Pedoman
Cetak
Sabtu, 20 Februari 2016
Dilihat: 14607
Peraturan perundangan
1. Reformasi birokrasi
Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design RB
Permenpan Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap RB
Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
PermenPANRB Nomor 14 tahun 2014 tentang Evaluasi Pelaksanaan RB
Keppres Nomor 15 tahun 2015 tentang KPRBN, TRBN dan UPRBN
KepmenPANRB Nomor 96 tahun 2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah
Keputusan Menteri PANRB Nomor 206 Tahun 2015 tentang Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional
Keputusan menteri PANRB Nomor 207 Tahun 2015 tentang Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional
2. Akuntabilitas kinerja
Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU Nomor 1/2004 tentang Perbendahraan Negara
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara
PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PermenPANRB 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Pengawasan
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Inpres Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI Menuju Wilah Bebas Dari Korupsi
Permen panrb Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan K/L dan Pemda
Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN
Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN
Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang tindak lanjut penyampaian LHKPN
Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah.
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah