wrapper

20180814 Ateh

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh

JAKARTA - Komitmen kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean government di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pimpinan harus mengubah pola pikirnya sehingga nantinya program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) betul-betul memberikan manfaat.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, bukan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran. “Tidak cukup hanya kerja saja, tapi harus berkinerja," ujarnya saat membuka bimbingan teknis SAKIP Kabupaten Bulungan,  Provinsi Kalimantan Utara, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (14/08).

Dikatakan, reformasi birokrasi yang kini tengah dilaksanakan adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang melayani, efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya tentu tidak semudah membalik telapak tangan. "Reformasi birokrasi itu sulit dan menyakitkan, tetapi ketika berhasil maka manfaatnya akan dirasakan masyarakat," ujarnya.  

Salah satu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien adalah melalui penerapan SAKIP. Karena itu Ateh mengaku senang, dengan komitmen dari pimpinan Kabupaten Bulungan untuk memperbaiki pertanggungjawaban anggarannya. “Kalau Pemkab punya komitmen, akan kita layani. Kita akan bantu bimbing untuk pertanggungjawabkan setiap anggaran yang diserap dan dikeluarkan. Kita siap bantu bagi Pemda yang punya komitmen agar menjadi Pemda yang good and clean governance,” imbunya.

Namun demikian, Atreh menegaskan kembali bahwa evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB bukanlah penilaian LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), melainkan penilaian terhadap keseluruhan organisasi atas perbaikan dan perubahan yang dilakukan menuju tata kelola pemerintah yang lebih baik. “SAKIP bukanlah kontestasi, yang sekedar memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah,” jelasnya.

Dikatakan, SAKIP menunjukkan bagaimana tata kelola setiap instansi pemerintah berjalan, bagaimana pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran, budget saving, outcome yang bermanfaat bagi masyarakat, dan bermuara pada perbaikan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu,  Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Syafril mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran 17 pimpinan OPD dalam acara bintek di kantor Kementerian PANRB kali ini. "Kebersamaan antara Bupati dan Wakil Bupati juga mampu mendorong meningkatnya kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Bulungan," ujarnya.

Syafril mengungkapkan, tahun 2017 SAKIP Kabupaten Bulungan meraih predikat C, dan  tahun 2018 ditargetkan menajdi B.   “Kami akan bekerja keras agar tahun ini naik menjadi B," ungkapnya seraya menambahkan pihaknya juga mengucapkan, terima kasih kepada Kementerian PANRB yang  telah melakukan bimbingan teknis mengenai SAKIP ini. (dit)

20180813 zi bpk2

Menteri Asman Abnur  saat memberikan smabutan pada Workshop Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Risiko serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta, Senin (13/08).

JAKARTA - Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja sebagai suatu percontohan.  Dengan menerapkan model percontohan tersebut, maka diharapkan berbagai aspek reformasi birokrasi akan lebih terfokus, sehingga wilayah-wilayah yang ditetapkan tersebut akan membentuk suatu island of integrity sebagai percontohan unit kerja lainnya.

Demikian dikatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, dalam Workshop Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Risiko serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta, Senin (13/08).

Menteri Asman mengatakan, Pada tahun 2018 ini, jumlah unit kerja pelayanan percontohan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi WBK/WBBM semakin banyak. “Sampai dengan saat ini, kami telah menerima usulan sebanyak 910 unit kerja pelayanan dari 113 Instansi Pemerintah, meningkat 65,84% dari tahun sebelumnya yang diusulkan dari 48 Instansi Pemerintah,”.ujarnya

Menteri Asman menjelaskan, dari 910 unit kerja pelayanan yang diusulkan, sebanyak 9 unit kerja merupakan unit kerja yang diusulkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Saya sangat menghargai upaya Bapak Ketua BPK dan seluruh jajaran yang telah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, lebih bersih, serta mampu memberikan hasil yang terbaik bagi negara,”ungkapnya.

