wrapper

20190308 symposium inter

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan Indonesia telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi Indonesia yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa telah mencapai banyak kemajuan dan perubahan yang semakin nyata. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PANRB ingin menunjukan kepada dunia internasional dan masyarakat hasil dari reformasi birokrasi yang telah berjalan selama ini dengan mengadakan International Reform Policy Symposium and Regional Workshop yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada tanggal 14-15 Maret 2019.

"Melalui simposium ini kami ingin sampaikan kepada publik internasional dan masyarakat bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi hasil dari reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini. Dunia harus tahu bahwa Indonesia telah berubah dan berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik," kata Menteri PARB Syafruddin di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/3).

Bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi. Masyarakat mulai merasakan jika birokrasi makin efisien, efektif, profesional, dan makin cepat melayani.

Masyarakat memiliki ruang dan akses untuk terlibat dalam pemerintahan secara aktif. "Keberhasilan sebuah negara dalam reformasi tata kelola pemerintahannya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan. Ini yang biasa kita sebut dengan open goverment," ucap Syafruddin.

Sehingga masyarakat merasa puas dengan kebijakan pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik. Jika publik puas maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Bahkan saat ini kita ingin membuat masyarakat bahagia bukan hanya sekedar puas saja," ungkap mantan Wakapolri ini.

Simposium yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan dihadiri sekitar 2000 peserta dari 10 negara ASEAN dan juga negara lainnya, seperti Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru dipastikan akan hadir dalam simposium internasional tersebut. Selain itu, sejumlah menteri, gubernur, dan beberapa ahli dari berbagai bidang, terutama pemerintahan, dipastikan akan menjadi pembicara.

Simposium ini akan fokus mengupas lima tema yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu penganggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, e-Goverment, integritas ASN, dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Kelima tema tersebut merupakan isu yang sangat krusial dalam membangun reformasi birokrasi dan akan menjadi pembahasan utama imposium kali ini.

Terkait penganggaran berbasis kinerja, pemerintah menjalankannya dengan menerap Sistem Akumtabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Dengan menerapkan SAKIP, program dan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif yang akan berdampak pada efisiensi anggaran negara. "Saya contohkan Jawa Tengah dengan Gubernurnya Ganjar, berhasil menyelaraskan 4000 kegiatan menjadi tinggal 800 kegiatan saja. Dampaknya Jawa Tengah bisa mengefisiensikan anggaran 1.2 triliun rupiah di tahun 2018 lalu," tutur Syafruddin. Saat ini seluruh pemerintah daerah telah melaksanakan program ini.

Terobosan lainnya yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE). Tujuannya untuk menghilangkan terkait kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antar pemerintahan dan lembaga. "Melalui SPBE kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," jelasnya.

Menteri Syafruddin mengakui dalam menjalankan reformasi birokrasi banyak tantangan yang harus dilewati secara bijaksana. Seperti masalah soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana terdapat riak-riak kecil yang mungkin dapat mengganggu kinerja pemerintahan. "Ini menjadi kritikan teman-teman daerah dimana di beberapa daerah antara gubernur dan wakil gubenurnya tidak kompak atau bupati dan wakil bupatinya tidak sejalan," ungkapnya.

Syafruddin menegaskan kepentingan bangsa dan negara harus di atas segalanya daripada kepentingan kelompok, individu, maupun partai. "Tapi alhamdulillahsekarang sudah mulai ada perbaikan, soliditas mulai tumbuh. Saya optimis kita semua sebagai anak bangsa dapat menyelesaikan ini dengan baik," jawabnya.

Syafruddin juga menjelaskan strategi yang dilakukan kementeriannya untuk meningkatkan integritas ASN. Dimulai dari tahap paling awal, yaitu saat rekrutmen yang dilakukan dengan sangat transparan. Setiap warga negara yang ingin menjadi ASN harus melalui serangkaian ujian yang telah disiapkan oleh pemerintah. "Jadi sudah tidak ada lagi itu pengangkatan, semua tes. Bahkan guru honorer saja kita tes dan hasilnya kemarin sangat baik," tegas Menteri Syafruddin.

