wrapper

20190225 peluncuran aplikasi SIMDA 1

Menteri PANRB Syafruddin bersama Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Deputi Bidang RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana melakukan peluncuran aplikasi SIMDA SAKIP, di kantor Kementerian PANRB, Senin (25/02).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan anggaran daerah harus digunakan secara ketat. Untuk membantu pemerintah daerah agar lebih efektif, diciptakanlah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang berfungsi memudahkan dan mempercepat dalam mengatur pengelolaan dana daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Syafruddin saat peluncuran aplikasi SIMDA, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/02). "Anggaran pemda harus dan wajib hukumnya digunakan secara ketat, efektif, dan efisien untuk tujuan prioritas pembangunan," ujarnya.

Menteri Syafruddin menekankan, seluruh keinginan, cita-cita, dan tujuan pemda tidak bisa diwujudkan secara bersamaan, tetapi harus ada prioritas dan dilakukan secara bertahap. Penyerapan tak lagi jadi patokan, tetapi anggaran itu harus memberi manfaat bagi masyarakat dan ada pertanggungjawabannya.

Program dan kegiatan strategis pemerintah pusat maupun daerah, harus fokus menjawab kebutuhan masyarakat serta dijabarkan dengan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Kegiatan dan program yang signifikan adalah membangun sistem pemerintahan yang mampu menopang tumbuhnya kemandirian sektor ekonomi daerah dan menyangga pembangunan tetap berkelanjutan. Dijelaskan, keuangan negara harus difungsikan untuk merangsang sumber ekonomi terbarukan dan untuk merekayasa sumber daya yang selamanya ada untuk menghidupi masyarakat. "Inilah gagasan penting tentang menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif menjawab dinamika perubahan," tegasnya.

Semua pencapaian itu, bisa terwujud dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja yang harus diintegrasikan dari hulu hingga hilir. Integrasi ini adalah wujud nyata dari anggaran berbasis kinerja sebagaimana amanat UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, serta prinsip money follow program yang digelorakan Presiden Joko Widodo.

Mantan Wakapolri ini menjelaskan melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran. "Bukan berarti bocor atau uang itu hilang dan menguap begitu saja, tetapi ada program dan hasilnya belum menyentuh sasaran prioritas pembangunan," jelasnya.

Di sisi lain, perbaikan terus menerus dilakukan. Di era revolusi industri 4.0 ini, pemerintah diberikan ruang yang lebih fleksibel dengan penggunaan teknologi. Integrasi proses perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja pemda dapat diubah ke dalam sistem digital. "Yaitu pemanfaatan aplikasi SIMDA keuangan BPKP yang telah digunakan oleh 365 pemda kabupaten/kota," imbuh Menteri Syafruddin.

Menteri berharap semua kementerian/lembaga/pemda dapat menjalankan e-performance based budgeting secara konsisten. Bagi pemda yang belum menerapkan metode itu, diharapkan dapat segera menyesuaikan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana daerah.

Ia mengapresiasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana karena sudah membangun sistem ini. "Saya meyakini, warisan ini akan menjadi sejarah bagi pemerintahan yang akan dilanjutkan oleh anak cucu kita di masa depan," pungkasnya.

Sementara itu Kepala BPKP Ardan Adiperdana menjelaskan peluncuran SIMDA SAKIP ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kementerian PANRB dengan BPKP tentang integrasi perencanaan penganggaran kinerja untuk pemerintah daerah. SIMDA adalah salah satu bentuk nyata dari sistem pengendalian intern dengan memanfaatkan teknologi informasi, dimana dalam aplikasi tersebut terdapat fitur pengendalian intern.

“Mengintegrasikan SIMDA dengan SAKIP adalah upaya untuk memperkuat keandalan sistem untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus juga pengeloalan kinerja Pemerintah Daerah,” katanya.

Dijelaskan bahwa BPKP telah mengembangkan SIMDA, seperti aplikasi SIMDA Keuangan yang merupakan aplikasi yang menerapkan proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban disertai subsistem lainnya berupa aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Pendapatan, SIMDA Gaji, dan SIMDA perencanaan. Hingga 9 November 2018, aplikasi SIMDA secara keseluruhan telah diimplementasikan pada 440 Pemda.

Selain SIMDA untuk tata kelola keuangan daerah yang sifatnya berbagai pakai, BPKP juga melakukan interkoneksi dengan aplikasi lain yang dikembangkan kementerian dan lembaga. Dengan BPK, SIMDA digunakan untuk audit berbasis teknologi informasi atau e-audit dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Integrasi data keuangan daerah juga diintegrasikan dengan SIKB, dengan Direktorat Jendral Pajak, integrasi data transaksi harian dan rekap transaksi harian perpajakan yang telah digunakan 100 persen pengguna SIMDA.

