wrapper

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan terhadap unit-unit kerjabyang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12). Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) tahun 2018.
 
Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla, yang membuka acara tersebut, memberikan apresiasi atas keberhasilan unit kerja membangun Zona Integritas. Menurutnya, penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PANRB merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mendorong percepatan capaian implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.
 
"Saya lihat, kalau Wilayah Bebas dari Korupsi ini tiga bintangnya, kalau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lima bintangnya, ini ibarat yang satu emas danbyang satunya satu platinum. Bahwa artinya adalah ini penghargaan yang sangat penting bagi kita semua. Lalu pertanyaannya kenapa ada korupsi? Umumnya karena ada layanan lambat dan sulit," ujar Wapres.
 
Seperti diketahui sebelumnya, pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, 5 unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayank (WBBM). Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
 
Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Hal tersebut meningkat hampir 2 kali dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM.
 
Lebih lanjut, Wapres juga menekankan pentingnya melakukan pembangunan wilayah yang berintegritas. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan tindak korupsi dilakukan sebagai akibat dari lambatnya proses pelayanan yang dilakukan.
 
"Perlu ada sebuah wilayah-wilayah berintegritas, yang didahului Wilayah Bebas Korupsi. Orang korupsi itu kan karena ingin cepat (proses pelayanannya)," katanya.
 
Selain itu, adanya desentralisasi juga dikatakan Jusuf Kalla sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Selama ini, kebijakan yang dilakukan masih terpaku pada keputusan yang terfokus di pusat yang mengakibatkan lambatnya proses pembangunan di daerah.
 
"Untuk memajukan bangsa ini, bukan hanya terpaku pada keputusan di Jakarta, tapi di daerah seharusnya juga. Tapi resikonya adalah yang mengambil keputusan juga yang mengambil manfaat, kecenderungan korup jadi besar," ungkapnya.
 
Sementara, Menteri PANRB, Syafruddin, dalam sambutannya juga menekankan pentingnya percepatan implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Setiap unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM akan dijadikan pilot project percontohan nasional untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi.
 
"Reformasi birokrasi bukan sekedar retorika, jargon, atau slogan semata-mata. Reformasi birokrasi itu nyata dan terukur, menjadi nafas roda pemerintahan yang dibangun melalui kerja keras dan dijiwai karakter dan integritas. Maka kita membentuk pilot project berupa zona integritas yang menjadi role model di semua jenis layanan pemerintahan. Role model inilah yang dikenal sebagai WBK/WBBM," ujarnya.
 
Syafruddin juga mengingatkan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan zona integritas, bahwa predikat yang telah diberika  bukanlah sebuah akhir prestasi. Melainkan sebuah awal baru untuk mempertahankan serta mengadaptasi sebuah sistem pemerintahan yang lebih baik untuk menjawab dinamika dan kompleksitas tantangan kehidupan di masa yang akan datang.
 
"Segenap predikat terbaik, tentu bukan jaminan pasti apabila dalam perjalanan waktu terdapat fakta yang bertentangan dengan pembangunan zona integritas, maka predikat tersebut dapat dicabut kembali, tentu melalui evaluasi secara terus menerus," katanya. (ris)

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pemimpin yang telah menerapkan pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya. Tujuh pimpinan dimaksud adalah Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diwakili Sekjen BPK Bachtiar Ali, Ketua Mahkamah Agung (MA) diwakili Wakil Ketua MA Sunarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasona Laoly, Menperin yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri yang diwakili Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto.

Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wamenlu Abdurrahman Fachir. Keduanya telah mendorong pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di instansi yg dipimpinnya.

Dalam arahannya, Wapres mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Kalla mengibaratkan WBK emas dengan bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima."Tapi selain selain bersih, pelayanan juga perlu cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan," ujarnya dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Jakarta, Senin (10/12).

Dilema PNS memiliki gaji rendah, sehingga ingin mendapatkan pendapatan lain. Namun jika mendapatkan gaji yang tinggi, dituntut untuk berintegritas. Karena itu ada tunjangan kinerja, untuk penyelesaian dilema tersebut. Dampak yang ditemui adalah biaya pemerintahan menjadi tinggi. Perlu pertumbuhan tinggi agar dapat membayar tunjangan tersebut. Ini lingkaran yang harus dipecahkan.

Lebih lanjut, Wapres mengajak seluruh aparatur negara untuk meningkatkan layanan yang bersih dan cepat. "Mari kita tingkatkan layanan yang bersih dan cepat, dengan demikian terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pendapatan aparat juga meningkat," ujarnya seraya mengucapkan Selamat kepada para penerima penghargaan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas, lima unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Angka tersebut meningkat hampir 88,4 persen dibanding dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan enamunit kerja berpredikat WBBM.

