Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat memberikan arahan dalam Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Munju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kampus UI, Depok, Senin (18/02).

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) meminta kepada Unversitas Indonesia (UI) untuk menjadi pelopor pembangunan Zona Integritas di sektor Pendidikan. Ini dilakukan agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mampu berkomitmen mewujudkan sektor Pendidikan yang bebas dari tindak Korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat menghadiri Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Munuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Kampus UI, Depok, Senin (18/02). Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan UI.

"UI sebagai PTN harus bisa menjadi pelopor untuk PTN lainnya dalam mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM, seperti halnya Kepolisian dan Kejaksaan yang telah mengimplementasikannya dan berhasil mendorong unit-unit kerjanya berpredikat WBK/WBBM,” ujar Ateh.

Menurutnya, untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas, komitmen tinggi harus dimiliki oleh pimpinan yang kemudian ditransformasikan kepada seluruh jajarannya. Hal ini dikarenakan komitmen pimpinan saja tidak cukup untuk melakukan pembangunan Zona Integritas karena harus melibatkan seluruh jajaran yang bergerak bersama menuju WBK/WBBM.

Dalam kegiatan tersebut, Rektor UI juga melakukan penandatanganan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas yang turut disaksikan oleh Deputi RBKunwas, para Dekan, Dosen, serta staf yang bekerja di UI. Diharapkan penandatanganan yang dilakukan oleh Rektor UI tersebut memberikan motivasi dan komitmen kepada seluruh jajaran demi terwujudnya Zona Integritas di lingkungan Universitas Indonesia. (ian)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin kembali akan menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018 untuk 174 Pemda di Wilayah III di Makassar, Selasa (19/02). Wilayah ini meliputi 12 pemerintah provinsi, yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 162 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ke-12 provinsi tersebut.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, selain memberikan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB juga akan memberikan apresiasi terhadap pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik. “Indikatornya, pemda telah mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sesuai sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/02).

Pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB terus mendorong implementasi SAKIP agar setiap Instansi Pemerintah mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat.

LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menyerahkan Rapor SAKIP bagi pemda di dua wilayah I di Bandung, dan wilayah II di Banjarmasin.

Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh.

JAKARTA - Keberhasilan pemerintah dalam mengidentifikasi pos pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD yang berpotensi kurang berdaya ungkit kemanfaatannya sesuai prioritasnya sebesar Rp 392 triliun bukanlah sebuah kebocoran. Namun identifikasi tersebut adalah upaya untuk memperbaiki potensi inefisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu (bahkan sebelum pemerintahan sekarang), dan terus berulang untuk diperbaiki.

Demikian dijelaskan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (PANRB), M. Yusuf Ateh, Kamis (14/02), meluruskan pernyataan mengenai adanya kebocoran anggaran 25 persen di Pemerintahan Jokowi-JK, khususnya pencegahan inefisiensi dan inefektivitas anggaran senilai Rp 392 triliun. Menurut Yusuf Ateh, pada tahun 2016, Kementerian PANRB mendorong perbaikan pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD agar lebih mengutamakan prioritas, harus mengikuti alur dan tahapan pencapaian.

Yusuf Ateh menegaskan, jumlah tersebut bukanlah nilai proyek yang di-mark up, melainkan kegiatan yang terlaksana, ada wujudnya, namun hasilnya yang belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhujam langsung ke inti outcome. Jika program bisa diubah menjadi langsung ke outcome, mengapa harus berliku, mengapa outcome dicapai melalui tahapan lebih panjang bila sesungguhnya dapat dilakukan diperpendek. Inilah yang kita lakukan melalui upayarefocusing program yang langsung menyentuh sasaran prioritas.

Menurut Yusuf Ateh, Presiden Joko Widodo, tidak henti-hentinya mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, mulai dari optimalisasi metodemoney follow program, menutup celah untuk terjadinya pemborosan anggaran, serta reorientasi paradigma ASN yang selama ini cenderung berfokus membuat SPJ.

Arahan Presiden tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PANRB dengan melakukan evaluasi sekaligus identifikasi terhadap program dan kegiatan yang kurang memiliki daya ungkit kemanfaatan yang jelas untuk masyarakat. Dengan upaya ini, Pemerintah sangat fokus untuk melakukan langkah-langkah penguatan dan perbaikan kinerja seluruh aparatur dan organisasi pemerintahan, yang praktiknya sudah turun-temurun sejak dahulu.

"Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi yang terukur untuk membenahi itu, memberikan solusi untuk itu, melalui langkah-langkah asistensi dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pembenahan dititikberatkan pada upaya refocussing program dan kegiatan yang lebih prioritas sehingga dapat memberi dampak dan kemanfaatan langsung terhadap masyarakat," ujar Yusuf Ateh.

