wrapper

Selasa, 22 Mei 2018

Peraturan perundangan

1. Reformasi birokrasi

  1. Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design RB
  2. Permenpan Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap RB
  3. Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
  4. PermenPANRB Nomor 14 tahun 2014 tentang Evaluasi Pelaksanaan RB
  5. Keppres Nomor 15 tahun 2015 tentang KPRBN, TRBN dan UPRBN
  6. KepmenPANRB Nomor 96 tahun 2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah
  7. Keputusan Menteri PANRB Nomor 206 Tahun 2015 tentang Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional
  8. Keputusan menteri PANRB Nomor 207 Tahun 2015 tentang Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional

2. Akuntabilitas kinerja

  1. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
  2. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
  3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  4. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  5. UU Nomor 1/2004 tentang Perbendahraan Negara
  6. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara
  7. PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
  8. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  9. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  10. PermenPANRB 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Pengawasan

  1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
  2. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
  4. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  5. Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Inpres Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
  6. Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI Menuju Wilah Bebas Dari Korupsi
  7. Permen panrb Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan K/L dan Pemda
  8. Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
  9. Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  10. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN
  11. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN
  12. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang tindak lanjut penyampaian LHKPN
  13. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
  14. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah.
  15. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah

 


Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office