Mewakili Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Deputi RBKUNWAS Muhammad Yusuf Ateh menerima serah terima Aplikasi SEPAKAT dari Ketua BPPT Hammam Riza (22/11).

Jakarta - Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait integrasi e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement dan e-Performance, guna optimalisasi penggunaan anggaran dan kinerja, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengembangkan Aplikasi SEPAKAT (Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran Kinerja, Akuntabilitas Terpadu). 

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh, yang hadir mewakili Menteri PANRB dalam acara  Penyerahan Kode Sumber Terbuka SEPAKAT ke Kementerian PANRB, di BPPT, Jakarta (22/11), menjelaskan pentingnya akuntabilitas dan perubahan mindset, sehingga orientasi perencanaan pemerintah daerah lebih tertuju pada hasil yang dirasakan kepada masyarakat. “ konten atau substansi dari aplikasi, berupa program dan kegiatan yang diinput, lebih penting dibandingkan dengan sekedar penggunaan aplikasi semata” ujarnya. 

Deputi RBKUNWAS menambahkan, program dan kegiatan yang diinput di dalamnya harus berdasar pada  sasaran-sasaran pemerintah daerah yang menjadi prioritas pembangunan. Dengan demikian, tatakelola pemerintahan akan menjadi semakin efektif, efisien, fokus, dan tepat sasaran.

Pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi  dengan diserahkannya aplikasi ini karena sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden dalam penggunaan anggaran, “ orientasi dari penggunaan anggaran adalah pada hasilnya selain berdampak besar bagi efisiensi anggaran negara, juga harus bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat” ujarnya.

Dalam Kesempatan yang sama Kepala BPPT Hammam Riza menyampaikan keunggulan SEPAKAT yakni integrasinya seluruh proses perencanaan, penganggaran, akuntansi hingga pelaporan pengelolaan keuangan daerah dalam satu basis data yang tunggal, ditambah dengan modul Kinerja, yakni penetapan Kinerja dan pohon Kinerja yang memungkinkan penelusuran dan korelasi antara anggaran, penyerapan dan kinerja suatu kegiatan, “ sistim ini menggunakan teknologi WEB dan pengguna hanya cukup menggunakan browser internet, nantinya kedepan akan kita imigrasikan ke cloud” imbuhnya.

Hammam menyebut sudah banyak daerah yang menggunakan sistem ini sejak diluncurkan 2017 lalu diantaranya Bantul, Manado, Pekalongan, Situbondo,Probolinggo hingga Pemerintah Provinsi Banten dan 30 daerah lain. Sistem ini juga telah membantu beberapa daerah untuk mendapatkan opini WTP untuk pertama kalinya, ungkapnya.

Dengan diserahkannya source code diharapkan dapat membantu lebih banyak lagi pemerintah daerah maupun pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan hingga pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas

(19/11) Jakarta - Jumlah unit Kerja  yang mengajukan Zona Integritas (ZI) pada tahun 2019 melonjak siginifikan hingga 2.700 unit kerja dibanding 2018 lalu yang hanya 900 unit. 

Gelora semangat reformasi birokrasi di tahun ini diperkirakan akan tetap tinggi, hal ini dapat terlihat dari persentase unit kerja yang akan lolos mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak jauh berbeda dengan tahun lalu.

“Pada tahun 2018, dari 900 yang mengajukan 100 diantaranya mendapatkan WBK dan WBBM, pada tahun 2019 ini dari 2.700 yang diajukan, untuk kelulusan WBK dan WBBM berada diangka 250 s/d 300 unit kerja “. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas, pada Diskusi Pra-Panel Hasil Evaluasi Zona Integritas Tahun 2019, (18-19/11), Di Jakarta. 

Terkait dengan banyaknya unit kerja yang mereplikasi inovasi dan perbaikan tata kelola dari unit kerja yang sudah WBK. Ronald mengingatkan bahwa replikasi inovasi saja tidaklah cukup, tanpa mengindahkan kaidah dari zona integritas itu sendiri, tidak mungkin hanya duplikasi inovasi kemudian mendapatkan WBK. “ Seperti orang yang menemukan kamera SLR pertama kali dengan orang yang meng-copy hasil penemuan SLR tersebut akan berbeda dengan mereka yang menemukan pertama kali” demikian Asdep Ronald menganalogikan. 

