wrapper

 20180903 menteri surabaya7 pakde karwojpeg
 
Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Zona Integritas (ZI), dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (03/09).
 
SURABAYA - Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirasakan betul manfaatnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada sambutannya dalam acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Zona Integritas (ZI), dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (03/09).
 
Dalam acara yang dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur, serta OPD terkait, Soekarwo menjelaskan manfaat implementasi SAKIP bagi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, ada enam poin penting yang sangat dirasakan manfaatnya, pertama dapat mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah provinsi dan OPD.
 
Kedua, penganggaran yang berbasis pada kinerja. Selanjutnya memudahkan untuk menentukan program yang bersifay prioritas dan pendukung, mengubah paradigma kerja menjadi kinerja, sebagai dasar pemberian rewards and punishment, serta menjadi dasar penentuan bagi pemerintah provinsi untuk melakukan mutasi dan rotasi.
 
Adapun manfaat implementasi SAKIP tersebut memberikan implikasi yang sangat besar bagi Pemprov Jatim. Implikasi tersebut mempengaruhi capaian Indikator Kinerja Utama Pemprov Jatim yang antara lain adalah pertumbuhan PDRB/LPE, Indeks Gini, Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia, Presentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kesalehan Sosial.
 
Impact implementasi SAKIP tersebut dikatakan memberikan sentimen positif terhadap proses pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. "AKIP memberikan sumbangan pertumbuhan tinggi dan mengurangi kesenjangan" kata Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo.
 
Melalui implementasi SAKIP juga, Pemprov Jatim saat ini sedang mengembangkan prinsip manajemen pelayanan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat (Participant Based Development). Dengan demikian, proses pembangunan akan lebih mengedepankan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 
Selain itu, Pemprov Jatim juga terus melakukan berbagai langkah percepatan implementasi SAKIP dengan mengintegrasikan sistem perencanaan dengan budget, dan sudah masuk dalam KUA/PPAS. Kemudian dalam RAPBD 2019 Prov Jatim juga akan menerapkan e-new budgeting, yaitu pengintegrasian antara e-planning, e-budgeting, serta konsistensi pelaksaannya.
 
"Kita harus menempatkan uang ini digunakan untuk apa. Kita akan terapkan e-new budgeting di RAPBD 2019 untuk menjaga konsistensi pelaksaanaannya. Jadi satuan harga sudah masuk ke dalam sistem tersebut," ungkapnya.
 
Senada dengan yang disampaikan oleh Pakde Karwo, Bupati Bondowoso, Amin Said Husni juga menuturkan hal yang sama terkait dengan manfaat pengimplementasian SAKIP. Menurutnya, implementasi SAKIP yang dilakukan di Kabupaten Bondowoso langsung memberikan implikasi positif, di mana pada tahun 2017 lalu terjadi penghematan anggaran dan membuat Kabupaten Bondowoso berpredikat BB pada evaluasi tahun 2017.
 
"Tahun 2015, hasil evaluasi kami masih CC, kami merasa terpacu untuk menggenjot malakukan perbaikan. Dan alhamdulillah tahun 2017 kami melompat menjadi BB. Kami ternyata tadinya CC karena perencanaannya tidak fokus, sasarannya terlalu banyak, 46 sasaran dan 221 indikator, kemudian difokuskan menjadi 12 sasaran dan 24 indikator," ujar Amin.
 
Dengan menyederhanakan sasaran dan indikatornya, hal tersebut juga mempengaruhi jumlah program yang turut terpangkas dari sebelumnya 168 program menjadi 124 program. Hasilnya, Pemkab Bondowoso berhasil menghemat anggaran sebesar 166,96 miliar dari tahun 2017. Penghematan tersebut berasal dari alokasi anggaran untuk biaya belanja langsung, di mana pada tahun 2017 lalu dialokasikan sebesar 899,76 miliar untuk 704 kegiatan menjadi 732,81 miliar untuk membiayai 532 kegiatan di tahun 2018.
 
Amin mengatakan bahwa perubahan di tingkat perencanaan dan penganggaran yang lebih terintegrasi, memberikan implikasi yang besar terhadap penggunaan anggaran. "Selain ada perubahan di tingkat perencanaan, di penganggaran juga sudah lebih terintegrasi, lebih fokus dengan memprioritaskan program yang menjadi prioritas dan potensi daerah. Kita tidak lagi semata-mata berorientasi pada output, tapi lebih pada outcome. Output juga penting untuk pertanggungjawaban," jelasnya.
 