Menteri Asman berharap, dengan adanya workshop ini dapat menjadi bekal persiapan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga diperoleh tips dan trik yang dapat dilakukan untuk bisa memperoleh predikat tersebut. “Melalui workshop pada hari ini juga, diharapkan unit kerja yang sebelumnya telah memperoleh predikat WBK/WBBM dapat berbagi pengalaman,  terutama dalam meningkatkan hasil survei. Sehingga nanti diharapkan unit kerja pelayanan yang diusulkan oleh BPK RI dapat memperoleh predikat WBK/WBBM, “tambahnya.

Sementara itu, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengapresiasi Menteri PANRB dan jajarannya yang melakukan pendampingan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPK. “Saya sangat mengapresiasi peran Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PANRB yang telah membantu satuan kerja BPK pada tahun 2017 mendapatkan predikat WBK,” ungkapnya.

Moermahadi mengatakan, Pembangunan ZI merupakan bagian dari reformasi birokrasi, yang keberhasilannya akan berpengaruh pada kesejahteraan pegawai BPK. Untuk itu ia mengajak seluruh jajaran BPK untuk mempertahankan nilai yang sudah baik dan meningkatkan agar nilai reformasi birokrasi di BPK lebih baik lagi.

Moermahadi juga mengatakan, Pada tahun 2018 ini, BPK mengusulkan sebanyak 9 satuan kerja yang berdasarkan Penilaian Internal telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Kementerian PANRB untuk dilakukan Penilaian Nasional pada tahun 2018. Dari jumlah itu, satu diantaranya sudah meraih predikat WBK dan diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM.

BPK merupakan salah satu dari tiga instansi yang dijadikan pilot project reformasi birokrasi pada tahun 2008, bersama Kemenetrian Keuangan dan Mahkamah Agung (MA). (dit)

20180725 menteri asrena sultan1

Menteri PANRB Asman Abnur saat memebrikan pengarahan pada acara Pra Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Polri, Jakarta, Rabu (25/07)

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara konsisten terus melakukan pembenahan di tubuh instansinya. Perubahan dalam Korps Tribrata itu dibuktikan dengan meningkatnya unit kerja yang mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Dengan semakin banyak unit kerja yang mencanangkan ZI, birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani akan segera terwujud. Reformasi birokrasi yang dilakukan Polri ini diharapkan terus berlanjut. “Perubahan yang dilakukan Polri harus konsisten," tegas Menteri Asman dalam acara Pra Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Polri, Jakarta, Rabu (25/07).

Menurutnya, birokrasi dengan ciri tersebut juga akan membawa banyak percepatan bagi pembangunan Indonesia ke depan. Mewujudkan birokrasi kelas dunia bukanlah hal yang mudah, dan bukan pula hal yang mustahil. Setiap instansi pemerintah perlu membangun komitmen bersama dan melakukan perubahan secara terstruktur, mulai dari membangun budaya kinerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme SDM, serta melakukan pengawasan secara efektif.

Menteri Asman mengatakan, komitmen kuat dan keseriusan para pimpinan unit kerja untuk membenahi birokrasi merupakan kunci utama perbaikan birokrasi. Perbaikan sistem di instansi penegak hukum ini ditandai dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan percontohan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi WBK dan WBBM. “Pencanangan pembangunan ZI ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan instansi dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik,” imbuh mantan Wakil Walikota Batam ini.

Dalam kesempatan itu, Menteri Asman bercerita pernah menantang Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh untuk meningkatkan jumlah unit kerja percontohan. “Pak Ateh bilang targetnya 5 unit. Tapi saya bilang, itu nggak nendang. Coba targetkan 50,” ungkapnya yang disambut tepuk tangan para peserta.

Ateh menjelaskan, tahun 2018 ini, sebanyak 801 unit kerja pelayanan percontohan dari 113 Instansi Pemerintah diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK/WBBM. “Jumlah ini meningkat 65,84% dari tahun sebelumnya yang diusulkan dari 48 instansi pemerintah,” jelasnya seraya menambahkan bahwa sebanyak 134 unit kerja diantaranya berasal dari Polri.

