wrapper

20181127 bpkp 1

Menteri Syafruddin saat menyampaikan keynote speech dalam acara konferensi dan musyawarah nasional auditor intern pemerintah tahun 2018 di gedung Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Selasa (27/11).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menjadi semakin diandalkan untuk mengarahkan tujuan 'bahtera' reformasi birokrasi di Indonesia. APIP bukan lagi hanya bergerak pada ranah pengawasan akuntabilitas keuangan dan profesionalitas kinerja para birokrat.

“Lebih dari itu, APIP benar-benar menjadi tumpuan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang maju dan modern, serta mewujudkan landasan kebangsaan untuk memenangkan persaingan global,” ujar Syafruddin saat menyampaikan keynote speechdalam acara Konferensi dan Musyawarah Nasional Auditor Intern Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Selasa (27/11).

Menteri menekankan ada empat hal, agar APIP semakin diandalkan untuk mengarahkan tujuan 'bahtera' reformasi birokrasi di Indonesia. Pertama, bangunlah kompetensi yang lebih tinggi dan kualitas kerja yang lebih baik. Kedua, wujudkan integritas auditor internal yang benar-benar independen, yang berorientasi pada perubahan ke arah yang lebih baik. Ketiga, jalankan fungsi assurance dan consulting yang membangun. “Keempat, perubahan adalah ketidakpastian, maka terbukalah dengan proses adaptasi dan bersinergilah dengan aparat pengawasan lainnya untuk menguatakan pengawasan yang lebih efektif,” tegasnya.

Dikatakan, dalam mengawal indeks reformasi birokrasi, APIP merupakan assesor yang mandiri, sekaligus penanggungjawab area perubahan peningkatan pengawasan serta dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.  “Inilah yang mendorong urgensi APIP, bahwa dalam banyak teori dan konsep, perspektif perubahan itu harus diubah. Bukan hanya digerakkan melalui tekanan dari luar (eksternal), tetapi jauh lebih tajam jika perubahan itu didorong dari dalam (internal),” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri mengapresiasi atas kontribusi optimal dari aparatur pengawasaan karena grafik kategori peringkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin baik pada tahun 2017. Hal itu tidak lepas dengan kenyataan bahwa banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, semakin efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, serta mampu menetapkan ukuran dan target kinerja secara jelas.

Dalam PP Nomor 60/2008, pengawasan internal menjalankan fungsi dan perannya yang utama, yakni memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. (dit)

20181119 Panel Evaluasi ZI di Veranda Hotel Jakarta
 
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko, saat memberikan arahan kepada evaluator
 
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Panel Diskusi atas hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Veranda Hotel, Jakarta, Senin (19/11). Panel tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian yang telah dilakukan oleh setiap evaluator benar-benar mencerminkan keberhasilan unit kerja dalam membangun zona integritas.
 
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan (RBKunwas), Didid Noordiatmoko, mengungkapkan bahwa pengajuan unit kerja menuju WBK/WBBN dalam pembangunan zona integritas tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, Didid mengharapkan bahwa setiap evaluator mampu menjaga objektifitas atas penilaian dan evaluasi yang dilakukan.
 
Selain itu, Didis juga mengatakan bahwa setiap unit kerja, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga instansi yang mengajukan pembangunan zona integritas harus diberikan apresiasi karena komitmen tinggi yang diberikan. Apresiasi tersebut pantas didapatkan mengingat zona integritas merupakan miniatur reformasi birokrasi yang dalan pelaksanannya membutuhkan komitmen tinggi dari pimpinan yang bisa ditransformasikan kepada anggotanya guna menghadirkan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
 
“Setiap OPD yang hasil kinerja menunjukkan peningkatan, baik inovasinya dan pelayanannya kepada masyarakat, tentunya harus diberikan apresiasi dan peningkatan penilaiannya," kata Didid.
 
Namun demikian, Didid juga menekankan kepada evaluator agar pendampingan dan evaluasi yang dilakukan terhadap unit kerja mampu memberikan dampak positif terhadap perbaikan instansi pemerintah, termasuk unit kerja di instansi yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM. "Dan tentunya untuk OPD yang belum menunjukkan perbaikan dan peningkatan kinerjanya, harus segera berbenah sehingga kedepannya menghasilkan perubahan yang baik bahkan spektakuler seperti halnya yang dicontohkan beberapa OPD yang telah meraih penghargaan," ujarnya. (ian)

Foto Bersama MA dan Kejaksaan Agung

Sesi Foto Bersama Usai Evaluasi Zona Intergitas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Jumat (16/11)

JAKARTA - Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memang harus diikuti oleh komitmen tinggi pimpinan organisasi untuk melakukan berbagai perubahan. Komitmen pimpinan memang menjadi faktor penentu keberhasilan suatu unit kerja membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

Namun demikian, di balik keberhasilan pembangunan zona integritas melakui komitmen tinggi pimpinan, akan menghadirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah perubahan mindset serta mengubah persepsi publik.

