Evaluasi RB dan SAKIP KKP

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan peningkatan penilaian terhadap hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018. Hal tersebut disampaikan Sekretaris KKP, Nilanto Prabowo saat membuka entry meeting pelaksaan evaluasi RB dan SAKIP KKP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (26/07).

Dikatakannya, KKP sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil evaluasi tersebut, salah satunya dengan menginternalisasikan program-program reformasi birokrasi hingga level pelaksana. Selain itu, KKP juga telah membentuk agen-agen perubahan yang kemudian dijadikan role model sesuai dengan Peraturan Menteri KKP.

“Hal pertama yang sudah kita lakukan adalah menginternalisasi program RB hingga level Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua sudah terbentuk 171 agen perubahan atau role model sesuai dengan Peraturan Menteri KKP," ujarnya.

Untuk mendukung capaian yang telah ditetapkan tersebut, Nilanto juga menuturkan bahwa pembenahan juga dilakukan dalam aspek perumusan regulasi. Hal tersebut dilakukan agar kualitas kebijakan yang dihasilkan terjadi peningkatan.

"Kita juga sudah melakukan penyusunan rancangan peraturan perundangan berbasis regulatori impact, untuk memastikan peraturan perundangan yang kita siapkan betul-betul akan mampu meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah. Selain itu, kita juga telah melakukan simplifikasi perizinan yang bersifat Online Single Submition (OSS)," ungkapnya.

Selain aspek regulasi, jaringan dokumentasu informasi hukum KKP juga tak luput dari perhatian. KKP saat ini telah mengintegrasikan jaringan dokumentasi informasi hukum dalam jaringan informasi hukum nasional. Saat ini, KKP telah memiliki One Data yang dirasionalisasi menjadi 19 aplikasi dari sebelumnya yang berjumlah 259 aplikasi.

Seperti diketahui sebelumnya, pada tahun 2017 KKP telah mendapatkan predikat BB dengan nilai 78,95 pada evaluasi RB dan predikat A dengan nilai 82,45 pada evaluasi SAKIP. Namun hasil tersebut terus diupayakan untuk bisa meningkat pada evaluasi tahun ini melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, agar organisasi KKP bisa menjadi organisasi yang tepat proses, tepat fungsi, dan tepat ukuran. (dyn)

Exit Meeting Evaluasi RB dan SAKIP Setjen BK DPR RI

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkomitmen penuh terhadap perbaikan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI). Hal tersebut disampaikan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (25/09).

Menurut Indra, permasalahan reformasi birokrasi dalam tubuh Setjen dan BK DPR RI, harus ditangani secara serius mengingat kepercayaan publik terhadap DPR yang semakin membaik. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap kinerja DPR harus dijaga dengan mengaplikasikan prinsip keterbukaan.

Penanganan reformasi birokrasi disadari betul oleh Setjen DPR RI bahwa hal tersebut harus dilakulan secara berkelanjutan. Komitmen perubahan dalam reformasi birokrasi di tubuh DPR juga mendapat dukungan penuh dari para pimpinan.

"Kami serius menangani reformasi birokrasi ini, bahkan Wakil Ketua, Bapak Fahri Hamzah telah memberi arahan langsung terkait pergerakan reformasi birokrasi di Setjen BK DPR RI dan kami telah memiliki aplikasi DPR Now dengan prinsip keterbukaan terhadap masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung, mengapresiasi komitmen dan langkah yang telah dilakukan oleh Setjen BK DPR dalam reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Setjen BK DPR dibilai sudah cukup baik untuk mendorong reformasi birokrasi.

Namun demikian, Naptalina mengungkapkan bahwa dalam akuntabilitas kinerjanya, DPR masih harus banyak melakukan upaya perbaikan secara teknis. Hal ini dilakukan agar pelayanan terbaik mampu dirasakan oleh stakeholders.

"Sangat perlu disusun cascading kinerja di setiap Deputi di Setjen BK DPR RI. Sehingga bisa tergambar orientasi pelayanan untuk Deputi sampai pada anggota dewan," katanya. (sa)