Sesi Foto Bersama Usai Evaluasi Zona Intergitas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Jumat (16/11)

JAKARTA - Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memang harus diikuti oleh komitmen tinggi pimpinan organisasi untuk melakukan berbagai perubahan. Komitmen pimpinan memang menjadi faktor penentu keberhasilan suatu unit kerja membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

Namun demikian, di balik keberhasilan pembangunan zona integritas melakui komitmen tinggi pimpinan, akan menghadirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah perubahan mindset serta mengubah persepsi publik.

Dalam melakukan perubahan demi tercapainya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menghadapi permasalahan serupa. Wakil Jaksa Agung, Arminsyah, dalan evaluasi zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jumat (16/11), mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung menuntut terciptanya perubahan demi mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM.

"Perubahan itu harus dilakukan, reform ini harus ada korban dan pengorbanan, mungkin satu hal yang tidak menyenangkan, tetapi harus dilakukan. Karna kalau tidak berubah, ya mati," ujarnya.

Arminsyah juga mengungkapkan bahwa perubahan tidak hanya akan dilakukan oleh unit kerja atau satuan kerja yang berpredikat WBK. Melainkan yang sudah mendapatkan predikat WBK harus terus belajar dan melakukan berbagai perubahan serta pembenahan demi mendapatkan predikat WBBM.

"Wbk harus diikuti pembelajaran secara terus menerus, harus dan melakukan perubahan-perubahan. Harus tanggung jawab, karena akan jadi percontohan. Disamping harus mempertahankan yang sudah WBK, tapi juga harus patut dicontoh teman-teman yang mau WBK," katanya.

Oleh karena itu, Arminsyah juga mengingatkan bahwa setiap unit kerja atau satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akan mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun inj, harus bisa meningkatkan penilaian untuk tahun selanjutnya.

"Tahun depan, yang sudah lolos WBK setelah pengumuman, saya akan terus pantau agar bisa WBBM. Jangan sampai sudah WBK, tapi tahun selanjutnya turun, ini kan namanya main-main. Kalau sudah WBK, jangan macam-macam, harus di jaga betul," tegas Arminsyah.

Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman, mengungkapkan bahwa pembangunan zona integritas ini merupakan momen yang harus dimanfaatkan untuk memperbaiki dan memperbaharui segala sesuatu dari sebelumnya. Salah satu hal yang bisa diperbaiki adalah pemahaman masyarakat terhadap fungsi Kejaksaan yang selama ini dinilai kurang baik.

"Ada hal mendasar yang menjadi pertimbangan, kami bukan latah untuk mengikuti mengikuti program. Tapi kita harus lihat, secara kelembagaan, Kejaksaan adalah bagian dari pemerintah, kita tengok isu yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, kemudian fenomena opini masyarakat terhadap apa yang dilakukan Kejaksaan, selalu dinilai kurang oleh masyarakat, kemudian pemahaman fungsi kejaksaan," katanya.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, juga mengatakan bahwa momen tersebut memang tepat untuk melakukan berbagai perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya Instansi Pemerintah yang mengajukan unit kerja menuju WBK/WBBM.

"Dampaknya sudah luar biasa, sudah banyak Kementerian/Lembaga yang mengajukan untuk bisa mendapatkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM, sampai di luar negeri juga sudah mulai bergerak. Saya mengapresiasi, karena saya tau persis sulitnya membangun ini, sulitnya membangun persepsi masyarakat, sulit tanpa adanya komitmen pimpinan," tutur Ateh. (ris)

Menteri PANRB Syafruddin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Grand Design yang diadakan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Rabu (14/11)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menganalogikan reformasi birokrasi dengan busur beserta anak panahnya. Kedua benda yang saling melengkapi itu harus dikuatkan dan diasah agar mampu melesat dengan baik.

Analogi tersebut dikisahkan Menteri Syafruddin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Grand Design yang diadakan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Rabu (14/11). "Ibarat busur panah, selain mengasah anak panah atau birokrasinya, kita juga harus menguatkan SDM-nya, busurnya," ujarnya dalam seminar yang bertajuk Public Administration Indonesia 2045 tersebut.

