wrapper

20190424 Sosialisasi Kebijakan PMPRB dan ZI 1

Deputi RBKunwas saat memberikan arahan terkait sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (24/10)

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (24/10). Sosialisasi tersebut ditujukan kepada instansi pemerintah, khususnya Kementerian/Lembaga guna melakukan percepatan implementasi Reformasi Birokrasi demi pelayanan prima bagi masyarakat.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh, menekankan pentingnya perbaikan atas implementasi Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan perbaikan Reformasi Birokrasi akan mendorong unit-unit pelayanan dalam instansi pemerintah menjadi lebih baik.

"Kalau reformasi birokrasinya bagus, pasti unit-unit pelayanan yang langsung bersentuhan dan berhadapan dengan masyarakat juga pasti bagus. Kalau reformasi birokrasi  di unit jalan, luar biasa dampaknya terhadap survey kepuasan masyarakat," ujarnya.

Perbaikan Refornasi Birokrasi merupakan langkah awal dalam penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Sehingga kualitas pelayanan terhadap masyarakat bisa dilakukan secara cepat, tepat, profesional, serta menekan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Namun demikian, Ateh juga menuturkan bahwa perbaikan tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, komitmen dari pimpinan untuk melakukan perubahan harus ditularkan kepada setiap pegawai hingga level terbawah.

Kementerian PANRB juga melakukan evaluasi terhadap instansi pemerintah atas implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Evaluasi yang dilakukan juga tidak hanya menekankan penilaian atas capaian tersebut, melainkan memberikan pendampingan serta saran perbaikan guna mempercepat implementasi reformasi birokrasi.

20190321 mark turner

Prof. Mark Turner dari Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia, dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (15/03).

NUSA DUA – Implementasi reformasi birokrasi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelum Grand Design Reformasi Birokrasi dikeluarkan tahun 2010, Indonesia telah membuat progres secara bertahap di berbagai institusi, seperti di Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK. Sejak adanyaGrand Design, pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dan membuat reformasi birokrasi menjadi prioritas, dan sejak saat itulah telah banyak progres dalam reformasi administrasi publik.

Demikian disampaikan profesor dari Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia, Prof. Mark Turner dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua Bali baru-baru ini. Ia menilai Indonesia, telah membuat progres yang baik di dalam reformasi administrasi publik. “Saya mempelajari administrasi publik di Asia, dan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting di Asia. Karena itu, penting bagi saya untuk memahami apa yang sedang terjadi di Indonesia sebagai pemain utama di Asia,” ujarnya.

Dikatakan, reformasi birokrasi tidak akan pernah selesai, tetapi akan terus berlanjut. Sebab menurutnya, seorang pemimpin yang merupakan pejabat politik harus terampil, berbicara dengan baik, dan menyebarluaskan mengenai reformasi administrasi publik dan keuntungan yang didapat dari penerapan reformasi birokrasi itu sendiri. Penerapan reformasi birokrasi juga harus menjangkau hingga tingkat masyarakat, dan membuat masyarakat merasa tertarik menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan dukungan dan membantu suksesnya reformasi administrasi publik.

Mark juga mendorong pemerintah agar menjaga komunikasi yang kuat dengan masyarakatnya, karena kuncinya adalah komunikasi. Menurutnya, komunikasi adalah proses dua arah yang dianggap penting, pemerintah harus mendengarkan apa yang diinginkan dan dipikirkan masyarakat, dan hal apa yang telah dilakukan untuk menjawab keinginan tersebut. “Ini merupakan cara untuk membangun kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan publik memiliki peranan penting untuk reformasi administrasi publik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jika masyarakat melihat pemerintah serius terhadap hal tersebut, dan jika masyarakat berpikir bahwa pemerintah melakukan hal baik, maka masyarakat akan mendukung hal tersebut,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pihaknya siap membantu implementasi reformasi birokrasi di Indonesia sesuai yang dibutuhkan. Oleh karena itu Indonesia diharap dapat terlebih dulu melihat apa saja yang dibutuhkan untuk implementasi reformasi birokrasi. 

