wrapper

Ateh Evaluasi Polri Gelombang IV

Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, saat memberikan arahan dalam evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Di Lingkungan Polri Gelombang IV, Rabu (14/11)

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Polri adalah dengan membangun zona integritas terhadap seluruh unit kerjanya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal tersebut diungkapkan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri (Asrena), Gatot Eddy Pramono, saat memberikan arahan dalam evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Polri Gelombang IV, Rabu (14/11). Menurutnya, melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyrakat.

"Tujuan dari semua ini adalah public trust. Karena kalau suatu organisasi sudah mendapat trust dari masyarakat, maka organisasi itu akan survive dan terus berkembang," katanya.

Namun demikian, Gatot juga mengingatkan kepada seluruh jajaran anggota Kepolisian agar bersiap dengan segala konsekuensi dalan melakukan perubahan. Ini dikarenakan dalam melakukan setiap perubahan, pasti akan ada pengorbanan yang harus dilakukan demi peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, Gatot mewanti-wanti kepada seluruh jajaran agar tidak bermain-main dalam membangun zona integritas. Sebab, instansi Polri yang akan menanggung beban mengingat unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM akan menjadi percontohan nasional.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri (Karo RBP), Adhi Prawoto, juga menuturkan bahwa pembangunan zona integritas tidak bisa dilakukan tanpa adanya komitmen pimpinan dan jajarannya. Komitmen pimpinan harus diikuti oleh jajarannya guna mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Jadi jngan menanggap remeh tentang pembangunan zona integritas ini. Sungguh-sungguhlah, jangan hanya main-main," tegas Adhi.

Sementara itu Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PABRB), M. Yusuf Ateh, juga mengatakan bahwa zona integritas menuju WBK/WBBM bukanlah hal main-main atau sekedar program biasa. Namun pembangunan zona integritas membutuhkan waktu panjang dan upaya yang luar biasa untuk melakukan perubahan.

Ateh mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri selama ini. Ateh menilai sudah banyak kemajuan yang dilakukan Polri dalam nereformasi organisasi demi mewujudkan pembangunan zona integritas.

"Peringkat WBK/WBBM ini bukan main-main. Sudah banyak kemajuan yang luar biasa di Polri, saat ini hampir semua Kementerian, Lembaga, Pemda, sudah tahu tentang kemajuan Polri," ujarnya. (ris)

20181109 Menteri PANRB MOU UI
Menteri PANRB, Syafruddin, saat memberikan sambutan sebelum penendatanganan Adendum Nota Kesepahaman dengan UI, Jumat (09/11)
 
DEPOK - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penandatanganan Adendum Nota Kesepahaman Bersama dengan Universitas Indonesia (UI) sebagai upaya akselerasi implementasi reformasi birokrasi. Penendatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri PANRB, Syafruddin, dan Rektor UI, Muhammad Anis, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jumat (09/11).
Pada kegiatan bertajuk Pemantapan, Pengembangan dan Sosialisasi Implementasi Reformasi Birokrasi Sebagai Bagian Integrasi Dari Peningkatan Pertumbuhan Sosio ekonomi Masyarakat, Anis, mengungkapkan bahwa UI dan Kementerian PANRB memiliki kesamaan pada visi dan misi. Kesamaan tersebut adalah mewujudkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
"UI itu adalah Untuk Indonesia. Kami juga ingin berperan, bagaimana masalah bangsa ini kita berikan solusi alternatifbkepada para pengambil keputusan," ujarnya.
Menurutnya, Kementerian PANRB juga telah berhasil membangun dan mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun Anis juga mengakui bahwa upaya tersebut dilakukan melalui kerja keras dari Kementerian PANRB.
 