Untuk mencapai grand design tahun 2045 itu, Menteri Syafruddin menekankan pentingnya pembangunan SDM sebagai aset kemajuan bangsa. Diakuinya bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat mumpuni, namun untuk mengelola itu dibutuhkan SDM yang berkualitas dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Berdasarkan penelitian United Nations Development Programs (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2016 menduduki peringkat 113 dari 188 negara dengan nilai indeks komposit 0,689. "Indonesia masih tergolong dalam negara dengan pembangunan manusia sedang," jelas Syafruddin.

Untuk meningkatkan nilai SDM, perbaikan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pun terus dilakukan. Salah satunya melalui kebijakan publik yang konsisten dengan perubahan yang membuat birokrasi adaptif terhadap fase kritis.

Peningkatan kualitas itu tak hanya untuk kepentingan para birokrat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu juga berdampak luas pada pemerataan pembangunan, mendekatkan negara pada warganya, dan meletakkan pondasi kebangsaan yang utuh untuk memenangkan persaingan dunia.

Perbaikan kualitas SDM aparatur itu juga harus ditunjang dengan sistem kelembagaan dan tata laksana yang efektif. Menurut mantan Wakapolri itu, fokus dan prioritas adalah kunci utama yang perlu dikuatkan dalam birokrasi. Dikatakan, pemerintah fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan sekaligus solusinya. "Apa yang dirasakan sudah efektif agar dipertahankan dan di-update, sedangkan yang usang atau tak relevan harus diganti," tegasnya.

Ia juga menekankan, bahwa organisasi birokrasi yang inovatif harus terus dikembangkan. Pengembangan SDM juga sangat penting bagi kemajuan atau pengembangan organisasi tersebut. Peran birokrasi harus bersinergi, integrasi, serta kolaborasi antar aktor dan stakeholder pembangunan.  Dengan keterpaduan antara kualitas SDM dan efisien pada hal-hal administratif, pemerintah bisa mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Pada akhirnya, 'busur' dan 'panah' yang telah diasah dan diperkuat itu akan mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. "Yang mendorong akselerasi pencapaian birokrasi Indonesia, mengarahkan ke bangsa-bangsa yang bermartabat," pungkasnya. (don)

Menteri Syafruddin dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, di Kantor BPSDM Jakarta, Rabu (14/11).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mendorong para kepala daerah melaksanakan reformasi birokrasi di wilayahnya masing-masing. Ia menginginkan setiap pemimpin daerah menjadi pionir budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif, dan profesional.

"Tuntutan dari dunia usaha dan masyarakat terhadap keterbukaan pengelolaan sistem pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik semakin kuat," ujar Menteri Syafruddin dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, di Kantor BPSDM Jakarta, Rabu (14/11).

Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pelayanan publik sudah menjadi keharusan saat ini. Perubahan yang cepat dalam sistem pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan kinerja SDM yang mampu berevolusi cepat untuk menggerakkan perubahan dalam birokrasi.

Reformasi birokrasi melalui manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan akan menghasilkan SDM aparatur yang handal dan profesional. Pola kepemimpinan daerah yang tepat untuk mengembangkan kapasitas SDM aparatur akan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan daerah. "Pemimpin daerah menjadi coach dan motivator menyiapkan dan mengalokasikan SDM sesuai kebutuhan serta tugasnya," tegas Syafruddin.

Pemimpin daerah diharapkan terus mencari strategi yang tepat untuk memperluas akses layanan masyarakat hingga ke pelosok dengan melakukan redistribusi ASN yang tepat. Meningkatkan efektivits jalannya pemerintahan daerah dan menghilangkan praktik negatif saat proses seleksi ASN.

Tujuannya birokrasi di Indonesia akan fokus untuk penguatan di berbagai sektor terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Kuncinya, pola pembinaan dan pengembangan SDM di daerah harus sejalan dengan pola pembangunan pusat. Karena penyelenggaraan birokrasi yang baik membutuhkan kualitas aparatur yang baik pula.

