wrapper

20181028 milenialfest

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam acara Milenial Fest 2018 bertajuk #LayaniGenerasiKita di Djakarta Theater, Jakarta, Minggu (28/10).

JAKARTA – Kaum milenial menjadi tonggak penting bangsa Indonesia. Di era modern ini, generasi milenial diajak untuk ikut memperbaiki reformasi birokrasi.

“Kita harapkan kaum milenial bisa memberikan konstribusi besar kepada bangsa Indonesia terutama SDM aparatur yang akan menggawangi seluruh roda pemerintahan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam acara Milenial Fest 2018 bertajuk #LayaniGenerasiKita di Djakarta Theater, Jakarta, Minggu (28/10).

Menteri Syafruddin mengatakan, pemerintah mengajak kalangan milenial untuk bergabung dalam birokrasi, dengan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Para pemuda diajak untuk menjalankan mesin birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan segenap kemampuan terbaiknya.

Lanjutnya dijelaskan, saat ini pemerintah melakukan rekrutmen CPNS dengan membuka 238.015 formasi yang terdiri atas 51.271 formasi untuk 76 K/L dan 186.744 formasi untuk 525 pemerintah daerah. Melalui seleksi CPNS kali ini, pemerintah berharap mendapatkan putra-putri terbaik bangsa.

Menurut Syrafruddin, inovasi dan daya kreativitas yang tinggi serta dengan daya juang yang kuat, membuat birokrat milenial mumpuni dalam menjalankan peran dan terdepan dalam menjawab tantangan yang hadir di dunia. “Dengan generasi milenial yang inovatif sebagai human capital birokrasi, kita tidak akan kalah cepat dan inovatif dengan para pelaku usaha,” ujarnya. (dit)

20181025 jumpa pers 4 tahun jokowi5

Menteri PANRB Syafruddin saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam jumpa pers bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja di Kantor Sekretariat Negara, Kamis (25/10).

JAKARTA - Sejumlah capaian berhasil ditorehkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Secara umum, hal itu dapat dilihat dari peningkatan indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi yang mengalami peningkatan.

"Kedua indeks tersebut, merepresentasikan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang grafiknya terus meningkat," ujar Menteri PANRB Syafruddin saat konferensi pers bersama empat tahun Kabinet Kerja di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (25/10).

Dikatakan, nilai rata-rata indeks reformasi birokrasi meningkat, baik di tingkat kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah. Di tingkat K/L meningkat dari 65,78 pada tahun 2015 menjadi 71,91 pada tahun 2017. Pada pemerintah provinsi, meningkat dari 41,61 di tahun 2015 menjadi 60,47 di tahun 2017. Sementara level kab/kota meningkat dari 42,96 di tahun 2015 menjadi 64,61 di tahun 2017.

Syafruddin menegaskan, pencapaian tersebut telah mendongkrak berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia, seperti World Economic Forum yang mencatat indeks daya saing nasional naik 5 peringkat dari ranking 41 (2016) ke ranking 36 (2017). Sementara Bank Dunia mencatat indeks kemudahan berusaha naik 19 peringkat dari ranking 91 (2016) ke ranking 72 (2017). Bank Dunia juga mencatat indeks efektivitas pemerintahan tahun 2016 naik 17 peringkat dibandingkan tahun 2015. Sementara Transparency International mencatat indeks persepsi korupsi tetap stabil pada skor 37.

Melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, karena semakin efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, serta mampu menetapkan ukuran dan target kinerja secara jelas. SAKIP mampu memangkas inefisiensi anggaran pemerintah juga mengalami penghematan sebesar Rp 41,15 triliun pada 2017.

Terkait dengan pembangunan zona integritas, tahun 2017 sudah hadir 109 unit percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). "Hingga akhir semester I tahun 2018, sudah diusulkan sebanyak 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM," imbuh mantan Wakapolri ini.

Dikatakan, fokus pembangunan Zona Integritas tahun 2018 diarahkan pada sektor penegakan hukum, khususnya untuk Polres, Kejari dan Pengadilan untuk mengintegrasikan sistem percepatan penanganan perkara, serta unit pelayanan BPN/ATR (kantor pertanahan) dan kecamatan.

