wrapper

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pemimpin yang telah menerapkan pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya. Tujuh pimpinan dimaksud adalah Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diwakili Sekjen BPK Bachtiar Ali, Ketua Mahkamah Agung (MA) diwakili Wakil Ketua MA Sunarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasona Laoly, Menperin yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri yang diwakili Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto.

Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wamenlu Abdurrahman Fachir. Keduanya telah mendorong pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di instansi yg dipimpinnya.

Dalam arahannya, Wapres mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Kalla mengibaratkan WBK emas dengan bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima."Tapi selain selain bersih, pelayanan juga perlu cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan," ujarnya dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Jakarta, Senin (10/12).

Dilema PNS memiliki gaji rendah, sehingga ingin mendapatkan pendapatan lain. Namun jika mendapatkan gaji yang tinggi, dituntut untuk berintegritas. Karena itu ada tunjangan kinerja, untuk penyelesaian dilema tersebut. Dampak yang ditemui adalah biaya pemerintahan menjadi tinggi. Perlu pertumbuhan tinggi agar dapat membayar tunjangan tersebut. Ini lingkaran yang harus dipecahkan.

Lebih lanjut, Wapres mengajak seluruh aparatur negara untuk meningkatkan layanan yang bersih dan cepat. "Mari kita tingkatkan layanan yang bersih dan cepat, dengan demikian terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pendapatan aparat juga meningkat," ujarnya seraya mengucapkan Selamat kepada para penerima penghargaan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas, lima unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Angka tersebut meningkat hampir 88,4 persen dibanding dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan enamunit kerja berpredikat WBBM.

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan. Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional.

Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

JAKARTA - Bertepatan dengan hari Anti Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan memberikan penghargaan kepada 205 unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12). Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, lima unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Hal tersebut meningkat hampir dua kali dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan enam unit kerja berpredikat WBBM.

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan. Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional.

Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. (ris)

20181127 bpkp 1

Menteri Syafruddin saat menyampaikan keynote speech dalam acara konferensi dan musyawarah nasional auditor intern pemerintah tahun 2018 di gedung Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Selasa (27/11).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menjadi semakin diandalkan untuk mengarahkan tujuan 'bahtera' reformasi birokrasi di Indonesia. APIP bukan lagi hanya bergerak pada ranah pengawasan akuntabilitas keuangan dan profesionalitas kinerja para birokrat.

“Lebih dari itu, APIP benar-benar menjadi tumpuan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang maju dan modern, serta mewujudkan landasan kebangsaan untuk memenangkan persaingan global,” ujar Syafruddin saat menyampaikan keynote speechdalam acara Konferensi dan Musyawarah Nasional Auditor Intern Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Selasa (27/11).

Menteri menekankan ada empat hal, agar APIP semakin diandalkan untuk mengarahkan tujuan 'bahtera' reformasi birokrasi di Indonesia. Pertama, bangunlah kompetensi yang lebih tinggi dan kualitas kerja yang lebih baik. Kedua, wujudkan integritas auditor internal yang benar-benar independen, yang berorientasi pada perubahan ke arah yang lebih baik. Ketiga, jalankan fungsi assurance dan consulting yang membangun. “Keempat, perubahan adalah ketidakpastian, maka terbukalah dengan proses adaptasi dan bersinergilah dengan aparat pengawasan lainnya untuk menguatakan pengawasan yang lebih efektif,” tegasnya.

Dikatakan, dalam mengawal indeks reformasi birokrasi, APIP merupakan assesor yang mandiri, sekaligus penanggungjawab area perubahan peningkatan pengawasan serta dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.  “Inilah yang mendorong urgensi APIP, bahwa dalam banyak teori dan konsep, perspektif perubahan itu harus diubah. Bukan hanya digerakkan melalui tekanan dari luar (eksternal), tetapi jauh lebih tajam jika perubahan itu didorong dari dalam (internal),” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengapresiasi atas kontribusi optimal dari aparatur pengawasaan karena grafik kategori peringkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin baik pada tahun 2017. Hal itu tidak lepas dengan kenyataan bahwa banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, semakin efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, serta mampu menetapkan ukuran dan target kinerja secara jelas.

Dalam PP Nomor 60/2008, pengawasan internal menjalankan fungsi dan perannya yang utama, yakni memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. (dit)

20181119 Panel Evaluasi ZI di Veranda Hotel Jakarta
 
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko, saat memberikan arahan kepada evaluator
 
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Panel Diskusi atas hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Veranda Hotel, Jakarta, Senin (19/11). Panel tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian yang telah dilakukan oleh setiap evaluator benar-benar mencerminkan keberhasilan unit kerja dalam membangun zona integritas.
 
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan (RBKunwas), Didid Noordiatmoko, mengungkapkan bahwa pengajuan unit kerja menuju WBK/WBBN dalam pembangunan zona integritas tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, Didid mengharapkan bahwa setiap evaluator mampu menjaga objektifitas atas penilaian dan evaluasi yang dilakukan.
 
