Menteri Syafruddin dan Deputi Bidang RB Kunwas dalam acara SAKIP Awards 2018 Wilayah II di Banjarmasin beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang awalnya dirasa berat, ternyata kini sudah menjadi kebutuhan bagi instansi pemerintah. Betapa tidak, SAKIP telah mampu mencegah pemborosan ratusan miliar hingga triliunan rupiah di sejumlah pemerintah daerah.

Salah satu daerah yang merasakan dampak dari implementasi SAKIP adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa penerapan SAKIP di wilayahnya telah memberikan manfaat pada peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Menurutnya, implementasi SAKIP terjadi karena sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terukur dan akuntabel, sehingga terjadi efisiensi kegiatan sebesar 80,84 persen. Jawa Tengah berhasil memangkas ribuan kegiatan, dari semula 4.646 kegiatan menjadi 890 kegiatan. Hal tersebut berdampak kepada efisiensi APBD Pemprov Jateng tahun 2018 sebesar Rp 1,2 triliun.

Dana tersebut tersebut kemudian dialokasikan untuk program peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan biaya operasional pendukung Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SMA, SMK, dan SLB swasta. “Sebelumnya tidak teranggarkan, kemudian insentif untuk pengajar keagamaan serta pengembangan infrastruktur dan sarana transportasi,” ujarnya.

Ganjar menjelaskan, bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemprov Jateng. Keberhasilan itu telah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jateng berlomba dalam dalam menciptakan birokrasi bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui SAKIP, Pemprov Jateng telah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting telah terintegrasikan sejak 2014. Oleh sebab itu, Gubernur juga mengajak seluruh Bupati dan Walikota untuk terus berkomitmen dalam penerapan SAKIP secara optimal untuk percepatan reformasi birokrasi demi meraih kepercayaan masyarakat. Hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2017, Pemprov Jateng meraih predikat BB, sedangkan tahun 2018, hasilnya baru akan disampaikan di Makassar pada tanggal 19 Februari mendatang.

Bukan hanya Jateng yang sukses menekan pemborosan. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, juga berhasil berhemat ratusan miliar, yang selanjutnya dialokasikan ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.

Dengan bimbingan dari Kementerian PANRB, Pemkab Ngawi mampu memadukan semua kepentingan OPD sehingga semua target tercapai. Kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah ini berhasil mendongkrak predikat SAKIP-nya, dari BB pada 2017 menjadi A pada tahun 2018. Bupati Ngawi, Budi Sulistyono mengaku, pihaknya memangkas sekitar 240 kegiatan yang kurang efektif, dan menghemat biaya sebesar Rp 270 miliar. “Dengan SAKIP, ditargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, peningkatan pembangunan ekonomi, makin nyata, dan terukur hasilnya,” jelas Budi.

Anggaran yang berhasil dihemat itu, dialihkan pada pembangunan infrastuktur untuk peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. "Luar biasa, masyarakat merasa nyaman," ungkapnya.

Menurut Budi, keberhasilan implementasi SAKIP ini menuntut komitmen kuat dari kepala daerah, kepala OPD, hingga staf, sebagai kunci utama. Harus ada upaya kolektif untuk mewujudkan target bersama, orientasi terhadap hasil yang baik, harus diupayakan oleh seluruh jajaran Pemkab Ngawi, jelas Budi.

Dengan keberhasilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi siap menularkan ke daerah lain yang yang belum menerapkan SAKIP dengan baik. “Kami siap menerima permintaan daerah lain apabila perlu bimbingan. Kita juga siap menerima studi banding di Kabupaten Ngawi,” pungkasnya.

Secara terpisah, Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, mengaku SAKIP adalah solusi yang cocok dalam manajemen pemerintahan. Untuk optimalisasi penerapannya, Pemkot Lubuklinggau memiliki strategi yang dinamakan Lima Langkah Linggau Bisa SAKIP, yakni komitmen pimpinan, membentuk Tim SAKIP daerah, komitmen bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadikan SAKIP sebagai budaya kerja. Strategi keempat, adalah perbaikan kualitas dokumen sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun strategi terakhir adalah peningkatan kapasitas evaluator SAKIP.

Dengan strategi itu, tahun 2018 Kota Lubuklinggau berhasil meraih predikat BB, meningkat dari tahun sebelumnya B. “Awalnya, kami kenal SAKIP hanya sebagai laporan tahunan biasa. Kemudian pada Mei 2015, kami pertama kali konsultasi dengan Kementerian PANRB dalam penerapan SAKIP,” ujar Prana.