Dalam penataan kelembagaan, pemerintah telah menghapus 23 Lembaga Non Struktural (LNS) dalam kurun waktu 2014 sampai 2017. “Lembaga tersebut dihapus karena tugasnya tumpang tindih dan sudah ditangani K/L teknis,” ujarnya.

Kementerian PANRB sudah melakukan penataan terhadap 24 K/L untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi, antara lain di bidang Polhukam, di bidang perekonomian dan kemaritiman, dan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Baru-baru ini, pemerintah juga telah menerbitkan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang sering dikenal e-government.  Dengan adanya Prespres ini, diharapkan mendorong upaya percepatan integrasi infrastruktur, aplikasi, proses bisnis, serta single and safety data SPBE secara nasional. “Ini diperlukan untuk meminimalisir duplikasi yang berakibat pemborosan keuangan negara, melalui pelibatan beberapa kementerian K/L terkait,” tegas Syafruddin.

Dalam hal peningkatan kualitas SDM Aparatur, dilakukan melalui rekrutmen ASN secara lebih transparan, berintegritas. “Ini untuk menyaring CPNS yang berkualitas, sebagai mesin utama bagi berjalannya roda pemerintahan,” jelasnya seraya menambahkan  bahwa tahun 2018, jumlah pelamar mencapai 3.628.284 orang.

Mulai tanggal 26 Oktober 2018, akan dilakukan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) pada 873 titik di seluruh Indonesia. Banyaknya titik lokasi SKD ini untuk memudahkan dan mendekatkan pelamar ke lokasi tes, sehingga menghemat biaya yang dikeluarkan peserta tes.

Di akhir proses seleksi, akan diambil sebanyak 238.015 formasi CPNS untuk ditempatkan sebagai tenaga pendidikan (52%), tenaga kesehatan (25%), dan tenaga teknis/infrastruktur (23%). Pemerintah juga memanfaatkan CPNS lulusan sekolah tinggi kedinasan sebagai agen pemersatu dan perekat NKRI, melalui sistem penempatan yang menyebar ke seluruh daerah dan NKRI, tidak ditempatkan di daerah asal.

Kementerian PANRB juga menggenjot rancangan PP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Hal ini untuk mengakomodasi para tenaga yang sudah mengabdi lama untuk negara, namun tidak lolos dalam seleksi CPNS, serta untuk menarik para diaspora untuk berperan membangun negeri,” ujarnya.

Dalam bidang pelayanan publik, Kementerian PANRB mendorong pembentukan Mal Pelayanan Publik. (MPP). Hingga tahun 2018, sudah beroperasi 10 MPP yang memadukan beragam pelayanan dari pemda, pemerintah pusat, BUMN/ BUMD pada satu lokasi yang mudah di akses masyarakat. “Saat ini, ada 15 Mal Pelayanan Publik lain yang sudah siap diluncurkan dan segera diresmikan,” ujarnya.

Inovasi pelayanan publik juga dikembangkan secara luas melalui ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang setiap tahunnya diikuti oleh K/L, pemda, BUMN/BUMD. Bagi instansi daerah yang masuk kategori Top 40 Inovasi Pelayanan Publik, diberikan Dana Insentif Daerah (DID).  Bahkan, terdapat inovasi dari Indonesia yang meraih juara pertama kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat internasional yang diselenggarakan PBB. Inovasi tersebut berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Kementerian PANRB juga membangun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terintegrasi dengan LAPOR!. Sistem ini berkolaborasi bersama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI, guna mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat agar direspon cepat oleh instansi terkait. “Sebanyak 834 instansi terhubung melalui sistem ini. Sementara aktivitas pengaduan hingga akhir September 2018 sebanyak 1.335.389, dengan estimasi pengaduan masyarakat perharinya sebanyak 574 laporan,” imbuh Menteri Syafruddin.