Hal serupa juga disampaikan Bupati Lamongan, Fadeli. Dikatakannya bahwa melalui implementasi SAKIP, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun Fadeli mengakui bahwa ruang perbaikan terus terbuka dan terus dilakukan berbagai upaya perbaikan.
 
"Hanya program dan kegiatan yang memiliki output dan outcome yang jelas yang dilaksanakan. Sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien menjadi agenda penting yang merupakan upaya yang mampu mewujudkan Lamongan terus bekerja memperbaiki kinerja pemerintahannya," kata Fadeli.
 
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, yang turut memberikan sambutan dan pengarahan pada acara tersebut, mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur, agar terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Menurutnya kehadiran pemerintah kepada masyarakat akan mempengaruhi pembangunan secara nasional.
 
"Kita harus memastikan terciptanya birokrasi bersih dari segala tindakan koruptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masayarakat. Capaian ini adalah buah hasil kerja keras yang panjang. Pemprov Jatim telah berhasil menjalankan fungsi pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dengan baik," ungkap Syafruddin.

20180903 menteri surabaya5

Menteri Syafruddin saat memberikan arahan pada acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Senin (03/09).

SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah berhasil mendorong kemajuan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di seluruh Kabupaten/kota di Jawa Timur. Menurutnya, apa yang dilakukan Jawa Timur perlu ditiru oleh provinsi lain di Indonesia, dan menjadi percontohan untuk daerah lain ke depan.

"Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis," ujarnya saat menghadiri acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Senin (03/09).

Menteri Syafruddin mengakui, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Jawa Timur optimal. Dari 38 kabupaten/kota, tercatat 33 diantaranya atau 87 persen kabupaten/kota telah mendapatkan predikat “baik” (B ke atas). "Artinya tinggal lima kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum baik,” ujarnya.

Menteri Syafruddin menegaskan, dengan SAKIP, instansi pemerintah dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran, serta mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran. "Implementasi SAKIP juga mendorong instansi pemerintah untuk memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil,"ungkapnya.

Selain itu, ukuran keberhasilan menjadi jelas dan terukur, serta menetapkan program/ kegiatan yang berkaitan atau mencerminkan pencapaian sasaran yang akan dicapai, serta melaksanakan rincian atas kegiatan tersebut sesuai dengan maksud kegiatan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang telah memberikan pendampingan atas implementasi SAKIP. Hal itu berujung pada keberhasilan Jawa Timur membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. "Terima kasih kepada Kementerian PANRB atas pendampingannya. Proses ini juga sebenarnya cukup lama, tidak langsung jadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Soekarwo menuturkan rahasia di balik kesuksesan Provinsi Jawa Timur mendorong Kabupaten/Kota di wilayahnya mendapat predikat memuaskan dalam evaluasi SAKIP antara lain dengan melakukan diseminasi SAKIP. Caranya, dengan  menyebarluaskan hingga ke seluruh perangkat daerah, sehingga mereka tidak asing dengan SAKIP.

Kedua, Pemprov Jatim tidak hanya melakukan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat daerahnya, tetapi juga melakukan helpdesk kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperdalam pengetahuan dan informasi terkait SAKIP.

Soekarwo menambahkan, pihaknya juga mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja sampai level staf. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 55 tahun 2015, sehingga seluruh perangkat daerah wajib melaksanakan mandat tersebut.

"Kalau Bupati atau Walikota punya komitmen, diturunkan ke bawah melalui Peraturan Bupati/Walikota, Insya Allah yang di bawah pasti ikut. Kuncinya asal kita mau pasti bisa. Ini bukan makhluk halus, ini barang kasat mata yang bisa kita pelajari," sergah Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo itu.

20180831 Sharing Session Kemenkeu 1
 
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) M.Yusuf Ateh dalam Sharing Session Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, di Yogyakarta, Kamis (30/08).
 
YOGYAKARTA - Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) menargetkan seluruh unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada evaluasi Zona Integritas tahun 2018. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, dalam Sharing Session Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Kamis (30/08).
 
Hadiyanto menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Republik indonesia, Sri Mulyani, mewajibkan kepada seluruh unit kerja untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM dan yang sudah mendapatkan predikat tersebut harus mempertahankan dan melakukan inovasi berkelanjutan. Oleh karena itu, Hadiyanto menjelaskan Kemenkeu telah melakukan berbagai perubahan dan perbaikan dalam proses bisnis Kemenkeu agar menghasilkan pelayanan terbaik bagi stakeholders.
 