"Ini suatu perubahan yang bukan seperti membalikan telapak tangan, perlu effort yang luar biasa. Kami ingin berperan juga untuk mengakselerasi, melihatnya secara integral dari berbagai diaiplin ilmu," ungkap Anis.
Sementara itu, Menteri Syafruddin, mengungkapkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian PANRB merupakan bentuk kehadiran negara kepada masyarakat. Meskipun Syafruddin juga mengungkaokan bahwa masih perlu banyak perbaikan yang harua dilakukan karena ruang perbaikan akan terus terbuka.
"Ada keinginan Negara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kedekatan antara negara dan masyarakat semakin dekat, kesephaman betul-betul jadi satu, sehingga hakiki dari masyarakat bisa terwujud," katanya.
Syafruddin berharap melalui kerjasama yang telah dibangun antara Kementerian PANRB dan UI, mampu mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
"Semoga kerjasama ini dapat dibangun antara Kementerian PANRB dan UI untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mewujudkan platform perubahan yang fundamental bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, semoga membawa kemakmuran bagi masyarakat. Mari kita berkontribusi bersama-sama, tidak hanya di tangan pemerintah, tapi ditangan semua sebagai bangsa," ungkapnya.
Senada dengan Menteri Syafruddin, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, berharap agar kerjasama yang sudah terjalin bisa memberikan implikasi besar terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemahaman masyarakat akan hadirnya pemerintah juga turut mengedukasi masyarakat.
"Kami ingin apa yang sudah kami lakukan ini bisa dimantapkan lagi oleh UI. Masayarakat bisa memahami, mengetahui bahwa pemerintah sudah mendekat kepada masyarakat dan melayani masyarakat," kata Ateh.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Ari Kuncoro, memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian PANRB atas capaian yang telah didapatkan dalam empat tahun terakhir melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. "Memang terjadi perbaikan yang cukup signifikan dalam 4 tahun in. Saat ini kita sedang mengarah pada pemerintahan yang lebih efektif efisien. Hanya Kementerian PANRB yang bisa mewujudkan itu. Kami merasa terhormat diajak oleh Kementerian PANRB," tutupnya. (ris)

20181109 kpk 3

Menteri PANRB bersama Menteri Dalam Negari dan Ketua KPK, Jumat (9/11).

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk  cegah  korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Caranya, dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 tentang APIP.

SK pengangkatan inspektur di pemkab/pemkot yang selama ini ditandatangani oleh Sekda, nantinya akan ditandatangani oleh Gubernur. Begitu pun dengan Pemprov, yang saat ini SK-nya ditandatangani oleh Sekda Provinsi, nantinya ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. “Tujuan utamanya untuk pencegahan korupsi dengan meningkatkan peran inspektorat, terutama di daerah”, ujar Menteri PANRB Syafruddin saat rapat bersama Mendagri dan Ketua KPK, di Jakarta, Jumat (09/11).

Sebagai pengawas internal, inspektorat di lingkungan pemda, selama ini perannya dirasa kurang maksimal karena posisinya berada di bawah sekretaris daerah. Menurut Menteri Syafruddin, inspektur di daerah sering khawatir untuk mengawasi atau melaporkan atasannya. "Mereka yang bekerja di APIP seringkali khawatir melaporkan hal-hal yang menjurus korupsi," imbuh Syafruddin.

APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Anggota APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal senada dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia mengungkapkan, keberadaan inspektorat di pemerintah daerah masih lemah. “Ada SKPD yang tidak menganggap penting adanya  inspektorat," kata Tjahjo.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, dimungkinkan akan ada open bidding bagi jabatan inspektur. Menurutnya, yang terpenting bagi jabatan ini adalah independensi. Revisi PP itu diharapkan  terlaksana awal tahun 2019. “Ini bisa jadi kado tahun baru bagi masyarakat Indonesia,” tandasnya. (don)

20181107 SI
 
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh saat memberikan arahan dalam acara Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kemenkumham, (5/11).
 
NUSA DUA - Pembangunan Zona Integritas meuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mulai membuahkan hasil. Pada evaluasi Zona Integritas tahun 2018, Kemenkumham meloloskan 10 unit kerjanya sebagai calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM.
 
Seperti diketahui, 10 unit kerja tersebut telah berhasil lolos dalam survei yang dilakukan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat atas perubahan dan perbaikan pelayanan. Namun demikian, 10 unit kerja tersebut belum tentu akan mendapatkan predikat WBK/WBBM, karena masih akan melalui tahap evaluasi pengungkit.
 
Dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kemenkumham, Senin (04/11), Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, mengungkapkan bahwa pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenkumham telah melalui proses panjang yang tidak mudah. Menurutnya, Kemenkumham sudah berkali-kali mengajukan unit kerjanya untuk bisa mendapatkan predikat tersebut, tetapi selalu gagal dalam beberapa tahun terakhir.
 
