wrapper

20181114 menteri lan

Menteri PANRB Syafruddin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Grand Design yang diadakan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Rabu (14/11)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menganalogikan reformasi birokrasi dengan busur beserta anak panahnya. Kedua benda yang saling melengkapi itu harus dikuatkan dan diasah agar mampu melesat dengan baik.

Analogi tersebut dikisahkan Menteri Syafruddin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Grand Design yang diadakan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Rabu (14/11). "Ibarat busur panah, selain mengasah anak panah atau birokrasinya, kita juga harus menguatkan SDM-nya, busurnya," ujarnya dalam seminar yang bertajuk Public Administration Indonesia 2045 tersebut.

Untuk mencapai grand design tahun 2045 itu, Menteri Syafruddin menekankan pentingnya pembangunan SDM sebagai aset kemajuan bangsa. Diakuinya bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat mumpuni, namun untuk mengelola itu dibutuhkan SDM yang berkualitas dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Berdasarkan penelitian United Nations Development Programs (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2016 menduduki peringkat 113 dari 188 negara dengan nilai indeks komposit 0,689. "Indonesia masih tergolong dalam negara dengan pembangunan manusia sedang," jelas Syafruddin.

Untuk meningkatkan nilai SDM, perbaikan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pun terus dilakukan. Salah satunya melalui kebijakan publik yang konsisten dengan perubahan yang membuat birokrasi adaptif terhadap fase kritis.

Peningkatan kualitas itu tak hanya untuk kepentingan para birokrat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu juga berdampak luas pada pemerataan pembangunan, mendekatkan negara pada warganya, dan meletakkan pondasi kebangsaan yang utuh untuk memenangkan persaingan dunia.

Perbaikan kualitas SDM aparatur itu juga harus ditunjang dengan sistem kelembagaan dan tata laksana yang efektif. Menurut mantan Wakapolri itu, fokus dan prioritas adalah kunci utama yang perlu dikuatkan dalam birokrasi. Dikatakan, pemerintah fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan sekaligus solusinya. "Apa yang dirasakan sudah efektif agar dipertahankan dan di-update, sedangkan yang usang atau tak relevan harus diganti," tegasnya.

Ia juga menekankan, bahwa organisasi birokrasi yang inovatif harus terus dikembangkan. Pengembangan SDM juga sangat penting bagi kemajuan atau pengembangan organisasi tersebut. Peran birokrasi harus bersinergi, integrasi, serta kolaborasi antar aktor dan stakeholder pembangunan.  Dengan keterpaduan antara kualitas SDM dan efisien pada hal-hal administratif, pemerintah bisa mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Pada akhirnya, 'busur' dan 'panah' yang telah diasah dan diperkuat itu akan mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. "Yang mendorong akselerasi pencapaian birokrasi Indonesia, mengarahkan ke bangsa-bangsa yang bermartabat," pungkasnya. (don)

20181114 menteri BPSDM dagri1

Menteri Syafruddin dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, di Kantor BPSDM Jakarta, Rabu (14/11).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mendorong para kepala daerah melaksanakan reformasi birokrasi di wilayahnya masing-masing. Ia menginginkan setiap pemimpin daerah menjadi pionir budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif, dan profesional.

"Tuntutan dari dunia usaha dan masyarakat terhadap keterbukaan pengelolaan sistem pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik semakin kuat," ujar Menteri Syafruddin dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, di Kantor BPSDM Jakarta, Rabu (14/11).

Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pelayanan publik sudah menjadi keharusan saat ini. Perubahan yang cepat dalam sistem pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan kinerja SDM yang mampu berevolusi cepat untuk menggerakkan perubahan dalam birokrasi.

Reformasi birokrasi melalui manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan akan menghasilkan SDM aparatur yang handal dan profesional. Pola kepemimpinan daerah yang tepat untuk mengembangkan kapasitas SDM aparatur akan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan daerah. "Pemimpin daerah menjadi coach dan motivator menyiapkan dan mengalokasikan SDM sesuai kebutuhan serta tugasnya," tegas Syafruddin.

Pemimpin daerah diharapkan terus mencari strategi yang tepat untuk memperluas akses layanan masyarakat hingga ke pelosok dengan melakukan redistribusi ASN yang tepat. Meningkatkan efektivits jalannya pemerintahan daerah dan menghilangkan praktik negatif saat proses seleksi ASN.

Tujuannya birokrasi di Indonesia akan fokus untuk penguatan di berbagai sektor terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Kuncinya, pola pembinaan dan pengembangan SDM di daerah harus sejalan dengan pola pembangunan pusat. Karena penyelenggaraan birokrasi yang baik membutuhkan kualitas aparatur yang baik pula.

