Menteri Syafruddin memberikan keterangan kepada wartawan usai penyerahan penghargaan SAKIP di Makassar, Selasa (19/02).

MAKASSAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun dalam tahun 2018. Penghematan ini diperoleh melalui cross cuttingprogram yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.

Demikian dikatakan Menteri dalam acara penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan SAKIP Award bagi pemda Wilayah III, di Makassar, Selasa (18/02). “Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” katanya.

Dikatakan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.

Kementerian PANRB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) tidak habis-habisnya memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah. Mantan Wakapolri ini berharap agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program-programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Diingatkan bahwa penyerahan hasil evaluasi SAKIP bukan menjadi ajang menang atau kalah, bukan juga menjadi sebuah kompetisi tentang angka dan nilai, namun lebih dari itu sebagai sebuah milestone atau peninggalan para abdi negara dalam menciptakan perubahan kinerja. “Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir disini, melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi  di tahun mendatang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hulu ke hilir program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari 'program siluman' yang berpotensi penyimpangan.

Sementara itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh menjelaskan hasil evaluasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan. Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian ini dilakukan bukan sekedar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.

Penyerahan hasil evaluasi SAKIP kali ini diperuntukkan bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah,

Menurutnya, SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya.

Disampaikan bahwa dalam mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi. “Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporer yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, tahun 2018 pihaknya melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1.027 OPD, dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat memberikan arahan dalam Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Munju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kampus UI, Depok, Senin (18/02).

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) meminta kepada Unversitas Indonesia (UI) untuk menjadi pelopor pembangunan Zona Integritas di sektor Pendidikan. Ini dilakukan agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mampu berkomitmen mewujudkan sektor Pendidikan yang bebas dari tindak Korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat menghadiri Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Munuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kampus UI, Depok, Senin (18/02). Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan UI.

"UI sebagai PTN harus bisa menjadi pelopor untuk PTN lainnya dalam mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM, seperti halnya Kepolisian dan Kejaksaan yang telah mengimplementasikannya dan berhasil mendorong unit-unit kerjanya berpredikat WBK/WBBM,” ujar Ateh.

Menurutnya, untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas, komitmen tinggi harus dimiliki oleh pimpinan yang kemudian ditransformasikan kepada seluruh jajarannya. Hal ini dikarenakan komitmen pimpinan saja tidak cukup untuk melakukan pembangunan Zona Integritas karena harus melibatkan seluruh jajaran yang bergerak bersama menuju WBK/WBBM.

Dalam kegiatan tersebut, Rektor UI juga melakukan penandatanganan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas yang turut disaksikan oleh Deputi RBKunwas, para Dekan, Dosen, serta staf yang bekerja di UI. Diharapkan penandatanganan yang dilakukan oleh Rektor UI tersebut memberikan motivasi dan komitmen kepada seluruh jajaran demi terwujudnya Zona Integritas di lingkungan Universitas Indonesia. (ian)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin kembali akan menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018 untuk 174 Pemda di Wilayah III di Makassar, Selasa (19/02). Wilayah ini meliputi 12 pemerintah provinsi, yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 162 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ke-12 provinsi tersebut.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, selain memberikan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB juga akan memberikan apresiasi terhadap pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik. “Indikatornya, pemda telah mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sesuai sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/02).

Pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB terus mendorong implementasi SAKIP agar setiap Instansi Pemerintah mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat.

LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menyerahkan Rapor SAKIP bagi pemda di dua wilayah I di Bandung, dan wilayah II di Banjarmasin.

Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh.

JAKARTA - Keberhasilan pemerintah dalam mengidentifikasi pos pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD yang berpotensi kurang berdaya ungkit kemanfaatannya sesuai prioritasnya sebesar Rp 392 triliun bukanlah sebuah kebocoran. Namun identifikasi tersebut adalah upaya untuk memperbaiki potensi inefisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu (bahkan sebelum pemerintahan sekarang), dan terus berulang untuk diperbaiki.

Demikian dijelaskan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (PANRB), M. Yusuf Ateh, Kamis (14/02), meluruskan pernyataan mengenai adanya kebocoran anggaran 25 persen di Pemerintahan Jokowi-JK, khususnya pencegahan inefisiensi dan inefektivitas anggaran senilai Rp 392 triliun. Menurut Yusuf Ateh, pada tahun 2016, Kementerian PANRB mendorong perbaikan pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD agar lebih mengutamakan prioritas, harus mengikuti alur dan tahapan pencapaian.

Yusuf Ateh menegaskan, jumlah tersebut bukanlah nilai proyek yang di-mark up, melainkan kegiatan yang terlaksana, ada wujudnya, namun hasilnya yang belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhujam langsung ke inti outcome. Jika program bisa diubah menjadi langsung ke outcome, mengapa harus berliku, mengapa outcome dicapai melalui tahapan lebih panjang bila sesungguhnya dapat dilakukan diperpendek. Inilah yang kita lakukan melalui upayarefocusing program yang langsung menyentuh sasaran prioritas.

Menurut Yusuf Ateh, Presiden Joko Widodo, tidak henti-hentinya mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, mulai dari optimalisasi metodemoney follow program, menutup celah untuk terjadinya pemborosan anggaran, serta reorientasi paradigma ASN yang selama ini cenderung berfokus membuat SPJ.