Sementara dengan bank daerah untuk integrasi aplikasi cash management system, dengan PT TASPEN. Integrasi belanja pegawai dan gaji TASPEN digunakan 346 pemda atau 88 persen menggunakan SIMDA Keuangan, kemudian dengan LKPP integrasi data RKA belanja barang dan jasa dan belanja modal dengan rencana pengadaan ada sebanyak 100 persen dari pengguna SIMDA keuangan.

Lebih lanjut dijelaskan, penggunaan aplikasi SIMDA ini juga telah membantu pemda dalam pengeloalaan keuangan daearah secara efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. Diharapkan dengan pengembangan SIMDA SAKIP yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan dan SIMDA Perencanaan dapat memperkuat dan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan tata kelola pemerintah.

Sedangkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf menyampaikan Kementerian PANRB bersama dengan BPKP melalui Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama pada tanggal 16 Mei 2018 sepakat untuk mendorong pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja berbasis sistem informasi. Hasil penandatangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tersebut pada hari ini telah menghasilkan SIMDA SAKIP yang mengintegrasikan antara sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem manajemen kinerja.

“Dengan demikian kita sudah membangun e-performance based budgeting yang tidak lain adalah perwujudan anggaran berbasis kinerja yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,”

Dengan penerapan SIMDA SAKIP, maka pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran secara sistemik karena anggaran akan benar-benar dialokasikan kepada pencapaian kinerja pembangunan daerah. Sistem tersebut akan semakin lebih bermanfaat terutama untuk menekan potensi pemborosan anggaran yang dimungkinkan terjadi di pemerintah daerah. Melalui SIMDA SAKIP diyakini tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran akan yang tahun ini sebesar Rp 65,15 triliun akan dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang.

20190221 menteri brimob1

Salam Komando Menteri Syafruddin dengan komandan Korps Brimob Irjen Ilham Salahudin, di sela sarasehan penguatan Korps Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Kamis (21/02)

DEPOK – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mngatakan, Polri juga harus beradaptasi dengan delapan area perubahan reformasi birokrasi. Karena itu, mantan Wakapolri ini mendorong Korps Brimob agar terus mengembangkan kompetensi. Hal itu diperlukan mengingat ancaman di era modern ini bukan lagi soal pertahanan, tetapi juga tantangan ideologis, persaingan sumber daya alam dan manusia, serta penguasaan teknologi.

Hal itu dikatakan Menteri Syafruddin dalam acara Sarasehan Korps Brimob Polri di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (21/02). “Brimob harus beradaptasi pada delapan area perubahan itu, agar makin dinamis dan mekanistik. Sebagaimana kebutuhan tipikal organisasi dalam konsepsi kepolisian modern Brimob sebagai Police Paramilitary Unit,” ujarnya.

Menteri yang juga pernah menjabat Wakapolri ini mengungkapkan, reformasi internal Polri berjalan pada aspek kultural, struktural, dan instrumental. Tetapi, reformasi birokrasi berjalan pada delapan aera perubahan, yaitu pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan, dan manajemen perubahan.

Aspek pelayanan publik yang diberikan Korps Brimob adalah dengan hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dikatakan, di masa depan Brimob akan kental dengan teknik operasional yang dikombinasikan dengan teknologi, praktik kemiliteran, serta persenjatan berat.

Dalam acara yang dihadiri oleh Wakapolri Komjen. Ari Dono Sukmanto, Komandan Korps Brimob  Irjen Ilham Salahudin, Menteri Syafruddin menegaskan SDM yang ada di pasukan khusus Polri ini juga harus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. “Saya punya catatan khusus, bahwa peradaban di Indonesia, urbanisasi dan ekonomi global merangsang tumbuhnya infrastruktur perkotaan, yang mengubah desain tipografi area tugas seperti di pegunungan, hutan tropis, perkotaan, dan lainnya,” jelas Menteri Syafruddin.

Peningkatan SDM di pasukan militer milik Polri ini juga tak lepas dari penguasaan teknologi untuk semua kegiatan kepolisian. Di era kejahatan yang semakin berkembang, Brimob membutuhkan infrastruktur teknologi dan personel yang mumpuni.

Penguatan kapasitas nasional pada bidang teknologi untuk penanganan terorisme misalnya, belum sepenuhnya meningkat. “Sedangkan pola, modus, metode, dan peralatan yang digunakan pelaku semakin canggih dan kompleks,” imbuhnya.