Dalam melakukan perubahan demi tercapainya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menghadapi permasalahan serupa. Wakil Jaksa Agung, Arminsyah, dalan evaluasi zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jumat (16/11), mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung menuntut terciptanya perubahan demi mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM.

"Perubahan itu harus dilakukan, reform ini harus ada korban dan pengorbanan, mungkin satu hal yang tidak menyenangkan, tetapi harus dilakukan. Karna kalau tidak berubah, ya mati," ujarnya.

Arminsyah juga mengungkapkan bahwa perubahan tidak hanya akan dilakukan oleh unit kerja atau satuan kerja yang berpredikat WBK. Melainkan yang sudah mendapatkan predikat WBK harus terus belajar dan melakukan berbagai perubahan serta pembenahan demi mendapatkan predikat WBBM.

"Wbk harus diikuti pembelajaran secara terus menerus, harus dan melakukan perubahan-perubahan. Harus tanggung jawab, karena akan jadi percontohan. Disamping harus mempertahankan yang sudah WBK, tapi juga harus patut dicontoh teman-teman yang mau WBK," katanya.

Oleh karena itu, Arminsyah juga mengingatkan bahwa setiap unit kerja atau satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akan mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun inj, harus bisa meningkatkan penilaian untuk tahun selanjutnya.

"Tahun depan, yang sudah lolos WBK setelah pengumuman, saya akan terus pantau agar bisa WBBM. Jangan sampai sudah WBK, tapi tahun selanjutnya turun, ini kan namanya main-main. Kalau sudah WBK, jangan macam-macam, harus di jaga betul," tegas Arminsyah.

Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman, mengungkapkan bahwa pembangunan zona integritas ini merupakan momen yang harus dimanfaatkan untuk memperbaiki dan memperbaharui segala sesuatu dari sebelumnya. Salah satu hal yang bisa diperbaiki adalah pemahaman masyarakat terhadap fungsi Kejaksaan yang selama ini dinilai kurang baik.

"Ada hal mendasar yang menjadi pertimbangan, kami bukan latah untuk mengikuti mengikuti program. Tapi kita harus lihat, secara kelembagaan, Kejaksaan adalah bagian dari pemerintah, kita tengok isu yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, kemudian fenomena opini masyarakat terhadap apa yang dilakukan Kejaksaan, selalu dinilai kurang oleh masyarakat, kemudian pemahaman fungsi kejaksaan," katanya.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, juga mengatakan bahwa momen tersebut memang tepat untuk melakukan berbagai perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya Instansi Pemerintah yang mengajukan unit kerja menuju WBK/WBBM.

"Dampaknya sudah luar biasa, sudah banyak Kementerian/Lembaga yang mengajukan untuk bisa mendapatkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM, sampai di luar negeri juga sudah mulai bergerak. Saya mengapresiasi, karena saya tau persis sulitnya membangun ini, sulitnya membangun persepsi masyarakat, sulit tanpa adanya komitmen pimpinan," tutur Ateh. (ris)

20181114 menteri lan

Menteri PANRB Syafruddin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Grand Design yang diadakan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Rabu (14/11)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menganalogikan reformasi birokrasi dengan busur beserta anak panahnya. Kedua benda yang saling melengkapi itu harus dikuatkan dan diasah agar mampu melesat dengan baik.

Analogi tersebut dikisahkan Menteri Syafruddin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Grand Design yang diadakan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Rabu (14/11). "Ibarat busur panah, selain mengasah anak panah atau birokrasinya, kita juga harus menguatkan SDM-nya, busurnya," ujarnya dalam seminar yang bertajuk Public Administration Indonesia 2045 tersebut.

Untuk mencapai grand design tahun 2045 itu, Menteri Syafruddin menekankan pentingnya pembangunan SDM sebagai aset kemajuan bangsa. Diakuinya bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat mumpuni, namun untuk mengelola itu dibutuhkan SDM yang berkualitas dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Berdasarkan penelitian United Nations Development Programs (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2016 menduduki peringkat 113 dari 188 negara dengan nilai indeks komposit 0,689. "Indonesia masih tergolong dalam negara dengan pembangunan manusia sedang," jelas Syafruddin.

Untuk meningkatkan nilai SDM, perbaikan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pun terus dilakukan. Salah satunya melalui kebijakan publik yang konsisten dengan perubahan yang membuat birokrasi adaptif terhadap fase kritis.