Dengan efisiensi, Pemerintah Kota Lubuklinggau berhasil menghemat anggaran lebih dari Rp 288 miliar. Efisiensi anggaran itu kemudian dialihkan ke pembangunan daerah dan program kesejahteraan rakyat. Dengan dampak yang sangat positif itu, Prana mengajak seluruh kepala daerah untuk menerapkan SAKIP sebagai dasar menata pemerintahan di daerah. “Kiranya penerapan SAKIP semakin merata di seluruh daerah dan akan berdampak pada pembangunan ekonomi,” imbuhnya.

Menteri PANRB Syafruddin saat menyerahkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II, di Banjarmasin, Rabu (06/02).

JAKARTA – Tujuh pemerintah daerah peraih predikat A pada hasil evaluasi SAKIP tahun 2018, lima diantaranya merupakan pendatang baru, setelah rapornya mengalami perbaikan. Lima pemda dimaksud adalah Kalimantan Selatan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Ngawi. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi, berhasil mempertahankan posisi yang diraih tahun sebelumnya.

Meskipun merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemda, namun nilai bagus yang diraih bukan merupakan tujuan akhir. Bupati Sidoarjo Saifullah mengatakan, dengan peningkatan predikat dari BB pada tahun 2017 menjadi A pada 2018, pihaknya berhasil menghemat sekitar Rp 1,2 triliun. Keberhasilan tersebut merupakan hasil pendampingan dari tim Kementerian PANRB, serta komitmen para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Oleh karena itu OPD dapat menggenjot kinerjanya, selain berorientasi pada target kerja yang dicapai juga harus sesuai dengan aturan administratif,” ujarnya di Banjarmasin, belum lama ini.

Dalam kurun waktu tersebut, pihaknya melakukan berbagai upaya, seperti menyelaraskan antara perencanaan sampai pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga menjadi runtut, serta memulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang telah menggunakan sistem yang disebut Regional Development System (RDS). “Kita tingkatkan nantinya terutama di dalam pembelanjaan pembelanjaan sesuai visi misi kita, kita tingkatkan visi misi, kita capai apa yang kita bangun dan akan tetap kita lanjutkan, jangan sampai kita punya misi punya ide gagasan yang bagus tapi tidak tercapai,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Bupati Lamongan Fadeli, yang mengatakan bahwa predikat A yang diraih itu merupakan kerja keras serta komitmen segenap OPD di lingkungan Kabupaten Lamongan. Dengan SAKIP anggaran di Kabupaten Lamongan menjadi lebih efisien dan efektif, serta meminimalisir pemborosan. Kabupaten Lamongan saat ini tidak hanya berbicara output, namun lebih kepada hasil atau outcome.

Kabupaten Lamongan di tahun 2018 meraih predikat A setelah sebelumnya pada tahun 2017 mendapat predikat BB. “Lima tahun yang lalu kita bisa meminimalkan program dan anggaran. Kita meminimalkan sekitar 100 program, dua tahun lalu turun lagi bisa turunkan 70, dan tahun lalu 30 program. Sedangkan anggaran kita turunkan sekitar Rp 70 milyar dari APBD Kabupaten Lamongan,” katanya.

Secara terspisah, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengungkapkan capaian kinerja yang diimplementasikan Pemprov hingga berhasil meraih A merupakan kerja kolektif. Menurutnya kolaborasi, soliditas, dan semangat kerja di dukung partisipasi segenap komponen masyarakat adalah faktor utama pendorong prestasi Pemprov yang sebelumnya di tahun 2017 memperoleh predikat BB.

Dikatakan bahwa penghargaan SAKIP terbaik bukanlah tujuan akhir, namun tujuan utama adalah bagaimana implementasi SAKIP memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Diharapkan bahwa nilai yang diperoleh dapat menjadi pemicu para ASN dan perangkat kerja di Pemprov Kalsel untuk mempertahankan bahkan menambah prestasi dengan tetap memacu kinerja. “Kalsel telah menerapkan e-SAKIP untuk mengukur kinerja berbasis online untuk terus membudayakan kinerja yang baik,” pungkasnya.

Dalam acara SAKIP Award Wilayah II yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Banjarmasin pekan lalu, sejumlah pemerintah daerah mengalami perbaikan rapor. Torehan prestasi tersebut pun memberi banyak manfaat bagi berjalannya roda pemerintahan daerah tersebut.

Menteri Syafruddin (tengah) bersama Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh (paling kiri), Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor,  Sekda Jawa Timur Heru Tjahjono, dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat acara penyerahan hasil evaluasi SAKIP 2018, di Banjarmasin (Rabu (06/02).

BANJARMASIN - Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi 151 pemda di wilayah II terdapat 7 pemda yang meraih predikat A, 21 dengan predikat BB. 70 pemda berpredikat B, 49 pemda dengan predikat CC dan 19 pemda lainnya masih C. Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di Banjarmasin, Rabu (06/02).