Disampaikan bahwa saat ini nilai rata-rata indeks reformasi birokrasi trennya mengalami peningkatan, pada Kementerian/Lembaga meningkat dari 65,78 ditahun 2015 menjadi 71,91 ditahun 2017.

Sementara pada pemerintah provinsi meningkat dari 41,61 ditahun 2015 menjadi 60,47 pada tahun 2017. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota meningkat dari sebelumnya 42,96 tahun 2015 menjadi 64,61 pada 2017. Sementara untuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menggeser grafik kategori peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2015 daerah yang mendapat predikat A sebanyak 7, predikat BB 35, predikat B ada 75, predikat CC ada 201, predikat C sebanyak 242, predikat D ada 15. Sementara pada tahun 2017 mengalami kenaikan dimana predikat A diraih 16 daerah, predikat BB sebanyak 62, predikat B ada 198 daerah, predikat CC ada 196, predikat C sebanyak 138, predikat D sebanyak 3.

“Artinya banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan karena semakin efisien, dan berdampak pada penghematan anggaran pemerintah sebanyak 41 triliun ditahun 2017,” ujarnya. 

Menteri Syafruddin pun memberi catatan yang harus diperbaiki khususnya pada 312 pemerintah kabupaten dan kota yang masih pada nilai SAKIP CC, C, dan D agar berupaya keras dan masif bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansinya masing masing.

Selain itu dijelaskan pada tahun 2017 telah dibangun 109 unit percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan hingga semester 1 tahun 2018 telah diusulkan sebanyak 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. (byu)

Ateh Evaluasi Polri Gelombang IV

Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat memberikan arahan dalam evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Di Lingkungan Polri Gelombang IV, Rabu (14/11)

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Polri adalah dengan membangun zona integritas terhadap seluruh unit kerjanya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal tersebut diungkapkan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri (Asrena), Gatot Eddy Pramono, saat memberikan arahan dalam evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Polri Gelombang IV, Rabu (14/11). Menurutnya, melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyrakat.

"Tujuan dari semua ini adalah public trust. Karena kalau suatu organisasi sudah mendapat trust dari masyarakat, maka organisasi itu akan survive dan terus berkembang," katanya.

Namun demikian, Gatot juga mengingatkan kepada seluruh jajaran anggota Kepolisian agar bersiap dengan segala konsekuensi dalan melakukan perubahan. Ini dikarenakan dalam melakukan setiap perubahan, pasti akan ada pengorbanan yang harus dilakukan demi peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, Gatot mewanti-wanti kepada seluruh jajaran agar tidak bermain-main dalam membangun zona integritas. Sebab, instansi Polri yang akan menanggung beban mengingat unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM akan menjadi percontohan nasional.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri (Karo RBP), Adhi Prawoto, juga menuturkan bahwa pembangunan zona integritas tidak bisa dilakukan tanpa adanya komitmen pimpinan dan jajarannya. Komitmen pimpinan harus diikuti oleh jajarannya guna mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Jadi jngan menanggap remeh tentang pembangunan zona integritas ini. Sungguh-sungguhlah, jangan hanya main-main," tegas Adhi.

Sementara itu Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PABRB), M. Yusuf Ateh, juga mengatakan bahwa zona integritas menuju WBK/WBBM bukanlah hal main-main atau sekedar program biasa. Namun pembangunan zona integritas membutuhkan waktu panjang dan upaya yang luar biasa untuk melakukan perubahan.

Ateh mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri selama ini. Ateh menilai sudah banyak kemajuan yang dilakukan Polri dalam nereformasi organisasi demi mewujudkan pembangunan zona integritas.

"Peringkat WBK/WBBM ini bukan main-main. Sudah banyak kemajuan yang luar biasa di Polri, saat ini hampir semua Kementerian, Lembaga, Pemda, sudah tahu tentang kemajuan Polri," ujarnya. (ris)

20181109 Menteri PANRB MOU UI
Menteri PANRB, Syafruddin, saat memberikan sambutan sebelum penendatanganan Adendum Nota Kesepahaman dengan UI, Jumat (09/11)
 