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan. Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional.

Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

JAKARTA - Bertepatan dengan hari Anti Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan memberikan penghargaan kepada 205 unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12). Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, lima unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Hal tersebut meningkat hampir dua kali dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan enam unit kerja berpredikat WBBM.

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan. Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional.

Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. (ris)

20181127 bpkp 1

Menteri Syafruddin saat menyampaikan keynote speech dalam acara konferensi dan musyawarah nasional auditor intern pemerintah tahun 2018 di gedung Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Selasa (27/11).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menjadi semakin diandalkan untuk mengarahkan tujuan 'bahtera' reformasi birokrasi di Indonesia. APIP bukan lagi hanya bergerak pada ranah pengawasan akuntabilitas keuangan dan profesionalitas kinerja para birokrat.

“Lebih dari itu, APIP benar-benar menjadi tumpuan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang maju dan modern, serta mewujudkan landasan kebangsaan untuk memenangkan persaingan global,” ujar Syafruddin saat menyampaikan keynote speechdalam acara Konferensi dan Musyawarah Nasional Auditor Intern Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Selasa (27/11).

Menteri menekankan ada empat hal, agar APIP semakin diandalkan untuk mengarahkan tujuan 'bahtera' reformasi birokrasi di Indonesia. Pertama, bangunlah kompetensi yang lebih tinggi dan kualitas kerja yang lebih baik. Kedua, wujudkan integritas auditor internal yang benar-benar independen, yang berorientasi pada perubahan ke arah yang lebih baik. Ketiga, jalankan fungsi assurance dan consulting yang membangun. “Keempat, perubahan adalah ketidakpastian, maka terbukalah dengan proses adaptasi dan bersinergilah dengan aparat pengawasan lainnya untuk menguatakan pengawasan yang lebih efektif,” tegasnya.

Dikatakan, dalam mengawal indeks reformasi birokrasi, APIP merupakan assesor yang mandiri, sekaligus penanggungjawab area perubahan peningkatan pengawasan serta dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.  “Inilah yang mendorong urgensi APIP, bahwa dalam banyak teori dan konsep, perspektif perubahan itu harus diubah. Bukan hanya digerakkan melalui tekanan dari luar (eksternal), tetapi jauh lebih tajam jika perubahan itu didorong dari dalam (internal),” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengapresiasi atas kontribusi optimal dari aparatur pengawasaan karena grafik kategori peringkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin baik pada tahun 2017. Hal itu tidak lepas dengan kenyataan bahwa banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, semakin efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, serta mampu menetapkan ukuran dan target kinerja secara jelas.

Dalam PP Nomor 60/2008, pengawasan internal menjalankan fungsi dan perannya yang utama, yakni memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. (dit)

20181119 Panel Evaluasi ZI di Veranda Hotel Jakarta
 
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko, saat memberikan arahan kepada evaluator
 
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Panel Diskusi atas hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Veranda Hotel, Jakarta, Senin (19/11). Panel tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian yang telah dilakukan oleh setiap evaluator benar-benar mencerminkan keberhasilan unit kerja dalam membangun zona integritas.
 
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan (RBKunwas), Didid Noordiatmoko, mengungkapkan bahwa pengajuan unit kerja menuju WBK/WBBN dalam pembangunan zona integritas tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, Didid mengharapkan bahwa setiap evaluator mampu menjaga objektifitas atas penilaian dan evaluasi yang dilakukan.
 
Selain itu, Didis juga mengatakan bahwa setiap unit kerja, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga instansi yang mengajukan pembangunan zona integritas harus diberikan apresiasi karena komitmen tinggi yang diberikan. Apresiasi tersebut pantas didapatkan mengingat zona integritas merupakan miniatur reformasi birokrasi yang dalan pelaksanannya membutuhkan komitmen tinggi dari pimpinan yang bisa ditransformasikan kepada anggotanya guna menghadirkan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
 
“Setiap OPD yang hasil kinerja menunjukkan peningkatan, baik inovasinya dan pelayanannya kepada masyarakat, tentunya harus diberikan apresiasi dan peningkatan penilaiannya," kata Didid.
 
Namun demikian, Didid juga menekankan kepada evaluator agar pendampingan dan evaluasi yang dilakukan terhadap unit kerja mampu memberikan dampak positif terhadap perbaikan instansi pemerintah, termasuk unit kerja di instansi yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM. "Dan tentunya untuk OPD yang belum menunjukkan perbaikan dan peningkatan kinerjanya, harus segera berbenah sehingga kedepannya menghasilkan perubahan yang baik bahkan spektakuler seperti halnya yang dicontohkan beberapa OPD yang telah meraih penghargaan," ujarnya. (ian)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office