Sebab ASN adalah aset negara agar dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Syafruddin mengatakan reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini dapat berhasil karena mendapat dukungan penuh dari seluruh anak bangsa. Indonesia sudah pada jalur yang tepat dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

20190308 panrb mendengar 4

Menteri PANRB Syafruddin bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Kepala LAN Bima Haria Wibisana, dan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dalam acara "Kementerian PANRB Mendengar" di Jakarta, Jumat (08/03).

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafrudddin meresmikan acara "Kementerian PANRB Mendengar". Acara yang baru kali pertama digelar ini menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS. Brojonegoro yang memaparkan arahan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya mengenai tujuan dan strategi pembangunan nasional yang akan dijadikan panduan dalam menyusun kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Melalui acara ini, Kementerian PANRB bertekad untuk selalu berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk menyerap berbagai masukan dari stakeholder kunci agar kebijakan yang dihasilkan senantiasa relevan dengan dinamika lingkungan strategis nasional dan global.

“Tumbuhnya era demokratisasi, masuknya era digitalisasi dan virtualisasi, serta menyongsong visi Indonesia 2045 sebagai negara yang maju dan madani. Maka, perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk memperbaiki paradigma administrator publik Indonesia,” ujarnya dalam acara Kementerian PANRB Mendengar, Jumat (08/03).

Pentingnya ‘mendengar’ sejalan dengan kenyataan bahwa Kementerian PANRB tidak pernah bisa sendiri merumuskan sebuah kebijakan, tanpa mendengar masukan dan informasi dari berbagai pihak. 'Mendengar’ sekaligus untuk memperluas dan mempertajam wawasan dan pengetahuan seluruh jajaran Kementerian PANRB. “Mendengar merupakan tahapan yang krusial dalam upaya merumuskan kebijakan. Sebab dengan ‘mendengar’ maka akan diperoleh informasi dan data yang akan membentuk kebijakan yang tepat dan baik,” tutur mantan Wakapolri ini.

“Diharapkan kita semua dapat memanfaatkan sebaik-baiknya kehadiran dan paparan Bapak Menteri Perencanaan untuk dapat kita pedomani bersama dalam menyusun kebijakan di bidang pembinaan aparatur dan reformasi birokrasi, sekaligus nantinya dalam menyusun masukan bagi RPJMN tahun 2020-2024 di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan, fokus RPJMN adalah tata kelola pemerintahan, khususnya reformasi birokrasi. Menurutnya, masih ada beberapa kewenangan atau pekerjaan K/L yang tumpang tindih, yang berpengaruh pada pengelolaan anggaran. Bambang menjelaskan, masalah tersebut bisa diatasi dari hulu oleh Kementerian PANRB. "Peran strategis Kemenpan adalah dari hulu. Terutama hubungan pusat dan daerah, birokrasi harus ada koordinasi yang baik," ungkapnya.

Bambang mengatakan, saat ini Indonesia sudah tak lagi berada dalam low middle income, sudah naik kelas menjadi upper middle income. Kondisi ini memaksa para birokrat untuk bekerja seperti negara lain dengan status upper middle income. Untuk menjadi upper middle beraucracy, penerapan e-government di setiap lini pemerintahan merupakan keharusan. "Kalau tak menjalankan, jangan harap orang akan bilang upper middle income dan upper middle beraucracy," tegasnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Kementerian PANRB untuk dapat menyusun Renstra 2020-2024 untuk mentransformasi birokrasi menjadi birokrasi upper middle income.

Perbaikan kinerja para birokrat akan berujung pada optimalisasi pelayanan publik. Dalam pengembangan pelayanan publik, Bambang mengatakan, peran Kementerian PANRB adalah manajemen talenta, mulai dari rekrutmen, pelaksanaan sistem merit, pelatihan, hingga jenjang karir yang menunjang kenaikan kualitas pelayanan. "Pelayanan publik yang berorientasi pada perbaikan sosial harus dengan ASN yang profesional," ucapnya.