Dikatakan, membangun unit kerja pelayanan berpredikat WBK/WBBM tentunya tidak mudah, karena pimpinan instansi, pimpinan unit kerja pelayanan beserta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan bekelanjutan. "Perbaikan dilakukan terhadap sistem dan tata kelola yang mencakup pembangunan budaya kinerja, manajemen Sumber Daya Manusia, proses bisnis yang efektif dan efisien, pengawasan dan pengendalian internal, transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan,"ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah wajib untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan (role model) bagi seluruh unit-unit kerja pelayanan lainnya. Maka dari itu ia berharap, Melalui rapat ini unit kerja layanan yang telah memperoleh predikat WBK maupun WBBM dapat memberikan sharing pengalaman atas keberhasilannya. “Sehingga nanti setidaknya 50 unit kerja pelayanan di lingkungan POLRI dapat memperoleh predikat WBK/WBBM,” ucapnya.

Adanya pembangunan zona integritas ini juga akan meningkatkan pelayanan publik. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan, sebagai pengayom masyarakat, Polri memiliki peran yang besar dalam mewujudkan visi yang sesuai dengan Nawacita ke-4. Visi ini sangat erat kaitannya dengan reformasi perbaikan Pelayanan Publik yang mana sejalan dengan undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dijelaskan, standar pelayanan yang disusun perlu memperhatikan prinsip sederhana, partisitaptif, akuntabel, berkelanjutan, transparan dan adil. Tujuan standar pelayanan ini adalah untuk memberi kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi juga dilakukan dengan cara mystery shopper, yaitu penilaian langsung oleh tim dari Kementerian PANRB yang menyamar sebagai masyarakat, untuk melihat langusung bagaimana perubahan Pelayanan Publik yang terjadi. "Pada akhirnya, masyarakat akan semakin merasakan kehadiran Polri yang bersih dan melayani," ujar Diah yang juga memberi arahan dalam acara tersebut.

Untuk meraih predikat WBK dan WBBM, mekanisme yang harus dilalui yaitu penilaian terhadap aspek manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan.

Sementara itu, Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) Irjen Gatot Eddy Pramono mengapresiasi bimbingan yang dilakukan Kementerian PANRB dalam mengevaluasi unit kerja jajaran Polri. “Dengan dukungan, arahan  serta bimbingan dari Kementerian PANRB, kita melakukan perubahan pada semua satuan kerja yang ada, baik itu di Mabes Polri, Polda, maupun Polres yang ada," ujarnya.

Dalam acara itu hadir pula Staf Khusus bidang Komunikasi Strategis Indra Gobel, Staf Khusus bidang Politik dan Hukum Noviantika Nasution, Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri Brigjen Adhi Prawoto, dan 70 Kapolres. (don/dit/ndy)

20180521 ateh

Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh

JAKARTA – Tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerima hampir 1000 usulan unit kerja dari berbagai instansi pemerintah untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Jumlah itu meningkat dua kali lebih dibanding usulan tahun 2017 sebanyak 485. Dari jumlah itu, 127 unit pelayanan mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, hal itu menunjukkan semangat reformasi birokrasi semakin mengakar di berbagai instansi pemerintah.

Dari sejumlah instansi,  yang menarik adanya antusiasme dari tiga institusi penegak hukum di tanah air, yakni Polri, Makhamah Agung dan Kejagsaan Agung  cukup antusias. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) misalnya, tahun ini mengajukan lebih dari 200 unit kerja. Dari tahun 2017 hanya 72 unit kerja. Banyaknya instansi yang diusulkan ini tak lepas keberhasilan 12 unit Kerja Polri yang ditetapkan sebagai WBK, dan 3 WBBM.

Akan halnya dengan Mahkamah Agung (MA), tahun 2018 ini untuk pertama kalinya mengajukan 17 unit kerja untuk ditetapkan sebagai WBK serta WBBM.  Institusi penegak hukum lainnya adalah Kejaksaan Agung, yang mengajukan 34 unit kerja untuk dicalonkan sebagai WBK dan WBBM.  ”Artinya unit pelayanan tersebut sudah mulai berani menyatakan bebas dari korupsi,” ujarnya di Jakarta,  Senin (21/05).

Ateh juga menjelaskan, reformasi birokrasi tidak hanya dilakukan di tingkat atas tetapi  mesti dioptimalkan di unit kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM, ada 6 aspek yang dinilai yakni manajemen perubahan, manajemen SDM, pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas serta pengawasan. “Kita lakukan perubahan ke unit yang langsung menyentuh masyarakat,” ungkapnya.