Kemudian pada tahun 2017, menurut Yusuf Ateh, upaya kami yang berkelanjutan ini juga berhasil melakukan efisiensi terhadap anggaran senilai Rp 41,15 triliun, lalu di refocusing untuk hal yang lebih prioritas.

Ini awalnya, dan dengan dampak yang cukup signifikan ini, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga menjadi semakin semangat untuk melakukan pembenahan anggaran. Di tahun 2018, tercatat senilai Rp 65,1 triliun kembali berhasil diefisiensikan.

"Kami semua bersemangat atas capaian yang positif ini, dan yang lebih signifikan upgrade kemampuan para Aparatur Negara sampai di daerah semakin mumpuni dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena asistensi Kementerian PANRB memberikan dampak yang snow-balling, meluaskan knowledge learning, dan jika ini semakin meluas kita yakin pemerintahan akan semakin menunjukkan kinerja yang berkelas dunia, sebagaimana target capaian Grand Desain Reformasi Birokrasi di penghujung 2024 nanti," ujar Yusuf Ateh.

Menteri PANRB Syafruddin saat menyerahkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II, di Banjarmasin, Rabu (06/02).

JAKARTA – Keberhasilan pemerintah daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ternyata mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Betapa tidak, dengan SAKIP maka program-program yang dilaksanakan menjadi lebih fokus, sementara kegiatan-kegiatan tidak sesuai dengan visi dan misi pun dipangkas.

Seperti yang dialami Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yang berhasil meraih predikat BB di tahun 2018. Bupati Bondowoso Amin Said Husni menuturkan peningkatan predikat SAKIP menurutnya dilakukan dengan lebih memfokuskan program-program sasaran pembangunan. Sebelumnya, jumlah sasaran mencapai ratusan dengan indikator yang sangat rumit, kemudian disederhanakan sehingga lebih fokus serta lebih mudah diukur.

Amin mengatakan, dengan memfokuskan sasaran, Kabupaten Bondowoso berhasil menghemat tidak kurang dari Rp 166 milyar. Angka tersebut dapat membantu pihaknya untuk mendorong pengembangan program lainnya. Pihaknya memfokuskan satu dari enam misi Kabupaten Bondowoso, tapa meninggalkan misi lainnya.

Misi tersebut adalah memacu pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan, sekaligus untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Seluruh sumber daya diarahkan pada misi tersebut, kemudian program dan anggaran pun difokuskan ke arah itu dan seluruh OPD menginterasikan program-program yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Dari efisiensi, Pemkab mendorong produk unggulan yaitu kopi rakyat, kopi Arabika yang dapat mengangkat Bondowoso ke pentas dunia dengan brand Bondowoso Republik Kopi. “Tidak hanya brand yang menanjak, namun kesejahteraan rakyat juga meningkat. Kesejahteraan para petani di lereng gunung meningkat sangat pesat. “Satu hal yang dapat diambil dari pelaksanaan SAKIP ini, kami bisa mengefisiensikan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Bupati mengakui bahwa dalam proses penerapan SAKIP, pihaknya mendapat bimbingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). "Hasilnya, kalau pada tahun 2016 hanya memperoleh predikat CC, dengan pendampingan dari Kementerian PANRB dalam evaluasi SAKIP tahun 2018 yang lalu Bondowoso berhasil memperoleh nilai BB. Prestasi ini kami syukuri dan tentu sangat kami banggakan,” ujarnya.

Daerah lain yang merasakan dampak positif dari penerapan SAKIP adalah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Bupati Muara Enim Ahmad Yani mengungkapkan penerapan SAKIP dapat meningkatkan kinerja seluruh perangkat daerah. SAKIP juga sebagai panduan pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah untuk mencapai visi misi Bupati.

Dengan memangkas 133 kegiatan yang tidak selaras dengan visi misi daerah, Muara Enim mampu menghemat Rp 298 miliar, yang kemudian dipergunakan kembali untuk kegiatan yang lebih terarah sesuai dengan progres pembangunan. “Proses penerapan SAKIP di Muara Enim dimulai dengan membangun komitmen kebersamaan Bupati dan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja baik perorangan organisasi dan pemerintah daerah di seluruh sektor,” tuturnya.

Setelah merasakan manfaatnya, Bupati Muara Enim pun mengajak pimpinan daerah, khususnya di wilayah Sumatera Selatan untuk menerapkan SAKIP dengan baik, sebagai upaya kita untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan rakyat.

Menteri Syafruddin dan Deputi Bidang RB Kunwas dalam acara SAKIP Awards 2018 Wilayah II di Banjarmasin beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang awalnya dirasa berat, ternyata kini sudah menjadi kebutuhan bagi instansi pemerintah. Betapa tidak, SAKIP telah mampu mencegah pemborosan ratusan miliar hingga triliunan rupiah di sejumlah pemerintah daerah.