ASN profesional juga perlu didukung oleh kematangan institusi yang menaunginya. Salah satu faktor yang menghambat pematangan institusi adalah kurangnya koordinasi antar unit.

Bambang menegaskan, faktor pengembangan SDM dan kematangan institusi berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB. "Ke depan, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, penguatan regulasi dan kedua, terkait kelembagaan, adalah kejelasan peran dan wewenang kementerian/lembaga," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala ANRI Mustari Irawan, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, serta para pejabat K/L, dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian PANRB, LAN, BKN dan ANRI.

JAKARTA – Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), melakukan reviu atas kinerja Reformasi Birokrasi Wilayah II Tahun 2018. Reviu tersebut dilakukan usai Kementerian PANRB mengevaluasi kinerja Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Tahun 2018.

Nadimah, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, menjelaskan bahwa reviu tersebut dilakukan untuk memastikan instansi pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan yang telah menjadi sasaran percepatan reformasi birokrasi. Melalui reviu tersebut juga diharapkan dapat terpetakan berbagai masalah yang harus diperbaiki di tahun 2019.

“Ini merupakan tahun terakhir pada tahapan kedua roadmap Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, kita harus bisa mengimplementasikan performance based bureaucracy, dan diharapkan tidak ada lagi di tahun 2019 yang indikator kinerjanya hanya output, tapi harus outcome oriented,” ujarnya.

Berdasarkan reviu tersebut, Nadimah mengungkapkan bahwa secara umum masih terdapat berbagai kelemahan dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi yang harus diperbaiki oleh Tim Reformasi Birokrasi di setiap Instansi Pemerintah. Sosialisasi masih belum dilakukan secara intensif serta monitoring dan evaluasi juga belum dilakukan secara periodik yang membuat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reforamsi Birokrasi (PMPRB) belum menggambarkan pelaksanaan dan hasil perbaikan yang riil.

Nadimah juga menuturkan bahwa guna mempercepat implementasi reformasi birokrasi, setiap instansi pemerintah juga harus mampu menerapkan manajemen kinerja yang didukung penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini dilakukan guna menyongsong tahapan selanjutnya dalam road map Refosmasi Birokrasi menuju Dynamic Government di tahun 2024.

20190227 irps bali

JAKARTA - Reformasi Birokrasi Indonesia hampir memasuki satu dasawarsa. Berbagai kemajuan telah dicapai, perubahan pun makin nyata. Opini sinis dan pesimis yang selama ini disematkan kepada birokrasi semakin lama semakin memudar. Masyarakat mulai percaya birokrasi makin efisien, makin efektif, makin profesional, makin cepat melayani.

Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi.  “Kemajuan dan perubahan ini perlu disampaikan tidak hanya kepada masyarakat Indonesia, tapi juga kepada dunia. Dunia harus mengetahui bahwa bangsa kita telah berbenah, bangsa kita telah berubah,“ ujar Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (27/02).

Menyikapi hal itu, Kementerian PANRB akan menyelenggarakan simposium internasonal dengan tema State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea, and Southeast Asia. Tema ini diangkat untuk menekankan pentingnya kerja sama strategis antar negara-negara ASEAN dalam mengawal reformasi tata kelola pemerintahan. “Tidak hanya antar negara-negara ASEAN, tetapi juga dengan Korea Selatan dan Australia yang sejauh ini menjadi salah satu mitra terdekat negara ASEAN sehingga diharapkan akan tercipta sinergitas pembangunan birokrasi di ASEAN dan mitra ASEAN” terangnya.

Ateh menambahkan, Simposium akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan menghadirkan sejumlah pembicara diantaranya, Menteri PANRB Syafruddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Profesor Eko Prasojo, Director of Internalization School of Goverment, Victoria University of Wellington Prof. Evan Berman, Head, School of Business University Of New South Wales,Canberra Prof. Michael O’Donnell.