"Dari situlah kita terpacu. Ini prosesnya panjang, ini juga yang sering saya ingatkan kepada teman-teman bahwa mimpi jangan hanya sekedar mimpi, tapi bermimpilah setinggi-tingginya dan jatuh di bintang-bintang. Mimpi itu perlu, nanti kalau sudah ada mimpi, pasti ada upaya untuk mencapai mimpi itu," katanya.
 
Bambang juga menuturkan bahwa apa yang telah diperoleh Kemenkumham hingga saat ini adalah buah dari komitmen dan kerja keras bersama. Oleh karena itu, Bambang berharap apa yang telah didapat bisa dipertahankan dan terus berinovasi.
 
"Ini namanya kerja kolaborasi, todak ada lagi namanya kerja koordinasi. Kalian harus betul-betul jadi role model, jadi motor penggerak di setiap UPT. Selanjutnya adalah memperhatikan area reformasi birokrasi harus dipahami dengan baik. Yang harus diperhatikan juga adalah untuk menjaga survey setelah pengungkitnya," ujar Bambang.
 
Dalam kegiatam yang turut dihadiri Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Permasyarakatan, Direktur Jenderal Imigrasi, Staf Ahli Bidang Ekonomi, dan Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebagai evaluator tidak memberikan jaminan bahwa 10 unit kerja tersebut lolos dalam evaluasi pengungkit. Hal tersebut disampaikan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh.
 
Secara perbandingan, evaluasi zona integritas terdiri atas 60% pengungkit dan 40% survei. Menurut Ateh, apabila di salah satu komponen evaluasi tidak memenuhi syarat, maka bisa dipastikan bahwa unit kerja tersebut akan gagal untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.
 
"Sebenarnya nilai dari survey itu hanya 40, tapi kalau tidak lolos survey, walaupun pengungkitnya 100% dari 60, tetap tidak lolos. Survey ini mencerminkan bagaimana masyarakat menerima apa yang kita berikan," ungkap Ateh.
 
Oleh karena itu, Ateh berharap apa yang telah didapatkan oleh Kemenkumham berdasarkan hasil survei bisa dibuktikan secara benar melalui pengungkitnya. Tak lupa juga Ateh menekankan bahwa kedepannya seluruh unit kerja sudah seharusnya berpredikat WBK/WWBM.
 
"Buktikan bahwa survey ini tidak salah. Ini bukan hal baru, amanatnya seluruh unit kerja itu harus WBK/WBBM, kita harus buat bagaimana mempertahankannya, kita fokus pada pelayanan masyarakat secara langsung. Saya pesan, karena ini akan menjadi percontohan seluruh instansi, maka harus membawa nama baik Kumham dan nama baik pemerintah, tolong di jaga benar. Saya sudah lihat, hampir semuanya sudah bagus, tapi memang harus ditingkatkan untuk lebih baik lagi," tutupnya. (ris)

20181030 Rakor Tim Asistensi

Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas, saat memberika arahan dalam Rakor Tim Asistensi RB Daerah (29/10)

BANDUNG - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah, Senin (29/10). Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat progres percepatan implementasi reformasi birokrasi di daerah demi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Ronald Andrea Annas, memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Tim Asistensi dalam mendorong implementasi reformasi birokrasi di daerah. Kontribusi yang diberikan oleh Tim Asistensi terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan menjadi piloting dinilai memberikan dampak yang positif.

Namun demikian, Ronald mengungkapkan bahwa ruang-ruang perbaikan masih tetap terbuka walaupun daerah yang menjadi piloting dinilai telah memperbaiki implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Salah satu penekanan perbaikan yang harus terus dilakukan adalah meningkatkan kualitas tim Asistensi agar optimalisasi percepatan reformasi birokrasi daerah bisa tercapai.

"Kami mengapresiasi atas kontribusi Tim Asistensi Daerah dalam membantu Kabupaten/Kota yang SAKIPnya belum baik. Namun diharapkan komposisi Tim Asistensi dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya agar dapat lebih optimal mendampingi Kabupaten/Kota," ujar Ronald.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan Training of Trainers (TOT) bagi seluruh Tim Asistensi sebelum memberikan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota yang ditetapkan menjadi piloting percepatan implementasi reformasi birokrasi. Diharapkan, Tim Asistensi mampu mendongkrak implementasi reformasi birokrasi sebagai perpanjangan tangan Kementerian PANRB. (ian)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office