wrapper

20181023 menteri polda diy
 
Menteri PANRB, Syafruddin, saat memberikan arahan dalam evaluasi ZI Polri Menuju WBK/WBBM di Yogyakarta (23/10)
 
YOGYAKARTA - Rivalitas dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dinilai telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas (ZI). Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, pada arahannya dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesua Gelombang III, di Yogyakarta, Selasa (23/10).
 
Menurut Syafruddin, progres kemajuan dan capaian-capaian yang telah didaptakan oleh unit kerja Polri saat ini sangat menggembirakan. Hal tersebut juga didukung oleh Grand Desain yang telah disusun dan dijalankan dengan baik hingga ke satuan kerja Polri.
 
"Ini juga diakibatkan dari adanya kemauan dari setiap pimpinan unit, jadi ada rivalitas yang positif dari setiap unit," katanya.
 
Namun demikian, Syafruddin juga mengungkapkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap institusi Polri sangat tinggi. Oleh karena, percepatan implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan didukung oleh komitmen dari pimpinan unit kerja.
 
Syafruddin menuturkan bahwa komitmen pimpinan memiliki andil besar dalam pembangunan zona integritas. Reward and punishment menjadi salah satu cara yang harus didorong dalam penerapan reformasi birokrasi.
 
"Saya pesan kepada rekan-rekan semua, kalau nanti mempimpin, dalam scope apapun, harus ada reward and punishment, harus ada keinginan kuat, harus objektif. Mudah-mudahan hasil yang didaptkan ini adalah sesuatu yg kredibel, objektif, dan bisa dijual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi institusi Polri dan juga bangsa dan negara," tegasnya.
 
Sementara itu, Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri (Karo RBP Srena Polri), Adi Prawoto, mengungkapkan bahwa pembangunan zona integritas yang dilakukan di tubuh Polri tidak semudah seperti yang dibayangkan. Adi menjelaskan bahwa beberapa kali Polri mengajukan unit kerjanya kepada Kementerian PANRB untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM namun selalu gagal.
 
Namun demikian, kegagalan yang dialami Polri demi mewujudkan WBK/WBBM menjadi pelajaran penting setelah dilakukan evaluasi. Adi mengatakan bahwa komitmen tinggi terhadap perubahan memang menjadi landasan utama dalam mewujudkan pembangunan zona integritas.
 
"Memang berat melakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri. Itulah mengapa pentingnya komitmen, harus memotivasi jajaran, harus di jaga betul-betul. Jangan sampai terjadi sesuatu, jaga betul, kuasai betul apa itu ZI, apa itu WBK/WBBM, harus terus dikembangkan," katanya.
 
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, mengapresiasi langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Polri. Menurutnya, wajah Polri saat ini telah berubah begitu signifikan melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
 
Ateh juga mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri juga terus mengalami peningkatan berkat adanya inovasi-inivasi yang menghasilkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi percontohan, tidak hanya untuk Polri, tapi untuk semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," ujarnya.
 
Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara, juga menuturkan bahwa saat ini Kementerian PANRB dan Polri sudah berada dalan satu frekuensi, yaitu frekuensi perubahan. Artinya pembangunan zona integritas sebagai miniatur reformasi birokrasi sudah berjalan sesuai dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi.
 
"Kita sudah on the track dalam pembangunan reformasi birorkasi melalui zona integritas, membangun percontohan-percontohan. Dilapangan  memang suka bias karena ada pemahaman yang masih parsial terhadap zona integritas. Intinya adalah membangun budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani," katanya. (ris)

20181016 menteri tvri6

Menteri Syafruddin didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji (kiri) dan Dirut TVRI Helmi Yahya beserta Direksi TVRI (kanan) menunjukkan naskah kerjasama kedua belah pihak yang baru saja ditandatangani di Jakarta , Selasa (16/10).

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dalam penyebarluasan informasi di bidang reformasi birokrasi. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman kedua belah pihak tentang Publikasi Layanan Informasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri PANRB Syafruddin dengan Direktur Utama LPP TVRI Helmi Yahya. “Dengan kerjasama ini terjadi kolaborasi untuk menyampaikan informasi lebih akurat kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh negara,” ujar Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di TVRI, Jakarta,  Selasa (16/10).