Selain itu, Didis juga mengatakan bahwa setiap unit kerja, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga instansi yang mengajukan pembangunan zona integritas harus diberikan apresiasi karena komitmen tinggi yang diberikan. Apresiasi tersebut pantas didapatkan mengingat zona integritas merupakan miniatur reformasi birokrasi yang dalan pelaksanannya membutuhkan komitmen tinggi dari pimpinan yang bisa ditransformasikan kepada anggotanya guna menghadirkan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
 
“Setiap OPD yang hasil kinerja menunjukkan peningkatan, baik inovasinya dan pelayanannya kepada masyarakat, tentunya harus diberikan apresiasi dan peningkatan penilaiannya," kata Didid.
 
Namun demikian, Didid juga menekankan kepada evaluator agar pendampingan dan evaluasi yang dilakukan terhadap unit kerja mampu memberikan dampak positif terhadap perbaikan instansi pemerintah, termasuk unit kerja di instansi yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM. "Dan tentunya untuk OPD yang belum menunjukkan perbaikan dan peningkatan kinerjanya, harus segera berbenah sehingga kedepannya menghasilkan perubahan yang baik bahkan spektakuler seperti halnya yang dicontohkan beberapa OPD yang telah meraih penghargaan," ujarnya. (ian)

Foto Bersama MA dan Kejaksaan Agung

Sesi Foto Bersama Usai Evaluasi Zona Intergitas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Jumat (16/11)

JAKARTA - Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memang harus diikuti oleh komitmen tinggi pimpinan organisasi untuk melakukan berbagai perubahan. Komitmen pimpinan memang menjadi faktor penentu keberhasilan suatu unit kerja membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

Namun demikian, di balik keberhasilan pembangunan zona integritas melakui komitmen tinggi pimpinan, akan menghadirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah perubahan mindset serta mengubah persepsi publik.

Dalam melakukan perubahan demi tercapainya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menghadapi permasalahan serupa. Wakil Jaksa Agung, Arminsyah, dalan evaluasi zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jumat (16/11), mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung menuntut terciptanya perubahan demi mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM.

"Perubahan itu harus dilakukan, reform ini harus ada korban dan pengorbanan, mungkin satu hal yang tidak menyenangkan, tetapi harus dilakukan. Karna kalau tidak berubah, ya mati," ujarnya.

Arminsyah juga mengungkapkan bahwa perubahan tidak hanya akan dilakukan oleh unit kerja atau satuan kerja yang berpredikat WBK. Melainkan yang sudah mendapatkan predikat WBK harus terus belajar dan melakukan berbagai perubahan serta pembenahan demi mendapatkan predikat WBBM.

"Wbk harus diikuti pembelajaran secara terus menerus, harus dan melakukan perubahan-perubahan. Harus tanggung jawab, karena akan jadi percontohan. Disamping harus mempertahankan yang sudah WBK, tapi juga harus patut dicontoh teman-teman yang mau WBK," katanya.

Oleh karena itu, Arminsyah juga mengingatkan bahwa setiap unit kerja atau satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akan mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun inj, harus bisa meningkatkan penilaian untuk tahun selanjutnya.

"Tahun depan, yang sudah lolos WBK setelah pengumuman, saya akan terus pantau agar bisa WBBM. Jangan sampai sudah WBK, tapi tahun selanjutnya turun, ini kan namanya main-main. Kalau sudah WBK, jangan macam-macam, harus di jaga betul," tegas Arminsyah.

Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman, mengungkapkan bahwa pembangunan zona integritas ini merupakan momen yang harus dimanfaatkan untuk memperbaiki dan memperbaharui segala sesuatu dari sebelumnya. Salah satu hal yang bisa diperbaiki adalah pemahaman masyarakat terhadap fungsi Kejaksaan yang selama ini dinilai kurang baik.

"Ada hal mendasar yang menjadi pertimbangan, kami bukan latah untuk mengikuti mengikuti program. Tapi kita harus lihat, secara kelembagaan, Kejaksaan adalah bagian dari pemerintah, kita tengok isu yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, kemudian fenomena opini masyarakat terhadap apa yang dilakukan Kejaksaan, selalu dinilai kurang oleh masyarakat, kemudian pemahaman fungsi kejaksaan," katanya.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, juga mengatakan bahwa momen tersebut memang tepat untuk melakukan berbagai perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya Instansi Pemerintah yang mengajukan unit kerja menuju WBK/WBBM.

"Dampaknya sudah luar biasa, sudah banyak Kementerian/Lembaga yang mengajukan untuk bisa mendapatkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM, sampai di luar negeri juga sudah mulai bergerak. Saya mengapresiasi, karena saya tau persis sulitnya membangun ini, sulitnya membangun persepsi masyarakat, sulit tanpa adanya komitmen pimpinan," tutur Ateh. (ris)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office