Jika memang harus mereplikasi inovasi tidak hanya sekedar mereplikasi karena dalam semangat Zona Integritas baik WBK maupun WBBM harus dengan semangat dan budaya anti korupsi, dan budaya melayani, “Harus ada paradima yang dibawa, dan filosofi dari ZI itu sendiri”.

Kegagalan dalam meraih predikat WBK dan WBBM terkadang dikarenakan cara-cara yang tidak baik seperti memaksa masyarakat memberikan hasil survei yang baik, “akan menjadi anomali ketika menyatakan organisasi berintegritas dengan cara yang tidak berintegritas “ Ujar Asisten Deputi yang akrab di panggil Roni ini.

Ronald juga menyatakan dalam menggapai atau meraih predikat WBK dan WBBM masing-masing dari satker harus kembali ke tugas kita sebagai pelayan masyarakat, “sebagai pelayan sudah sewajarnya memberikan yang terbaik kepada tuannya, bukan karena punishment dan reward dari pimpinan atau karena iming-iming mendapatkan hal yang lebih baik jika sudah mendapatkan predikat tersebut”. tutupnya.

 

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan arahan pada kegiatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 pada Lingkup Pemerintah Daerah DIY dan Pemkab/Kota se-DIY di Gedung Pracimosono, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta, Senin (04/11)

Yogyakarta - Yogyakarta adalah satu-satunya instansi pemerintah di Indonesia yang predikat pelaksanaan sistem akuntabitas kinerjanya mendapat nilai AA, hal inilah yang menyebabkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengawali kunjungan kerjanya ke daerah selaku Menteri PANRB untuk melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi ditingkat pemerintah daerah.

Ditemani Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Ateh, Menteri PANRB mendapat gambaran komprehensif pelaksanaan reformasi birokrasi langsung dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubowono X dalam acara yang bertajuk “ Evaluasi Penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi 2019”, di di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/11).

Tjahjo Kumolo mengatakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terbukti mampu menekan inefiseinsi anggaran dan mampu mencegah program yang tidak berorientasi hasil sehingga melalui SAKIP instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan.

 “Suatu daerah yang telah memahami SAKIP  pasti telah memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan berorientasi hasil pada dokumen perencanaan daerahnya”,  ujar mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja itu.

Lebih Lanjut Menteri PANRB menegaskan  daerah tersebut akan memastikan setiap program dan kegiatan berdampak langsung dalam pencapaian sasaran pemerintah, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat. inilah sebenarnya yang disebut dengan prinsip akuntabilitas berorientasi hasil melalui implementasi penganggaran berbasis kinerja sebagaimana yang menjadi amanat dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

“Instansi pemerintah tidak boleh lagi hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran, tapi harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil/kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Menteri Tjahjo mengapresiasi Pemprov DIY yang sejak tahun 2014 telah berkomitmen mendorong penguatan akuntabilitas kinerja, sebagaimana kita ketehui bersama pada tahun 2014 Pemprov DIY telah menyandang kategori A dalam penilaian akuntabilitas kinerja dan pada tahun 2018 sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang mendapatkan nilai AA. 

“Pemerintah Provinsi DIY menjadi instansi pemerintah daerah terbaik di antara seluruh instansi pemerintah di indonesia, karena telah menciptakan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja, berdasarkan laporan dari bapak gubernur, sejak tahun 2013-2017 telah terjadi efisiensi sebesar 1,6 triliun rupiah yang berasal dari penyederhanaan dan refocussing program/kegiatan yang awalanya berjumlah 3.150 kegiatan menjadi 854 kegiatan” ujar Menteri Kelahiran Solo tersebut menambahkan.

 Lebih lanjut Menteri Tjahjo menyampaikan Pemprov DIY telah menjadi role model bagi seluruh pemerintah daerah dan bahkan bagi kementerian/lembaga. Hal ini terlihat dari banyaknya studi tiru yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terhadap Pemprov DIY.

