wrapper

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan terhadap unit-unit kerjabyang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12). Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) tahun 2018.
 
Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla, yang membuka acara tersebut, memberikan apresiasi atas keberhasilan unit kerja membangun Zona Integritas. Menurutnya, penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PANRB merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mendorong percepatan capaian implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.
 
"Saya lihat, kalau Wilayah Bebas dari Korupsi ini tiga bintangnya, kalau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lima bintangnya, ini ibarat yang satu emas danbyang satunya satu platinum. Bahwa artinya adalah ini penghargaan yang sangat penting bagi kita semua. Lalu pertanyaannya kenapa ada korupsi? Umumnya karena ada layanan lambat dan sulit," ujar Wapres.
 
Seperti diketahui sebelumnya, pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, 5 unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayank (WBBM). Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
 
Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Hal tersebut meningkat hampir 2 kali dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM.
 
Lebih lanjut, Wapres juga menekankan pentingnya melakukan pembangunan wilayah yang berintegritas. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan tindak korupsi dilakukan sebagai akibat dari lambatnya proses pelayanan yang dilakukan.
 
"Perlu ada sebuah wilayah-wilayah berintegritas, yang didahului Wilayah Bebas Korupsi. Orang korupsi itu kan karena ingin cepat (proses pelayanannya)," katanya.
 
Selain itu, adanya desentralisasi juga dikatakan Jusuf Kalla sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Selama ini, kebijakan yang dilakukan masih terpaku pada keputusan yang terfokus di pusat yang mengakibatkan lambatnya proses pembangunan di daerah.
 
"Untuk memajukan bangsa ini, bukan hanya terpaku pada keputusan di Jakarta, tapi di daerah seharusnya juga. Tapi resikonya adalah yang mengambil keputusan juga yang mengambil manfaat, kecenderungan korup jadi besar," ungkapnya.
 
Sementara, Menteri PANRB, Syafruddin, dalam sambutannya juga menekankan pentingnya percepatan implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Setiap unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM akan dijadikan pilot project percontohan nasional untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi.
 
"Reformasi birokrasi bukan sekedar retorika, jargon, atau slogan semata-mata. Reformasi birokrasi itu nyata dan terukur, menjadi nafas roda pemerintahan yang dibangun melalui kerja keras dan dijiwai karakter dan integritas. Maka kita membentuk pilot project berupa zona integritas yang menjadi role model di semua jenis layanan pemerintahan. Role model inilah yang dikenal sebagai WBK/WBBM," ujarnya.
 
Syafruddin juga mengingatkan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan zona integritas, bahwa predikat yang telah diberika  bukanlah sebuah akhir prestasi. Melainkan sebuah awal baru untuk mempertahankan serta mengadaptasi sebuah sistem pemerintahan yang lebih baik untuk menjawab dinamika dan kompleksitas tantangan kehidupan di masa yang akan datang.
 
"Segenap predikat terbaik, tentu bukan jaminan pasti apabila dalam perjalanan waktu terdapat fakta yang bertentangan dengan pembangunan zona integritas, maka predikat tersebut dapat dicabut kembali, tentu melalui evaluasi secara terus menerus," katanya. (ris)

Link Terkait

whistleblowingombudsmankpklaporbpkp presiden riSurvei integritas1Survei integritas2e office