Dikatakan, TVRI merupakan lembaga penyiaran yang menyandang nama negara, yang mengandung arti bahwa siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. TVRI sebagai corong dalam memberikan pelayanan informasi, sehingga agenda pemerintah akan lebih difokuskan kepada TVRI dalam penyebarluasannya.

Dalam hal ini, Kementerian PANRB menjadi pendahulu dalam memperkuat publikasi kebijakan pemerintah yang didukung oleh TVRI. “Kita akan sampaikan ke seluruh kementerian, lembaga dan pemda untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut tugas negara agar melakukan hal serupa,” jelasnya.

Diharapkan melalui nota kesepahaman ini akan terbangun kerja sama yang sinergis, saling menguntungkan, dan berkelanjutan antara Kementerian PANRB dengan TVRI dalam publikasi layanan informasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. “Kami menyambut baik momen ini. Mudah-mudahan setelah penandatanganan ini, apa yang kita rencanakan bisa berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Utama LPP TVRI Helmi Yahya menyampaikan bahwa momentum ini merupakan langkah tepat, karena pihaknya tengah melakukan reformasi di tubuh TVRI sendiri. “Sudah menjadi bagian dari tugas kami untuk seiring sejalan mendukung program-program yang sedang dan akan dijalani oleh seluruh instansi pemerintah di Indonesia,” ucapnya.

Diharapkan apa yang sudah dikerjasamakan dapat berlanjut dan terus ditingkatkan agar membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Pihaknya pun juga mendukung segala program yang saat ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, salah satunya Anugerah ASN 2018, dimana TVRI menjadi media partner dalam perhelatan acara tersebut. (byu)

 
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan bahwa predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diberikan kepada instansi pemerintah pasca lolos evaluasi Zona Integritas bisa dicabut. Hal tersebut disampaikan Deputo Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, saat membuka evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Senin (15/10).
 
"Harus dijaga apa yang sudah diraih, karena kalau tidak dijaga, kemudian ada sesuatu, bisa dicabut," kata Ateh.
 
Selain itu, masalah yang kerap terjadi di lingkungan Kepolisian adalah mutasi dan rotasi yang dilakukan bagi setiap anggota. Oleh karenanya, Ateh menekankan bahwa bagi anggota yang kemudian ditempatkan sebagai Kapolres suatu daerah yang sudah mendapatkan WBK/WBBM, harus berhati-hati untuk menjaga predikat tersebut. Begitupun sebaliknya apabila anggota ditempatkan di daerah yang belum WBK/WBBM kemudian harus membangun unit tersebut menuju WBK/WBBM, maka anggota tersebut harus berbangga karena diamanahkan untuk membangun unit tersebut.
 
"Kalau misalnya Kapolres sudah membangun sampai WBK/WBBM, kemudian pindah ke unit yang belum WBK/WBBM, maka harus bangga membangun 2 unit kerja. Nah untuk anggota yang ditempatkan untuk memimpin unit WBK/WBBM padahal sebelumnya belum membangun ZI, harus hati-hati. Kalau sampai dicabut, bisa marah itu anggota sama komandannya. Jadi jangan dikira enak menempati posisi untuk menggantikan yang sudah mendapat predikat WBK/WBBM," tegasnya.
 
Pun demikian, Ateh juga mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polri. Sharing knowledge yang sangat cepat di lingkungan Polri, membuat percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Polri sangat signifikan setiap tahunnya.
 
"Luar biasa Polri itu knowledge sharing cepat sekali. Kalau sudah jadi WBK/WBBM, percontohan ini bukan hanya untuk Polri, tapi untuk semua instansi. Teruskan, benahi, kalau sudah WBK lanjutkan dampai WBBM, yang sudah WBBM pertahankan," ujarnya.
 