Peningkatan kualitas itu tak hanya untuk kepentingan para birokrat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu juga berdampak luas pada pemerataan pembangunan, mendekatkan negara pada warganya, dan meletakkan pondasi kebangsaan yang utuh untuk memenangkan persaingan dunia.

Perbaikan kualitas SDM aparatur itu juga harus ditunjang dengan sistem kelembagaan dan tata laksana yang efektif. Menurut mantan Wakapolri itu, fokus dan prioritas adalah kunci utama yang perlu dikuatkan dalam birokrasi. Dikatakan, pemerintah fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan sekaligus solusinya. "Apa yang dirasakan sudah efektif agar dipertahankan dan di-update, sedangkan yang usang atau tak relevan harus diganti," tegasnya.

Ia juga menekankan, bahwa organisasi birokrasi yang inovatif harus terus dikembangkan. Pengembangan SDM juga sangat penting bagi kemajuan atau pengembangan organisasi tersebut. Peran birokrasi harus bersinergi, integrasi, serta kolaborasi antar aktor dan stakeholder pembangunan.  Dengan keterpaduan antara kualitas SDM dan efisien pada hal-hal administratif, pemerintah bisa mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Pada akhirnya, 'busur' dan 'panah' yang telah diasah dan diperkuat itu akan mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. "Yang mendorong akselerasi pencapaian birokrasi Indonesia, mengarahkan ke bangsa-bangsa yang bermartabat," pungkasnya. (don)

20181114 menteri BPSDM dagri1

Menteri Syafruddin dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, di Kantor BPSDM Jakarta, Rabu (14/11).

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mendorong para kepala daerah melaksanakan reformasi birokrasi di wilayahnya masing-masing. Ia menginginkan setiap pemimpin daerah menjadi pionir budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif, dan profesional.

"Tuntutan dari dunia usaha dan masyarakat terhadap keterbukaan pengelolaan sistem pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik semakin kuat," ujar Menteri Syafruddin dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, di Kantor BPSDM Jakarta, Rabu (14/11).

Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pelayanan publik sudah menjadi keharusan saat ini. Perubahan yang cepat dalam sistem pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan kinerja SDM yang mampu berevolusi cepat untuk menggerakkan perubahan dalam birokrasi.

Reformasi birokrasi melalui manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan akan menghasilkan SDM aparatur yang handal dan profesional. Pola kepemimpinan daerah yang tepat untuk mengembangkan kapasitas SDM aparatur akan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan daerah. "Pemimpin daerah menjadi coach dan motivator menyiapkan dan mengalokasikan SDM sesuai kebutuhan serta tugasnya," tegas Syafruddin.

Pemimpin daerah diharapkan terus mencari strategi yang tepat untuk memperluas akses layanan masyarakat hingga ke pelosok dengan melakukan redistribusi ASN yang tepat. Meningkatkan efektivits jalannya pemerintahan daerah dan menghilangkan praktik negatif saat proses seleksi ASN.

Tujuannya birokrasi di Indonesia akan fokus untuk penguatan di berbagai sektor terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Kuncinya, pola pembinaan dan pengembangan SDM di daerah harus sejalan dengan pola pembangunan pusat. Karena penyelenggaraan birokrasi yang baik membutuhkan kualitas aparatur yang baik pula.

Disampaikan bahwa saat ini nilai rata-rata indeks reformasi birokrasi trennya mengalami peningkatan, pada Kementerian/Lembaga meningkat dari 65,78 ditahun 2015 menjadi 71,91 ditahun 2017.

Sementara pada pemerintah provinsi meningkat dari 41,61 ditahun 2015 menjadi 60,47 pada tahun 2017. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota meningkat dari sebelumnya 42,96 tahun 2015 menjadi 64,61 pada 2017. Sementara untuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menggeser grafik kategori peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2015 daerah yang mendapat predikat A sebanyak 7, predikat BB 35, predikat B ada 75, predikat CC ada 201, predikat C sebanyak 242, predikat D ada 15. Sementara pada tahun 2017 mengalami kenaikan dimana predikat A diraih 16 daerah, predikat BB sebanyak 62, predikat B ada 198 daerah, predikat CC ada 196, predikat C sebanyak 138, predikat D sebanyak 3.

“Artinya banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan karena semakin efisien, dan berdampak pada penghematan anggaran pemerintah sebanyak 41 triliun ditahun 2017,” ujarnya. 

Menteri Syafruddin pun memberi catatan yang harus diperbaiki khususnya pada 312 pemerintah kabupaten dan kota yang masih pada nilai SAKIP CC, C, dan D agar berupaya keras dan masif bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansinya masing masing.

Selain itu dijelaskan pada tahun 2017 telah dibangun 109 unit percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan hingga semester 1 tahun 2018 telah diusulkan sebanyak 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. (byu)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office