekedar retorika, jargon, atau slogan semata-mata. Reformasi birokrasi itu nyata dan terukur, menjadi nafas roda pemerintahan yang dibangun melalui kerja keras dan dijiwai karakter dan integritas. Maka kita membentuk pilot project berupa zona integritas yang menjadi role model di semua jenis layanan pemerintahan. Role model inilah yang dikenal sebagai WBK/WBBM," ujarnya.
 
Syafruddin juga mengingatkan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan zona integritas, bahwa predikat yang telah diberika  bukanlah sebuah akhir prestasi. Melainkan sebuah awal baru untuk mempertahankan serta mengadaptasi sebuah sistem pemerintahan yang lebih baik untuk menjawab dinamika dan kompleksitas tantangan kehidupan di masa yang akan datang.
 
"Segenap predikat terbaik, tentu bukan jaminan pasti apabila dalam perjalanan waktu terdapat fakta yang bertentangan dengan pembangunan zona integritas, maka predikat tersebut dapat dicabut kembali, tentu melalui evaluasi secara terus menerus," katanya. (ris)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office