Modernisasi teknologi pada Brimob harus sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Idealnya, perlu ada integrasi sumber daya dan perangkat teknologi informasi yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga.

Menteri Syafruddin mengapresiasi kesungguhan Polri  yang menciptakan berbagai program berbasis teknologi yang aplikatif belakangan ini. Hal penting dari penggunaan teknologi dalam sistem kepolisian adalah harus terkoneksi antar fungsi, satuan kerja, dan antar instansi.

Di berbagai polda, sudah banyak program kerja polri yang berbasis teknologi. Beberapa program tersebut diantaranya adalah pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online, panic button, serta aplikasi dalam smartphone seperti Polisiku. “Karena itu, perbaikan dan pemanfaatan SPBE dapat membantu efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja di era milenial,” pungkasnya.

20190219 menteri sakip makassar9

Menteri PANRB Syafruddin (paling kanan) bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, dalam acara SAKIP Award di Makassar, Selasa (19/02).

MAKASSAR – Setelah empat kali meraih predikat A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kini Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses meraih predikat AA. Penghargaan untuk predikat tertinggi ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Makassar, Selasa (19/02).

Dalam acara tersebut, empat pemda memperoleh predikat A, yakni Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman, tiga-tiganya dari DIY, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari 186 pemda di wilayah III, ada sembilan kabupaten/kota berpredikat BB dan 55 provinsi, kabupaten/kota berpredikat B.Pemda yang mendapat predikat BB yakni, Kabupaten Wonogiri (Jateng), Kabupaten Cilacap (Jateng), Kota Pekalongan (Jateng), Kabupaten Banyumas (Jateng), Kabupaten Gunung Kidul (DIY), Kota Yogyakarta (DIY), Kabupaten Bone Bolango (Sulsel), Kota Manado (Sulut) serta Kabupaten Banggai (Sulteng).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengungkapkan, predikat AA diberikan kepada pemda yang meraih nilai 90-100, sedangkan A dengan nilai 80-90, BB dengan nilai 70-80, B untuk yang nilainya 60-70, CC dengan nilai 50-60, sementara C untuk yang nilainya 30-50, sedangkan yang nilanya kurang dari 30 predikatnya D.

Dikatakan, dalam evaluasi SAKIP pemda secara keseluruhan tahun 2018 ada 13 pemda yang meraih predikat A, terdiri dari empat pemerintah provinsi dan sembilan kabupaten/kota. Sedangkan yang meraih predikat BB ada 46, terdiri dari enam pemerintah provinsi dan 40 kabupaten/kota. Adapun yang meraih predikat B sebanyak 203 pemda, terdiri dari 18 pemprov dan 185 kabupaten/kota. Untuk pemerintah provinsi, masih ada lima yang predikatnya CC, sedangkan kabupaten/kota ada 162. Adapun yang predikatnya C masih ada 97, dan yang predikatnya D masih ada lima kabupaten/kota.

Secara terpisah, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan implementasi SAKIP yang baik berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik hingga mempermudah pertanggungjawaban kinerja para abdi negara. Sultan mengakui, dengan metode ini pemda dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih berorientasi pada hasil, mampu mengalihkan belanja aparatur ke belanja publik, serta pengukuran kinerja organisasi hingga individu lebih akurat. “SAKIP mengubah budaya kerja sehingga ASN bekerja semakin efektif dan efisien,” ujar Sri Sultan, Selasa (19/02).

Diejelaskan, Pemprov DIY telah melakukan rasionalisasi kegiatan yang berorientasi pada money follow program dan program follow result. Sebanyak 1.600 kegiatan berhasil dipangkas dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Efisiensi kegiatan itu, menurut Sultan, adalah suatu keharusan untuk meningkatkan sinkronisasi, memudahkan pengendalian, meningkatkan belanja publik, dan investasi pada program strategis.

Sebagai Gubernur dan Raja Yogyakarta, Sultan mendorong seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tak ‘terkurung’ dengan rutinitas saja. “Harus melakukan inovasi dan memastikan capaian outcome melalui penilaian kinerja kegiatan yang berorientasi pada customer perspective,” imbuhnya.

Melalui pola penataan kelembagaan baru yang berbasis kinerja, Pemprov DIY berhasil mengefisiensikan 79 struktur kelembagaan. Untuk meminimalisir eksploitasi anggaran, DIY menerapkan standar belanja berbasis program yang tidak lagi berpatokan pada serapan.