Salah satu daerah yang merasakan dampak dari implementasi SAKIP adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa penerapan SAKIP di wilayahnya telah memberikan manfaat pada peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Menurutnya, implementasi SAKIP terjadi karena sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terukur dan akuntabel, sehingga terjadi efisiensi kegiatan sebesar 80,84 persen. Jawa Tengah berhasil memangkas ribuan kegiatan, dari semula 4.646 kegiatan menjadi 890 kegiatan. Hal tersebut berdampak kepada efisiensi APBD Pemprov Jateng tahun 2018 sebesar Rp 1,2 triliun.

Dana tersebut tersebut kemudian dialokasikan untuk program peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan biaya operasional pendukung Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SMA, SMK, dan SLB swasta. “Sebelumnya tidak teranggarkan, kemudian insentif untuk pengajar keagamaan serta pengembangan infrastruktur dan sarana transportasi,” ujarnya.

Ganjar menjelaskan, bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemprov Jateng. Keberhasilan itu telah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jateng berlomba dalam dalam menciptakan birokrasi bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui SAKIP, Pemprov Jateng telah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting telah terintegrasikan sejak 2014. Oleh sebab itu, Gubernur juga mengajak seluruh Bupati dan Walikota untuk terus berkomitmen dalam penerapan SAKIP secara optimal untuk percepatan reformasi birokrasi demi meraih kepercayaan masyarakat. Hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2017, Pemprov Jateng meraih predikat BB, sedangkan tahun 2018, hasilnya baru akan disampaikan di Makassar pada tanggal 19 Februari mendatang.

Bukan hanya Jateng yang sukses menekan pemborosan. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, juga berhasil berhemat ratusan miliar, yang selanjutnya dialokasikan ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.

Dengan bimbingan dari Kementerian PANRB, Pemkab Ngawi mampu memadukan semua kepentingan OPD sehingga semua target tercapai. Kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah ini berhasil mendongkrak predikat SAKIP-nya, dari BB pada 2017 menjadi A pada tahun 2018. Bupati Ngawi, Budi Sulistyono mengaku, pihaknya memangkas sekitar 240 kegiatan yang kurang efektif, dan menghemat biaya sebesar Rp 270 miliar. “Dengan SAKIP, ditargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, peningkatan pembangunan ekonomi, makin nyata, dan terukur hasilnya,” jelas Budi.

Anggaran yang berhasil dihemat itu, dialihkan pada pembangunan infrastuktur untuk peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. "Luar biasa, masyarakat merasa nyaman," ungkapnya.

Menurut Budi, keberhasilan implementasi SAKIP ini menuntut komitmen kuat dari kepala daerah, kepala OPD, hingga staf, sebagai kunci utama. Harus ada upaya kolektif untuk mewujudkan target bersama, orientasi terhadap hasil yang baik, harus diupayakan oleh seluruh jajaran Pemkab Ngawi, jelas Budi.

Dengan keberhasilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi siap menularkan ke daerah lain yang yang belum menerapkan SAKIP dengan baik. “Kami siap menerima permintaan daerah lain apabila perlu bimbingan. Kita juga siap menerima studi banding di Kabupaten Ngawi,” pungkasnya.

Secara terpisah, Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, mengaku SAKIP adalah solusi yang cocok dalam manajemen pemerintahan. Untuk optimalisasi penerapannya, Pemkot Lubuklinggau memiliki strategi yang dinamakan Lima Langkah Linggau Bisa SAKIP, yakni komitmen pimpinan, membentuk Tim SAKIP daerah, komitmen bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadikan SAKIP sebagai budaya kerja. Strategi keempat, adalah perbaikan kualitas dokumen sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun strategi terakhir adalah peningkatan kapasitas evaluator SAKIP.

Dengan strategi itu, tahun 2018 Kota Lubuklinggau berhasil meraih predikat BB, meningkat dari tahun sebelumnya B. “Awalnya, kami kenal SAKIP hanya sebagai laporan tahunan biasa. Kemudian pada Mei 2015, kami pertama kali konsultasi dengan Kementerian PANRB dalam penerapan SAKIP,” ujar Prana.

Dengan efisiensi, Pemerintah Kota Lubuklinggau berhasil menghemat anggaran lebih dari Rp 288 miliar. Efisiensi anggaran itu kemudian dialihkan ke pembangunan daerah dan program kesejahteraan rakyat. Dengan dampak yang sangat positif itu, Prana mengajak seluruh kepala daerah untuk menerapkan SAKIP sebagai dasar menata pemerintahan di daerah. “Kiranya penerapan SAKIP semakin merata di seluruh daerah dan akan berdampak pada pembangunan ekonomi,” imbuhnya.