“ Pemprov DIY berhasil meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Sampai tahun 2018, terdapat tiga pemerintah kabupaten yang mendapatkan predikat A yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo, serta dua pemerintah kabupaten/kota mendapatkan predikat BB yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul”, ujarnya menerangkan.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan, guna mendapatkan nilai SAKIP yang baik, perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan dengan terintegrasi. 

“ Ada enam area perubahan yang menjadi mainstream reformasi di Pemprov DIY, yaitu  memperbaiki sistem perencanaan dan akuntabilitas, merestrukturisasi kelembagaan pemda, memperbaiki manajemen SDM, melakukan reorientasi pengelolaan keuangan daerah, melakukan sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas layanan publik, kami menyebutnya menjadi Integrated Civil Service Reform yang kami pegang untuk menegaskan bahwa akuntabiloitas adalah keniscayaan menghadapi masa depan,” ungkap Sri Sultan.

Lebih lanjut Gubernur DIY menyatakan, sukses atau tidaknya reformasi dapat dilihat melalui 4 aspek. Aspek tersebut adalah meningkatnya kepercayaan, pemberdayaan semua lapisan, adanya pengurangan pekerjaan, adanya sistem baru dan political will yang kuat dari pimpinan puncak. 

“Jer Basuki Mawa Beya, tiada sukses tanpa pengorbanan. Karena perubahan memang memerlukan pengorbanan,” tutur Sri Sultan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya 5 tahun kedepan sebagai pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment), hal ini disampaikan Presiden pada  pidato kenegaraan perdana sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan”. Ujarnya.

Dengan kata lain pemerintah akan berfokus pada pencapain kinerja, dengan memangkas prosedur kerja yang berbelit-belit serta mencegah inefisiensi anggaran yang selama ini ada pada program-program kerja yang tidak beroirentasi pada hasil.

Dalam proses percepatan reformasi birokrasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku prime mover reformasi birokrasi mengembangkan sistem yang terbukti dapat mencegah inefisiensi anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah pada program-program kerja yang tidak berorientasi pada hasil, yaitu Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tercatat pada tahun 2017 SAKIP dapat mencegah potensi pemborosan anggaran hingga Rp 46 triliun, kemudian pada tahun 2018 SAKIP dapat mencegah inefisiensi anggaran hingga 64,8 triliun pada 24 provinsi dan 216 kabupaten/kota. 

Lantas bagaimana SAKIP dapat menekan inefisiensi hingga triliunan rupiah, dan dapat mencegah program-program yang tidak berorientasi pada hasil ?

SAKIP atau akuntabilitas kinerja, sering disebut juga manajemen kinerja sektor publik. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk mendorong birokrasi yang berorientasi pada hasil. Setiap instansi pemerintah harus fokus pada memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, ditengah keterbatasan sumber daya yang ada. Untuk itu, setiap program, kegiatan, anggaran, struktur organisasi, dan SDM yang ada harus punya manfaat yang jelas, fokus dan terukur. Setiap alur/proses tata kelola harus berorientasi hasil, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga monitoring dan evaluasi. Perencanaan Kinerja sebagai awal proses tata kelola memegang peranan yang sangat penting, seperti kata pepatah: “If you fail to plan, you plan to fail” (jika anda gagal dalam merencanakan, sama saja seperti merencanakan sebuah kegagalan).

Menetapkan sasaran, indikator dan target

Perencaan kinerja dimulai dengan menetapkan kondisi apa yang akan diwujudkan. Hal ini biasa disebut sebagai sasaran strategis. Penetapan sasaran strategis harus berorentasi hasil, mengacu kepada isu riil yang ada di masyarakat serta prioritas nasional/daerah. Sasaran strategis tidak boleh berorientasi proses, kegiatan atau bahkan proyek tertentu.

Setelah menetapkan sasaran yang berorientasi hasil, tetapkan indikator kinerja yang jelas, terukur dan juga berorientasi hasil. Kegagalan dalam menetapkan indikator kinerja dapat menyebabkan kesalahan dalam menyimpulkan keberhasilan/kegagalan sebuah instansi. Lebih buruk dari itu, keberhasilan/kegagalan menjadi tidak terukur padahal sudah banyak anggaran yang dibelanjakan untuk program/kegiatan tertentu. Setelah menetapkan indikator yang jelas, kemudian tetapkan berapa target kinerja yang akan dicapai.

