wrapper

20190128 SAKIP Wil 1 2

Menteri PANRB Syafruddin didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh berfoto bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Walikota Bandung Oded Muhammad Danial di acara Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Isntansi Penerintah (SAKIP) Wilayah I di Bandung, Senin (28/01).

BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2018 wilayah I, yang meliputi 185 pemerintah daerah terdiri dari 11 pemerintah provinsi dan 174 kabupaten/kota. Pemda dimaksud meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten.

Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah I dilakukan di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (28/01). Hasilnya, dua pemda meraih predikat A dan 20 Pemda meraih predikat BB. Sedangkan peraih B sebanyak 73, CC sebanyak 53, dan C masih ada 37 Pemda.

Pemda yang meraih predikat A adalah Pemprov Jawa Barat dan Kota Bandung. Sedangkan peraih BB meliputi Kota Serang, (Banten), Kabupaten Lebak, (Banten), Kabupaten Pandeglang (Banten), Kabupaten Batanghari (Jambi), Kabupaten Bangka Tengah (Babel), Pemprov Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, (Kepri), Kabupaten Karimun, (Kepri), Kabupaten Natuna (Kepri), Pemprov Sumatera Barat, Kota Padang (Sumbar), Kota Payakumbuh (Sumbar), Kota Bukittinggi (Sumbar), Pemprov Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim (Sumsel), Kabupaten Lubuk Linggau (Sumsel), Kota Sukabumi (Jabar), Kota Tasikmalaya, (Jabar), Kabupaten Garut, (Jabar), dan Kabupaten Bandung (Jabar).

Menteri mengatakan, Pemda yang meraih predikat BB mengalami peningkatan signifikan. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2017 lalu hanya ada 10 pemda yang berhasil mendapatkan predikat BB, yaitu dua pemerintah provinsi dan 8 pemerintah kabupaten/kota. Sementara pada evaluasi tahun 2018 meningkat menjadi 20 pemerintah daerah, tiga diantaranya adalah pemerintah provinsi dan 17 lainnya adalah pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung tetap menjadi yang terbaik di Wilayah I dengan predikat A. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung berhasil mempertahankan capaian tahun 2017, keduanya juga berhasil mendapatkan predikat A," ujar Menteri.

Menteri Syafruddin menambahkan, melalui implementasi SAKIP, paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan, tidak lagi sekedar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kemudian anggaran juga dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas.

Penghematan terhadap penggunaan anggaran juga bisa ditekan melalui penghapusan program kegiatan karena tidak mendukung capaian atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, orientasi kinerja saat ini mengalami perubahan besar, bekerja tidak hanya membuat laporan atau hanya sekedar untuk menyerap anggaran.

Selain memberikan penghargaan atas implementasi SAKIP, Kementerian PANRB juga memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Rekomendasi tersebut ditujukan agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan bahwa evaluasi implementasi SAKIP bukanlah penilaian terhadap laporan kinerja, melainkan evaluasi terhadap seluruh sistem dalam manajemen kinerja. Evaluasi itu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus memiliki kemampuan pengelolaan anggaran sesuai dengan sasaran yang ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Ateh juga menekankan agar instansi pemerintah mampu menyusun perencanaan yang terintegrasi demi sasaran pembangunan prioritas. "Perencanaan harus jelas, apa yang akan dan ingin dihasilkan. Tentukan yang terpenting dari semua yang penting," ujar Ateh.

Secara implisit, pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraih Predikat A Wilayah I

1. Prov Jabar
2. Kota Bandung

Peraih Predikat BB Wilayah I

1. Provinsi Sumatera Selatan
2. Kota Tanjung Pinang (Kepri)
3. Kabupaten Muara Enim (Sumsel)
4. Kota Sukabumi (Jabar)
5. Provinsi Sumatera Barat 
6. kabupaten Serang (Banten)
7. Kabupaten Lebak (Banten)
8. Kabupaten Natuna (Kepri)
9. Kota Padang (sumbar)
10. Provinsi Kep. Riau
11. Kabupaten Karimun (Kepri)
12. Kota Lubuk Linggau (Sumsel)
13. Kota Payakumbuh (Sumbar)
14. Kabupaten Garut (Jabar)
15. Kota Bukittinggi (Sumbar)
16. Kota Tasikmalaya (Jabar)
17. Kota Pandeglang (Banten)
18. Kabupaten Bandung (Jabar)
19. Kabupaten Batanghari (Jambi)
20. Kabupaten Bangka Tengah (Babel)

20190128 SAKIP Wil 1 4

Menteri PANRB Syafruddin dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas Pemda wilayah I di Bandung, Senin (28/01).

BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Kalau tahun 2017 berhasil dihemat Rp 46 triliun, tahun 2018 penghematan setidaknya mencapai angka Rp 64,8 triliun pada 24 provinsi dan 216 kabupaten / kota. Khusus wilayah I yang meliputi 185 provinsi dan kabupaten/kota se-wilayah Sumatera, kecuali Lampung, Banten dan Jabar penghematan mencapai Rp 35,5 triliun. 

Hal itu dikatakan Menteri dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas pemda wilayah I di Bandung, Senin (28/01). "Saya mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh gubernur, bupati, dan walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya, mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah sungguh sulit. Namun, sekarang bukan saatnya kita berpangku tangan dan berdiam diri dalam menghadapi perubahan, arus perubahan dalam tata kelola pemerintahan tidak bisa dibendung atau dihentikan, ia akan terus mengaliri nadi pemerintahan," ujarnya.

Oleh karena itu, mantan Wakapolri ini mengajak seluruh pimpinan pemerintah daerah serta harapan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera berubah dan berbenah. "Mari kuatkan sinergi dan optimisme untuk menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sehingga amanah rakyat melalui anggaran negara dapat dimanfaatkan seluasnya untuk kemajuan bangsa," sergah Syafruddin.

Dikatakan, banyak kegiatan inefisiensi yang terjadi bertahun-tahun. Jika seluruh pemerintahan, baik pusat maupun daerah dapat terus menerus melakukan efisiensi anggaran, lalu memfokuskannya pada pembangunan, maka Indonesia akan semakin mendekati pintu gerbang kesejahteraan. Ia pun sependapat adanya reward bagi pemerintah daerah yang berhasil mewujudkan kinerjanya dengan baik, bila mencapai kategori BB akan diberikan Dana Insentif Daerah (DID). "Tahun 2019 ini, sebanyak 45 kabupaten / kota, akan mendapatkan DID," tegasnya.

Menteri menambahkan, awal tahun 2019 merupakan saat yang tepat, iklim yang baik bagi semua instansi pemerintah memulai resolusi kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Semangat perubahan ini, lanjut Syafruddin, hendaknya terus melandasi jiwa dan perjuangan seluruh aparatur negara, untuk semakin adaptif terhadap perubahan, untuk selalu bekerja keras, inovatif dan kreatif dalam menjalankan program kerja pemerintah. "Dengan demikian, pembangunan di pusat maupun daerah dapat berjalan cepat, tepat dan akurat menyentuh 'segitiga harapan', yakni harapan publik, harapan sektor privat, maupun harapan pemerintah itu sendiri," ujarnya.

Diingatkan, perubahan jaman telah mengubah paradigma harapan publik yang sangat menginginkan pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi hadir semakin dinamis, bahkan memfasilitasi setiap aktivitas di ruang publik melalui aksesibilitas yang mudah, tidak berbelit, bebas praktik suap dan pungli, efektif dan efisien, memberikan manfaat yang dirasakan langsung, bahkan mengadopsi pola-pola digitalisasi yang sudah merambah ke setiap sendi/landscape peradaban. 

Menurut Syafruddin, kunci pentingnya adalah birokrasi harus didorong melalui transformasi yang fundamental. Salah satu pilar transformasi itu terletak pada bangunan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel. Artinya birokrasi dapat bertanggung jawab penuh terhadap aliran anggaran negara untuk sebesar-besarnya dan seluas-luasnya digunakan bagi kemakmuran rakyat. 

Menteri mengakui, rentang birokrasi Indonesia yang sangat besar, dari pusat hingga ke daerah terluar dan perbatasan, dari ujung Pulau Miangas sampai Merauke merupakan tantangan yang harus dipecahkan bersama. Betapa tidak, dalam birokrasi ada SDM aparatur dengan ragam karakter yang sangat diversif. Berbagai pendekatan teoritis maupun praktis juga dilakukan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel. Antara lain dengan menghadirkan pengawasan eksternal, membangun pengawasan internal, melibatkan pengawasan masyarakat langsung, upaya law enforcement yang notabenenya punya efek detterence, dan banyak hal lainnya. "Namun, ada bagian yang perlu ditanamkan dengan sangat kuat, yaitu bagaimana membangun suatu sistem yang secara otomatis dan regeneratif dapat meluas ke seluruh unsur pemerintahan yang menjaga, mengawal, mengendalikan, menajamkan, dan mengantarkan program pemerintah agar tepat sasaran kepada tujuan pembangunan," tegasnya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara implisit dimandatkan melalui Undang Undang Nomor 47/2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem itu lebih dikuatkan lagi melalui Perpres Nomor 29/2014 tentang SAKIP.

Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintahan diubah, bukan lagi sekedar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran itu. SAKIP juga memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Selain itu, SAKIP juga memastikan penghematan anggaran melalui dihapusnya kegiatan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja instansi pemerintah. Menteri mengungkapkan, ia banyak mendapatkan laporan hasil studi banding pemerintahan di dunia, serta bagaimana Amerika, Eropa, bahkan China menjalankan pemerintahannya dengan cara membangun provinsi, kota, daerah, dan otoritas publik khusus yang mendorong progresifnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, serta menjadikannya sebagai pusat aktivitas ekonomi global. "Di dalamnya, akuntabilitas dan profesionalisme menjadi pilarnya, namun sistem yang dijalankannya belum tentu dapat diadopsi di Indonesia," jelasnya.  

Ditegaskan bahwa Indonesia unik dan khas. Demografinya beragam, kulturnya diversif, berjalannya pemerintah juga dipisah oleh pembagian kewenangan sentralistik dan otonomi daerah. Syafruddin menunjuk, hasil penelitian Prof. Evan Berman dari University of Wellington membuktikan SAKIP sebagai sebuah dimensi baru dalam sistem pemerintahan yang muncul di Indonesia, di kawasan Asia Tenggara, yang patut dan layak untuk diluaskan untuk banyak negara di dunia. “Indonesia harus bangga punya SAKIP, mari optimalkan SAKIP di Indonesia,” seru Menteri.

Untuk itu, ia mengingatkan, sudah bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran. Sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program. "Konsep money follow program adalah dasar penggunaan anggaran. Tetapi jika program tidak tepat sasaran karena perencanaan yang salah, apakah program tetap dijalankan sehingga anggaran tetap disia-siakan begitu saja?" sergahnya.

Dikatakan, efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misalnya, penerapan e-government melaluie-budgeting untuk menghindari 'program siluman' yang berpotensi penyimpangan. Namun realitanya, e-budgeting juga tidak terintegrasi utuh dengan outcomekinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan. Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai program quick win yang harus selesai dalam periode 2 (dua) tahun mendatang. 

Pembangunan sistem e-performance based budgeting pada pemda, telah dikuatkan melalui MoU Kementerian PANRB dengan BPKP. Aplikasi SIMDA Keuangan BPKP juga telah digunakan oleh 365 pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, penyempurnaan SIMDA perecanaan serta pembuatan SIMDA SAKIP diharapkan lebih mempercepat implementasinya.

20180109 ZI WBK Kemendikbud 1

Sekretaris Deputi Bidang RB Kunwas Kementerian PANRB Didid Noordiatmoko dalam acara Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dalam mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, di Kantor Kemendikbud, Rabu (09/01).

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh unit kerja baik tingkat pusat maupun daerah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengajak segenap jajarannya untuk saling mengingatkan, baik antar unit ataupun diri sendiri untuk dapat menjalankan tugas dan peran yang diamanahkan negara.

“Pada awal tahun 2019 jajaran Kemendikbud baik di tingkat pusat maupun daerah berkomitmen membangun zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi,” ujarnya dalam acara Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dalam mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, di Kantor Kemendikbud, Rabu (09/01).

Menurutnya kegiatan yang diselenggarakan ini juga merupakan perbaikan dalam hal pencegahan korupsi, karena memang pihaknya saat ini telah melaksanakan berbagai usaha untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi seperti reformasi birokrasi, perbaikan sistem dan tata kelola, serta membangun zona integritas.

Mendikbud berpesan kepada seluruh jajarannya untuk anggaran tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan memperhatikan enam hal yaitu pelaksanan tata kelola yang baik, fokus kepada tugas dan fungsi, fokus kepada target dan sasaran, kemudian mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang, patuh dan taat kepada regulasi yang berlaku, dan tepat waktu dalam mencapai target dan sasaran.

“Korupsi bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja dan setan yang paling bebahaya dan kuat adalah setan korupsi dan jangan main main. Seringkali orang tergelincir dengan tindakan-tindakan yang koruptif. Oleh karena itu, usaha yang terus menerus sejak dini untuk mengingatkan kepada kita semua agar dapat menggunakan anggaran dengan baik harus selalu disampaikan," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berpesan agar para Pejabat Pembuat Komitmen, maupun panitia pengadaan dapat menghilangkan praktek korupsi di lingkungan kerja masing-masing dalam hal ini Kemendikbud. Menurutnya praktek korupsi dapat dicegah melalui komitmen dan integritas di masing-masing pegawai.

Selain itu pihaknya bekerja sama dengan Kemendikbud mendorong agar praktek gratifikasi di lingkungan sekolah dapat dihapuskan. Ia juga meminta agar para guru dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai pendidik, serta tidak menjadikan pengadaan buku sebgai bisnis pribadi.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Didid Noordiatmoko menuturkan penerapan ZI bukan sekedar memasang baliho semata namun ZI merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi diunit kerja. Pembangunan ZI dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja di lingkungan instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK dan WBBM.