Diingatkan, penerapan SAKIP memerlukan peran aktif dari kepala daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif dengan reward dan punishment. “Saya memberikan rapor kinerja kepada OPD setiap triwulan dan merilisnya di media massa. Langkah ini yang terbukti efektif meningkatkan kinerja OPD,” jelas Sultan.

Peningkatan nilai SAKIP ini juga diikuti peningkatan nilai tiga kabupaten di wilayah Provinsi DIY. Tahun 2017 lalu, Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Sleman meraih predikat BB. Seiring berjalannya waktu, ketiga kabupaten itu sukses meraih predikat ‘A’ pada tahun 2018.

Sri Sultan menilai, SAKIP bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga sistem yang dibuat untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman. “Karena SAKIP adalah cara kita memandang masa depan melanjutkan perubahan, memenuhi tanggungjawab sejarah, dan yang terpenting demi keberlangsungan generasi mendatang,” pungkasnya.

Predikat SAKIP AA Wilayah III
Provinsi D.I. Yogyakarta

Predikat SAKIP A Wilayah III
1. Provinsi Jawa Tengah
2. Kabupaten Sleman
3. Kabupaten Bantul
4. Kabupaten Kulon Progo

Predikat SAKIP BB Wilayah III
1. Kabupaten Wonogiri
2. Kabupaten Cilacap
3. Kota Pekalongan
4. Kabupaten Banyumas
5. Kabupaten Gunung Kidul
6. Kota Yogyakarta
7. Kabupaten Bone Bolango
8. Kota Manado
9. Kabupaten Banggai

20190219 menteri sakip makassar

Menteri Syafruddin memberikan keterangan kepada wartawan usai penyerahan penghargaan SAKIP di Makassar, Selasa (19/02).

MAKASSAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun dalam tahun 2018. Penghematan ini diperoleh melalui cross cuttingprogram yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.

Demikian dikatakan Menteri dalam acara penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan SAKIP Award bagi pemda Wilayah III, di Makassar, Selasa (18/02). “Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” katanya.

Dikatakan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.

Kementerian PANRB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) tidak habis-habisnya memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah. Mantan Wakapolri ini berharap agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program-programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Diingatkan bahwa penyerahan hasil evaluasi SAKIP bukan menjadi ajang menang atau kalah, bukan juga menjadi sebuah kompetisi tentang angka dan nilai, namun lebih dari itu sebagai sebuah milestone atau peninggalan para abdi negara dalam menciptakan perubahan kinerja. “Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir disini, melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi  di tahun mendatang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hulu ke hilir program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari 'program siluman' yang berpotensi penyimpangan.

Sementara itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh menjelaskan hasil evaluasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan. Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian ini dilakukan bukan sekedar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.

Penyerahan hasil evaluasi SAKIP kali ini diperuntukkan bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah,

Menurutnya, SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya.

Disampaikan bahwa dalam mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi. “Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporer yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, tahun 2018 pihaknya melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1.027 OPD, dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

WhatsApp Image 2019 02 18 at 2.45.18 PM

Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat memberikan arahan dalam Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Munju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kampus UI, Depok, Senin (18/02).

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) meminta kepada Unversitas Indonesia (UI) untuk menjadi pelopor pembangunan Zona Integritas di sektor Pendidikan. Ini dilakukan agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mampu berkomitmen mewujudkan sektor Pendidikan yang bebas dari tindak Korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat menghadiri Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Munuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kampus UI, Depok, Senin (18/02). Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan UI.

"UI sebagai PTN harus bisa menjadi pelopor untuk PTN lainnya dalam mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM, seperti halnya Kepolisian dan Kejaksaan yang telah mengimplementasikannya dan berhasil mendorong unit-unit kerjanya berpredikat WBK/WBBM,” ujar Ateh.

Menurutnya, untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas, komitmen tinggi harus dimiliki oleh pimpinan yang kemudian ditransformasikan kepada seluruh jajarannya. Hal ini dikarenakan komitmen pimpinan saja tidak cukup untuk melakukan pembangunan Zona Integritas karena harus melibatkan seluruh jajaran yang bergerak bersama menuju WBK/WBBM.

Dalam kegiatan tersebut, Rektor UI juga melakukan penandatanganan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas yang turut disaksikan oleh Deputi RBKunwas, para Dekan, Dosen, serta staf yang bekerja di UI. Diharapkan penandatanganan yang dilakukan oleh Rektor UI tersebut memberikan motivasi dan komitmen kepada seluruh jajaran demi terwujudnya Zona Integritas di lingkungan Universitas Indonesia. (ian)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office