DEPOK - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penandatanganan Adendum Nota Kesepahaman Bersama dengan Universitas Indonesia (UI) sebagai upaya akselerasi implementasi reformasi birokrasi. Penendatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri PANRB, Syafruddin, dan Rektor UI, Muhammad Anis, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jumat (09/11).
Pada kegiatan bertajuk Pemantapan, Pengembangan dan Sosialisasi Implementasi Reformasi Birokrasi Sebagai Bagian Integrasi Dari Peningkatan Pertumbuhan Sosio ekonomi Masyarakat, Anis, mengungkapkan bahwa UI dan Kementerian PANRB memiliki kesamaan pada visi dan misi. Kesamaan tersebut adalah mewujudkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
"UI itu adalah Untuk Indonesia. Kami juga ingin berperan, bagaimana masalah bangsa ini kita berikan solusi alternatifbkepada para pengambil keputusan," ujarnya.
Menurutnya, Kementerian PANRB juga telah berhasil membangun dan mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun Anis juga mengakui bahwa upaya tersebut dilakukan melalui kerja keras dari Kementerian PANRB.
 
"Ini suatu perubahan yang bukan seperti membalikan telapak tangan, perlu effort yang luar biasa. Kami ingin berperan juga untuk mengakselerasi, melihatnya secara integral dari berbagai diaiplin ilmu," ungkap Anis.
Sementara itu, Menteri Syafruddin, mengungkapkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian PANRB merupakan bentuk kehadiran negara kepada masyarakat. Meskipun Syafruddin juga mengungkaokan bahwa masih perlu banyak perbaikan yang harua dilakukan karena ruang perbaikan akan terus terbuka.
"Ada keinginan Negara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kedekatan antara negara dan masyarakat semakin dekat, kesephaman betul-betul jadi satu, sehingga hakiki dari masyarakat bisa terwujud," katanya.
Syafruddin berharap melalui kerjasama yang telah dibangun antara Kementerian PANRB dan UI, mampu mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
"Semoga kerjasama ini dapat dibangun antara Kementerian PANRB dan UI untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mewujudkan platform perubahan yang fundamental bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, semoga membawa kemakmuran bagi masyarakat. Mari kita berkontribusi bersama-sama, tidak hanya di tangan pemerintah, tapi ditangan semua sebagai bangsa," ungkapnya.
Senada dengan Menteri Syafruddin, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, berharap agar kerjasama yang sudah terjalin bisa memberikan implikasi besar terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemahaman masyarakat akan hadirnya pemerintah juga turut mengedukasi masyarakat.
"Kami ingin apa yang sudah kami lakukan ini bisa dimantapkan lagi oleh UI. Masayarakat bisa memahami, mengetahui bahwa pemerintah sudah mendekat kepada masyarakat dan melayani masyarakat," kata Ateh.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Ari Kuncoro, memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian PANRB atas capaian yang telah didapatkan dalam empat tahun terakhir melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. "Memang terjadi perbaikan yang cukup signifikan dalam 4 tahun in. Saat ini kita sedang mengarah pada pemerintahan yang lebih efektif efisien. Hanya Kementerian PANRB yang bisa mewujudkan itu. Kami merasa terhormat diajak oleh Kementerian PANRB," tutupnya. (ris)

20181109 kpk 3

Menteri PANRB bersama Menteri Dalam Negari dan Ketua KPK, Jumat (9/11).

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk  cegah  korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Caranya, dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 tentang APIP.

SK pengangkatan inspektur di pemkab/pemkot yang selama ini ditandatangani oleh Sekda, nantinya akan ditandatangani oleh Gubernur. Begitu pun dengan Pemprov, yang saat ini SK-nya ditandatangani oleh Sekda Provinsi, nantinya ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. “Tujuan utamanya untuk pencegahan korupsi dengan meningkatkan peran inspektorat, terutama di daerah”, ujar Menteri PANRB Syafruddin saat rapat bersama Mendagri dan Ketua KPK, di Jakarta, Jumat (09/11).

Sebagai pengawas internal, inspektorat di lingkungan pemda, selama ini perannya dirasa kurang maksimal karena posisinya berada di bawah sekretaris daerah. Menurut Menteri Syafruddin, inspektur di daerah sering khawatir untuk mengawasi atau melaporkan atasannya. "Mereka yang bekerja di APIP seringkali khawatir melaporkan hal-hal yang menjurus korupsi," imbuh Syafruddin.

APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Anggota APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal senada dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia mengungkapkan, keberadaan inspektorat di pemerintah daerah masih lemah. “Ada SKPD yang tidak menganggap penting adanya  inspektorat," kata Tjahjo.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, dimungkinkan akan ada open bidding bagi jabatan inspektur. Menurutnya, yang terpenting bagi jabatan ini adalah independensi. Revisi PP itu diharapkan  terlaksana awal tahun 2019. “Ini bisa jadi kado tahun baru bagi masyarakat Indonesia,” tandasnya. (don)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office