Menetapkan strategi pencapaian kinerja

Untuk menetapkan strategi yang tepat dalam mencapai kinerja, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor kunci apa saja yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Faktor-faktor yang berupa hasil antara (intermediate outcome) ini dijabarkan sampai dengan tingkat terendah (operasional) berikut dengan ukuran kinerjanya. Ini akan menjadi strategi yang dipilih dalam upaya pencapaian kinerja.

Menetapkan proses/kegiatan yang harus dilakukan

Pada tahap berikutnya, instansi pemerintah merancang proses/kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai strategi yang telah dipilih. Proses bisnis dan prosedur dirancang sedemikian rupa untuk memastikan kegiatan akan menghasilkan output yang tepat dan mengarah ke outcome yang diinginkan. 

Mengidentifikasi program dan kegiatan yang tidak efektif

Peta strategi dan proses bisnis kegiatan yang baru saja dibuat kemudian dijadikan acuan dalam mengkoreksi program dan kegiatan. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peta strategi tadi akan dihapus atau digantikan dengan kegiatan baru yang lebih berdampak, lebih jelas hasilnya dan lebih terukur keberhasilannya.

Mengidentifikasi anggaran belanja yang tidak efisien

Seringkali, belanja dan komponennya dalam sebuah kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan tersebut. Disinilah potensi inefisiensi sering terjadi, dengan modus menyembunyikan belanja-belanja yang tidak perlu dalam kegiatan yang tampak strategis. Maka langkah berikutnya adalah menghapus dan memperbaiki komponen belanja agak sejalan dengan proses bisnis yang seharusnya.

(Jakarta) Peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) menjadi bagian penting dalam manajamen pemerintahan pada era reformas birokrasi sekarang ini, demi pengeluaran anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat, Bupati Majene Fahmi Massiara datang bersama seluruh Organisi Perangkat Daerah (OPD) Ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meminta pendampingan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerjan Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Kabupaten Majene.

Kabupaten yang terletak di Sulawesi Utara itu pada 2018 lalu mendapat predikat BB dalam penilaian SAKIP, hal inilah yang membuat Bupate Majene memboyong seluruh OPD Kabupaten Majene datang ke Jakarta.

Dalam sambutannya pada acara Pendampingan Penguatan Sistem Akuntablitias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2019, diruang Sriwijaya Kementerian PANRB (26/9) Bupate Majene menyatakan harapannya pada 2020 nanti Kabupaten Majene dapat meraih predikat B, “ Kami harapkan dengan sistem pendampingan ini, Kabupaten Majene dapat mengalami peningkatan predikat pada 2020 nanti menjadi BB dan pada 2021 predikat Kabupaten Majene menjadi A” ujarnya.

Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, dalam arahannya menyampaikan pihaknya mengapresiasi keinginan Kabupaten Majene untuk memperbaiki predikat SAKIP yang terus meningkat setiap tahunnya, tapi akan sangat disayangkan karena setiap tahunnya anggaran yang tidak berorientasi kepada hasil akan terbuang sia-sia,” Kita bisa bayangkan Provinsi Jawa tengah dari 4646 kegiatan hanya 890 kegiatan yang beroirentasi hasil” ujarnya.

Muhammad Yusuf Ateh menambahan, anggaran pemerintah selalu datang dengan keterbatasan hal ini jangan dijadikan alasan tidak melaksanan kegiatan, kita harus bisa merubah pola berpikir dalam menggunakan anggaran, dari yang tadinya menghabiskan anggaran menjadi maksimal dalam pemanfaatan “Sudah tau uangnya sedikit, belanjanya harus obyektif, jangan dibelanjakan jika memang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat”. tuturnya.

Acara Pendampingan tersebut akan berlangsung dari tanggal 26 s/d 27 September 2019, turut mendampingi Deputi RBKUNWAS, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung. (sgt/rbkunwas)