Simposium ini terbagi menjadi lima tema yang saat ini menjadi isu yang krusial dalam pembangunan birokrasi. Diantaranya Performance - Based Budgeting, Transparency and Accountability in Human Resource Management,E- Goverment and Service Delivery, Intergrity in Public Authorities, serta Reform In Local Goverment Practices. “Isu ini akan menjadi bahasan utama diskusi.

Ateh menambahkan, acara ini akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 14 hingga 15 Maret 2019. Acara tersebut akan diikuti dengan total peserta kurang lebih 1000 orang. Para peserta terdiri dari para pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah,  akademisi dari perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, serta perwakilan dari negara-negara ASEAN, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan.

Ateh berharap, seluruh pihak dapat mendukung upaya bersama ini sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan ini dapat terealisasi. “Saya berharap, acara ini dapat memberikan informasi kepada dunia terkait capaian reformasi birokrasi di Indonesia, serta dapat membangun kerja sama antar negara dalam percepatan reformasi birokrasi,” tuturnya.

20190225 bupati kulonprogo 3

Menteri PANRB Syafruddin memberikan buku kepada Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/02).

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, D.I. Yogyakarta, berhasil meraih predikat A dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018. Dengan penerapan SAKIP tersebut, kabupaten paling barat di wilayah DIY ini mampu menghemat anggaran Rp 113 miliar. Efisiensi anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta kesejahteraan PNS.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengakui, optimalisasi implementasi SAKIP ini adalah buah bimbingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Efisiensi kita hampir Rp 113 miliar dalam satu tahun. Ini memudahkan kami untuk membayar layanan BPJS yang dulu agak susah kita bayarkan,” ungkapnya, usai diterima Menteri PANRB Syafruddin, di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/02).

Tak hanya dialihkan untuk kesehatan, efisiensi anggaran juga digunakan untuk keperluan lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat, antara lain untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Kulon Progo.

Kulon Progo mulai menerapkan SAKIP sejak tahun 2013. Saat itu, mereka masih mendapat nilai C. Secara konsisten, pemda ini terus melakukan perbaikan. Hasilnya, tahun 2014 dan 2015, SAKIP Kulonprogo meningkat menjadi B. Pada 2016 dan 2017, mendapat predikat BB, dan meningkat lagi pada tahun 2018 meraih predikat A. Capaian itu seiring dengan tercapainya predikat SAKIP Pemprov DIY sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang meraih predikat AA.

Hasto mengungkapkan, dengan menerapkan SAKIP yang baik dan benar, ukuran kinerja masing-masing OPD serta aparaturnya lebih terukur. Dengan penertiban administrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih cepat tercapai.

Untuk mencapai semua target, termasuk optimalisasi implementasi SAKIP, Hasto mengawal semua target kinerja Pemkab Kulon Progo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hasto menekankan, harus ada benang merah di masing-masing OPD agar target mereka tidak menyimpang.

Penerapan SAKIP ini juga memastikan semua program dan kegiatan pemda memiliki dampak kepada masyarakat serta outcome yang jelas dan terukur.

Dijelaskan, sisi lain penerapan SAKIP di era digital ini adalah tergeraknya OPD untuk mengintegrasikan aplikasi yang mereka miliki. Hasto memberi contoh, Pemkab Kulon Progo memiliki aplikasi RencanaKu, MonevKu, dan AspirasiKu, yang sudah mulai terintegrasi. “Ini semua terintegrasi dengan baik,” imbuhnya.

Keberhasilan kabupaten yang berjuluk The Jewel of Java ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Hasto mengajak semua bupati dan walikota untuk menerapkan SAKIP dengan optimal agar tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi. “Kami berterimakasih atas bimbingan dari Kementerian PANRB, dan kita juga belajar dari kabupaten lainnya. Alhamdulillah nilainya semakin naik,” pungkas Hasto.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office