wrapper

20181109 kpk 3

Menteri PANRB bersama Menteri Dalam Negari dan Ketua KPK, Jumat (9/11).

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk  cegah  korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Caranya, dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 tentang APIP.

SK pengangkatan inspektur di pemkab/pemkot yang selama ini ditandatangani oleh Sekda, nantinya akan ditandatangani oleh Gubernur. Begitu pun dengan Pemprov, yang saat ini SK-nya ditandatangani oleh Sekda Provinsi, nantinya ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. “Tujuan utamanya untuk pencegahan korupsi dengan meningkatkan peran inspektorat, terutama di daerah”, ujar Menteri PANRB Syafruddin saat rapat bersama Mendagri dan Ketua KPK, di Jakarta, Jumat (09/11).

Sebagai pengawas internal, inspektorat di lingkungan pemda, selama ini perannya dirasa kurang maksimal karena posisinya berada di bawah sekretaris daerah. Menurut Menteri Syafruddin, inspektur di daerah sering khawatir untuk mengawasi atau melaporkan atasannya. "Mereka yang bekerja di APIP seringkali khawatir melaporkan hal-hal yang menjurus korupsi," imbuh Syafruddin.

APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Anggota APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal senada dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia mengungkapkan, keberadaan inspektorat di pemerintah daerah masih lemah. “Ada SKPD yang tidak menganggap penting adanya  inspektorat," kata Tjahjo.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, dimungkinkan akan ada open bidding bagi jabatan inspektur. Menurutnya, yang terpenting bagi jabatan ini adalah independensi. Revisi PP itu diharapkan  terlaksana awal tahun 2019. “Ini bisa jadi kado tahun baru bagi masyarakat Indonesia,” tandasnya. (don)

20181107 SI
 
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh saat memberikan arahan dalam acara Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kemenkumham, (5/11).
 
NUSA DUA - Pembangunan Zona Integritas meuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mulai membuahkan hasil. Pada evaluasi Zona Integritas tahun 2018, Kemenkumham meloloskan 10 unit kerjanya sebagai calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM.
 
Seperti diketahui, 10 unit kerja tersebut telah berhasil lolos dalam survei yang dilakukan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat atas perubahan dan perbaikan pelayanan. Namun demikian, 10 unit kerja tersebut belum tentu akan mendapatkan predikat WBK/WBBM, karena masih akan melalui tahap evaluasi pengungkit.
 
Dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kemenkumham, Senin (04/11), Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, mengungkapkan bahwa pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenkumham telah melalui proses panjang yang tidak mudah. Menurutnya, Kemenkumham sudah berkali-kali mengajukan unit kerjanya untuk bisa mendapatkan predikat tersebut, tetapi selalu gagal dalam beberapa tahun terakhir.
 
"Dari situlah kita terpacu. Ini prosesnya panjang, ini juga yang sering saya ingatkan kepada teman-teman bahwa mimpi jangan hanya sekedar mimpi, tapi bermimpilah setinggi-tingginya dan jatuh di bintang-bintang. Mimpi itu perlu, nanti kalau sudah ada mimpi, pasti ada upaya untuk mencapai mimpi itu," katanya.
 
Bambang juga menuturkan bahwa apa yang telah diperoleh Kemenkumham hingga saat ini adalah buah dari komitmen dan kerja keras bersama. Oleh karena itu, Bambang berharap apa yang telah didapat bisa dipertahankan dan terus berinovasi.
 
"Ini namanya kerja kolaborasi, todak ada lagi namanya kerja koordinasi. Kalian harus betul-betul jadi role model, jadi motor penggerak di setiap UPT. Selanjutnya adalah memperhatikan area reformasi birokrasi harus dipahami dengan baik. Yang harus diperhatikan juga adalah untuk menjaga survey setelah pengungkitnya," ujar Bambang.
 
Dalam kegiatam yang turut dihadiri Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Permasyarakatan, Direktur Jenderal Imigrasi, Staf Ahli Bidang Ekonomi, dan Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebagai evaluator tidak memberikan jaminan bahwa 10 unit kerja tersebut lolos dalam evaluasi pengungkit. Hal tersebut disampaikan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh.
 
Secara perbandingan, evaluasi zona integritas terdiri atas 60% pengungkit dan 40% survei. Menurut Ateh, apabila di salah satu komponen evaluasi tidak memenuhi syarat, maka bisa dipastikan bahwa unit kerja tersebut akan gagal untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.
 
"Sebenarnya nilai dari survey itu hanya 40, tapi kalau tidak lolos survey, walaupun pengungkitnya 100% dari 60, tetap tidak lolos. Survey ini mencerminkan bagaimana masyarakat menerima apa yang kita berikan," ungkap Ateh.
 
Oleh karena itu, Ateh berharap apa yang telah didapatkan oleh Kemenkumham berdasarkan hasil survei bisa dibuktikan secara benar melalui pengungkitnya. Tak lupa juga Ateh menekankan bahwa kedepannya seluruh unit kerja sudah seharusnya berpredikat WBK/WWBM.
 