20190322 Simposium

NUSA DUA – Sejumlah pimpinan pemerintahan, praktisi, pakar, hingga pemerhati administrasi publik dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, Korea, dan Indonesia sendiri berkumpul di Nusa Dua Bali pekan lalu. Sekitar 1000 orang berkumpul untuk berbagi pengalaman dalam acara 2019 International Reform Policy Symposium and Regional Workshop yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hajat yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini menyoroti lima tema besar reformasi birokrasi, yakniPerformance Management, Transparency and Accountability in Human Resources Management, e-Government and Service Delivery, Integrity In Public Authorities, dan Local Government Reform. Masing-masing tema dibahas dalam kelompok diskusi.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo mengatakan bahwa reformasi administrasi publik sangat penting dalam melakukan pembangunan. Berbagai kesimpulan dari setiap diskusi yang dilakukan menjadi masukan yang sangat baik bagi pembangunan sektor publik.

Mantan Wamen PANRB ini berharap, melalui forum ini akan terbangun kolaborasi dan komunikasi yang memberikan ide dan inovasi bagi siapapun, dimanapun, dalam melakukan pembangunan di sektor publik. Simposium ini memfasilitasi pembelajaran bagi kita semua di ASEAN, Korea, dan Australia. “Saya percaya, simposium ini memberikan kontribusi positif bagi pembangunan publik administratif di ASEAN. Saya mengapresiasi Kementerian PANRB yang telah menginisiasi kegiatan ini,” ujarnya.

Dalam diskusi bertema Performance Management, kesimpulan yang bisa diambil secara garis besar adalah pentingnya pembangunan komunikasi di setiap level sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus dipahami oleh organisasi dan setiap anggotanya.

Kepala Program Studi Administrasi Publik UI Roy Valiant Salomo mengungkapkan pentingnya implementasi manajemen kinerja di semua aspek, terutama di level mikro. Hal ini dikarenakan pelaksanaan manajemen kirnerja akan mendorong organisasi menuju pencapaian atas sasaran yang telah ditetapkan. Namun penerapan manajemen kinerja juga harus diikuti dengan pembangunan komunikasi yang efektif kepada setiap anggota organisasi agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dicapai.

Hal senada disampaikan Sekretaris Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Zuliansyah Putra Zulkarnain. Menurutnya, proses reformasi dalam organisasi harus dilakukan secara bertahap. Pasalnya, permasalahan utama dalam mereformasi suatu organisasi adalah sulitnya melakukan koordinasi di setiap level. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus terjalin serta komitmen harus terbentuk untuk melakukan perubahan dari level tertinggi hingga level dibawahnya.

Sementara untuk diskusi bertema Transparency and Accountability in Human Resources Management, Executive Director Center for International Development, Korea Development Institute, Young Sun Koh, menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia aparatur menjadi objek vital pembangunan berkelanjutan di setiap negara.

Menurutnya, Indonesia telah berhasil membangun sistem rekrutmen yang bisa mendukung pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berkompetensi. Ia pun memuji Indonesia yang telah berhasil membangun sistem perekrutan yang mengedepankan kompetensi serta kualifikasi demi mendapatkan calon aparatur terbaik. “Badan Kepegawaian Negara melakukan tes secara umum dan tes kemampuan kepada calon pegawai. Sistem Computer Assisted Test (CAT) ini sangat berhasil,” ungkapnya.

Namun demikian, Young menekankan agar pemerintah juga harus terus mendorong setiap aparatur untuk bisa mengembangkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan insentif. Hal ini dikarenakan pemberian insentif untuk mewujudkan SDM yang mampu memberikan pelayanan terbaik saja tidak cukup, harus pula diberikan pelatihan-pelatihan secara profesional.

Pada pembahasan e-Government and Service Delivery, Prof. Mark Tuner dari Korea Research Institute, University of New South Wales, Australia, memberikan apresiasi terhadap implementasi e-Government and Service Delivery yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, apa yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi memiliki persamaan dengan apa yang dilakukan oleh Korea Selatan, yaitu dengan melakukan open access untuk berbagi informasi.

“Banyuwangi telah menunjukkan bagaimana memperkenalkan reformasi di sektor publik melalui berbagai inovasi. Ini adalah inspirasi dan contoh yang bagus, tidak hanya bagi pemerintah daerah di Indonesia, tetapi juga bagi wilayah lain di seluruh dunia,” ungkapnya.