Disampaikan bahwa saat ini nilai rata-rata indeks reformasi birokrasi trennya mengalami peningkatan, pada Kementerian/Lembaga meningkat dari 65,78 ditahun 2015 menjadi 71,91 ditahun 2017.

Sementara pada pemerintah provinsi meningkat dari 41,61 ditahun 2015 menjadi 60,47 pada tahun 2017. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota meningkat dari sebelumnya 42,96 tahun 2015 menjadi 64,61 pada 2017. Sementara untuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menggeser grafik kategori peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2015 daerah yang mendapat predikat A sebanyak 7, predikat BB 35, predikat B ada 75, predikat CC ada 201, predikat C sebanyak 242, predikat D ada 15. Sementara pada tahun 2017 mengalami kenaikan dimana predikat A diraih 16 daerah, predikat BB sebanyak 62, predikat B ada 198 daerah, predikat CC ada 196, predikat C sebanyak 138, predikat D sebanyak 3.

“Artinya banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan karena semakin efisien, dan berdampak pada penghematan anggaran pemerintah sebanyak 41 triliun ditahun 2017,” ujarnya. 

Menteri Syafruddin pun memberi catatan yang harus diperbaiki khususnya pada 312 pemerintah kabupaten dan kota yang masih pada nilai SAKIP CC, C, dan D agar berupaya keras dan masif bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansinya masing masing.

Selain itu dijelaskan pada tahun 2017 telah dibangun 109 unit percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan hingga semester 1 tahun 2018 telah diusulkan sebanyak 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. (byu)

Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat memberikan arahan dalam evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Di Lingkungan Polri Gelombang IV, Rabu (14/11)

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Polri adalah dengan membangun zona integritas terhadap seluruh unit kerjanya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal tersebut diungkapkan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri (Asrena), Gatot Eddy Pramono, saat memberikan arahan dalam evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Polri Gelombang IV, Rabu (14/11). Menurutnya, melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyrakat.

"Tujuan dari semua ini adalah public trust. Karena kalau suatu organisasi sudah mendapat trust dari masyarakat, maka organisasi itu akan survive dan terus berkembang," katanya.

Namun demikian, Gatot juga mengingatkan kepada seluruh jajaran anggota Kepolisian agar bersiap dengan segala konsekuensi dalan melakukan perubahan. Ini dikarenakan dalam melakukan setiap perubahan, pasti akan ada pengorbanan yang harus dilakukan demi peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, Gatot mewanti-wanti kepada seluruh jajaran agar tidak bermain-main dalam membangun zona integritas. Sebab, instansi Polri yang akan menanggung beban mengingat unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM akan menjadi percontohan nasional.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri (Karo RBP), Adhi Prawoto, juga menuturkan bahwa pembangunan zona integritas tidak bisa dilakukan tanpa adanya komitmen pimpinan dan jajarannya. Komitmen pimpinan harus diikuti oleh jajarannya guna mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Jadi jngan menanggap remeh tentang pembangunan zona integritas ini. Sungguh-sungguhlah, jangan hanya main-main," tegas Adhi.

Sementara itu Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PABRB), M. Yusuf Ateh, juga mengatakan bahwa zona integritas menuju WBK/WBBM bukanlah hal main-main atau sekedar program biasa. Namun pembangunan zona integritas membutuhkan waktu panjang dan upaya yang luar biasa untuk melakukan perubahan.

Ateh mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri selama ini. Ateh menilai sudah banyak kemajuan yang dilakukan Polri dalam nereformasi organisasi demi mewujudkan pembangunan zona integritas.

"Peringkat WBK/WBBM ini bukan main-main. Sudah banyak kemajuan yang luar biasa di Polri, saat ini hampir semua Kementerian, Lembaga, Pemda, sudah tahu tentang kemajuan Polri," ujarnya. (ris)