Arahan Presiden tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PANRB dengan melakukan evaluasi sekaligus identifikasi terhadap program dan kegiatan yang kurang memiliki daya ungkit kemanfaatan yang jelas untuk masyarakat. Dengan upaya ini, Pemerintah sangat fokus untuk melakukan langkah-langkah penguatan dan perbaikan kinerja seluruh aparatur dan organisasi pemerintahan, yang praktiknya sudah turun-temurun sejak dahulu.

"Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi yang terukur untuk membenahi itu, memberikan solusi untuk itu, melalui langkah-langkah asistensi dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pembenahan dititikberatkan pada upaya refocussing program dan kegiatan yang lebih prioritas sehingga dapat memberi dampak dan kemanfaatan langsung terhadap masyarakat," ujar Yusuf Ateh.

Kemudian pada tahun 2017, menurut Yusuf Ateh, upaya kami yang berkelanjutan ini juga berhasil melakukan efisiensi terhadap anggaran senilai Rp 41,15 triliun, lalu di refocusing untuk hal yang lebih prioritas.

Ini awalnya, dan dengan dampak yang cukup signifikan ini, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga menjadi semakin semangat untuk melakukan pembenahan anggaran. Di tahun 2018, tercatat senilai Rp 65,1 triliun kembali berhasil diefisiensikan.

"Kami semua bersemangat atas capaian yang positif ini, dan yang lebih signifikan upgrade kemampuan para Aparatur Negara sampai di daerah semakin mumpuni dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena asistensi Kementerian PANRB memberikan dampak yang snow-balling, meluaskan knowledge learning, dan jika ini semakin meluas kita yakin pemerintahan akan semakin menunjukkan kinerja yang berkelas dunia, sebagaimana target capaian Grand Desain Reformasi Birokrasi di penghujung 2024 nanti," ujar Yusuf Ateh.

Menteri PANRB Syafruddin saat menyerahkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II, di Banjarmasin, Rabu (06/02).

JAKARTA – Keberhasilan pemerintah daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ternyata mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Betapa tidak, dengan SAKIP maka program-program yang dilaksanakan menjadi lebih fokus, sementara kegiatan-kegiatan tidak sesuai dengan visi dan misi pun dipangkas.

Seperti yang dialami Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yang berhasil meraih predikat BB di tahun 2018. Bupati Bondowoso Amin Said Husni menuturkan peningkatan predikat SAKIP menurutnya dilakukan dengan lebih memfokuskan program-program sasaran pembangunan. Sebelumnya, jumlah sasaran mencapai ratusan dengan indikator yang sangat rumit, kemudian disederhanakan sehingga lebih fokus serta lebih mudah diukur.

Amin mengatakan, dengan memfokuskan sasaran, Kabupaten Bondowoso berhasil menghemat tidak kurang dari Rp 166 milyar. Angka tersebut dapat membantu pihaknya untuk mendorong pengembangan program lainnya. Pihaknya memfokuskan satu dari enam misi Kabupaten Bondowoso, tapa meninggalkan misi lainnya.

Misi tersebut adalah memacu pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan, sekaligus untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Seluruh sumber daya diarahkan pada misi tersebut, kemudian program dan anggaran pun difokuskan ke arah itu dan seluruh OPD menginterasikan program-program yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Dari efisiensi, Pemkab mendorong produk unggulan yaitu kopi rakyat, kopi Arabika yang dapat mengangkat Bondowoso ke pentas dunia dengan brand Bondowoso Republik Kopi. “Tidak hanya brand yang menanjak, namun kesejahteraan rakyat juga meningkat. Kesejahteraan para petani di lereng gunung meningkat sangat pesat. “Satu hal yang dapat diambil dari pelaksanaan SAKIP ini, kami bisa mengefisiensikan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Bupati mengakui bahwa dalam proses penerapan SAKIP, pihaknya mendapat bimbingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). "Hasilnya, kalau pada tahun 2016 hanya memperoleh predikat CC, dengan pendampingan dari Kementerian PANRB dalam evaluasi SAKIP tahun 2018 yang lalu Bondowoso berhasil memperoleh nilai BB. Prestasi ini kami syukuri dan tentu sangat kami banggakan,” ujarnya.

Daerah lain yang merasakan dampak positif dari penerapan SAKIP adalah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Bupati Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan penerapan SAKIP dapat meningkatkan kinerja seluruh perangkat daerah. SAKIP juga sebagai panduan pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah untuk mencapai visi misi Bupati.

Dengan memangkas 133 kegiatan yang tidak selaras dengan visi misi daerah, Muara Enim mampu menghemat Rp 298 miliar, yang kemudian dipergunakan kembali untuk kegiatan yang lebih terarah sesuai dengan progres pembangunan. “Proses penerapan SAKIP di Muara Enim dimulai dengan membangun komitmen kebersamaan Bupati dan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja baik perorangan organisasi dan pemerintah daerah di seluruh sektor,” tuturnya.

Setelah merasakan manfaatnya, Bupati Muara Enim pun mengajak pimpinan daerah, khususnya di wilayah Sumatera Selatan untuk menerapkan SAKIP dengan baik, sebagai upaya kita untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan rakyat.