20190103 apel kumham 7

Menteri Syafruddin menyaksikan Penandatangan Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di Jakarta, Kamis (03/01).

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa penandatanganan janji kinerja serta pembacaan pakta integritas yang dilaksanakan jangan hanya sekedar diucapkan semata, melainkan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal itu dikatakan dalam arahannya dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 serta pembacaan pakta integritas, yang dilakukan oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Kementerian Hukum dan HAM serta para perwakilan kantor wilayah, di Jakarta, Kamis (03/01).

Menurut Menteri, peristiwa ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. “Saya harap kegiatan ini tidak hanya seremoni dan hanya di mulut saja, tetapi komitmen kuat dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dari yang bawah hingga para pucuk pimpinan,” jelasnya.

Disampaikan, tahun 2019 harus lebih baik dari tahun sebelumnya, serta tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang telah diraih, justru menjadi semangat untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi. Sepuluh unit di Kementerian Hukum dan HAM yang berstatus WBK/WBBM di tahun 2018, dapat menjadi pemicu unit kerja lainnya untuk menerapkan zona integritas.

Lebih lanjut dirinya berharap dengan upaya yang telah dilakukan dapat meningkatkan pelayanan publik. Masyarakat harus dianggap sebagai tamu kehormatan yang wajib dilayani dengan baik. Tantangan ke depan akan semakin besar, oleh sebab itu perlu kolaborasi antar unit kerja dan lintas instansi agar dapat melewati tantangan tersebut dengan sukses.

Dalam kesempatan itu, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menyampaikan tiga catatan yang harus diperhatikan Kementerian Hukum dan HAM. Pertama, pakta integritas serta penandatanganan perjanjian komitmen kinerja bukan hanya di atas kertas dan bukan hanya dimulut saja, melainkan dapat dibawa hingga lapisan terbawah dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang ada di daerah.

Kedua, agar teknologi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM benar-benar beroperasi di lapangan, tidak sekedar bagus saat dipaparkan atau baik ketika dilihat orang banyak saja, namun harus juga memberikan manfaat untuk masyarakat. Adapun catatan ketiga adalah pengawasan internal Kementerian Hukum dan HAM dapat berjalan dengan baik.

20190103 apel kumham 2

Menteri Syafruddin saat memberikan arahan dalam acara Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (03/01).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan bahwa untuk membangun Zona Integritas memerlukan komitmen kuat pimpinan hingga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu pemerintah sudah harus bertransfromasi dan mengadopsi mekanisme enterpreneurship yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta kinerja yang transparan dan akuntabel.

“Membangun Zona Integritas pada unit kerja membutuhkan komitmen pimpinan hingga seluruh jajaran sebagai unsur pelaksana untuk melakukan perubahan. Sekali lagi bukan hanya pemimpin, namun semua individu harus menjadi agen perubahan,” ujarnya dalam acara Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta, Kamis (03/01).

Menurutnya, dalam melakukan percepatan perubahan, diperlukan Zona Integritas dengan berlandaskan pemerintahan yang bersih, birokrasi efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut dapat diawali oleh unit unit kerja institusi yang berpredikat WBK dan WBBM, dan kemudian menyebar dan dapat dicontoh oleh unit kerja lainnya, serta meluas ke seluruh institusi.

Sebagai agen perubahan, ASN harus dapat mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, yaitu dapat lebih hadir di tengah masyarakat, kemudian juga menghadirkan inovasi pemerintahan yang lebih mendekati masyarakat, dan juga dapat menyosialisasikan program dan konsisten memberikan manfaat kepada masyarakat.

Disampaikan bahwa belum lama ini dirinya memberikan penghargaan kepada 200 unit kerja berpredikat WBK dan lima unit kerja berpredikat WBBM, dari sebanyak 910 unit kerja pelayanan yang di evaluasi pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut, terdapat 10 unit kerja pada Kementerian Hukum dan HAM yang meraih penghargaan WBK/WBBM.

Selain itu, capaian tersebut juga sejalan dengan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang meningkat signifikan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, yaitu sebanyak 18,32 poin menjadi 71,64 berpredikat BB atau sangat baik. Selanjutnya, nilai reformasi birokrasi juga meningkat drastis, yakni sebanyak 10,29 poin menjadi 76,33 berpredikat BB atau sangat baik di tahun 2018.

“Tugas selanjutnya adalah mempertahankan dan meluaskannya hingga ke seluruh jajaran internal, seluruh titik pelayanan, serta unsur terdepan institusi Kementerian Hukum dan HAM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office