wrapper

20180927 Evaluasi RB dan SAKIP KKP

Evaluasi RB dan SAKIP KKP

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan peningkatan penilaian terhadap hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018. Hal tersebut disampaikan Sekretaris KKP, Nilanto Prabowo saat membuka entry meeting pelaksaan evaluasi RB dan SAKIP KKP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (26/07).

Dikatakannya, KKP sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil evaluasi tersebut, salah satunya dengan menginternalisasikan program-program reformasi birokrasi hingga level pelaksana. Selain itu, KKP juga telah membentuk agen-agen perubahan yang kemudian dijadikan role model sesuai dengan Peraturan Menteri KKP.

“Hal pertama yang sudah kita lakukan adalah menginternalisasi program RB hingga level Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua sudah terbentuk 171 agen perubahan atau role model sesuai dengan Peraturan Menteri KKP," ujarnya.

Untuk mendukung capaian yang telah ditetapkan tersebut, Nilanto juga menuturkan bahwa pembenahan juga dilakukan dalam aspek perumusan regulasi. Hal tersebut dilakukan agar kualitas kebijakan yang dihasilkan terjadi peningkatan.

"Kita juga sudah melakukan penyusunan rancangan peraturan perundangan berbasis regulatori impact, untuk memastikan peraturan perundangan yang kita siapkan betul-betul akan mampu meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah. Selain itu, kita juga telah melakukan simplifikasi perizinan yang bersifat Online Single Submition (OSS)," ungkapnya.

Selain aspek regulasi, jaringan dokumentasu informasi hukum KKP juga tak luput dari perhatian. KKP saat ini telah mengintegrasikan jaringan dokumentasi informasi hukum dalam jaringan informasi hukum nasional. Saat ini, KKP telah memiliki One Data yang dirasionalisasi menjadi 19 aplikasi dari sebelumnya yang berjumlah 259 aplikasi.

Seperti diketahui sebelumnya, pada tahun 2017 KKP telah mendapatkan predikat BB dengan nilai 78,95 pada evaluasi RB dan predikat A dengan nilai 82,45 pada evaluasi SAKIP. Namun hasil tersebut terus diupayakan untuk bisa meningkat pada evaluasi tahun ini melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, agar organisasi KKP bisa menjadi organisasi yang tepat proses, tepat fungsi, dan tepat ukuran. (dyn)

20180924 Evaluasi SAKIP dan RB di Provinsi Kalbar
 
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah, saat memberikan sambutan dalam evaluasi RB dan SAKIP
 
PONTIANAK - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Selasa (25/09).
 
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kementerian PANRB menantang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota didalamnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Hal tersebut harus diwujudkan dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat ke arah yang lebih baik.
 
“Kami ingin melihat apa kontribusi Provinsi Kalimantan Barat kepada perwujudan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas," ujarnya.
 
Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB ini dilakukan untuk melihat perbaikan secara berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Kabupaten/Kota didalamnya. Oleh karena itu, proses tersebut harus dikawal melalui monitoring dan evaluasi agar capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan bisa diwujudkan.
 
“Prinsip kami dalam melaksanakan evaluasi adalah untuk perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan secara terus menerus melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan," ungkap Nadimah. (dsr)

20180925 Exit Meeting Evaluasi RB dan SAKIP DPR RI

Exit Meeting Evaluasi RB dan SAKIP Setjen BK DPR RI

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkomitmen penuh terhadap perbaikan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI). Hal tersebut disampaikan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (25/09).

Menurut Indra, permasalahan reformasi birokrasi dalam tubuh Setjen dan BK DPR RI, harus ditangani secara serius mengingat kepercayaan publik terhadap DPR yang semakin membaik. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap kinerja DPR harus dijaga dengan mengaplikasikan prinsip keterbukaan.

Penanganan reformasi birokrasi disadari betul oleh Setjen DPR RI bahwa hal tersebut harus dilakulan secara berkelanjutan. Komitmen perubahan dalam reformasi birokrasi di tubuh DPR juga mendapat dukungan penuh dari para pimpinan.

"Kami serius menangani reformasi birokrasi ini, bahkan Wakil Ketua, Bapak Fahri Hamzah telah memberi arahan langsung terkait pergerakan reformasi birokrasi di Setjen BK DPR RI dan kami telah memiliki aplikasi DPR Now dengan prinsip keterbukaan terhadap masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung, mengapresiasi komitmen dan langkah yang telah dilakukan oleh Setjen BK DPR dalam reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Setjen BK DPR dibilai sudah cukup baik untuk mendorong reformasi birokrasi.

Namun demikian, Naptalina mengungkapkan bahwa dalam akuntabilitas kinerjanya, DPR masih harus banyak melakukan upaya perbaikan secara teknis. Hal ini dilakukan agar pelayanan terbaik mampu dirasakan oleh stakeholders.

"Sangat perlu disusun cascading kinerja di setiap Deputi di Setjen BK DPR RI. Sehingga bisa tergambar orientasi pelayanan untuk Deputi sampai pada anggota dewan," katanya. (sa)

WhatsApp Image 2018 09 25 at 12.44.24 AM
 
Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, didampingi Kepala Biro RBP Polri, Brigjen. Pol Adhi Prawoto, memberikan arahan dalam evaluasi ZI Polri di Jawa Timur
 
BATU - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi Zona Integritas (ZI) terhadap Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Evaluasi tersebut dilakukan terhadap 11 Kepolisian Resor (Polres) di lingkungan Polda Jawa Timur dan Polresta Metro Bekasi, Senin (24/09). Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan perbaikan sistem yang telah berjalan.
 
Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, yang didampingi oleh Kepala Biro Reformasi Birokrasi Srena Polri, Brigjen. Pol Adhi Prawoto, serta petinggi di lingkungan Polri, menegaskan bahwa perbaikan yang telah dilakukan di tubuh Polri membuahkan hasil yang sangat signifikan. Namun demikian, perbaikan yang telah dilakukan tidak boleh berhenti atau berjalan di tempat.
 
Menurutnya, ruang perbaikan akan terus terbuka seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik. Survey saat ini memang menunjukkan bahwa Kepolisian sudah sangat baik dalam melakukan pelayanan. Namun Ateh menegaskan bahwa Kementerian PANRB akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil survey tersebut untuk melihat komponen pengungkit yang mendukung berjalannya sistem pelayanan ke arah yang lebih baik lagi.
 
“Hari ini, Polres yang diundang adalah yang dinyatakan lulus survey dalam Zona Integritas, yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi pengungkitnya yang diharapkan kepastian sistem yang berjalan akan mendukung pelayanan dan integritas kearah yang lebih baik," ujar Ateh.
 
Sementara itu, Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, Galih Hadiwijaya mengungkapkan bahwa pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polriemang sudah terasa signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama antara Polri dan Kementerian PANRB dalam menyusun Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
 
Di tempat terpisah, Deputi RBKunwas juga melakukan evaluasi terhadap Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memonitor implementasi reformasi birokrasi melalui berbagai instrumen demi memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
 
Kepala Bagian Administrasi dan Pelaporan, Aan Syaiful Ambia, mengatakan bahwa salah satu instrumen evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melaluu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). “Upaya-upaya yang dilakukan dan yang termuat di dalam komponen pengungkit nantinya akan dibandingkan dengan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kabupaten/Kota setempat”, ujarnya. (Ian)
20180924 FGD Pengembangan SAKIP
 
Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat memberikan arahan dalam FGD Pengembangan Kebijakan SAKIP, Jakarta (24/09)
 
JAKARTA - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Focus Group Duscussion Pengembangan Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di hotel Grand Kemang, Jakarta (24/09). FGD tersebut dilakukan dalam rangka merumuskan ukuran kinerja agar efektif dalan pelaksanaannya.
 
Dalam FGD kali ini, Deputi RBKunwas mengundang Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Keempat Pemerintah Daerah tersebut yang juga merupakan instansi dengan peringkat akuntabilitas kinerja terbaik, menjadi bahan FGD untuk menentukan ukuran kinerja yang efektif.
 
Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, menjelaskan bahwa manajemen kinerja memang telah diterapkan sejak lama, namun ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya saat ini. Perbedaan paling mendasar adalah adanya unsur ukuran kinerja.
 
"Kalau dulu semuanya ukurannya hanya keuangan saja, fokusnya keuangan. Jadi kalau proyek, ukurannya sudah berapa uang itu terserap. Sekarang sudah tidak bisa begitu, ukuran harus jelas. Karena akan mempengaruhi kinerja yang akan dihasilkan, akan mempengaruhi kinerja organisasi, akan mempengaruhi kinerja individu," jelas Ateh.
 
Menurutnya, dalam penerapan Performance Based Birokrasi, ASN akan diukur kinerjanya. Dengan demikian, kedepannya ASN akan mendapatkan tunjangan yang bergantung pada kinerja organisasi dan kinerja individu. Oleh karena itu, implementasi manajemen kinerja harus dilakukan dengan baik sejak melakukan perencanaan.
 
"Kalau awalnya salah memberikan ukuran kinerja, misalnya terlalu rendah itu tidak akan bisa di cascade, dari awal salah maka seterusnya juga pasti salah. Ukuran kinerja ini adalah inti dari manajemen kinerja. Menanam padi itu lebih susah daripada menanam semak-semak, memang kalau menanam yang baik itu lebih sulit ," ungkap Ateh.
 
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Yogyakarta, Tavip Agus Rayanto, menjelaskan bahwa penerapan Performance Based Organization harus dilakukan secara konsekuen dan kosisten. Perubahan mindset dalam tata kelola pemerintahan juga dikatakannya sebagai satu hal penting yang tidak bisa ditinggalkan.
 
Dalam organisasi, Tavip mengungkapkan bahwa suatu organisasi lahir karena adanya strategi untuk menuju suatu tujuan. Bisnis proses sebuah organisasi juga harus dibentuk terlebih dahulu sebelum membentuk OPD.
 
"Harus ada faktor pembentuk untuk menghubungkan antara sasaran dengan program. Jadi dalam menyusun program dan kegiatan, kita harus mengerti dulu apa saja yang menjadi faktor pembentuk menuju sasaran yang ingin dicapai. Kita tidak bicaraa tentang rupiah, tapi kinerja yang akan dihasilkan. Visi misi harus bisa menjawab isu lokal, konteks itu, dalam konteks objektifnya akan di kawal pada level organisasi," jelas Tavip. (ris)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office