"Buktikan bahwa survey ini tidak salah. Ini bukan hal baru, amanatnya seluruh unit kerja itu harus WBK/WBBM, kita harus buat bagaimana mempertahankannya, kita fokus pada pelayanan masyarakat secara langsung. Saya pesan, karena ini akan menjadi percontohan seluruh instansi, maka harus membawa nama baik Kumham dan nama baik pemerintah, tolong di jaga benar. Saya sudah lihat, hampir semuanya sudah bagus, tapi memang harus ditingkatkan untuk lebih baik lagi," tutupnya. (ris)

20181030 Rakor Tim Asistensi

Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas, saat memberika arahan dalam Rakor Tim Asistensi RB Daerah (29/10)

BANDUNG - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah, Senin (29/10). Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat progres percepatan implementasi reformasi birokrasi di daerah demi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Ronald Andrea Annas, memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Tim Asistensi dalam mendorong implementasi reformasi birokrasi di daerah. Kontribusi yang diberikan oleh Tim Asistensi terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan menjadi piloting dinilai memberikan dampak yang positif.

Namun demikian, Ronald mengungkapkan bahwa ruang-ruang perbaikan masih tetap terbuka walaupun daerah yang menjadi piloting dinilai telah memperbaiki implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Salah satu penekanan perbaikan yang harus terus dilakukan adalah meningkatkan kualitas tim Asistensi agar optimalisasi percepatan reformasi birokrasi daerah bisa tercapai.

"Kami mengapresiasi atas kontribusi Tim Asistensi Daerah dalam membantu Kabupaten/Kota yang SAKIPnya belum baik. Namun diharapkan komposisi Tim Asistensi dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya agar dapat lebih optimal mendampingi Kabupaten/Kota," ujar Ronald.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan Training of Trainers (TOT) bagi seluruh Tim Asistensi sebelum memberikan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota yang ditetapkan menjadi piloting percepatan implementasi reformasi birokrasi. Diharapkan, Tim Asistensi mampu mendongkrak implementasi reformasi birokrasi sebagai perpanjangan tangan Kementerian PANRB. (ian)

20181028 milenialfest

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam acara Milenial Fest 2018 bertajuk #LayaniGenerasiKita di Djakarta Theater, Jakarta, Minggu (28/10).

JAKARTA – Kaum milenial menjadi tonggak penting bangsa Indonesia. Di era modern ini, generasi milenial diajak untuk ikut memperbaiki reformasi birokrasi.

“Kita harapkan kaum milenial bisa memberikan konstribusi besar kepada bangsa Indonesia terutama SDM aparatur yang akan menggawangi seluruh roda pemerintahan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam acara Milenial Fest 2018 bertajuk #LayaniGenerasiKita di Djakarta Theater, Jakarta, Minggu (28/10).

Menteri Syafruddin mengatakan, pemerintah mengajak kalangan milenial untuk bergabung dalam birokrasi, dengan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Para pemuda diajak untuk menjalankan mesin birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan segenap kemampuan terbaiknya.

Lanjutnya dijelaskan, saat ini pemerintah melakukan rekrutmen CPNS dengan membuka 238.015 formasi yang terdiri atas 51.271 formasi untuk 76 K/L dan 186.744 formasi untuk 525 pemerintah daerah. Melalui seleksi CPNS kali ini, pemerintah berharap mendapatkan putra-putri terbaik bangsa.

Menurut Syrafruddin, inovasi dan daya kreativitas yang tinggi serta dengan daya juang yang kuat, membuat birokrat milenial mumpuni dalam menjalankan peran dan terdepan dalam menjawab tantangan yang hadir di dunia. “Dengan generasi milenial yang inovatif sebagai human capital birokrasi, kita tidak akan kalah cepat dan inovatif dengan para pelaku usaha,” ujarnya. (dit)

20181025 jumpa pers 4 tahun jokowi5

Menteri PANRB Syafruddin saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam jumpa pers bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja di Kantor Sekretariat Negara, Kamis (25/10).

JAKARTA - Sejumlah capaian berhasil ditorehkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Secara umum, hal itu dapat dilihat dari peningkatan indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi yang mengalami peningkatan.

"Kedua indeks tersebut, merepresentasikan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang grafiknya terus meningkat," ujar Menteri PANRB Syafruddin saat konferensi pers bersama empat tahun Kabinet Kerja di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (25/10).

Dikatakan, nilai rata-rata indeks reformasi birokrasi meningkat, baik di tingkat kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah. Di tingkat K/L meningkat dari 65,78 pada tahun 2015 menjadi 71,91 pada tahun 2017. Pada pemerintah provinsi, meningkat dari 41,61 di tahun 2015 menjadi 60,47 di tahun 2017. Sementara level kab/kota meningkat dari 42,96 di tahun 2015 menjadi 64,61 di tahun 2017.

Syafruddin menegaskan, pencapaian tersebut telah mendongkrak berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia, seperti World Economic Forum yang mencatat indeks daya saing nasional naik 5 peringkat dari ranking 41 (2016) ke ranking 36 (2017). Sementara Bank Dunia mencatat indeks kemudahan berusaha naik 19 peringkat dari ranking 91 (2016) ke ranking 72 (2017). Bank Dunia juga mencatat indeks efektivitas pemerintahan tahun 2016 naik 17 peringkat dibandingkan tahun 2015. Sementara Transparency International mencatat indeks persepsi korupsi tetap stabil pada skor 37.

Melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, karena semakin efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, serta mampu menetapkan ukuran dan target kinerja secara jelas. SAKIP mampu memangkas inefisiensi anggaran pemerintah juga mengalami penghematan sebesar Rp 41,15 triliun pada 2017.

Terkait dengan pembangunan zona integritas, tahun 2017 sudah hadir 109 unit percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). "Hingga akhir semester I tahun 2018, sudah diusulkan sebanyak 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM," imbuh mantan Wakapolri ini.

Dikatakan, fokus pembangunan Zona Integritas tahun 2018 diarahkan pada sektor penegakan hukum, khususnya untuk Polres, Kejari dan Pengadilan untuk mengintegrasikan sistem percepatan penanganan perkara, serta unit pelayanan BPN/ATR (kantor pertanahan) dan kecamatan.

Dalam penataan kelembagaan, pemerintah telah menghapus 23 Lembaga Non Struktural (LNS) dalam kurun waktu 2014 sampai 2017. “Lembaga tersebut dihapus karena tugasnya tumpang tindih dan sudah ditangani K/L teknis,” ujarnya.

Kementerian PANRB sudah melakukan penataan terhadap 24 K/L untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi, antara lain di bidang Polhukam, di bidang perekonomian dan kemaritiman, dan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Baru-baru ini, pemerintah juga telah menerbitkan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang sering dikenal e-government.  Dengan adanya Prespres ini, diharapkan mendorong upaya percepatan integrasi infrastruktur, aplikasi, proses bisnis, serta single and safety data SPBE secara nasional. “Ini diperlukan untuk meminimalisir duplikasi yang berakibat pemborosan keuangan negara, melalui pelibatan beberapa kementerian K/L terkait,” tegas Syafruddin.

Dalam hal peningkatan kualitas SDM Aparatur, dilakukan melalui rekrutmen ASN secara lebih transparan, berintegritas. “Ini untuk menyaring CPNS yang berkualitas, sebagai mesin utama bagi berjalannya roda pemerintahan,” jelasnya seraya menambahkan  bahwa tahun 2018, jumlah pelamar mencapai 3.628.284 orang.

Mulai tanggal 26 Oktober 2018, akan dilakukan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) pada 873 titik di seluruh Indonesia. Banyaknya titik lokasi SKD ini untuk memudahkan dan mendekatkan pelamar ke lokasi tes, sehingga menghemat biaya yang dikeluarkan peserta tes.

Di akhir proses seleksi, akan diambil sebanyak 238.015 formasi CPNS untuk ditempatkan sebagai tenaga pendidikan (52%), tenaga kesehatan (25%), dan tenaga teknis/infrastruktur (23%). Pemerintah juga memanfaatkan CPNS lulusan sekolah tinggi kedinasan sebagai agen pemersatu dan perekat NKRI, melalui sistem penempatan yang menyebar ke seluruh daerah dan NKRI, tidak ditempatkan di daerah asal.

Kementerian PANRB juga menggenjot rancangan PP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Hal ini untuk mengakomodasi para tenaga yang sudah mengabdi lama untuk negara, namun tidak lolos dalam seleksi CPNS, serta untuk menarik para diaspora untuk berperan membangun negeri,” ujarnya.

Dalam bidang pelayanan publik, Kementerian PANRB mendorong pembentukan Mal Pelayanan Publik. (MPP). Hingga tahun 2018, sudah beroperasi 10 MPP yang memadukan beragam pelayanan dari pemda, pemerintah pusat, BUMN/ BUMD pada satu lokasi yang mudah di akses masyarakat. “Saat ini, ada 15 Mal Pelayanan Publik lain yang sudah siap diluncurkan dan segera diresmikan,” ujarnya.

Inovasi pelayanan publik juga dikembangkan secara luas melalui ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang setiap tahunnya diikuti oleh K/L, pemda, BUMN/BUMD. Bagi instansi daerah yang masuk kategori Top 40 Inovasi Pelayanan Publik, diberikan Dana Insentif Daerah (DID).  Bahkan, terdapat inovasi dari Indonesia yang meraih juara pertama kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat internasional yang diselenggarakan PBB. Inovasi tersebut berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Kementerian PANRB juga membangun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terintegrasi dengan LAPOR!. Sistem ini berkolaborasi bersama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI, guna mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat agar direspon cepat oleh instansi terkait. “Sebanyak 834 instansi terhubung melalui sistem ini. Sementara aktivitas pengaduan hingga akhir September 2018 sebanyak 1.335.389, dengan estimasi pengaduan masyarakat perharinya sebanyak 574 laporan,” imbuh Menteri Syafruddin.

Menteri menambahkan, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara seperti Korea Selatan untuk pengelolaan SDM ASN dan e-government, Australia untuk pengelolaan SDM ASN, serta Azerbaijan dan Georgia untuk penyelenggaraan pelayanan publik. (humas)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office