Menteri menambahkan, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara seperti Korea Selatan untuk pengelolaan SDM ASN dan e-government, Australia untuk pengelolaan SDM ASN, serta Azerbaijan dan Georgia untuk penyelenggaraan pelayanan publik. (humas)

20181023 Raker Pengendalian Pembangunan Daerah

Menteri PANRB, Syafruddin, Didampingi Deputi RBKunwas, M. Yusuf Ateh, berbincang dengan Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X serta Kapolda Yogyakarta

YOGYAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menegaskan bahwa syarat utama tercapainya prioritas pembangunan baik di pusat maupun daerah adalah tata kelola pemerintahannya. Kunci perbaikannya terletak pada reformasi birokrasi yang tidak hanya bertumpu untuk mendapatkan birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat.

“Lebih dari itu adalah meletakan pondasi kebangsaan untuk memenangkan persaingan global. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kerjasama yang dibangun Pemerintah DIY dengan berbagai pihak, guna menyiapkan generasi yang mampu memenangkan persaingan global dan mampu bersaing secara internasional,” ujarnya dalam Raker Pengendalian Pembangunan Daerah di Pemerintah Yogyakarta, Selasa (23/10).

Meski demikian dijelaskan dalam konteks nasional terdapat keterbatasan sumber daya pengelola, serta indeks efektivitas pemerintah yang belum signifikan. Oleh sebab itu dibutuhkan solusi yang bersifat makro melalui perbaikan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan kecepatan pelayanan publik yang berkualitas, penguatan tata laksana kelembagaan, dan peningkatan akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi.

Untuk solusi peningkatan akuntabilitas dapat di implementasikan melalui optimalisasi kerangka evaluasi instansi pemerintah yang berorientasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kemudian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK).

Menurutnya melalui SAKIP, setiap instansi pemerintah semakin didorong untuk dapat mempertanggung jawabkan manfaat ataupun hasil atas setiap rupiah anggaran yang dipergunakan. Melalui SAKIP juga mendorong instansin pemerintah untuk dapat memanfaatkan anggaran dan sumber daya secara bijak guna mencapai target target pembangunan secara memuaskan.

“Evaluasi bukan sebagai ajang kompetisi bagi keberhasilan mencapai indikator atau kategori penilaian, namun memberikan konsultasi atas berbagai masalah dalam instansi pemerintah, sehingga outpunya memperbaiki tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Lebih lanjut Menteri Syafruddin pun mengapresiasi upaya Gubernur DIY beserta jajaran yang mampu mendorong kemajuan akuntabilitas kinerja, yang ditunjukan melalui perolehan rapor terbaik SAKIP secara nasional. Hal tersebut merupakan buah kerja pimpinan beserta jajaran dengan dukungan masyarakat yang wajib dipertahankan atau bahkan ditingkatkan prestasinya. (byu)

20181023 menteri polda diy
 
Menteri PANRB, Syafruddin, saat memberikan arahan dalam evaluasi ZI Polri Menuju WBK/WBBM di Yogyakarta (23/10)
 
YOGYAKARTA - Rivalitas dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dinilai telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas (ZI). Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, pada arahannya dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesua Gelombang III, di Yogyakarta, Selasa (23/10).
 
Menurut Syafruddin, progres kemajuan dan capaian-capaian yang telah didaptakan oleh unit kerja Polri saat ini sangat menggembirakan. Hal tersebut juga didukung oleh Grand Desain yang telah disusun dan dijalankan dengan baik hingga ke satuan kerja Polri.
 
"Ini juga diakibatkan dari adanya kemauan dari setiap pimpinan unit, jadi ada rivalitas yang positif dari setiap unit," katanya.
 
Namun demikian, Syafruddin juga mengungkapkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap institusi Polri sangat tinggi. Oleh karena, percepatan implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan didukung oleh komitmen dari pimpinan unit kerja.
 
Syafruddin menuturkan bahwa komitmen pimpinan memiliki andil besar dalam pembangunan zona integritas. Reward and punishment menjadi salah satu cara yang harus didorong dalam penerapan reformasi birokrasi.
 
"Saya pesan kepada rekan-rekan semua, kalau nanti mempimpin, dalam scope apapun, harus ada reward and punishment, harus ada keinginan kuat, harus objektif. Mudah-mudahan hasil yang didaptkan ini adalah sesuatu yg kredibel, objektif, dan bisa dijual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi institusi Polri dan juga bangsa dan negara," tegasnya.
 
Sementara itu, Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri (Karo RBP Srena Polri), Adi Prawoto, mengungkapkan bahwa pembangunan zona integritas yang dilakukan di tubuh Polri tidak semudah seperti yang dibayangkan. Adi menjelaskan bahwa beberapa kali Polri mengajukan unit kerjanya kepada Kementerian PANRB untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM namun selalu gagal.
 
Namun demikian, kegagalan yang dialami Polri demi mewujudkan WBK/WBBM menjadi pelajaran penting setelah dilakukan evaluasi. Adi mengatakan bahwa komitmen tinggi terhadap perubahan memang menjadi landasan utama dalam mewujudkan pembangunan zona integritas.
 
"Memang berat melakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri. Itulah mengapa pentingnya komitmen, harus memotivasi jajaran, harus di jaga betul-betul. Jangan sampai terjadi sesuatu, jaga betul, kuasai betul apa itu ZI, apa itu WBK/WBBM, harus terus dikembangkan," katanya.
 
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, mengapresiasi langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Polri. Menurutnya, wajah Polri saat ini telah berubah begitu signifikan melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
 
Ateh juga mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri juga terus mengalami peningkatan berkat adanya inovasi-inivasi yang menghasilkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi percontohan, tidak hanya untuk Polri, tapi untuk semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," ujarnya.
 
Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara, juga menuturkan bahwa saat ini Kementerian PANRB dan Polri sudah berada dalan satu frekuensi, yaitu frekuensi perubahan. Artinya pembangunan zona integritas sebagai miniatur reformasi birokrasi sudah berjalan sesuai dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi.
 
"Kita sudah on the track dalam pembangunan reformasi birorkasi melalui zona integritas, membangun percontohan-percontohan. Dilapangan  memang suka bias karena ada pemahaman yang masih parsial terhadap zona integritas. Intinya adalah membangun budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani," katanya. (ris)

20181016 menteri tvri6

Menteri Syafruddin didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji (kiri) dan Dirut TVRI Helmi Yahya beserta Direksi TVRI (kanan) menunjukkan naskah kerjasama kedua belah pihak yang baru saja ditandatangani di Jakarta , Selasa (16/10).

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dalam penyebarluasan informasi di bidang reformasi birokrasi. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman kedua belah pihak tentang Publikasi Layanan Informasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri PANRB Syafruddin dengan Direktur Utama LPP TVRI Helmi Yahya. “Dengan kerjasama ini terjadi kolaborasi untuk menyampaikan informasi lebih akurat kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh negara,” ujar Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di TVRI, Jakarta,  Selasa (16/10).

Dikatakan, TVRI merupakan lembaga penyiaran yang menyandang nama negara, yang mengandung arti bahwa siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. TVRI sebagai corong dalam memberikan pelayanan informasi, sehingga agenda pemerintah akan lebih difokuskan kepada TVRI dalam penyebarluasannya.

Dalam hal ini, Kementerian PANRB menjadi pendahulu dalam memperkuat publikasi kebijakan pemerintah yang didukung oleh TVRI. “Kita akan sampaikan ke seluruh kementerian, lembaga dan pemda untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut tugas negara agar melakukan hal serupa,” jelasnya.

Diharapkan melalui nota kesepahaman ini akan terbangun kerja sama yang sinergis, saling menguntungkan, dan berkelanjutan antara Kementerian PANRB dengan TVRI dalam publikasi layanan informasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. “Kami menyambut baik momen ini. Mudah-mudahan setelah penandatanganan ini, apa yang kita rencanakan bisa berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Utama LPP TVRI Helmi Yahya menyampaikan bahwa momentum ini merupakan langkah tepat, karena pihaknya tengah melakukan reformasi di tubuh TVRI sendiri. “Sudah menjadi bagian dari tugas kami untuk seiring sejalan mendukung program-program yang sedang dan akan dijalani oleh seluruh instansi pemerintah di Indonesia,” ucapnya.

Diharapkan apa yang sudah dikerjasamakan dapat berlanjut dan terus ditingkatkan agar membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Pihaknya pun juga mendukung segala program yang saat ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, salah satunya Anugerah ASN 2018, dimana TVRI menjadi media partner dalam perhelatan acara tersebut. (byu)

Sub Kategori


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office