Senada dengan Ateh, Asisten Deputi Pengawasan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur, Agus Uji Hantara, juga mengingatkan kepada Polri agar bisa menjaga pembangunan zona integritas secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan peran pengawasan oleh masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan zona integritas.
 
"Ketika sudah WBK, kami akan tetap evaluasi selama 2 tahun, tapi ketika dalam perjalanannya ada yang mencederai, maka akan dicabut. Karena ketika sudah WBK/WBBM, ini akan dipublish, dan masyarakat pasti akan mengawasi, maka harus dijaga betul," ungkap Agus.
 
Sementara Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri, Adi Prawoto, mengatakan bahwa memang dalam pembangunan zona integritas, menjaga predikat yang sudah diraih lebih sulit ketimbang harus membangun sampai mendaoatkan predikat WBK/WBBM. Oleh karena itu, hal tersebut kan menjadi tantangan utama yang harus diperhatikan guna mewujudkan Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya. (ris)
20181009 Evaluasi Jawa Timur
 
Evaluasi RB dan SAKIP di lingkungan Provinsi Jawa Timur (09/10)
 
BANYUWANGI - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), melakukan evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kali ini evaluasi tersebut ditujukan kepada instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Jawa Timur.
 
Pada evaluasi kali ini, Kementerian PANRB lebih menyoroti pada pelaksanaan RB di daerah, mengingat di wilayah Jawa Timur penerapan RB masih tergolong baru dan belum berdampak secara masif. Berbagai perubahan dalam tata kelola pemerintahan juga dirasa masih perlu untuk ditingkatkan guna menghasilkan outcome yang memang diharapkan oleh masyarakat.
 
Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran, Agusdin Muttakin mengungkapkan bahwa masih banyak Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang baru memulai tahap pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dilakukan untuk melihat sejauh mana progres pelaksaan reformasi birokrasi tersebut.
 
"Maka dari itu dalam evaluasi oleh tim, selain bertujuan untuk memetakan perkembangan penerapan reformasi birokrasi, juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan bagi lokus yang dievaluasinya. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk melakukan pendampingan (assist) dan untuk menilai (asses) perkembangannya," ujarnya.
 
Dalam teknis pelaksaan evaluasi tersebut, tim evaluator dari Kementerian PANRB membagi beberapa kelas sesuai dengan instansi yang dievaluasi. Ini ditujukan agar pelaksaan evaluasi lebih efektif dan efisien sehingga penilaian secara objektif bisa dihasilkan. (alf)

20181005 Evaluasi Provinsi Gorontalo

Sesdep RBKunwas, Didid Noordiatmoko, saat memberika pengarahan dalam evaluasi RB dan SAKIP Provinsi Gorontalo Tahun 2018

GORONTALO - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Provinsi Gorontalo, Jumat (05/10). Evaluasi tersebut dilakukan guna melihat berbagai upaya dan hasil yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalan memperbaiki tata kelola pemerintahannya.

Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, Didid Noordiatmoko, menyoroti hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahun lalu. Di mana saat itu hasil evaluasi menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo telah mendapatkan predikat B pada evaluasi tahun 2017.

Menurut Didid, ruang-ruang bagi perbaikan selalu terbuka walaupun sudah mendapatkan nilai hasil evaluasi yang bagus dari Kementerian PANRB. Bukan berarti nilai bagus yang telah didapatkan oleh setiap instansi pemerintah, menjadi instansi tersebut berhenti untuk melakukan perbaikan.

"Nilai B itu tidak jelek, tapi juga belum bagus. Maka perbaikan-perbaikan masih harus terus dilakukan. Evaluasi ini kan hanya untuk melihat upaya-upaya dalam perbaikan tata kelola sudah berdampak apa belum bagi masyarakat," kata Didid.

Penekanan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB adalah untuk melihat dampak perbaikan tata kelola pemerintahan terhadap masyarakat. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, juga menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan evaluasi untuk melihat apakahbprogran dan kegiatan sudah berorientasi terhadap apabyang dibutuhkan masyarakat serta perencanaan pembangunan apakah selaras di setiap unit kerja menuju sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. (man)

 

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office