Maka dari itu dirinya berharap, dengan banyaknya unit kerja pemerintah yang mencanangkan Zona Integritas masyarakat dapat mampu merasakan perubahan yang signifikan. “Masyarakat makin merasakan pembangunan zona integrtas ini bisa mencegah terjadinya korupsi termasuk di dalamnya suap,“ imbuhnya.

Saat ini telah terdapat 18 unit kerja WBBM dan 109 unit kerja WBK, terdiri atas Polres, Rumah Sakit, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perijinan dan lain-lain. “Unit kerja pelayanan percontohan ini (WBK/WBBM) akan menjadi role model bagi unit kerja lainnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan budaya anti-korupsi,” lanjut Ateh.

Kepada unit kerja yang sudah ditetapkan sebagai WBK dan WBBM, diminta untuk menyebarkan contoh yang baik kepada unit kerja lainnya. Selain itu, mempertahankan integritas dan memperketat pengawasan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan public. 127 unit pelayanan mendapatkan predikat WBK/WBBM. (dit/don)

Unit Kerja Percontohan WBK/WBBM

Tahun

2014

2015

2016

2017

Usulan

33

51

174

485

WBBM

9

10

12

18

WBK

12

23

38

109

20180516 MENTERI Mou dengan BPKP 8

Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh dan Deputi dan Deputi bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Gatot Darmanto menandatangani kerjasama pengembangan aplikasi e-performance based budgeting untuk pemerintah daerah di Jakarta, Rabu (16/05)

JAKARTA – Seiring kebijakan pemerintah untuk mendorong efisiensi anggaran pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mewujudkan anggaran berbasis kinerja secara elektronik (e-performance base budgeting). Permasalahannya, masih banyak pemda yang baru menerapkan e-budgeting, sehingga masih banyak bolong-bolong yang berpotensi menimbulkan in efisiensi.

Untuk itu, Kementerian PANRB mendorong seluruh Pemerintah Daerah (pemda) di Indonesia didorong untuk menerapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan yang telah dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi itu bertujuan untuk mewujudkan manajeman perencanaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.

Sestama BPKP Dadang Kurniawan mengatakan, dalam aplikasi SIMDA ada sejumlah sub sistem pendukung, yaitu SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, dan SIMDA Gaji. “Sampai 31 April 2018, aplikasi SIMDA telah diterapkan di 444 pemda. Sedangkan untuk aplikasi SIMDA Perencanaan, per 30 April 2018, sudah diimplementasikan oleh 161 pemda,” ujarnya  dalam acara Penandatangan Kerjasama Pengembangan Aplikasi E-Performance Based Budgeting untuk pemerintah daerah dan Penyerahan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (16/05).

Selain SIMDA Perencanaan (e-planning), BPKP sudah mengembangkan berbagai aplikasi, antara lain e-musrenbang, dan e-ASB, sebagai bagian grand design sistem tata kelola pemda yang terintegrasi dengan e-budgeting pada aplikasi SIMDA Keuangan. “Aplikasi itu sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korupsi antara BPKP dengan KPK untuk memfasilitasi pemda dalam menyusun dokumen perencanaan daerah,” imbuhnya.

Penggunan aplikasi ini membantu pemdadalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, transparan, akuntabel dan auditable. Dadang berharap, pengembangan Aplikasi SIMDA Perencanaan dapat menambah, memperkuat, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaann tata kelola pemda, mulai dari perencanaan daerah sampai pelaksanaan tahunan.

Sinergi dengan Kementerian PANRB ini merupakan salah satu kontribusi pemerintah pusat kepada pemda untuk penerapan e-gov terintegrasi, yaitu pengintegrasian fungsi e-planning, e-budgeting sampai dengan e-SAKIP.

Untuk mendukung semua itu dilakukanlah penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri PANRB Asman Abnur, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntablilitas Aparatur dan Pengawasan M Yusuf Ateh, dan Sestama BPKP Dadang Kurniawan.

Penandatanganan itu diharapkan dapat menjadi langkah maju untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama guna mendorong percepatan terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih. “Koordinasi dan sinergi harus terus dilakukan secara berlanjut dalam rarngka pengembangan dan implementasi e-gov terintegrasi pada seluruh pemda,” tegas Dadang. (don)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office