"Kami terus memperbaiki bisnis prises kita, kami dorong terus untuk melakukan inovasi yang memungkinkan menghasilkan high impact pada program kenegaraan kita. Proses bisnis kita yang selama ini cukup birokratis, overlap, kita dorong terus untuk perbaikan. Agar menjadi proses yang mudah, simplify, pemanfaatan IT terus ditingkatkan, agar pelayanan kepada masyarakat optimal," ungkapnya.
 
Perbaikan proses bisnis dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders, menjadi salah satu langkah yang dilakukan Kemenkeu untuk mendongkrak hasil survei. Survei memang menjadi salah satu faktor penting guna mendapatkan predikat WBK/WBBM, karena survei termasuk salah satu unsur penilaian evaluasi zona integritas.
Senada dengan pernyataan Hadiyanto, di tempat yang sama, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemenkeu, Dini Kusumawati, juga menjelaskan bahwa survei menjadi tantangan penting bagi Kemenkeu untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. "Tantangannya di surveinya, jd tolong diperhatikan. WBK/WBBM ini barang lama, sejak 2012 kita cananglan, tahun 2013 kita satu-satunya yang mendapatkan predikat WBBM," jelas Dini, Jumat (31/08).
Seperti diketahui, sejak tahun 2012 mencanangkan pembangunan zona integritas, Kemenkeu sudah berhasil menyabet predikat WBK untuk 17 unit kerja dan WBBM untuk 11 unit kerja. Sementara pada tahun ini, Kemenkeu mengusulkan 98 unit kerja untuk mendapatkan predikat tersebut.
"Perintah Ibu Menteri, semua unit harus WBK/WBBM, itu juga sudah termasuk dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) Kemenkeu. Kita sudah duluan (pencanangan), pencanangan tahun 2012, jangan sampai keduluan sama instansi lain. Yang sedang kita bangun saat ini adalah digital assessment untuk memudahkan penilaian serta mendukung gerakan efisiensi di lingkungan Kemenkeu," kata Dini.
Dini juga mengingatkan kepada seluruh unit kerja Kemenkeu, agar predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bukan hanya sekedar pajangan dinding. "Jangan piagamnya di taruh di dinding kalau sudah dapat predikat ini, tapi bagaimana continous improvement. Yang dapat predikat itu kantornya, bukan personalnya, jadi boleh ada mutasi, tapi predikat harus tetap dijaga," tegasnya.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M.Yusuf Ateh, turut mengingatkan kepada unit kerja Kemenkeu agar suasana berkompetisi selalu didorong. Hal ini dikarenakan instansi pemerintah sudah banyak yang bergerak menuju perubahan dan perbaikan.
Hal tersebut terlihat dari antusiasme instansi pemerintah yang berlomba untuk mendaftarkan unit kerja mereka agar mendapatkan predikat WBK/WBBM dalam evaluasi zona integritas. "Tahun ini, secara akumulasi, jumlahnya lebih banyak yang mendfatar WBK/WBBM dibanding akumulasi tahun-tahun sebelumnya sejak 2011. Sejak tahun 2012 sampai 2017 sekitar 700an, sekarang hampir seribu unit kerja," ungkap Ateh.
Oleh karena itu, Ateh mengingatkan agar Kemenkeu tidak kalah dengan instansi lain yang berlomba untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. "Sekarang itu bukan hanya Kementerian Keuangan saja yang maju, banyak instansi lain yang juga mengajukan. Sekarang ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, mereka juga sudah maju, mereka sudah bergerak melakukan perubahan dan mendorong unit kerjanya menuju WBK/WBBM," katanya.
Sekretaris Deputi RBKunwas, Didid Noordiatmoko, turut menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas bukan hanya sekedar mendapatkan predikat WBK/WBBM. Melainkan bertujuan agar instansi pemerintah bisa mempercepat implementasi reformasi birokrasi sampai ke unit-unit terkecil.
Selain itu, pendelegasian komitmen dari pimpinan hingga individu di tingkat terbawah juga harus tersampaikan. Menurut Didid ini juga yang menjadi masalah dan tantangan di lingkungan Kemenkeu kedepannya untuk bisa mendapatkan dan mempertahankan predikat WBK/WBBM.
"Penguatan komitmen di level pimpinan sudah oke, masalahnya seberapa tingkat komitmen itu sampai level terbawah. Kemudian juga pada tahun lalu, dari 21 unit yang diajukan, yang lolos 11. Pengungkit tidak ada masalah, tapi kegagalannya karena survei. Tahun ini ditargetkan pak Sekjen 100%. Tampaknya teman-teman belum bisa menjelaslan kepada masyarakat yang dilayani tentang perubahan apa di unit kerja ibu bapak, jadi harus memastikan apa yang sudah dilakukan dengan perbaikan dan bisa dirasakan oleh masyarakat yang dilayani," ujarnya.
 