Tujuh pemda peraih predikat “A”, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Ngawi. Provinsi Kalsel, Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Ngawi merupakan pendatang baru peraih predikat A. Sedangkan Pemprov Jatim dan Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat ‘A’.

Sementara itu,  pemerintah daerah yang mendapatkan predikat ‘BB’ yakni Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kabupaten/kota meliputi Kabupaten Badung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Madiun, Kota Pontianak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kota Banjarmasin.

Menteri PANRB Syafruddin mengapresiasi upaya dan perjuangan para Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam menerapkan SAKIP di instansi pemerintahnya. “Mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah. Harus punya komitmen yang tinggi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik," ujarnya.

Menteri juga menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat. Dengan penerapan SAKIP, terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran. Untuk wilayah II ini anggaran yang dihemat melalui SAKIP mencapai Rp 22,3 triliun, dan secara nasional tahun 2018 berhasil menghemat Rp 65,1 triliun.

SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

 

Peraih Predikat A WIlayah II

1. Pemprov Jawa Timur
2. Pemprov Kalimantan Selatan
3. Kabupaten Banyuwangi (Jatim)
4. Kabupaten Gresik (Jatim)
5. Kabupaten Lamongan (Jatim)
6. Kabupaten Sidoarjo (Jatim)
7. Kabupaten Ngawi (Jatim)

Peraih Predikat BB Wilayah II

1. Pemprov Bali
2. Pemprov DKI Jakarta
3. Pemprov Kalimantan Timur
4. Kabupaten Badung (Bali)
5. Kabupaten Pasuruan (Jatim)
6. Kabupaten Tulungagung (Jatim)
7. Kota Blitar (Jatim)
8. Kabupaten Trenggalek (Jatim)
9. Kabupaten Mojokerto (Jatim)
10. Kabupaten Situbondo (Jatim)
11. Kabupaten Malang (Jatim)
12. Kota Kediri (Jatim)
13. Kota Probolinggo (Jatim)
14. Kabupaten Bondowoso (Jatim)
15. Kabupaten Probolinggo (Jatim)
16. Kota Malang (Jatim)
17. Kota Surabaya (Jatim)
18. Kabupaten Madiun (Jatim)
19. Kota Pontianak (Kalbar)
20. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kalsel)
21. Kota Banjarmasin (Kalsel)

Menteri Syafruddin saat memberikan sambutan pada acara penyerahan Rapor SAKIP Pemda Wilayah II di Banjarmasin, Rabu (06/02).

BANJARMASIN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 11 pemerintah provinsi dan 150 kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam wilayah II berhasil menghemat Rp 22,3 Triliun. Secara nasional, SAKIP tahun 2018 telah berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.

Hal itu terungkap dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II yang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. “Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah berubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tersebut,” ujar Menteri PANRB Syafruddin dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas pemda wilayah II di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (06/02).

Penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.

Menteri Syafruddin menegaskan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapi indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi, dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami. Pihaknya akan membantu daerah daerah dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta mengawasi target capaian program tersebut.

Mantan Wakapolri ini menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari 'program siluman' yang berpotensi penyimpangan. “Namun realitanya, e-budgeting juga tidak terintegrasi utuh dengan outcome kinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan. Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai programquick win yang harus selesai dalam periode 2 (dua) tahun mendatang,” jelasnya.

Permasalahan yang banyak terjadi adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga anggaran banyak yang terbuang dia-sia. Paradigma di hampir seluruh instansi adalah bagaimana menghabiskan anggaran, namun belum tentu anggaran yang dihabiskan bermanfaat.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya, mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah tidaklah mudah.

Senada dengan Menteri, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan, untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi.

Menurutnya, efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Ada lima peraturan perundangan yang perlu dipahami bersama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. “SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ditambahkan, SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, Deputi Bidang RB Kunwas Kementerian PANRB melakukan bimbingan teknis dan asistensi kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1027 OPD, dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD.

Untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

Pengkategorian tersebut dilakukan bukan sekedar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.

PRESS RELEASE

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018. Penyerahan tersebut akan dilakukan oleh Menteri PANRB Syafruddin di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Rabu (06/02).

Penyerahan ini merupakan kali kedua pada tahun ini setelah sebelumnya Kementerian PANRB menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Wilayah I beberapa waktu lalu. Wilayah II ini meliputi 11 Provinsi dan 150 kab/kota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta DKI Jakarta.

Selain memberikan LHE AKIP, Kementerian PANRB juga akan memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan SAKIP dalam tata kelola pemerintahannya. Apresiasi tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik dan mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan SAKIP telah diamanatkan melalui Undang Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB terus mendorong implementasi SAKIP agar setiap instansi pemerintah mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat.

LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.