Namun, Mark juga menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan, khususnya di sektor publik, harus dapat dipahami tujuannya oleh setiap anggota organisasi dalam pemerintahan. Lagi-lagi pemahaman tersebut dilakukan agar capaian sasaran dan tujuan dalam reformasi birokrasi bisa terealisasi dan pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan maksimal.

Sedangkan dalam diskusi bertema Integrity in Public Authorities, Dosen dan Peneliti UI Teguh Kurniawan, mengungkapkan bahwa dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional, korupsi menjadi musuh bersama yang selalu menjadi faktor penghambat. Integritas di sektor publik masih menjadi kendala dengan moralitas yang dianggap masih harus diperbaiki.

Namun, Teguh memberikan apresiasi terhadap Kepolisian dan Imigrasi yang dianggap telah melakukan pembenahan besar sehingga mampu memperbaiki citra terhadap masyarakat. “Imigrasi dan Kepolisian telah melakukan perubahan dan menerapkan e-government. Polisi juga telah melakukan perubahan yang mengacu pada grand desain reformasi birokrasi, mengubah gambaran polisi melalui manajemen media,” katanya.

Untuk diskusi bertema Local Government Reform, Zuliansyah juga menekankan bahwa di Indonesia saat ini Pemerintah Daerah telah memiliki kewenangan yang sangat besar dengan adanya otonomi untuk melakukan perbaikan demi terciptanya pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Kunci dari proses reform adalah otonomi tidak hanya menjadikan kekuatan bagi wilayah itu sendiri, tetapi kekuatan dan kekuasaan tersebut harusnya mendukung dan mendorong public service,” katanya.

Dosen dan Peneliti Universitas Brawijaya Oscar Radyan Danar, juga mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini sudah sangat baik. Namun reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah memang tidak bisa dilakukan secara cepat, melainkan harus melalui beberapa tahapan. Pelaksanaan reformasi birokrasi juga sudah mengarah pada implementasi money follow program yang membuat setiap program dan kegiatan mampu dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.

Pada tema Performance Management menghadirkan pembicara Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Head of School of Bussiness University of New South Wales, Canberra, Australia Michael O’Donnell, Executive Director of Center for Strategic and International Studies, Myanmar Ko Ko Hlaing, dan Plan and Policy Analyst of Office of the National Economic and Social Development Council Thailand Ploypailin Tinkan.

Sementara narasumber untuk tema Transparency and Accountability in Human Resources Management terdiri dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Director General and Researcher of Institute of State Organizational Sciences Ministry of Home Affairs, Vietnam Nguyen Ngoc Van and Trinh Ngoc Linh, Head of Public Policy and Management Department Universitas Gadjah Mada Indonesia Prof. Agus Pramusinto, Expert Public Sector Development of Office of the Public Sector Development Commission Thailand Natta Bhachaiyud, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Hadiyanto.

Pembicara untuk tema e-Government and Service Delivery antara lain Councilor of Embassy of Republic of Korea to Indonesia Sangjin Kim, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Secretary General of National Committee for Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and Director, Department of Research and International Relations, Ministry of Civil Service, Cambodia Korm Ribaun dan Thun Bunthoeun, Deputy Director General, Department of Planning and Cooperation of Ministry of Home Affairs Laos Vilaythone Sounthone Xaymongkhonh, Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Dean of Virata School of Business University of the Philippines Prof. Den Ben Paul Gutierrez.

Sementara tema Integrity In Public Authorities mengedepankan pembicara yakni Executive Director of Government Innovation Directorate Office of the Public Sector Development Commission, Thailand Wipada Tritrakarn, Direktur Jenderal Imigrasi RI Ronny F. Sompie, Graduate School of Business of Malaysia National University, Malaysia Prof. John Xavier, Head of Bureau of Bureaucratic Reform Indonesian National Police (Polri), Indonesia Brigjenpol Angesta Romano Yoyol, Policy Analyst of Organisation for Economic Co-operation and Development, France Jeroen Michels, Vice Attorney General of The Attorney General's Office, Indonesia Arminsyah.

Sedangkan tema Local Government Reform menampilkan narasumber Vice Minister of Ministry of Home Affairs, Laos Viphongxay Khammoune, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Director of Local Autonomy and Decentralization Division of Ministry of the Interior and Safety, Korea Bora Yoon, Bupati Banggai Herwin Yatim, Expert of Department of Local Administration, Thailand Satapong Soontararak, Head of Scientific Information and International Cooperation of Institute of State Organizational Sciences, Ministry of Home Affairs, Vietnam Thach Tho Moc, Research Fellow of City Diplomacy Research Center The Seoul Institute, Seoul Metropolitan Government, Korea Chang Yi, Executive Director of Social Enterprises Research Center dan Vice Director, Entrepreneurship Center Yeungnam University, Korea Prof. In Jun dan Junghyun Yoon.

20190318 John Xavier

Graduate School of Business Malaysia National University Prof. John Xavier dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (15/03).

NUSA DUA - Reformasi Birokrasi Indonesia mendapat pujian dari negara tetangga Malaysia. Graduate School of Business Malaysia National University Prof. John Xavier mengatakan Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Indonesia sudah sangat baik.

Menurutnya, Indonesia sudah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih baik dan lebih efisien lagi. Selain itu komitmen pemerintah Indonesia pun sudah dirasa baik untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakatnya.

“Saya rasa reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan sangat baik. Indonesia telah membuat suatu awalan yang sangat baik,” ujarnya dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (15/03).

Di Malaysia, lanjutnya, reformasi birokrasi telah menjadi prioritas utama agenda pemerintah, serta arah dan tujuannya pun sama dengan yang dilakukan di Indonesia, seperti penerapan e-government dan performa kinerja. Xavier menilai arah perubahan yang ingin dicapai melalui reformasi birokrasi di Malaysia sudah sangat jelas, yaitu membawa administrasi publik ke level terbaik untuk memberikan hasil kepada seluruh masyarakat.

“Kita berada di jalur yang sama dan reformasi administrasi publik adalah mengenai meningkatkan pelayanan publik. Saya rasa Indonesia dan Malaysia, dan negara lainnya juga, bergerak ke arah yang sama. Beberapa negara mungkin lebih lambat progresnya, tapi itu dikarenakan  sejarah yang mempengaruhi,” jelasnya.

Dalam hal e-government, ia memberikan apresiasi dengan terbitnya Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya Perpres yang ini dinilai sebagai  komitmen dan keinginan yang tinggi dari pemerintah untuk bergerak menuju e-government.

Dikatakan, pemerintah Malaysia mengelola kurang lebih 13 ribu pelayanan publik, dimana sekitar 83 persen layanannya telah beralih ke sistem elektronik atau online. Oleh karena itu dirinya memberikan saran agar pemerintah Indonesia dapat lebih agresif dan masif dalam menerapkan e-government hingga tingkat pemerintah di daerah.

Menurutnya e-government membantu dalam membuat pelayanan publik secara online dan hal tersebut akan membuat kehidupan masyarakat lebih mudah, dibanding harus pergi ke kantor-kantor pemerintah untuk mengurus perizinan. Komitmen dari Menteri PANRB Syafruddin dikatakannya merupakan sebuah komitmen pimpinan dalam melakukan perubahan menghadapi revolusi industri 4.0.

“Sepeti yang dikatakan Menteri PANRB mengenai tantangan di revolusi industri 4.0., pelayanan publik harus dapat mengikuti perubahan. Jadi e-governmentmerupakan platform bagi pemerintah untuk melayani paradigma ekonomi lebih baik lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut Xavier menambahkan bahwa Malaysia selalu siap dan terbuka untuk membagikan informasi, pengalaman, maupun database dengan Indonesia, sebagai upaya melihat rintangan yang telah dihadapi dalam mengimplementasi reformasi, dan bagaimana Indonesia dapat mengindari rintangan tersebut. Saat ini Malaysia siap menjalin kerjasama serta berbagi pengetahuan satu dengan yang lain, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat Indonesia maupun Malaysia.

20190314 Fober Symposium Bali

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri PANRB Syafruddin dan Gubernur Bali I Wayan Koster saat memukul gong pada pembukaan 2019 International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/03).

NUSA DUA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, dunia saat ini dihadapkan pada perubahan-perubahan, terutama yang disebabkan karena peningkatan teknologi. Untuk itu, diperlukan tiga hal untuk menghadapi perubahan yang terjadi. "Sistem yang lebih cepat, sistem yang lebih baik, dan sistem yang efisien," ujarnya saat memberikan arahan pada pembukaan 2019 International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Bali, Kamis (14/03).

Era digital ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem tersebut juga didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi. Wapres mencontohkan bahwa dahulu Indonesia negara yang otoriter dan sentralistik, namun telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka. "Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi," katanya.

Lanjutnya dikatakan, perubahan sistem juga perlu dibarengi dengan perubahan cara berpikir. Sebagai negara yang demokratis, keinginan masyarakat yang menentukan bagaimana negara harus berjalan. "Semua harus dikerjakan lebih cepat lagi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa paradigma masyarakat semakin menuntut hadirnya kapasitas negara melalui pemerintahan dinamis dan transformatif dalam merespon perubahan. Oleh karenanya, kapasitas negara harus dapat melahirkan kebijakan publik yang merespon kebutuhan masyarakat, melalui keterpaduan hubungan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat dalam mendorong reformasi birokrasi.

Setiap negara telah melahirkan praktik terbaik bagi transformasi pemerintahannya, yang selalu berkembang dan berimprovisasi dengan kemajuan teknologi, selalu menyempurnakan praktik yang sebelumnya pernah ada.

Dalam 10 tahun perjalanan Reformasi Birokrasi Indonesia, telah dicapai yakni meningkatnya penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis komputer, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada prioritas, akuntabel, dan transparan, e-government yang semakin masif, inovasi pelayanan publik yang cepat melayani, serta meningkatnya integritas aparatur.

Mencermati era revolusi 4.0., maka kapasitas negara melalui tata kelola pemerintahan perlu segera dipersiapkan untuk menyerap peluang. Kementerian PANRB mendorong kapasitas negara dalam mengawal reformasi birokrasi. Di bidang SDM, perencanaan ASN lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional. Tahun 2017 dan 2018, direkrut 275.000 formasi jabatan dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain itu, sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karir, dan kesejahteraan terus diperbaiki secara profesional.

Indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten/kota meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Sebanyak 351 unit percontohan zona integritas dibangun, dan sudah mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2018 di peringkat 38, berdampak pula bagi peningkatan EoDB Indonesia di peringkat 72 di tahun 2018.

Indonesia mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai fondasi penting penguatan akuntabilitas anggaran yang prioritas, efektif, dan efisien pada pencapaian tujuan pembangunan. Capaian akuntabilitas nasional adalah 91,7% dengan realisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkategori “baik” melampaui target renstra. Prinsip utama SAKIP adalah mengasistensi hingga ke titik terdepan penyelenggara pemerintahan, berfokus padaoutcome pembangunan daerah dan nasional. “Kami yakin, SAKIP menjembatani tumbuhnya daerah atau wilayah otonomi khusus sebagai pusat dan sentra ekonomi yang menyangga kemajuan negara,” tegasnya.

Perkembangan harapan publik tentang pelayanan oleh negara, serta konsep modernisasi negara yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal, telah melahirkan konsep inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelibatan sektor privat, masyarakat, dan negara. Ribuan inovasi dirangsang lahir secara bottom up setiap tahunnya. Inovasi sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni berhasil menanggulangi endemi malaria. Selain itu, saat ini sudah berdiri 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta penguatan sistem pengawasan terpadu melalui SP4N-LAPOR!.

Melalui 2019 International Reform Policy Symposium and Regional Workshop ini, Indonesia hadir sebagai inkubator yang merangsang perubahan, sekaligus menawarkan praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang pernah dilakukan. “Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi berpikir bahwa ‘ini tidak dapat dilakukan di sini (di negara saya)’, tetapi mari kita belajar dari yang lain. Mari bergerak bersama untuk menciptakan peluang perbaikan dan sejarah baru bagi bergulirnya tata kelola pemerintahan yang modern di masa depan,” katanya.

Acara yang berlangsung 14-15 Maret itu menghadirkan 65 pembicara/narasumber dari 11 negara serta 1.000 orang peserta dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan yang saling berbagi pengalaman, ide, dan diskusi memformulasikan konsep tentang praktik reformasi pada pemerintahan pusat hingga daerah.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office