20180818 rb kunwas lombok

Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, didampingi Sekretaris Deputi RBKunwas, Didid Noordiatmoko, dan Prof. Evan M. Berman, memberikan donasi kepada ACT untuk disalurkan kepada korban bencana gempa di Lombok

JAKARTA - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) M. Yusuf Ateh berinisiatif menggandeng ACT (Aksi Cepat Tanggap) untuk menyalurkan bantuan yang sudah digalakkan sejak beberapa hari lalu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara yang tertimpa musibah di Lombok. 

Seperti diketahui sebelumnya, tanah air kita dilanda duka atas kejadian gempa yang menimpa Lombok  Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ratusan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar, memberikan duka mendalam bagi saudara kita di sana.

M. Yusuf Ateh menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp 50 juta  dan bantuan lainnya seperti kebutuhan sandang untuk kebutuhan korban gempa kepada ACT. Ia mengatakan bahwa bantuan yang diberikan diharapkan mampu membantu mengangkat beban saudara-saudara di Lombok. 

"Semoga apa yang kita berikan setidaknya mampu meringankan teman dan saudara kita di sana. Jumlahnya memang tidak besar, tapi kepedulian ini yang paling penting," ungkapnya.

Sementara relawan ACT, Tatang, mengapresiasi langkah dan respon yang diberikan oleh Deputi RB Kunwas. Menurutnya, bantuan yang diberikan tersebut akan sangat bermanfaat bagi para korban. (ris)

20180818 RB KUNWAS

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) M. Yusuf Ateh memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2018 di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Kamis (15/08).

JAKARTA - Masih banyak instansi pemerintah di dunia yang tidak fokus pada outcome yang harus dicapai, melainkan hanya fokus pada output saja. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merupakan satu-satunya institusi yang fokus terhadap masalah perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang berorientasi terhadap hasil. 

"Yang saya ketahui selama ini, kalian adalah satu-satunya di dunia yang melakukan evaluasi untuk mendorong perbaikan sistem pemerintahan menuju pemerintahan berorientasi hasil," ujar Pakar Performance Based Management dari Victoria University of Wellington, New Zealand, Prof. Evan M. Berman yang hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (15/08).

Dikatakan, ia telah melakukan kunjungan ke beberapa negara, namun tidak pernah melihanlt apa yang telah dilakukan Kementerian PANRB. "Saya telah melakukan kunjungan ke beberapa negara seperti Thailand, Taipei, Hongkong, Filipina, Turki, dan beberapa negara lainnya, tapi tidak menemukan sebuah institusi yang melakukan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian ini," jelasnya. 

Evan memberikan apresiasi tinggi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kementerian PANRB khususnya Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) M. Yusuf Ateh. Ia mengimbuhkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara dan instansi pemerintah didalamnya terus mengalami perubahan dan bergerak dengan cepat secara dinamis untuk menghasilkan outcome yang menjadi tuntutan masyarakat.

"Tidak ada satu instansi bisa menyelesaikan kompleksitas permasalahan sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan instansi lainnya untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik," tegas Evan.

Sementara itu, Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh, mengungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan bukanlah mencari kesalahan dari setiap objek evaluasi, tetapi memberikan pendampingan dan menunjukkan bagaimana cara memperbaikinya. "Satu tujuan evaluasi kita adalah membantu mereka. Inu bukan tentang bagaimana mencari kesalahan mreka, tapi menunjukkan bagaimana cara memperbaikinya," ungkap Ateh.

Menanggapi pernyataan Evan, Ateh juga menjelaskan bahwa Kementerian PANRB pada tahun ini akan melakukan evaluasi terhadap lebih dari 12 ribu objek evaluasi. "Evan mengatakan bahwa kita satu-satunya di dunia yang melakukan evaluasi demi perbaikan sistem pemerintahan, kita yang memberikan pendampingan, kita harus bangga dengan itu," katanya. (ris)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office