wrapper

0805 web roadmap

Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024. Peraturan yang menjadi tindak lanjut dari Perpres 81 tahun 2010 tetang grand design reformasi birokrasi 2010-2025, dimana dalam perpres tersebut mengamanatkan Kementerian PANRB untuk menyusun road map operasional grand design reformasi birokrasi setiap lima tahun.

Road Map 2020-2024 dalam penyusunannya bersifat implementatif dibadingkan dengan formalitas, seperti di sampaikan Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Didid Noordiatmoko, dijelaskannnya, “penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi dilapangan”.

Lebih lanjut Didid menguraikan, dalam road map ini program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah, “ Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah dari K/L/Pemda”.

Selain itu Permenpanrb No 25 tahun 2020 ini mengedepankan asas fokus dan prioritas,  “fokus disini adalah upaya reformasi birokrasi berfokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan, sedangkan prirotias sendiri adalah, adanya pelaksanaan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh seetiap instansi pemerintah sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi ", tutur Didid menambahkan.

Dalam road map ini juga dirunutkan strategi pelaksanaan refomasi birokrasi yang diformulasikan secara riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak.

Sekretaris Deputi RBKUNWAS menjelaskan, Permenpanrb No 25 tahun 2020 ini memuat evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015-2019 yang telah membawa perubahan signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan, selain itu  dalam road map ini juga terdapat analisis atas lingkungan strategis, faktor lingkungan yang dimaksud dalam road map reformasi birokrasi ini adalah context (konteks) di mana birokrasi beroperasi, sedangkan isu strategis merupakan content (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi.

“Jika sudah dilakukan evaluasi, dan pemetaan lingkungan strategis pelaksanaan reformasi birokrasi,maka ditetapkan tujuan serta sasaran reformasi birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis reformasi birokrasi kedepan”, ujar Didid.

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi birokrasi juga medorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menujukan performa/kinerjanya. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan reformasi birokrasi merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, tanpa kecuali dalam mewujudkan visi Indonesia maju. 

1503 web RB

Suasana saat asistensi percepatan reformasi birokasi 28 Kementerian/Lembaga, Jumat (13/03)

Presiden Joko Widodo menekankan agar reformasi birokrasi pada Kementerian / Lembaga sudah harus tuntas pada periode ini, hal ini berbanding lurus dengan kenyataan Indeks Perkembangan reformasi birokrasi Kementerian / Lembaga yang sudah mengalamai perbaikan dan peningkatan kearah lebih baik, walaupun masih berjalan lambat.

Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi (PANRB) setiap tahunnya melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah, pada 2019 dari 84 K/L terdapat 28 K/L yang index reformasi birokrasinya masih belum memenuhi kriteria reformasi birokrasi yang diharapkan.

1503 web RB 1

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah saat memberikan asistensi percepatan reformasi birokrasi kepada 28 Kementerian/Lembaga Jumat (13/03)

Menanggapi hal tersebut pada jumat (13/03) di Jakarta Kedeputian RBKUNWAS, Kementerian PANRB mengumpulkan 28 K/L untuk mengindentifikasi segala permasalahan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di 28 K/L, “hari ini kami mengumpulkan mereka untuk   menyusun action plan reformasi birokrasi secara keseluruhan, baik penyederhanaan organisasinya, akuntabilitas kinerjanya sampai dengan kualitas pelayanan publiknya”, Ujar Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Didid Noordiatmoko. 

1503 web RB 2

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Kamaruddin saat memberikan asistensi percepatan reformasi birokrasi kepada 28 Kementerian/Lembaga Jumat (13/03)

Dalam 6 bulan kedepan Kedeputian RBKUNWAS Kementerian PANRB akan memonitoring dan mengevaluasi secara berkelanjutan agar reformasi birokrasi 28 K/L sudah on the track, “ kami ingin 28 K/L ini bergerak pada level reformasi birokrasi yang sama dalam percepepatan reformasi birokrasi K/L “. Ujar Sekretaris Deputi menambahkan.

1503 web RB 3

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung saat memberikan asistensi percepatan reformasi birokrasi kepada 28 Kementerian/Lembaga Jumat (13/03) 

Dalam kesempatan tersebut perwakilan 28 K/L yang hadir melakukan diskusi dengan para Asisten Deputi Kedeputian RBKUNWAS Kementerian PANRB terkait reformasi birokrasi di instansinya, diantaranya Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kamaruddin, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Nadimah, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung dan Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara.

1503 web RB 4

Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara saat memberikan asistensi percepatan reformasi birokrasi kepada 28 Kementerian/Lembaga Jumat (13/03) 

1203 WEB

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Didid Noordiatmoko, pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (12/03)

Jakarta - Indeks perkembangan reformasi Kementerian/Lembaga mengalami perbaikan dan peningkatan kearah yang lebih baik, walaupun berjalan sangat lambat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Didid Noordiatmoko, pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (12/03).

1203 WEBII

Perkembangan Indeks reformasi birokrasi K/L

Didid menyatakan dalam catatan pelaksanaan reformasi birokrasi, reformasi birokrasi masih bersifat proyek, tidak mengacu pada akar permasalahan, tidak terintegritasikan antara K/L dan masih tidak berfungsi dengan optimalnya fungsi pengawasan.

Beberapa kebijakan percepatan diambil salah satunya adalah penyerderhanaan birokrasi, “ Penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah adalah salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo  yang bertujuan untuk memangkas birokrasi  pengambilan keputusan” tutur Didid, selain itu Kedeputian RBKUNWAS saat ini sedang melakukan penyetaraan Tunjakan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga, diharapkan kedua hal tersebut dapat menjadi langkah percepatan reformasi birokrasi.

1003 DD 1

Kedeputian RBKUNWAS rapat dengan Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Hassanudin, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (09/03) di kantor Kementerian PANRB Jakarta, terkait Progam Beasiswa Reformasi Birokrasi.

 

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prasyarat utama pembangunan nasional memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dimana aspek pembanguan sumber daya manusia menjadi fokus reformasi birokrasi di tahun 2020 -2025.

Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan salah satunya menginisasi Program Beasiswa Reformasi Birokrasi.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Deputi RBKUNWAS Didid Noordiatmoko, pada rapat dengan Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Hassanudin, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (09/03) di kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Program beasiswa reformasi birokrasi ini merupakan program master double degree bagi aparatur sipil negara (ASN) penggerak reformasi birokrasi, sebagai pilot projectnya program ini bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan perguruan tinggi luar negeri. ⁣

Nantinya bagi ASN yang berperan aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi baik di level internal Instansi maupun di level nasional akan terpilih untuk mengikuti seleksi program beasiswa double degree ini, “dan para ASN yang terpilih mengikuti program ini disiapkan untuk menjadi reform agent pada instansinya masing-masing”. Ujar Sekretaris Deputi RBKUNWAS.⁣

Didid Menambahkan pihaknya mengharapkan para penerima beasiswa mempelajari praktik terbaik pelaksanaan reformasi birokras dari perspektif dalam dan luar negeri, “ kami ingin mereka memiliki pemahaman yang komprehensif terkait best practice pelaksanaan  reformasi birokrasi dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam reformasi birokrasi di Indonesia” ujarnya.

Saat ini Kedeputian RBKUNWAS bersama Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sedang merumuskan program double degree yang akan dibuka dari mulai skema program beasiswa, komponen pembiayaan, dan ketentuan-ketentuan khusus lainnya  bagi para penerima beasiswa program master double degree. 

⁣Sesuai timelinenya pada 16 Maret - 26 April 2020 Kedeputian RBKUNWAS akan membuka pendaftaran seleksi, karena diharapkan pada Agustus 2020 sudah dimulai perkuliahan bagi program master double degree ini.⁣

2111 BPPT

Mewakili Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Deputi RBKUNWAS Muhammad Yusuf Ateh menerima serah terima Aplikasi SEPAKAT dari Ketua BPPT Hammam Riza (22/11).

Jakarta - Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait integrasi e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement dan e-Performance, guna optimalisasi penggunaan anggaran dan kinerja, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengembangkan Aplikasi SEPAKAT (Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran Kinerja, Akuntabilitas Terpadu). 

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh, yang hadir mewakili Menteri PANRB dalam acara  Penyerahan Kode Sumber Terbuka SEPAKAT ke Kementerian PANRB, di BPPT, Jakarta (22/11), menjelaskan pentingnya akuntabilitas dan perubahan mindset, sehingga orientasi perencanaan pemerintah daerah lebih tertuju pada hasil yang dirasakan kepada masyarakat. “ konten atau substansi dari aplikasi, berupa program dan kegiatan yang diinput, lebih penting dibandingkan dengan sekedar penggunaan aplikasi semata” ujarnya. 

Deputi RBKUNWAS menambahkan, program dan kegiatan yang diinput di dalamnya harus berdasar pada  sasaran-sasaran pemerintah daerah yang menjadi prioritas pembangunan. Dengan demikian, tatakelola pemerintahan akan menjadi semakin efektif, efisien, fokus, dan tepat sasaran.

Pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi  dengan diserahkannya aplikasi ini karena sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden dalam penggunaan anggaran, “ orientasi dari penggunaan anggaran adalah pada hasilnya selain berdampak besar bagi efisiensi anggaran negara, juga harus bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat” ujarnya.

Dalam Kesempatan yang sama Kepala BPPT Hammam Riza menyampaikan keunggulan SEPAKAT yakni integrasinya seluruh proses perencanaan, penganggaran, akuntansi hingga pelaporan pengelolaan keuangan daerah dalam satu basis data yang tunggal, ditambah dengan modul Kinerja, yakni penetapan Kinerja dan pohon Kinerja yang memungkinkan penelusuran dan korelasi antara anggaran, penyerapan dan kinerja suatu kegiatan, “ sistim ini menggunakan teknologi WEB dan pengguna hanya cukup menggunakan browser internet, nantinya kedepan akan kita imigrasikan ke cloud” imbuhnya.

Hammam menyebut sudah banyak daerah yang menggunakan sistem ini sejak diluncurkan 2017 lalu diantaranya Bantul, Manado, Pekalongan, Situbondo,Probolinggo hingga Pemerintah Provinsi Banten dan 30 daerah lain. Sistem ini juga telah membantu beberapa daerah untuk mendapatkan opini WTP untuk pertama kalinya, ungkapnya.

Dengan diserahkannya source code diharapkan dapat membantu lebih banyak lagi pemerintah daerah maupun pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan hingga pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office